Gempa Palu: Pulihkan Dulu, Status Belakangan
berita
Ekonomika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 02 October 2018 15:30
Penulis
Gempa dan tsunami di Palu, Donggala dan sekitarnya (28/9) memang terhitung  dahsyat. Gempa berkekuatan 7,4 skala richter dan tsunami 3-6 meter yang meluluhlantakkan wilayah Palu, Sigi, Donggala dan Mamuju Utara telah merenggut 1.234 jiwa dan 799 luka-luka. Diperkirakan jumlah korban akan bertambah mencapai ribuan jiwa, karena kota Donggala sendiri belum bisa ditembus tim penolong. Diperkirakan, masih banyak korban tertimbun bangunan runtuh.  

Bencana dahsyat seperti yang terjadi di Palu dan sekitarnya yang menghancurkan semua infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, sarana air bersih, listrik dan sarana sosial pendukung seperti pasar tradisional/modern, perumahan penduduk, sarana ibadah, perkantoran dan lain-lain menyebabkan semua aktivitas penduduk lumpuh termasuk aktivitas ekonomi. Mobilisasi dan distribusi barang dan jasa praktis terhenti karena putusnya jalan dan jembatan.  
Penduduk yang terdampak bencana tidak bisa berbuat apa-apa selain mengungsi ke tempat aman. Rumah dan isinya dipastikan hancur. Di pengungsian, para korban bencana praktis hanya menunggu bantuan pangan, obat-obatan dan tempat berteduh. Pasca bencana, persoalan yang muncul adalah ekonomi yang mandeg dan munculnya masalah sosial seperti pengangguran, kemiskinan, juga risiko anak-anak yang tidak lagi bersekolah sehingga mengancam mutu SDM daerah bencana. 

Menyimak kawasan bencana yang luas dan tingkat kerusakan yang parah, perlukah segera menetapkan bencana gempa dan tsunami Palu dengan status bencana nasional? Apa konsekwensi sebagai kawasan bencana nasional? Apa yang harus diprioritaskan dalam pembangunan kembali wilayah bencana khususnya recovery bidang ekonomi?

Urgensi untuk segera merecovery kawasan bencana di Kota Palu dan sekitarnya mendesak dilakukan, karena  kota Palu pada September 2017 yang lalu telah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Sampai dengan awal 2018 terdaftar 40 investor yang berminat ingin menanamkan investasi di KEK Palu. Dari 40 pendaftar, 14 investor diantaranya telah dikeluarkan izin. KEK Palu sendiri berdiri di atas lahan seluas 15.000 hektar (Ha), dan sampai 2017 telah terealisasi 482 Ha. KEK Palu juga ditarget menarik investasi senilai Rp12,5 triliun dan per Juli 2017 terealisasi Rp115 miliar. Namun, dengan terjadinya musibah gempa dan tsunami Palu dan sekitarnya, praktis geliat ekonomi di KEK Palu akan tertunda untuk waktu lama.

Tentunya, recovery pasca bencana biasanya akan membenahi dulu infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, air bersih, listrik dan penampungan pengungsi sebelum pembangunan kembali rumah warga yang hancur. Yang jadi masalah biasanya pembangunan kembali hunian tetap (huntap) penduduk. Selain dana terbatas (di Lombok diberikan Rp50 juta/KK) program huntap zona bencana biasanya dibuat hunian sementara (huntara) lebih dulu. Repotnya, di Lombok dana huntap diberikan langsung ke warga terdampak yang berisiko dana tidak digunakan untuk pembangunan huntap. 

Bagaimana agar perbaikan infrastruktur dapat segera menggerakkan roda perekonomian daerah terdampak bencana? Sebab, di kawasan bencana yang semuanya dimulai kembali dari nol, mempunyai banyak sekali masalah sosial kemasyarakatan yang penanganannya harus terpadu seperti penyelenggaraan pendidikan, kesehatan dan penegakan hukum.  

Masalahnya sekarang, apakah proses rehabilitasi dan recovery pasca bencana di kawasan bencana Palu dan juga Lombok telah tertangani dengan baik, walau tanpa status sebagai kawasan bencana nasional?  

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pemerhati masalah ekonomi dan ketimpangan

Kalau kita perhatikan dari pengalaman gempa dan tsunami di Aceh 2004, memang kemungkinan setelah itu kita catat sedikit sekali status bencana nasional yang diberikan kepada daerah-daerah yang terkena gempa. Bencana di Aceh barangkali memang daerah pertama yang berstatus bencana nasional. Mungkin status daerah bencana nasional juga akan diberikan ke kawasan bencana di Lombok dan sepertinya sudah akan di ‘inpres’kan.

Pertanyaannya adalah, mengapa pemerintah seakan sulit sekali memberikan status bencana nasional kepada daerah yang terkena bencana alam masif? Karena pertama, memang kriteria untuk menentukan bencana nasional itu tidak mudah. Hal itu dilakukan sangat bertahap. Jadi yang bisa menentukan statusnya adalah pemerintah, baik pusat ataupun pemerintah daerah. Segala bentuk bencana memang tidak serta merta ditingkatkan statusnya menjadi bencana nasional. Karena mungkin tindakan pertama bisa diselesaikan oleh pemerintah kabupaten/kota atau provinsi atau bahkan skala nya nasional. Jadi memang butuh tahapan-tahapan. Ketika pemerintah daerah sudah menyatakan tidak sanggup dan sistem kepemerintahan daerah nya sudah tidak berjalan lagi, maka berarti pemerintah pusat sudah bisa menetapkan sebagai bencana nasional dan mengambil alih wewenang dana dan sebagainya. 

Kedua, kenapa itu jadi perhatian kita? Karena sekali saja kita tentukan statusnya adalah bencana nasional, maka itu berarti kita membuka kemungkinan pintu-pintu untuk asing masuk ke Indonesia. jadi sama dengan yang terjadi di Aceh. Ketika Aceh ditetapkan sebagai bencana nasional, maka bantuan asing segera masuk. Persoalannya, kalau bantuan asing masuk, tentu itu bukan freelance atau makan siang gratis, tapi pasti akan ada sesuatu dibalik itu. Jadi pemerintah memang sangat berhati-hati dalam hal itu terutama perihal bantuan asing.

Dalam APBN memang sudah dianggarkan dana cadangan untuk masalah kebencanaan. Angkanya mungkin sekitar Rp3-3,5 triliun. Bahkan menteri keuangan sendiri pernah mengatakan bahwa ada dana kebencanaan yang lebih besar lagi daripada itu. Memang, untuk bencana NTB itu mereka sudah meminta dananya hampir Rp1 triliun sendiri. Untuk Palu dan Donggala ini saya dengar BNPB sudah menganggarkan/meminta kepada pemerintah sekitar Rp500 miliar. Jadi anggaran kebencanaan di APBN itu memang ada. Setelah itu, proses dari pencairan dana  desa dan dana transfer ke daerah dan sebagainya memang akan dipermudah khususnya daerah-daerah yang terkena bencana. Dengan tujuan agar daerah terdampak bencana akan lebih mudah membangun infrastrukturnya kembali. 

Jadi kalau soal anggaran sebetulnya skemanya bukan dari sisi dananya, tapi dari sisi bantuan asing nya. Hal itu yang menyebabkan pemerintah harus berhati-hati di dalam menentukan status kebencanaan. 

Jika sekarang hendak masuk bantuan asing dan sebagainya, maka sama seperti di Aceh, kemungkinan akan dibentuk lagi ke arah pembentukan semacam Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) di Aceh dalam rangka rehabilitasi dan recovery infrastruktur daerah bencana. Jadi masalah dana kebencanaan itu sudah ada di APBN dan bukan persoalan ketiadaan dana dan sebagainya. Bahkan prosesnya akan dipercepat. Persoalannya adalah masalah kehati-hatian pemerintah karena ada dampaknya terkait bantuan asing. Terlebih ini di tahun politik jangan sampai hal itu akan menjadi ‘santapan’ media asing dan sebagainya yang berdampak kurang bagus. 

Untuk membangun kembali roda perekonomian kawasan bencana yang pertama adalah membangun kembali infrastruktur. Karena hal itu yang paling penting seperti membangun kembali jalan dan fasilitas sosial seperti rumah sakit yang rusak. Setelah infrastruktur selesai dibangun baru kita akan mendorong konsumsi masyarakat nya. Karena kalau didorong konsumsi masyarakat lebih dulu sedangkan barang tidak ada dan infrastruktur jalan juga rusak perekonomian tidak bisa berjalan. Jadi tetap nomor satu adalah infrastruktur yang dibangun terlebih dahulu. Sama seperti Aceh dulu. 

Untuk sementara ini karena bencana Palu baru beberapa hari maka tindakannya adalah tanggap darurat lebih dulu dan kosolidasi. Tapi bertahap, semuanya akan diusahakan cepat diatasi. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Teknik Sipil Universitas Islam Indonesia, Pengarah BNPB RI

Kebetulan bidang kami adalah bangunan tahan gempa. Tentu saja masalah penetapan status bencana sosial ada tim lain yang mengkaji itu. Yang jelas memang perlu kajian menyeluruh terutama parameter-paremeter yang teliti sebelum diumumkan. 

Untuk saat ini kami yang basecamp di Yogya masih konsentrasi ke Lombok, NTB sehingga belum bisa terjun ke Palu. Secara visual yang dapat kami pantau, kelihatannya setahap demi setahap sudah terlihat bantuan dan relawan yang masuk ke Palu sekitarnya, meskipun ada kendala-kendala tapi keputusan terakhir tentu ada pada tim yang lebih lengkap. 

Biasanya untuk penetapan status bencana dan progressnya itu ada yang namanya Tim Kaji Cepat yang turun lebih dulu, lalu memberikan laporan awal. Laporan sekarang sudah lebih cepat karena menggunakan IT on the spot, cuma di sana masih ada kendala soal komunikasi. Ihwal komunikasi di daerah bencana ini memang tidak mudah dan harus didukung oleh jaringan komunikasi yang memadai. Sehingga kalau ada yang rusak satu titik, maka bukan hanya titik itu yang perlu diperbaiki, tapi ada suatu sistem jaringan yang perlu diperbaiki secara menyeluruh.

Dampak bencana dengan kerusakan berat, yang krusial memang biasanya akses jalan dan pelabuhan putus, juga bandara rusak. Kominfo saat ini saya dengar sudah memasang beberapa ‘satelit’ komunikasi, cuma tentu masih terbatas mengingat jumlah manusia yang banyak sekali. 

Kalau dulu di Aceh memang belum ada Undang-undang Kebencanaan. hanya ada Badan Koordinasi Nasional (Bakornas) dengan kerja yang efektif dan fleksibel meski sederhana. Tetapi dengan sistem yang modern saat ini tentu komponennya lebih banyak maka memang akan semakin rumit. Bagaimanapun keadaan bencana itu adalah keadaan tidak normal/darurat. Amat dinamis dan setiap hari ada situasi yang berubah dan perlu diantisipasi, apalagi sistem tidak berjalan dengan semestinya.

Kondisi tidak normal tersebut meski ditunjang dengan peralatan canggih seperti Jepang dan negara maju lainnya, toh kebobolan juga dengan adanya penjarahan yang sama seperti di Palu. Contoh ketika terjadi topan Andrew di Amerika Serikat, terjadi juga penjarahan. 

Maka oleh karenanya dalam sistem kebencanaan ada yang disebut darurat panik, suatu keadaan dimana warga terdampak lebih dikuasai oleh perasaan sehingga tidak bisa berpikir normal. Ketika keadaan sudah sedikit bisa dikuasai maka ada istilah darurat terkendali. 

Untuk membangun kembali perekonomian daerah terdampak bencana ada banyak faktor. Pertama, skala bencana. Semakin besar bencana maka akan semakin lama. Kedua, masalah culture atau kemajuan peradaban di masyarakat terdampak bencana. Hal itu bisa sangat menentukan, ketika gempa Yogya 2006, recovery relatif lebih cepat. Ketika itu, saya lihat gempa terjadi pada pagi hari, tapi sore harinya sudah banyak orang yang memperbaiki rumah. Bahkan sore itu sudah ada yang jualan ronde dan lain-lain. Penduduk juga aktif ikut membersihkan lingkungan rumah. Jadi memang daya dukung budaya dan kondisi masyarakatnya juga menentukan. Rumah yang rusak cepat diperbaiki dengan alasan malu dengan kondisi rumah yang rusak, apalagi jika ada koleganya yang datang. 

Jadi begitulah, di masyarakat kita memang beragam. Ada yang sudah sophisticated, ada yang sudah berkembang tapi ada juga yang masih belajar. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Dalam era pasca reformasi tercatat bencana alam gempa bumi dan tsunami Aceh tahun 2004 merupakan peristiwa yang sangat besar dampaknya bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Ada banyak lesson learned dari sana. Salah satunya adalah penanganan pasca bencana dengan pembentukkan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR). Meski ada banyak catatan evaluasi terhadap badan tersebut namun setidaknya hal tersebut merupakan respon tepat menjawab kebutuhan saat itu di mana dapat dikatakan pemerintahan daerah setempat tidak berfungsi sebagaimana keadaan normal, jika tak hendak dibilang lumpuh. Masa operasi BRR selama 4 tahun menunjukkan bahwa masih diperlukan waktu yang cukup agar pemerintah daerah di Aceh dapat berfungsi normal. 

Kemudian di tahun 2006 terjadi bencana gempa bumi yang meluluhlantakkan Jogya dan sekitarnya menggunakan pendekatan berbeda dengan di Aceh, karena pemerintah daerah masih dapat berfungsi normal. Penanganan pasca bencana dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai titik tumpu semua kegiatan dengan dukungan segenap elemen masyarakat baik domestik maupun internasional. Bantuan internasional penanganan pasca gempa Jogja dihimpun dan dikoordinasi dalam Java Reconstruction Funds (JRF) yang beroperasi dari 2006 hingga 2011. 

Setelah kejadian bencana gempa bumi di Lombok pada Agustus 2018 yang masih dalam proses pemulihan dengan dukungan berbagai lapisan masyarakat Indonesia di mana sekali lagi pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat menjadi titik tumpu kegiatan karena memang masih berfungsi normal, maka Indonesia sekali lagi dikejutkan dengan kejadian bencana gempa bumi dan tsunami di Palu-Donggala dan sekitarnya pada 28 September 2018 yang sangat dahsyat meluluhlantakkan bangunan serta lingkungan alam di daerah tersebut sehingga menimbulkan korban jiwa dan kerugian materi yang luar biasa besar. 

Sampai saat ini dari pantauan berita memang belum terkabarkan bagaimana peran aktif pemerintah daerah di Sulawesi Tengah dalam merespon bencana tersebut. Apabila pemerintahan daerah masih dapat berfungsi normal maka seharusnya menjadi titik tumpu dalam penanganan pasca bencana dengan dukungan berbagai elemen masyarakat Indonesia, sebagaimana pemerintah daerah Yogyakarta maupun Nusa Tenggara Barat dalam menghadapi kejadian bencana di daerah masing-masing. 

Belajar dari Aceh dan Jogja maka apa yang terjadi di Lombok kemudian di Palu-Donggala baru-baru ini memerlukan waktu setidaknya 4 sampai 5 tahun untuk pemulihan masyarakat di berbagai sektor kehidupan. Kiranya perlu dipikirkan adanya kelembagaan rehabilitasi dan konstruksi bencana untuk mendampingi pemerintah daerah di Lombok maupun Palu-Donggala dalam melakukan berbagai program pemulihan pasca bencana. Hal ini diperlukan agar kegiatan pemulihan dapat lebih fokus penanganannya karena disadari bahwa berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di pemerintah daerah selain melakukan pemulihan juga harus tetap melakukan fungsi pembangunan dan layanan publik di daerah lain yang terdampak minimum atau relatif aman dari bencana alam tersebut. Terlebih di setiap kejadian bencana akan ada aliran dana berjumlah sangat besar yang perlu akuntabilitas dalam penggunaannya sehingga tidak menimbulkan berbagai masalah hukum di belakang hari. Melalui adanya lembaga adhoc tersebut maka diharapkan akan lebih terkendali aliran dana dan penggunaannya secara bertanggungjawab.

Kelembagaan penanganan pasca bencana alam seperti di Lombok dan Palu-Donggala dapat merujuk dari pengalaman di Aceh maupun Jogja. Hal-hal yang menjadi kelemahan operasional lembaga tersebut tentunya harus disempurnakan dalam pembentukan lembaga semacam itu di Lombok maupun di Palu-Donggala. Semoga Indonesia tetap bersatu menghadapi bencana alam. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Pemulihan semua daerah terdampak tsunami dan gempa bumi di Palu dan Donggala jelas sangat kompleks. Bertolak dari kerusakan yang terjadi, ini seperti membangun ulang semua daerah terdampak. Maka harus direncanakan dengan sangat matang dan bersifat futuristik karena bencana serupa bisa saja terjadi di masa depan.

Artinya tak cuma biaya yang memadai, kepiawaian yang benar benar mumpuni dalam merancang dan melaksanakan pembangunan juga sangat dibutuhkan. Untuk ini semua biayanya jelas sangat mahal dan tak mungkin berasal dari kocek pemerintah sendiri.

Maka kerjasama intenasional terlalu sulit dihindari. Mengandalkan keuangan negara, yang sekarang saja sudah kedodoran dihantam pelemahan rupiah, jelas tak mungkin. Mengandalkan donatur swasta juga tak cukup karena besarnya biaya yang dibutuhkan mengingat yang hancur adalah beberapa kota dan desa sekaligus,  plus infrastrukturnya.

Oleh karena itu tak perlu gengsi minta bantuan ke negara lain karena bencana alam memang tak ada hubungannya dengan gengsi. Apalagi Indonesia masih belum sembuh dar luka akibat gempa Lombok.

Bila perlu pemerintah membentuk tim khusus untuk menggalang dana bantuan internasional. Ingat, setelah dihantam gempa besar pada 1990, Iran tak menolak bantuan dari musuh besarnya: Amerika. Gempa ini menewaskan sekitar 50 ribu orang. Setelah itu tak ada orang yang melecehkan Iran.

Hal lain yang perlu dijadikan pelajaran dari gempa besar kali ini adalah penetapan Kawasan Ekonomi Khusus(KEK),  yang didesain untuk menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi. Tahun lalu,  meski berada di kawasan rawan gempa, kota Palu dinyatakan sebagai KEK oleh pemerintah.

Bila masih ingin menetapkan Palu sebagai KEK, kota ini harus dibangun kembali sebagai kawasan tahan gempa. Hanya saja,  biayanya tentu super mahal. Biayanya bahkan bisa melesat lebih tinggi kalau para koruptor ikut campur. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Menengok dan Menyiapkan SDM di Era Revolusi Industri 4.0             Polri Telah Berupaya Transparan Ungkap Rusuh 21-22 Mei             Possible and Impossible Tetap Ada             Ungkap Rusuh 21-22 Mei Secara Terang dan Adil             Banyak Masalah yang Harus Diselesaikan             Pilihan Cerdas Jadi Oposisi             Tergilas oleh Budaya Global             Penghambaan terhadap Simbol Dunia Barat             Tak Cukup Imbauan             Investor Tak Hanya Andalkan Peringkat Daya Siang