Euforia Gejala Perbaikan Ekonomi dan Rasio Utang
berita
Ekonomika

Ilustrasi Foto: Muid/watyutink.com

16 January 2018 19:00
Penulis
Akhir tahun 2017 jadi akhir yang manis buat cadangan devisa RI. Cadangan devisa Indonesia mencatat peroleh tertinggi dalam sejarah yakni 130 miliar dolar AS, naik 4,23 miliar dolar AS dibanding dua bulan sebelumnya pada posisi 125,97 miliar dolar AS. Fitch Ratings juga baru-baru ini melansir peringkat utang luar negeri Indonesia satu level di atas layak investasi (BBB).

BI mencatat, penambahan perolehan devisa tersebut diperoleh dari penerbitan surat utang luar negeri (global bonds), perolehan devisa ekspor minyak dan gas bagian pemerintah, dan penerimaan pajak. Perolehan dana global bonds tersebut ditujukan untuk pembiayaan di awal tahun, terutama untuk pembayaran utang luar negeri pemerintah dan Surat Berharga Bank Indonesia (SBBI) valas yang jatuh tempo. Rencananya minggu ke-3 Januari ini pemerintah menerbitkan lagi SUN Rp25,5 triliun berdenominasi rupiah.

Itu berarti, skema pembayaran utang dan bunga dengan membuka utang baru (lewat obligasi/surat berharga pemerintah) nampaknya akan tetap dominan dalam kebijakan pengelolaan utang Indonesia. Yang harus diingat, apakah daya dukung APBN terhadap kemampuan membayar kewajiban utang dan bunga masih memadai dan tidak menjadi ancaman bagi kemampuan memenuhi kewajiban?  Selanjutnya, apakah gejala perbaikan ekonomi global yang tumbuh 3,1 persen saat ini akan mampu mendongkrak daya dukung ekonomi Indonesia berikut perbaikan harga komoditas dunia?

Meski rasio utang-PDB baru 29 persen, tapi karena tax ratio kita hanya 10,3 persen PDB (2016) jadi agak riskan. Data internasional menyebutkan, negara yang berpenghasilan menengah bawah seperti Indonesia tax ratio-nya di kisaran 19 persen. Di negara maju, meski utang terhadap PDB mencapai lebih 100 persen, tapi tax ratio-nya di atas 30 persen, sehingga rasio ‘APBN’ terhadap PDBnya aman. Utang luar negeri RI sendiri per 2017 tercatat sebesar 343,13 miliar dolar AS atau setara dengan Rp4.636 triliun.

Pengelolaan utang negara saat ini menjadi perhatian banyak kalangan. Beberapa pengamat mengingatkan, pemilikan 40 persen SBN/SUN oleh investor asing menjadi kekhawatiran tersendiri. Terakhir, angkanya Rp860,63 triliun atau 40,34 persen dari total surat utang yang dapat diperdagangkan (2016 sebesar 37 persen dan akhir 2017 mencapai 39,82 persen). Sebab, pemulihan ekonomi Amerika dan rencana naiknya suku bunga The Fed dapat menyebabkan pembalikan modal tiba-tiba karena daya tarik mata uang dolar AS yang meningkat.

Idealnya, sumber pembayaran bunga utang seharusnya dari penerimaan perpajakan, bukan dari utang baru yang justru akan memperbesar defisit keseimbangan primer. Selama ini utang Indonesia disebutkan untuk membiayai infrastruktur, tetapi kenyataannya dari tahun ke tahun porsi defisit anggaran yang digunakan untuk non belanja modal semakin besar. Bagaimana menjelaskan hal ini?

Ada pandangan bahwa rasio defisit terhadap penerimaan perpajakan sebaiknya tidak melampaui tax ratio, dan prosentase kenaikan pembayaran bunga dan cicilan utang tidak melampaui kenaikan pendapatan perpajakan. Pada 2018 diperkirakan anggaran pembayaran bunga utang dan angsuran pokok utang mempunyai rasio sebesar 39,6 persen (15,4 persen + 24,2 persen). Ini sangat riskan karena sudah terlalu jauh dari batas aman dan hanya tersisa 60,4 persen yang dapat digunakan untuk menggerakkan perekonomian.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(pso)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas indonesia, Peneliti Lembaga Demografi FEB UI

Peringkat utang luar negeri indonesia sudah di atas level layak investasi (BBB). Hal ini patut disyukuri karena Indonesia menjadi lebih menarik bagi investor asing. Surat utang kita pun akan semakin laku di pasar global. Peringkat ini juga meningkatkan kredibilitas Indonesia dalam hal pembayaran hutang luar negeri. Namun rendahnya tax ratio dan melambatnya upaya peningkatan penerimaan perpajakan membuat pemerintah lebih tergantung pada upaya "gali lubang tutup lubang" untuk membayar utang luar negeri. Upaya tersebut haruslah berada dalam jangka pendek. Di jangka panjang, pemerintah harus mampu meningkatkan penerimaan perpajakan dengan jalan menaikkan tax ratio.

Risiko pasar uang memang bisa membalikkan arus modal. Dalam rezim devisa bebas, modal bebas bergerak ke mana saja yang menguntungkan. Semestinya ada regulasi tambahan mengenai masa endap minimal di pasar uang agar guncangan akibat pergerakan modal bisa dibatasi.

Penerbitan SBN/SUN dalam rangka pengelolaan utang berdenominasi asing boleh saja. Selama pemerintah bisa menjaga rasio aman cicilan utang luar negeri, hal itu tidak menjadi masalah sebab bagaimana pun kita membutuhkan utang luar negeri untuk mendorong pembangunan. Kita juga tidak mau pembangunan terhambat. Asal utang luar negeri masih bisa dikelola dengan baik, tidak ada masalah. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua Program Studi Magister Ekonomi Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Bahwa Indonesia berutang itu wajar. Cuma sedikit negara di dunia ini yang tidak berutang. Mungkin karena negara-negara ini kalau mau berutang pun tidak dipercaya dunia.

Rule of thumb di dunia ya 60 persen. Kalau kita 30 persen ya jangan terus dijadikan masalah. Nanti kita turunkan ke 20 persen juga bisa salah, nol persen juga salah. Pengamat maunya berapa? Ya ikuti saja standar 60 persen tanpa nyinyir.

Bahwa kita utang ribuan triliun itu sekarang kan kumulatif dari zaman Soeharto. Jadi, pejabat zaman Soeharto lebih baik diam saja. Selain karena yang bersangkutan juga dulu ikutan bertanggungjawab menambah utang, usulan yang bersangkutan juga tidak kredibel. Saya tidak pernah mendengar ada hubungan jangka panjang antara tax ratio dengan utang luar negeri. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Dalam tahap membahayakan, utang bukan menjadi penyelamat ekonomi melainkan berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi. Teori itu yang melatarbelakangi Carmen Reinhart dan Kenneth Rogoff akhirnya mengeluarkan karya berjudul Debt Overhangs atau overhang utang. Ketika porsi utang sudah mencapai 60 persen dari PDB, negara maju cenderung memasuki fase penurunan pertumbuhan ekonomi. Utang menjadi kurang produktif karena beban bunga terlalu mahal, sehingga ruang untuk menstimulus ekonomi melalui anggaran negara berkurang.

Di sisi yang lain, lonjakan utang yang tak terkendali berakibat fatal yakni terjadinya crowding out effect. Alih-alih investor menanamkan uangnya untuk berinvestasi di sektor riil, tetapi justru berlomba-lomba membeli surat utang pemerintah. Kondisi yang terjadi di Yunani, Portugal, AS, dan negara lainnya mengajarkan betapa utang tidak selalu dibutuhkan sebagai leverages atau pengungkit perekonomian tapi malapetaka.

Dalam konteks Indonesia, memang rasio utang masih berada di bawah 30 persen tapi fakta-fakta terjadinya gejala overhang utang sudah mulai dirasakan. Dalam tiga tahun terakhir pertumbuhan ekonomi mulai stagnan, sulit tumbuh lebih dari 5 persen. Bahkan untuk tahun 2017, pertumbuhan ekonomi nampaknya berada di bawah 5,1 persen. Berulang kali pemerintah merevisi target pertumbuhan.

Gejala overhang utang juga dirasakan pada sektor investasi. Ada abnormalitas dimana ekonomi tumbuh stagnan tapi pasar saham mencatatkan rekor IHSG sebesar 6.300. Bukan hanya di pasar saham, tapi di pasar surat utang kepemilikan asing mencatatkan rekor dengan porsi di atas 40 persen terhadap total surat utang pemerintah. Tentu ini anomali yang berbahaya. Artinya, investor melihat secara fundamental ekonomi Indonesia sebenarnya bagaikan orang tua yang sulit berlari tapi imbal hasil surat utang terlalu menarik untuk dilewatkan.

Bunga utang Indonesia salah satu yang tertinggi di dunia. Meskipun sudah mendapat ganjaran investment grade dan rating BBB dari lembaga rating global, tetap saja bunga utang masih diatas 6,2 persen untuk tenor 10 tahun. Malaysia dan Thailand masing-masing hanya 3,9 persen dan 2,2 persen. Jika bunga utang terlalu mahal, maka investor lebih tertarik untuk membeli surat utang dibandingkan berinvestasi ke sektor riil.

Imbas dari beralihnya uang di sektor riil ke utang pemerintah adalah pertumbuhan industri manufaktur semakin tertekan di bawah pertumbuhan ekonomi. Sementara utang pemerintah digunakan untuk tambal defisit dan bayar cicilan pokok dan bunga rutin. Perlu dicatat tahun 2018-2019 beban utang jatuh tempo yang harus dilunasi adalah Rp810 triliun. Jadi agresifitas utang yang tidak dibarengi dengan investasi di sektor riil sama saja kontra produktif. Oleh karena itu banjirnya uang asing yang masuk ke surat utang dan euforia oversubscribed penerbitan utang baru sekali lagi bukan pertanda bahwa ekonomi kuat, tapi harus jadi kekhawatiran bersama ada yang salah dengan kebijakan fiskal Indonesia. (pso)

           

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Insentif Pajak, Daya Tarik Sistem Pajak yang Paling Rasional             Menengok dan Menyiapkan SDM di Era Revolusi Industri 4.0             Polri Telah Berupaya Transparan Ungkap Rusuh 21-22 Mei             Possible and Impossible Tetap Ada             Ungkap Rusuh 21-22 Mei Secara Terang dan Adil             Banyak Masalah yang Harus Diselesaikan             Pilihan Cerdas Jadi Oposisi             Tergilas oleh Budaya Global             Penghambaan terhadap Simbol Dunia Barat             Tak Cukup Imbauan