Gagasan Ketenagakerjaan, Jebakan Baru World Bank
berita
Ekonomika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 19 September 2018 15:00
Penulis
Kurang dari sebulan, acara pertemuan International Annual Meeting Monetary Fund and World Bank (AM IMF-WB) 2018 di Nusa Dua, Bali pada 8-14 Oktober 2018 akan digelar. Acara yang sedianya diikuti 15.000 peserta, terdiri dari para Gubernur Bank Sentral dan Menteri Keuangan dari 189 negara, swasta, investor,  NGO, akademisi, dan media tersebut,  menurut Bappenas menghabiskan dana mencapai Rp6,1 triliun, amazing!

Rencananya AM IMF-WB 2018 ini akan membahas sejumlah isu terkait: Digital Economy, Urbanization, Human Capital, Dialogue on Disaster Risk Finance and Insurance dan beberapa isu lainnya.

Khusus untuk digital economy, Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara mengutarakan showcase ekonomi digital bertujuan membentuk Next Indonesia Unicorn. Hal ini sesuai dengan misi jangka panjang pemerintahan Jokowi untuk menjadikan Indonesia sebagai The Digital Energy of Asia. Ternyata, tujuan digital economy pemerintah ini seirama dengan laporan kerja Bank Dunia (World Bank) yang dilansir pada April lalu, bertajuk: World Development Report 2019.

Dalam laporan tersebut, Bank Dunia mengusulkan agar negara-negara miskin dan berkembang mengurangi sejumlah peraturan ketenagakerjaan, seperti: upah minimum, pesangon, serta wewenang pemberi kerja dalam merekrut atau menghentikan (memecat) pekerjanya.

Visi dari usulan tersebut menurut Bank Dunia adalah menyiapkan negara-negara miskin dan berkembang dalam menghadapi perubahan lanskap industri, dengan hadirnya apa yang disebut “Revolusi Industri 4.0.”, yang menitikberatkan pada penggunaan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) dan otomatisasi. Sehingga tenaga kerja manusia semakin tidak dibutuhkan untuk menggerakkan mesin-mesin dalam industri.

Bank Dunia menilai, peraturan ketenagakerjaan—termasuk upah minimum, keputusan perekrutan dan pemecatan, dan uang pesangon—membuat perusahaan terlalu mahal. Oleh karena itu, perlu adanya peraturan ketenagakerjaan yang tidak membebani pemberi kerja.

Bagi Bank Dunia, gagasan ini dapat diaplikasikan pemerintah di seluruh dunia. Karena usulan ini dapat memberi peluang bagi perusahaan dan berdampak positif bagi iklim ketenagakerjaan, serta menciptakan lingkungan bisnis yang lebih baik. Dengan membebaskan perusahaan dari beban kontribusi untuk jaminan sosial, punya fleksibilitas membayar upah serendah mungkin, dan bisa memecat pekerja sesuka hati, apa bisa disebut positif?

Bukankah sejarah mencatat, semua kebijakan berlabel “memperbaiki situasi negara miskin dan berkembang” yang dibawa Bank Dunia justru seringkali berubah jadi petaka? Sebut saja krisis multidimensi 1998 di Indonesia, misalnya.

Akankah gagasan Ketenagakerjaan Bank Dunia ini disampaikan di AM IMF-WB Bali 2018?

Dengan disetujuinya permohonan pinjaman pemerintah kepada Bank Dunia sebesar 300 juta dolar AS atau sekitar Rp4,47 triliun (kurs Rp14.900), akankah Indonesia dipaksa menerapkan usulan Bank Dunia terkait tenaga kerja tersebut?

Dengan strategi structural adjustment, Bank Dunia selalu menerapkan persyaratan restrukturisasi ekonomi neolib yang harus dipenuhi seperti mencabut subsidi, privatisasi BUMN, membatasi peraturan tentang tenaga kerja, dan lain sebagainya. Akankah Indonesia terjebak oleh keinginan kapitalisme neolib yang menghancurkan bangsa ini?

Jika Indonesia nanti sampai mengadopsi usulan World Bank tersebut, bagaimana nasib pekerja dan buruh kita? Dan bagaimana nasib bangsa ini ke depan?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Pasar tenaga kerja merupakan salah satu pasar dalam sistem perekonomian masyarakat dunia modern yang bekerja berdasar hukum-hukum ekonomi, salah satunya adalah hukum pasokan dan permintaan.

Pemasok adalah para pencari kerja dan peminta adalah perusahaan pemberi kerja.

Bila lebih jeli mencermati dinamika yang terjadi di pasar tenaga kerja maka akan disadari bahwa pasar tenaga kerja tidak homogen serta tidak mudah disederhanakan begitu saja karena ada banyak variasinya, semisal pasar tenaga kerja berdasarkan sektor industri, pasar tenaga kerja berdasarkan ketrampilan dan pendidikan, atau pasar tenaga kerja berdasarkan wilayah geografis. Masing-masing jenis pasar tenaga kerja tersebut memiliki karakteristik yang berlainan.

Di era milenial, pengaruh teknologi informasi begitu kuat melanda kehidupan masyarakat dunia modern, termasuk pasar tenaga kerja. Di dalam dokumen World Development Report 2019 yang dikeluarkan World Bank misalnya, iklan management trainee Hotel Hilton di Shanghai pada tahun 1986 menyebutkan persyaratan berbeda pada iklan yang sama di tahun 2018 yang mensyaratkan pelamar memiliki kompetensi teknologi informasi pada level tertentu serta keterampilan keramahtamahan (hospitality) yang menjadi kompentensi inti industri hotel.

Masing-masing pihak baik pemasok tenaga kerja maupun peminta tenaga kerja harus berbenah menyiapkan diri menyongsong era milenial dengan pengaruh teknologi informasi yang begitu kuat. Pemerintah dengan Kementerian Tenaga Kerja sebagai leading sector-nya perlu memfasilitasi persiapan tenaga kerja khususnya organisasi-organisasi pekerja (a.k.a buruh) dalam menghadapi pengaruh teknologi informasi yang melanda berbagai sektor perekonomian.

Gerakan buruh tidak lagi bisa berkutat dengan isu-isu konvensional karena bisa jadi sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan jaman. Ini adalah zaman Now, gerakan buruh harus mampu menyesuaikan diri dalam mengaktualisasi berbagai isu seperti Upah Minimum Regional, kontrak kerja, outsourcing, atau kebebasan berserikat.

Hal penting lainnya untuk diperhatikan adalah para pelaku dalam pasar tenaga kerja juga sudah berubah. Generasi milenial sudah mulai memasuki pasar tenaga kerja baik sebagai pemasok maupun sebagai peminta untuk membentuk kurva pasokan dan kurva permintaan. Generasi milenial yang karakteristiknya berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya tentu akan mewarnai berbeda juga dinamika pasar tenaga kerja.

Dalam menghadapi negoisasi dengan World Bank terkait isu ketenagakerjaan yang dihubungkan pinjaman 300 juta USD maka pemerintah perlu memiliki konsep tata hubungan kerja antara pemberi kerja dan pemasok kerja dalam lanskap pengaruh teknologi informasi yang melanda di berbagai sektor usaha, misalnya plaform tenaga kerja Indonesia dalam Revolusi Industri 4.0.

Di dalam platform itu dibahas berbagai kebijakan pemerintah terhadap berbagai isu termasuk UMR, outsourcing, automation, kompetensi dan ketrampilan pekerja di era milenial. Segenap pemangku kepentingan ketenaga kerjaan antara lain akademisi, Apindo, KADIN, organisasi buruh dari berbagai kelompok dimintakan masukan untuk pembentukan platform tersebut.

Interaksi dengan World Bank akan terus berlanjut di berbagai sektor kehidupan bangsa Indonesia, tidak hanya sektor ketenagakerjaan. Menjadi penting bagi pemerintah untuk senantiasa menyiapkan generasi birokrat berikutnya yang tangguh dalam bernegoisasi dengan World Bank, agar tetap mengutamakan kepentingan Indonesia di setiap isu yang dinegosiasikan.

Sesuatu yang tidak mudah namun harus dilakukan agar sejarah tidak terus berulang bahwa World Bank berhasil mendesakkan kepentingannya dalam kehidupan bangsa Indonesia melalui berbagai instrumen yang dimilikinya. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Pekerja selalu dikorbankan, inilah kenyataan yang terjadi dalam sejarah perekonomian manusia. Kaum buruh hanya dielukan ketika dibutuhkan, lalu dibuang ketika dianggap tak diperlukan. Kenyataan pahit ini masih menjadi gejala umum di negara-negara seperti Indonesia dimana liberalisasi dan kapitalisme dianggap sebagai jalan pintas dalam pembangunan ekonomi.

Bila lembaga seperti Bank Dunia dan IMF merekomendasikan hal tersebut wajar saja, karena lembaga ini adalah bagian dari kapitalisme global. Indonesia hanya salah satu debiturnya yang harus selalu diawasi agar membayar utangnya sesuai kontrak. Kalau perlu berutang lagi untuk menutup utang sebelumnya yang tak kunjung lunas.

Sebagai kapitalis yang ingin assetnya selamat, Bank Dunia dan IMF melihat bahwa pekerja bisa menjadi beban bagi pertumbuhan ekonomi. Alasannya,  otomatisasi yang makin cepat akibat pesatnya kemajuan teknologi, tak bisa dihindari oleh siapapun. Pesan yang ingin disampaikan oleh Bank Dunia dan IMF adalah, cepat atau lambat bonus demografi akan segera menjadi masa lalu. Segera ganti pekerja dengan mesin atau remuk ditelan zaman.

Pesan ini seperti hendak mengungkit sejarah kelam buruh versus majikan pasca revolusi industri di Inggris, yang membuat Marxisme mendunia. Sialnya, masalah kelas sosial ini terus berlanjut sampai sekarang dan menginspirasi Iwan Fals untuk menulis lagu Galang Rambu Anarki, John Lennon menulis lagu Working Class Hero Is Something To Be, dan Bob Dylan menulis Working Man's Blues.

Kini satu-satunya pilihan bagi para pekerja adalah merapatkan barisan untuk menghadapi liberalisasi yang makin tak manusiawi. Jangan kalah dengan para majikan yang makin kompak dan sukses merebut berbagai posisi strategis di arena politik. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Guru Besar Ekonomi Universitas Nasional

Seperti pernah saya tulis di rubrik ini terkait dengan IMF/World Bank Annual Meeting (AM IMF-WB) di Bali 8-14 Oktober 2018 di Bali, IMF dan World Bank serta WTO adalah penganut taat fondamentalisme  pasar dengan resep generiknya yang disebut Washington Concensus. Belakangan mazhab ini diberi label Neo Libaralisme (Neolib). Awalnya Neolib adalah sebutan untuk  sistem ekonomi campuran antara ekonomi pasar bebas dengan sistem pemerintahan diktator yang diterapkan di Chile pada masa diktator Pinochet 1973-1990. Aslinya pasangan ekonomi pasar adalah sistem pemerintahan yang demokratis. Ternyata sistem campuran itu relatif berhasil. Bahkan dalam kasus Indonesia  gabungan sistem ekonomi pasar dengan pemerintahan otoriter itu selama rezim Orde Baru berhasil mendongkrak perekonomian Indonesia dengan pertumbuhan rata-rata 7 persen pertahun selama 25 tahun lebih.

Menurut Herry B. Priyono (2010), cara mudah untuk mengetahui sistem perekonomian itu menganut fondamentalisme pasar/ Neolib salah satunya adalah apakah semakin banyak bidang kehidupan diluar bidang ekonomi mengalami komersialisasi, mulai dari bidang pendidikan sampai kesejahteraan, dari hukum sampai prasarana publik.

Terkait dengan gagasan Bank Dunia untuk meliberalisasi sektor ketenagakerjaan (menghapus ketentuan upah minimum, uang pesangon, hak pengusaha untuk merekrut dan memberhentikan karyawan dan pengaturan ketenagakerjaan lainnya) tidak perlu disangsikan karena hal itu merupakan  aplikasi konsistensinya terhadap mazhab fundamentalisme pasar/ neolib. Apakah akan disepakati dalam pertemuan di Bali nanti tergantung dari kepiawaian negosiasi delegasi negara-negara berkembang, setidaknya mereka yang tergabung dalam G-33.

Dari beberapa agenda AM IMF-WB seperti topik digital ekonomi, urbanisasi, sumber daya manusia dan sejumlah agenda lainnya tentu banyak yang bermanfaat untuk Indonesia, bahkan ada yang sejalan dengan misi jangka panjang Presiden Jokowi. Tapi sekali lagi pengalaman membuktikan, seperi juga disinyalir oleh Stiglitz, bahwa implementasi regulasi yang disepakati selalu bias kepentingan negara maju dengan barisan perusahaan multinasional (MNC) yang berdiri di belakangnya. Apalagi sekarang sudah ditunjukkan secara telanjang oleh AS dengan kebijakan Presiden Trump terkait perang dagang dengan China dan mitra dagang lainnya yang menyebabkan defisit besar neraca perdagangan AS. Padahal sebelumnya AS merupakan salah satu pendorong utama liberalisasi perdagangan dunia yang diatur WTO.

Lalu apakah kita, dengan alasan “kepentingan nasional” harus juga pasang kuda-kuda untuk membela proteksianisme? Soeharto saja yang otoriter berani mengatakan suka atau tidak suka, mau atau tidak mau kita harus ikut globalisasi, alias menerima liberalisasi perdagangan internasional. Memang sumber daya manusia (SDM), dari sisi kuantitas  merupakan salah satu modal besar dan keunggulan Indonesia. Tapi dari sisi kualitas justru merupakan persoalan. Produktivitas pekerja Indonesia merupakan salah satu yang terendah di Asia, apalagi pada level dunia. Pada tempatnya apabila cara-cara perlindungan tenaga kerja secara konvensional selama ini dikaji ulang. Upaya peningkatan produktivitas harus dilakukan secara sungguh-sungguh tanpa harus mengabaikan hak-hak pekerja. Di sisi lain, betapapun kita memerlukan bantuan Bank Dunia misalnya, sebagai Negara berdaulat sepantasnya kita memasang posisi tawar yang tinggi, tidak perlu terlalu merendah, sebab sebenarnya Indonesia besar dan kaya, sehingga   mustahil bisa diabaikan begitu saja oleh negara maju atau lembaga internasional semacam Bank Dunia/IMF. Percaya dirilah dan siapkan langkah-langkah cerdas untuk mewarnai regulasi perekonomian dunia. Lihat sukses  Asian Games, bukan saja upacaranya, tapi juga prestasi atlitnya. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Imam Ghozali

Dosen STAIN Bengkalis

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

FOLLOW US

Bilik Asmara adalah Hak Tahanan yang Harus Dipenuhi             Kedua Kubu Harus Menghormati Proses Hukum             Vandalisme dan Playing Victim sudah Usang             Investasi Dana Haji Untuk Siapa?             Batas Kesopanan Tidak Diatur dengan Jelas             Iklan Shopee BLACKPINK Berpotensi Menentang Norma Kesopanan              Jangan Abai dengan Jalan Rusak Dimusim Hujan             Revisi PP untuk Kemudahan Usaha Sektor Minerba             Tolak Rencana Revisi Ke-6 PP No.23 Tahun 2010              Kembali ke Permurnian Pelaksanaan Undang-Undang