FinTech, Menata Ruang Baru Inklusi Keuangan
berita
Ekonomika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 27 March 2019 17:00
Penulis
Watyutink.com - Peran kemajuan teknologi digital khususnya layanan perbankan (Digital Bank), semakin marak berkembang. Penetrasi layanan keuangan melalui pinjaman online (FinTech) tercatat telah menyumbang sekitar Rp26 triliun PDB nasional (2018), dengan konsumsi rumah tangga yang langsung atau tidak langsung terpengaruh hingga naik ke angka Rp8,94 triliun. Juga, meningkatkan kompensasi tenaga kerja berbentuk gaji dan upah sebesar Rp4,56 triliun terhadap sektor terdampak secara timbal balik yakni perdagangan, keuangan dan asuransi.

(Baca juga : https://www.watyutink.com/topik/ekonomika/Sinergi-Fintech-yang-Meroket-dan-Loyonya-Perbankan).

Dalam seminar nasional Indef tentang “Strategi Mendorong Inklusi Keuangan di Indonesia” pada Selasa (26/03/2019) di Jakarta, terungkap bahwa peran finTech atau perbankan digital ternyata mampu menyerap tenaga kerja dari sektor tersier sebanyak 251.431 orang. Belum lagi sektor pertanian yang juga menyerap 9.000 orang. Di samping itu finTech juga  telah melakukan banyak pemberdayaan sektor ekonomi lemah/UMKM di perdesaan dengan berbagai skema pinjaman modal kerja.

Namun, di tengah menderasnya capaian kinerja finTech di Indonesia, angka pertambahan kepemilikan rekening bank penduduk Indonesia ternyata masih belum cukup menggembirakan. Hanya mencapai 48,9 persen, atau kurang dari 50 persen penduduk RI yang memiliki rekening bank. Sekitar 2,5 juta UMKM juga masih belum tersentuh oleh keuangan perbankan.Tentunya hal tersebut menjadi tantangan dalam upaya mendorong inklusi keuangan di Indonesia, yang di antaranya dilakukan melalui penetrasi perbankan digital.

Apa kiranya strategi lebih lanjut untuk meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia? Mengapa jumlah pemilik rekening bank masih di bawah 50 persen? Dapatkah finTech membantu pencapaian target inklusi keuangan yang diharapkan?

Peran finTech dalam memberikan akses keuangan bagi bisnis retail dan UMKM di perdesaan diakui semakin punya peran besar. Sekitar 99 startup finTech telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Transaksi P to P lending telah semakin dikenal oleh banyak pengusaha kecil dan menengah bahkan hingga pelosok desa.

(Baca juga : https://www.watyutink.com/topik/ekonomika/Menelisik-Kredit-Usaha-Rakyat-KUR-Fintech-dan-Pelemahan-Rupiah)

Namun, disamping sukses dalam memberdayakan ekonomi rakyat, finTech tak urung juga menimbulkan masalah bagi nasabah yang dianggap gagal bayar. Banyak nasabah finTech telah melapor ke lembaga bantuan hukum yang mengadvokasi para korban aksi penagihan ilegal pinjaman online. Korban penagihan di luar batas bahkan telah menyebabkan aksi bunuh diri nasabah pinjaman online.  

Untuk itu peran OJK sebagai regulator jasa keuangan perlu kiranya untuk lebih memperketat pengawasan. Terlebih terhadap startup resmi atau tidak resmi yang telah melakukan praktik tak terpuji dalam penagihan nasabah.

Kemajuan teknologi digital khususnya FinTech sepertinya akan berperan sebagai “motor” masa depan bagi upaya inklusi keuangan di Indonesia. Hal itu tentunya harus menyadarkan perbankan konvensional, untuk terus berbenah diri dalam ekosistem yang telah berubah. Sebab, dengan laju teknologi informasi saat ini, disrupsi telah menjadi ancaman, sekaligus tantangan bagi banyak profesi dan usaha untuk secara kreatif menyesuaikan diri.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Deputi Komisioner OJK Institute

Indonesia punya potensi amat besar di bidang digital finance. Dalam hal meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyusun kerangka regulasi tentang Financial Technology (finTech). Dalam hal perkembangan teknologi digital finance, Indonesia telah menjadi raksasa digital finance dengan menempati urutan ke 3 dunia.

Sayangnya, dalam hal inklusi keuangan pemilik rekening bank di Indonesia baru mencapai 48,9 persen atau kurang dari 50 persen penduduk Indonesia yang memiliki rekening bank. Sekitar 2,5 juta UMKM di Indonesia bahkan belum tersentuh dunia perbankan. Hal itu menunjukkan kurangnya literasi dan edukasi di kalangan penduduk tentang pentingnya dunia perbankan.

Dengan hadirnya finTech (digital perbankan) yang secara nyata telah membantu mengembangkan sektor ekonomi lemah dan UMKM, maka ke depan UMKM perlu terus didorong agar dapat memanfaatkan finTech untuk pengembangan usahanya.

Di Indonesia, terdapat hampir semua jenis finTech. Namun, mempunyai ciri-ciri sebagai berikut pertama, Transaksi masih memakai pola lama. Ada pihak yang membutuhkan pinjaman dana dan ada pihak yang hendak meminjamkan dana yang dimiliki. Di tengahnya belum ada intermediasi, padahal itu dibutuhkan. Kedua, semuanya masih serba mandiri atau diurus secara sendiri-sendiri. Asuransi mencari sendiri, investor juga sendiri. Ketiga, dengan adanya finTech, maka hal itu adalah penemuan abad ini. Sebelumnya di bisnis perbankan menggunakan model profit maximation. Lalu lahir startup company. Proses intermediasi bertrasnformasi menjadi disintermediasi atau Peer to Peer.

Sebaiknya memang dalam situasi yang baru ini orientasi finTech harus berubah. Dari profit maximation menjadi orientasi to people atau people first. Sustainability transaksi dan bisnis harus menjadi pertimbangan utama. Orintasi nya ke konsumen. Dengan demikian dibutuhkan yang disebut dengan Kolaborasi bisnis era Digital perbankan. Jadi semua pihak dalama bisnis perbankan digital harus memulai dengan berkolaborasi dan berbagi.

Ada 3 Peran dan sasaran OJK yang dapat dikemukakan dalam ekosistem perbankan yang menargetkan fintech harus tetap stabil dan prudent. Serta tetap mementingkan konsumen. Lembaga jasa keuangan harus memperhatikan jumlah pemilik rekening bank yang masih di bawah 50 persen. Itu untuk inklusi keuangan.

Di samping itu juga harus memperhatikan pembiayaan perbankan untuk UMKM yang masih di kisaran 20 persen. Agar meningkatkan inklusi keuangan, maka akses masyarakat ke jasa keuangan harus lebih terbuka.

Untuk itu tiga hal yang harus dijalankan adalah Pertama, OJK dan finTech harus mendorong adanya inovasi yang terus menerus. Kedua, FinTech harus lebih bertanggungjawab. Tidak hanya menjadi pendana tetapi juga harus mendorong inovasi model bisnis dengan inovasi yang bertanggung jawab. Ketiga, harus melaksanakan pemberdayaan kewirausahaan. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Di tengah teknologi digital perbankan yang semakin berkembang, bagi perbankan yang hanya mengandalkan pendapatan dari kredit, maka ke depan pasti pertumbuhan kreditnya akan turun.

Ke depan, jika bank tidak menyesuaikan dengan ekosistem yang telah berubah maka akan tertinggal. Dari data yang ada, kalau dulu tiap tahun kantor cabang dibuka ternyata sekarang berubah. Saat ini atm nya mulai turun, mobile bankingnya mulai naik. Hal itu menunjukkan bahwa perbankan digital sudah suatu keharusan atau keniscayaan yang tidak bisa lagi dihindari.

Oleh karena itu memang dari sekitar 100-an bank di Indonesia harus sudah mulai masuk ke perbankan digital. Tidak harus sendiri, tapi harus mulai berekosistem baik dengan  bank besar atau dengan finTech itu sendiri. Kalau tidak, maka bank-bank ini akan tutup.

Kalau bank masih mempertahankan diri tidak mau menyesuaikan ke perbankan digital, maka Return On Equity (ROE) bank akan drop 18 persen. Tapi kalau dia mampu berubah menjadi digital bank maka harus berpikir untuk ke arah sana apakah harus berinvestasi atau berkolaborasi maka dia justru akan mendapat manfaat dimana ROE-nya akan naik 18 persen.

Bank saat ini tidak hanya diam dan menyatakan diri masih mencatatkan keuntungan. Jika tidak berubah, maka ke depan jika bank tersebut hendak dijual maka nilai perusahaanya akan rendah. Kalau nilai perusahaan rendah maka kerugian yang terjadi.

Tetapi kalau bank sudah antisipatif dan mulai berekosistem atau merger, atau bahkan ingin diakuisisi supaya menjadi besar maka nilai nya masih tinggi. Jadi seharusnya bank sudah memulai untuk tidak lagi berbicara tentang arsitektur perbankan. Tetapi sudah harus berbicara tentang arsitektur keuangan Indonesia. karena mau tidak mau perubahan ini adalah bagian dari arsitektur keuangan itu.

Bank harus berekosistem karena dia harus mencari fee base income yang besar. Bagi bank yang pandai, maka dia tidak hanya mengurus dana pihak ketiga, tetapi dia mulai mengurus kekayaan orang. Hal kekayaan orang tidak hanya mengurus uangnya saja, tetapi dia mulai menawarkan reksadana, asuransi atau unit link. Mengarahkan nasabah-nasabahnya agar tidak hanya menitipkan deposito dan tabungan saja. Tetapi juga bisa mengikuti asuransi melalui banknya (unit link).

Setelah mengurus kekayaan maka mulai masuk ke urusan hidup atau bisnisnya dengan mulai masuk ke ekosistem.

Maka sekarang ada sekitar 35 bank yang mempunyai ekosistem yang mempunyai hubungan dengan sektor keuangan lain atau bahkan dengan bisnis di sektor riil. Contoh MAP yang punya Bank Ganesha, tidak hanya punya asuransi atau perbankan saja tapi juga jaringan toko-toko yang bergabung. Jadi ke depan bank kalau tidak berekosistem maka dia akan mati dengan sendirinya. Karena dia tidak akan mendapatkan fee base income dan akan keuntungannya akan tergerus secara signifikan.

Kenapa tergerus, sekarang ini bank yang mempunyai paling banyak untung adalah bank yang bermain di UMKM. karena bunganya lebih tinggi dan marginnya lebih besar. Kalau nanti finTech berkolaborasi dengan bank, maka bank juga akan untung karena sebagian yang tidak bisa di danai oleh bank--karena berbagai hal terkait laporan keuangannya--bisa diberikan pada finTech. Jadi saat ini beberapa bank sudah bekerja sama dengan finTech dan itu adalah suatu keniscayaan. Tak bisa lagi dihindari.

Kedua, dari dunia pasar modal. Pasar modal saat ini tengah gencar-gencarnya berpromosi untuk memudahkan orang go public atau memudahkan orang mengeluarkan obligasi. Jadi otomatis bank juga akan banyak kehilangan karena perusahaan lebih memilih go public dengan bunga yang lebih kecil.

Dengan demikian jadi pertanyaan, siapa customer perbankan sebenarnya? Customer-nya adalah sektor komersial yang kelas menengah. Walau NPL lebih banyak oleh kelas menengah, maka manajemen risiko bank harus lebih diperbaiki untuk sektor komersial atau perusahaan kelas menengah.(pso)

   

    

 

   

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, Humas dan Kerjasama Universitas Widya Mataram di Yogyakarta, Ketua Ikatan Dosen Republik Indonesia (IDRI) Wilayah DIY

Revolusi Industri 4.0 sudah menjadi hal yang tidak asing lagi dalam perbincangan di semua profesi, para petinggi dalam memberikan kata sambutan di berbagai kegiatan rasanya belum komplit kalau tidak menyampaikan istilah revolusi industri 4.0. Namun apakah semua elemen bangsa ini sudah dapat menerima dan dapat mengikuti pergerakan revolusi industri yang sat ini sudah memasuki era 4.0 atau era digital?

Sepertinya, belum semuanya “melek” bahkan dapat mengikutinya. Hal ini dapat disebabkan karena sistem pendidikan di Indonesia belum menganut asas membangun kreatifitas. Mengapa demikian? Kalau kita cermati pergantian kurikulum yang ada dalam pendidikan kita mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi, hampir semua dilakukan untuk memenuhi syarat adminitrasi bukan untuk memenuhi standar kembutuhan kompetensi dan kebutuhan pasar.

Hal ini dapat dilihat ketika seorang lulusan yang mencari pekerjaan masih harus menambah kemampuan atau keahlian diluar pendidikan formalnya, hal ini mestimya tidak terjadi manakala kurikulum yang dikembangkan dan disyaratkan oleh pemerintah sudah memenuhi unsur keahlian yang di butuhkan oleh pasar. Hanya sebagian kecil lulusan yang mempunyai kreativitas dan inovasi dalam proses pembelajaran sehingga lulus langsung dapat beradaptasi dengan lingungan yang berubah termasuk didalamnya adalah perubahan dalam industri yang kita kenal dengan revolusi Industri 4.0.

Oleh karena itu dalam mempersiapkan tenaga kerja yang dapat beradaptasi dengan Revolusi Industri 4.0 ini, idealnya dirangcang dengan matang dan berkesinambungan dalam sistem pendidikan yang dapat menghasilkan lulusan yang kreatif dan inovatif (berjiwa enterpreneurship) dan siap serta mampu menangkap peluang serta mengahdapi berbagai tantangan.

Untuk dapat menghasilkan lulusan yang kreatif dan innovatif memang memerlukan strategi kolaborasi dari pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, komunitas (konsumen) dan media (penthahelix).

Dengan kolaborasi penthahelix ini dapat didorong agar perguruan tinggi tidak asik dengan riset yang hanya menghasilkan arsip tanpa adanya tindak lanjut dari hasil riset tersebut.

Dunia industri yang mengalami masalah inovasi karena mengalami kesulitan biaya riset yang tidak sedikit, perlu melakukan kerjasama dan kolaborasi dengan perguruan tinggi untuk mengurai permasalahan tersebut. Pemerintah perlu menyiapkan roadmap dalam pengembangan industri sehingga kucuran dana untuk penelitian  dapat dihilirisasi.

Kaum penikmat atau konsumen yang sangat konsumtif dalam pengalokasian anggarannya diedukasi supaya tidak hanya sebatas konsumen namun dengan kreativitasnya dapat menjadi produsen.

Dilain pihak media dapat menjadi suport terhadap pengembangan sumberdaya, sarana promosi dalam berbagai aktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah bagi program yang berbasis entrepreneurship di semua kalangan.(pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

Fintech merupakan singkatan dari “Financial Technology”, istilah yang kali pertama digunakan oleh Citigroup pada proyek tahun 1993. Definisi Fintech adalah kombinasi antara produk dan jasa keuangan dengan teknologi terbaru atau terkini. Jadi, Fintech bukan hanya usaha rintisan atau disebut startup, tetapi juga teknologi baru yang digunakan oleh lembaga keuangan untuk jasa keuangan.

Perlawanan yang terjadi saat ini dan ramai diperbincangkan oleh banyak orang adalah lembaga keuangan dengan Fintech Startup. Hal tersebut menyimpulkan pada satu kalimat “Fintech men-disrupt bisnis lembaga keuangan”. Perlu dipahami Fintech sudah lama hadir atau beroperasi, tetapi menjadi populer sejak 2016 ketika salah satu model bisnis Fintech Startup, yaitu peer-to-peer lending atau dikenal pinjaman online, mencuri perhatian publik dengan menawarkan beberapa hal yang tidak ditawarkan oleh lembaga keuangan seperti kemudahan dan kecepatan. Bahkan, begitu cepat dan besar transaksi Fintech, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus menerbitkan POJK no. 77 tahun 2017 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi. Sebelum mengenal model bisnis peer-to-peer lending, perlu diketahui bahwa model bisnis Fintech lainnya adalah mobile-based payment service, crowdfunding, online trading system, insurtech, market aggregator, crypto currency, Point of  Sale System, dan accounting. Namun, Fintech startup dimaksud mengatasi inklusi keuangan adalah peer-to-peer lending.

Berkembangnya Fintech beberapa tahun terakhir, tidak terlepas dari minat para investor baik individual maupun institusional yang bersedia berinvestasi dalam jumlah yang fantastis. Sumber informasi dari laporan startup di Indonesia pada 2018 yang diterbitkan oleh DailySocial.id, menyebutkan minat investor untuk berinvestasi masih pada dua sektor, yaitu Fintech dan E-Commerce. Fintech masih menjadi pilihan utama untuk dijalankan oleh para startup dan untuk diinvestasikan oleh para investor. Pertanyaan besarnya adalah “Mengapa mereka (startup dan investor) mau berbisnis di Fintech?”. Jawabannya sangat mudah, karena pasar Fintech di Indonesia masih sangat besar. Berikut jawabannya dalam perbandingan data pada 2017 vs 2018 oleh Hootsuite untuk wilayah Indonesia:

  • Jumlah pengguna internet meningkat sebesar 13 persen atau bertambah 17 juta penduduk dari tahun 2017 sehingga total pengguna internet tahun 2018 berjumlah 150 juta penduduk.
  • Jumlah pemilik mobile money account meningkat sebesar 3.1 persen dari tahun 2017 - 2018 dan lebih besar peningkatannya dibandingkan tahun 2016 – 2017 hanya sebesar 0.4 persen.
  • Jumlah transaksi pria berbelanja online meningkat sebesar 9.4 persen dari tahun 2017 - 2018 dan lebih besar peningkatannya dibandingkan tahun 2016 – 2017 hanya sebesar 6 persen.
  • Jumlah transaksi wanita berbelanja online meningkat sebesar 13 persen dari tahun 2017 - 2018 dan lebih besar peningkatannya dibandingkan tahun 2016 – 2017 hanya sebesar 5 persen.

Berdasarkan data-data tersebut dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, pasar Fintech sangat besar dengan jumlah pengguna internet sebesar 150 juta penduduk. Investor mana yang tidak tertarik dengan pasar sebesar ini, demikian juga dengan para startup. Kedua, jumlah pemilik mobile money account meningkat menunjukkan meningkatnya kebutuhan terhadap Fintech. Fintech menjadi penting dan bagian hidup dari masyarakat terutama bagi mereka yang akan melakukan transaksi online.

Sebagai informasi tambahan, jumlah pemilik rekening bank pada 2018 meningkat menjadi 49 persen sejak 2017 yang sebesar 36 persen. Data ini diperoleh dari sumber yang sama, yaitu Hootsuite. Ketiga, ada relevansi antara Fintech dengan E-Commerce, yaitu belanja online baik pria dan wanita meningkat signifikan. Mereka yang berbelanja online mulai banyak memiliki mobile money account untuk kemudahan dan keuntungan yang mereka dapatkan.

Dari data transaksi E-commerce atau belanja online ini, yang mengkhawatirkan adalah, jika tujuan kehadiran Fintech untuk mengatasi inklusi keuangan telah bergeser. Dengan konsep lifestyle lebih besar daripada income, mereka rela meminjam dana dari pinjaman online demi mendapatkan barang segera tanpa mempertimbangkan dengan hati-hati. Apalagi adanya harbolnas (hari belanja online nasional), berapa transaksi dalam hitungan hari? Triliunan!!!.

Tentu kondisi ini dimanfaatkan oleh startup yang menjalankan model bisnis pinjaman online. Kebanyakan masyarakat di Indonesia yang menggunakan jasa pinjaman online bukan kebutuhan produktif melainkan konsumtif. Apabila kita memetakan dari sekian banyak Fintech yang terdaftar di OJK dan menawarkan pinjaman online, maka kita dapat mengetahui bahwa mayoritas pinjaman online menawarkan kebutuhan konsumtif bukan produktif. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pastilah memiliki hitung-hitungan yang baik dan tidak sembarangan meminjam dana. Apalagi bunga yang sangat tinggi bagi UMKM, diyakini mereka tidak akan meminjam melalui Fintech meskipun dibalik bunga yang tinggi terdapat kemudahan dan kecepatan dalam pencairan dana.

Selanjutnya, supaya terhindar dari kegagalan bayar yang dilakukan oleh nasabah Fintech, maka perlu ada pengawasan ketat dari regulator terhadap Fintech Startup yang memberikan pinjaman online di luar batas kewajaran di antaranya dalam hal kecepatan, kemudahan, dan bunga yang diberikan.

Fintech Startup belum seperti perbankan yang memiliki prosedur yang ketat dalam memberikan pinjaman. Apabila Fintech Startup memiliki prosedur peminjaman yang ketat seperti bank, saya yakin inklusi keuangan tidak dapat terwujud. Kegagalan bayar dapat dihindari apabila Fintech Startup memiliki sistem atau alat terhadap screening nasabah yang baik mengingat konsep 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition) sulit diterapkan bagi Fintech.

Salah satunya mungkin dengan menerapkan credit scoring 2.0 yang memperhatikan Authenticity, Network Quality, dan Financial Credibility. Meskipun tidak ada jaminan kegagalan bayar dapat diminimalisir. Terakhir, membangun kesadaran masyarakat dalam meminjam dana melalui pinjaman online bukan untuk kebutuhan konsumtif. Apabila masyarakat ingin meminjam dana melalui pinjaman online untuk kebutuhan konsumtif, maka income harus lebih besar daripada lifestyle. Jangan sampai aduan-aduan atau komentar negatif dari masyarakat yang meminjam terutama yang gagal bayar mencoreng nama baik Fintech. Padahal Fintech tidak hanya pinjaman online tetapi ada banyak jenisnya. Kasihan starups yang tidak melakukan model bisnis pinjaman online tapi terkena dampaknya.

Jadi, regulator harus mulai menata kembali Fintech Startup, dimulai dari regulasi atau merevisi POJK, tidak terlalu mudah untuk memberikan ijin, mengajak pelaku usaha untuk duduk bersama, memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat, dan hal-hal lain yang perlu dilakukan. Kehadiran Fintech Startup perlu dirumuskan kembali! Apakah untuk kebutuhan konsumtif, produktif, atau keduanya.(pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

FOLLOW US

Maskapai Asing, Investasi yang Buruk Bagi Ekonomi Nasional              Hilangnya Kompetisi di Pasar Penerbangan Domestik             Masalah pada Inefisiensi dan Pengkonsentrasian Pasar              SBY Harus Bisa Menenangkan              Lebih Baik Kongres 2020             Ketegasan SBY, Redakan Tensi Faksionalisasi             Langkah PKS di Oposisi Perlu Diapresiasi             Insentif Pajak, Daya Tarik Sistem Pajak yang Paling Rasional             Menengok dan Menyiapkan SDM di Era Revolusi Industri 4.0             Polri Telah Berupaya Transparan Ungkap Rusuh 21-22 Mei