Harbolnas, Fakta Disrupsi atau Anomali?
berita
Ekonomika

Sumber Foto: pinterest.com

19 December 2017 19:00
Penulis
Badai digital semakin tak terbendung. Hari belanja online nasional (Harbolnas) yang berlangsung 12-15 Desember 2017 seakan menasbihkan digital sebagai kekuatan ekonomi baru yang akan menggilas ekonomi konvensional. Apakah ini akan berpengaruh di masyarakat tradisional kita?

Pada hari pertama harbolnas 2017, target transaksi Rp4,6 triliun terlampaui. Angka ini diklaim oleh ketua Panita Harbolnas 2017, Achmad Alkatiri. Trafik di e-commerce peserta harbolnas seperti Lazada, Tokopedia, Blibli, Bukalapak, mencapai 5 juta pengunjung di hari pertama diselenggarakan. Bahkan Zalora sampai mengalami gangguan akibat tidak mampu menampung trafik pengunjung yang masuk. Apakah ini indikator valid bahwa telah terjadi perubahan perilaku konsumen di Indonesia? Atau ini hanya bukti bahwa masyarakat kita penggemar barang diskon?

BACA JUGA: Daya Saing Indonesia: Konsumtif atau Produktif?

Harbolnas yang dimulai sejak 2012, setiap tahun mengalami lonjakan nilai transaksi. Dari Rp67,5 miliar 2012 menjadi Rp3,3 triliun pada 2016. Pun begitu dari sektor peserta. Dari hanya 7 perusahaan e-Commerce di 2012 menjadi 254 perusahaan e-commerce di tahun 2017 ini. Dengan populasi warganet Indonesia sebanyak 132,7 juta orang pada tahun 2016 atau 51,8 persen dari populasi seluruh penduduk Indonesia, akankah e-commerce Indonesia mengikuti Alibaba yang mencetak rekor transaksi hingga 25,4 miliar dolar AS (Rp342 triliun) pada hari pertama Global Shopping Festival (Harbolnasnya China) 11 November 2017?

Di sisi lain, Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut, daya beli masyarakat menurun tajam, rata-rata 25,3 persen sejak tiga tahun lalu. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga terus melambat, dari 5,15 persen pada 2014 menjadi 4,93 persen di 2017. Padahal porsi sektor konsumsi rumah tangga mencapai 57 persen dari produk domestik bruto (PDB). Tentu tren penurunan tersebut berimbas secara signifkan pada sektor ritel yang menjual consumer goods. Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengakui industri ritel mengalami penurunan 20 persen di semester I-2017 dengan nilai transaksi kurang dari Rp30 triliun. Beberapa gerai milik Ramayana dan Matahari terpaksa ditutup karena tidak lagi mampu memberikan untung dan membebani biaya operasional. Begitupun dengan kios-kios di Glodok, Mangga Dua ,dan Tanah Abang. Bukankah ini kontradiktif dan anomali? Ataukah ini fakta disrupsi yang tengah terjadi saat ini di Indonesia?

BACA JUGA: UMKM Kita dan Mimpi Ekonomi Digital Jokowi

Lantas bagaimana dengan pasar tradisional? Pasar tradisional yang merupakan ekonomi kerakyatan, tempat dijualnya barang-barang buatan lokal, tempat berkumpulnya pembeli dan penjual yang  berinteraksi sosial bagi masyarakat ketimuran seperti Indonesia.

Sedangkan, e-commerce dan marketplace  yang ‘berprestasi’ dalam Harbolnas dengan transaksi triliunan rupiah justru menyediakan transaksi antar mesin. Barang-barang yang ditawarkan pun didominasi oleh produk impor. Kondisi inikah yang lantas kita banggakan?

Jika begitu, sungguh ironis bangsa ini!

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(afd)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Data dari Panitia Harbolnas alias Hari Belanja Online Nasional mencatatkan transaksi even diskon e-commerce terbesar di Indonesia menembus Rp4 triliun. Angka ini naik Rp700 miliar dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat Rp3,3 triliun. Apakah ini pertanda daya beli masyarakat cukup kuat? Jawabannya belum tentu. Pertumbuhan jual beli online dalam kurun waktu tiga tahun terakhir memang cukup signifikan. Data BI mengungkap bahwa pada 2016 transaksi e-commerce mencapai Rp75 triliun.

Selain itu banyak yang dengan mudah berasumsi tutupnya gerai minimarket 7-Eleven, pusat perbelanjaan Lotus dan Debenhams sebagai fenomena shifting ke online. Faktanya, porsi transaksi barang di toko online bagaimanapun juga hanya 1 persen dari total ritel nasional. Untuk melihat fenomena daya beli harus meneropong dari gambaran agregat makro. Jangan terjebak dengan fenomena yang mikro.

Data konsumsi rumah tangga secara makro turun, bahkan pertumbuhannya hanya 4,9 persen pada triwulan ketiga 2017. Masyarakat bukan malas berbelanja di toko konvensional, melainkan karena uang untuk belanja terutama lapisan masyarakat kelas bawah menipis. Pencabutan subsidi listrik langsung memukul daya beli masyarakat, belum lagi harga-harga barang terus naik. Pendapatan masyarakat secara riil tak mampu mengejar kenaikan harga bahan kebutuhan pokok.

Jika ingin melihat daya beli masyarakat Indonesia lihatlah di pasar tradisional. Data dari Asosiasi Pedagang Pasar Tradisional menyebutkan penurunan penjualan hingga 35 persen pada saat Lebaran lalu. Ini cukup aneh, karena penjualan beras, gula, dan bawang merah tidak mungkin terdisrupsi online. Sebagian besar masyarakat masih belanja di toko fisik. Artinya memang daya beli masyarakat sekarang sedang lesu. Tidak bisa dibantah lagi.

Belanja online bisa dilakukan jika ada dua fasilitas, yakni piranti smartphone maupun komputer dan jaringan internet. Kalau salah satu fasilitas tidak tersedia, maka transaksi online tidak bisa dilakukan.

Masalahnya kelas masyarakat yang beli gadget canggih adalah masyarakat kelas menengah. Harga smartphone rata-rata di atas Rp1 juta, belum termasuk paket data internet sudah cukup menguras kantong. Garis kemiskinan di Indonesia versi BPS tercatat sebesar Rp361.990 per kapita per bulan. Itu artinya bagi orang miskin buat beli makan untuk esok saja susah, apalagi menyisihkan uang untuk beli smartphone. Selain itu jangankan bicara soal penetrasi internet di luar Jawa yang angkanya di bawah 10 persen, jaringan listrik saja belum menyentuh seluruh pelosok desa.

Sudah jelas bahwa demam Harbolnas merupakan demamnya kelas menengah, bukan demam 27,7 juta orang miskin. Jangan dihubung-hubungkan antara belanja online dengan daya beli masyarakat karena mau naik 200 persen pun angka nya dibanding tahun lalu, tetap tidak mencerminkan kondisi nasional. Pemerintah tidak boleh mendapat gambaran yang salah, dan menganggap tidak ada masalah ekonomi hanya melihat dari aktivitas jual beli online yang terkadang dibesar-besarkan. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat telekomunikasi dari ICT Institute

Perkembangan e-commerce kita cukup pesat hingga 2017 ini, dengan nilai transaksi yang semakin menjanjikan. Hal ini terbukti dari besarnya peminat untuk membeli barang secara online dengan nilai transaksi mencapai lebih dariRp 4 triliun di hari pertama pembukaan Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) 2017. Bahkan, di tahun 2020 nanti, nilai transaksi e-commerce diprediksi mencapai 130 miliar dolar AS atau kurang lebih Rp1.755 triliun. Pun dengan perusahaan e-commerce yang ikut berpartisipasi dalam ajang Harbolnas tersebut, yang meningkat cukup signifikan. Ini artinya ekonomi digital kita berada pada tren yang cukup menjanjikan dan sangat potensial.

Secara umum, banyak kalangan menyebut dengan jumlah penduduk Indonesia yang demikian besar, tentu peluang untuk mengembangkan bisnis e-commerce di tanah air sangat besar. Selain itu, pertumbuhan penggunaan internet akan semakin besar seiring pertumbuhan jumlah penduduk. Ini bisa menjadi sebuah keuntungan yang tidak dimiliki oleh negara lain jika bisa memanfaatkannya. Ditambah lagi adanya bonus demografi, ledakan penduduk usia produktif di  2020, yang tentu sudah familier dengan dunia digital. Jika hal ini dimanfaatkan, tentu akan sangat menguntungkan buat Indonesia.

Nah, usia produktif ini pula terdapat semacam pergeseran perilaku dan perspektif konsumen. Pergeseran perilaku konsumen tersebut bukan hanya pada kemudahan dan efisiensi berbelanja saja, namun sudah menjangkau pada perspektif belanja yang berbicara pada sisi kualitas, baik produk yang ditawarkan maupun pelayanannya. Saat ini, banyak orang Indonesia yang tak lagi mempersoalkan masalah harga selama kualitas sangat bagus dan sudah sesuai dengan perceived value yang mereka inginkan. Orang Indonesia sudah rela mengeluarkan banyak uang hanya untuk mendapatkan produk yang customer perceived value. Bahkan, hanya membeli produk yang sekadar untuk menyalurkan hobi. Inilah peluang yang harus dimanfaatkan, bukan hanya untuk menumbuhkan ekonomi digital itu sendiri, juga untuk pertumbuhan ekonomi nasional.

Memang ada korelasi antara ekonomi digital dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Filosofinya, ekonomi digital Indonesia harus dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemajuan ekonomi nasional. Jadi, pertumbuhan e-commerce seyogyanya diikuti oleh pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor, terutama di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). e-commerce wajib berkontribusi dan memberikan porsi terbesar dalam peningkatan produk-produk nasional, bukan produk impor.

Hal inilah yang membuat e-commerce di China begitu berhasil. Selain mengembangkan ekonomi digitalnya, China juga mengembangkan produk domestik mereka, dari level produksi rumahan hingga skala pabrikan, untuk kemudian dipasarkan melalui e-commerce maupun marketplace. Sehingga industri mereka berkembang secara selaras dan sinergis dengan ekonomi digitalnya.

Sedangkan jika  kita lihat e-commerce kita saat ini, lebih banyak menjual produk-produk impor dari pada produk domestik. e-commerce kita hanya memanfaatkan besarnya pasar dalam negeri saja, bukan membuka jalan dan memperluas pasar produk-produk kita sendiri. e-commerce kita seolah hanya menjadi alat untuk memperluas market dari barang-barang impor. Ini yang saya khawatirkan. Jangan sampai e-commerce kita membesar, namun tidak memiliki multiplier effect atau tidak mempunyai dampak apapun terhadap peningkatan produksi dalam negeri, termasuk pertumbuhan pelaku usaha dalam negeri terutama UMKM, dan menjadi penguat ekonomi kerakyatan.

Namun, apakah produk kita memang menarik dan memiliki daya saing dengan produk-produk impor? Sepertinya kita harus introspeksi lagi. Mengingat kondisi produk kita sendiri di dalam negeri masih di bawah bayang-bayang produk impor yang masuk ke Indonesia. Kita harus akui, produk kita masih kalah inovasi maupun kualitas dengan produk impor.

Untuk membenahi kondisi tersebut, memang perlu keberpihakan dari berbagai pihak, baik pelaku usaha, perbankan, dan pemerintah, yang mengupayakan agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang produktif, dengan mengembangkan inovasi sehingga memiliki daya saing, untuk kemudian bisa dipasarkan secara luas melalui e-commerce. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Andry Satrio Nugroho

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)