Ekonomi Digital; Arah Baru Perekonomian Indonesia?
berita
Ekonomika
Sumber Foto : steemkr.com (gie/watyutink.com) 22 June 2018 13:00
Penulis
Optimisme ihwal prakiraan lembaga konsultasi keuangan Pricewaterhouse Coopers (PwC) bahwa Indonesia diperkirakan menjadi negara dengan perekonomian terbesar ke 5 dari 32 negara pada 2030, agaknya harus di ‘rem’ sedikit. Pada (6/06) lalu, Gubernur Bank Indonesia (BI) yang baru, Perry Warjiyo meragukan akurasi dari pernyataan PwC tersebut. Perry menilai statemen yang menyatakan Indonesia akan menjadi negara dengan pendapatan tinggi (higher income) pada 2030 terlalu berlebihan, jika tidak mau dikatakan “mission impossible”. Itu tak lain karena sampai saat ini pendapatan per kapita Indonesia masih belum memadai, sementara akhir 2017 kemarin saja baru mencapai 3,876 dolar Amerika, dan pertumbuhan ekonomi baru 5,07 persen dari target 5,2 persen.

Sementara untuk menjadi negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi, dibutuhkan pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,6 persen pada 2045 untuk pendapatan per kapita di atas 10 ribu dolar Amerika. Usaha amat keras diperlukan, untuk pertumbuhan ekonomi hingga menyentuh angka 6,4 persen pada 2040. Oleh karena itu Perry Warjiyo menilai, daripada berharap terlalu tinggi, saat ini bagi Indonesia lebih baik membenahi dulu aspek kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai salah satu faktor penentu masuknya Indonesia ke dalam kelompok negara yang siap bersaing secara ‘output produk’ maupun penyerapan tingkat ‘melek’ teknologi SDM lokal memasuki era 4.0. Tingkat penguasaan teknologi digital, big data ataupun Artificial Intelligence (AI) ciri khas revolusi industri 4.0, amat menentukan agar bisa diserap oleh pasar tenaga kerja berteknologi tinggi, apabila kelak industrialisasi di Indonesia berhasil bangkit kembali.

Bisakah tantangan PDB Indonesia minimal 5,6 persen diwujudkan pada tahun-tahun mendatang? Sementara Indonesia masih berjuang untuk menstimulasi ekspor, memperbaiki angka penjualan komoditas, dan menaikkan rasio investasi riil? Apalagi bank dunia telah meramalkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2018 ini hanya ‘mentok’ di 5,2 persen saja.

Di sisi lain, bonus demografi yang disebutkan dimiliki oleh Indonesia pada 2020-2050 sebetulnya amat menguntungkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada 2045 diperkirakan penduduk RI mencapai 321 juta jiwa (Bappenas,2018). Sekitar 209 juta jiwa adalah penduduk usia produktif yang harus diberdayakan agar mendinamisasi perekonomian untuk mencapai pertumbuhan 7 persen. Diperikirakan, bonus demografi akan meningkatkan PDB riil hingga 1 persen setiap tahun selama 2020-2050.

Selain bonus demografi, booming ekonomi digital yang melanda dunia dapat dijadikan momentum untuk meningkatkan perekonomian dalam negeri, meski saat ini pertumbuhannya baru sekitar 2 persen dibanding trading non digital. Kecenderungan penduduk usia muda Indonesia pada teknologi digital saat ini berpotensi mendongkrak 10 persen ekonomi digital pada 2025 (Mc Kinsey & co, 2016) dan menambah 3,7 juta lapangan kerja. Dengan besarnya usia produktif, Indonesia diperkirakan akan menjadi negara dengan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara.    

Nah, apakah dengan demikian ‘peta jalan’ dinamika ekonomi Indonesia ke depan sudah bisa diprediksi? Langkah pemerintah untuk membentuk 1.000 startup digital pada 2020 dengan total valuasi 10 miliar dolar AS dan kerjasama pendidikan vokasi dengan industri di Indonesia, diharapkan bisa berjalan lancar. Namun, apakah akan semudah itu untuk menyingkirkan hambatan-hambatan struktural perekonomian Indonesia?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Setidaknya pada lima tahun terakhir, ekonomi digital menjadi hal yang booming dibicarakan oleh banyak kalangan di Indonesia, kemudian diikuti dengan revolusi industri 4.0 sebagai trending topic dalam setahun terakhir. Keduanya memiliki irisan pada teknologi informasi khususnya internet, robotik, dan aplikasi program komputer. Tidak bisa disangkal dan dihindari lagi ekonomi digital akan masuk dalam RPJP dan RPJM Indonesia. Setiap komponen pemerintah khususnya pasca pilpres 2019 harus sudah mengambil posisi memanfaatkan momentum gelombang ekonomi digital tersebut.

Istilah ekonomi digital pertama kali ditelurkan oleh Don Tapscott, ekonom Kanada, dalam bukunya di tahun 1995 yang berjudul “Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence. Ekonomi digital dipahami sebagai ekonomi yang menerapkan teknologi informasi sedikitnya dalam dua area yaitu infrastruktur ekonomi serta tatacara transaksi ekonomi. Penerapan teknologi informasi dalam sistem ekonomi menghasilkan efisiensi dan aktivitas baru yang belum ada sebelumnya. Hal inilah yang menjadi kekuatan ekonomi digital yang masih harus terus dipahami banyak orang agar dapat mengambil manfaat maksimal.

Ekonomi digital saat ini berdifusi ke dalam masyarakat Indonesia dengan mengikuti teori difusi inovasi yang disampaikan Everett Rogers, yang membagi suatu masyarakat dalam lima kelompok new technology adopters, yaitu kelompok innovators besarnya diestimasi 2.5 persen; early adopters sebesar 13.5 persen; early majority sebesar 34 persen; late majority sebesar 34 persen dan akhirnya kelompok laggards sebesar 16 persen. Oleh karena itu ada baiknya pemerintah sudah memetakan difusi ekonomi digital dalam masyarakat Indonesia sesuai teori difusi inovasi tersebut agar kebijakan terkait ekonomi digital yang diambil tidak hanya dinikmati segelintir masyarakat saja. Bahkan sebaiknya sudah mempertimbangkan kebijakan mitigasi terhadap kelompok laggards yang paling akhir merengkuh ekonomi digital. Selain itu dengan pemetaan ini maka dapat dihindari eksploitasi sekelompok masyarakat oleh kelompok masyarakat lain yang lebih memahami ekonomi digital. Peran pemerintah menjadi penting untuk melindungi segenap masyarakat dari risiko ekonomi digital karena sesuatu yang dipandang baik tidaklah bebas dari risiko, apalagi jika magnitudo risiko ini berdampak ke berbagai sektor kehidupan masyarakat.

Pada 2018 saat pemerintah mulai menyusun RPJM 2020-2025 sebagai bagian dari RPJP 2005-2025 maka ekonomi digital sudah harus masuk dalam perhitungan dan pertimbangan Bappenas. Setidaknya penyempurnaan e-commerce roadmap 2017-2019 yang ditetapkan lewat Perpres Nomor 74 tahun 2017 seharusnya sudah dibahas di tahun 2018 ini sebagai bagian dari sistem ekonomi digital. Memiliki Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (SPNBE) memang penting, namun demikian harus disadari bahwa masih banyak hal-hal tunda (pending) yang perlu penyelesaian tuntas dalam operasional SPNBE tersebut, semisal pajak, investasi asing, kepastian hukum perdagangan elektronik yang melindungi konsumen dan produsen atau koordinasi kewenangan antara berbagai lembaga pemerintah yang terkait dalam SPNBE.

Memang sepintas ekonomi digital menjanjikan daya dorong menggiurkan bagi ekonomi Indonesia untuk dapat masuk dalam kategori negara dengan perekonomian terbesar ke 5 dari 32 negara pada 2030 sesuai ramalan PwC. Namun demikian masih banyak ‘PR’ yang harus diselesaikan pemerintah beserta semua para pemangku kepentingan ekonomi digital agar hal ini dapat berjalan dan memberi hasil seperti yang diharapkan. Ekonomi digital tidak sekedar arah baru perekonomian Indonesia namun merupakan daya dorong riil bagi ekonomi rakyat Indonesia di era digital. Semoga demikian. (pso)

 

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Akademisi Universitas Muhammadiyah Jakarta

Fenomena praktik ekonomi digital sangat luar biasa perkembangannya. Lompatan quantum benar-benar terjadi kepada pelaku usaha ekonomi digital. Hal yang tidak dapat dibayangkan bahwa perusahaan e-commerce di bidang transportasi online (daring) menjadi sponsor utama Liga Sepakbola terbesar di Indonesia yang sebelumnya hanya bisa dilakukan oleh perusahaan rokok. Sebuah pencapaian imposible jika menggunakan praktik ekonomi konvensional. Apalagi para pendiri dan pemilik perusahaan e-commerce tersebut adalah anak-anak muda yang merupakan “pemain baru” dan bukan dari keluarga pengusaha pewaris konglomerasi.

Perkembangan ekonomi digital ini kiranya akan terus memunculkan keajaiban dan menyimpan kejutan berikutnya dalam dunia bisnis dan perekonomian Indonesia yang terus tumbuh dan meningkat. Sehingga, proyeksi Pricewaterhouse Coopers (PwC) sebagai konsultan keuangan yang memiliki reputasi baik, perlu menjadi motivasi kita karena menempatkan perekonomian Indonesia pada urutan 5 besar pada tahun 2030. Indonesia memang perlu “mengajaibkan diri” dalam praktik perekonomian dunia jika tidak mau hanya jadi pengekor. Roadmap tentang industri berbasis 4.0 dengan dukungan fasilitas bagi para pelaku usaha “startup” di Indonesia, yang rata-rata anak-anak muda.

Kekuatan fundamental ekonomi riil Indonesia dengan sumber daya alam melimpah sangat memungkinkan mencapai negara makmur dan maju. Memang, jika menggunakan logika ekonomi konvensional yang bersifat linear, rasanya sulit mencapai lompatan quantum dalam bidang ekonomi. Praktik ekonomi konvensional sudah banyak diselimuti praktik usaha dan perekonomian neo-kapitalis yang sulit mengalami pertumbuhan ekonomi yang diharapkan di angka 6 persen atau lebih. Sebab, ekonomi Indonesia sudah dikuasai kartel dan konglomerasi tertentu yang pemainnya relatif itu-itu saja dan dari etnis tertentu.

Situasi dan kondisi perekonomian ini sulit memberi kesempatan bagi pelaku usaha kecil dan menengah untuk naik kelas. Ekonomi Digital diharapkan memberi peluang tidak saja untuk munculnya pelaku-pelaku usaha baru di kalangan generasi muda, tetapi mampu menciptakan demokratisasi ekonomi yang memangkas jalur tata niaga para tengkulak dan para “investor semu” yang malah “mengunci” jaringan usaha kecil menengah dan koperasi agar tidak berkembang. Sejatinya, banyak bahan baku dan produk-produk lokal yang bila disentuh dengan ekonomi digital dan didukung oleh industri kreatif tidak mustahil melahirkan berbagai produk unik berbasis kearifan lokal yang tidak hanya akan laku di pasar lokal tetapi di pasar global.

Dengan ekonomi digital, pasar menjadi semakin terbuka dan bisa diakses oleh setiap pelaku usaha khususnya bagi Para pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM dan Koperasi). Dengan berbagai aplikasi e-commerce dan bisnis daring membuat jarak antara konsumen dan produsen lebih dekat sehingga bisa memangkas jaringan panjang distribusi dan keagenan produk yang selama ini dikendalikan pengusaha besar bahkan praktik kartel.

Melalui ekonomi konvensional banyak produk UMKM yang selama ini “tersandera” oleh agen dan para tengkulak sebagai wakil konglomerat dan kartel tertentu. Sebagus dan seunik apapun produk yang dibuat tidak akan masuk ke pasar, karena pasar selama ini tertutup bagi produk UMKM meskipun konsumen membutuhkan produk tersebut. Di sinilah peran strategis ekonomi digital melalui instrumen usaha dalam bentuk e-commerce dan bisnis daring agar mampu menjaring para pelaku UMKM membuka pasar sekaligus sebagai mitra bisnis yang saling bersinergi dan saling menguatkan. E-commerce juga mampu memotong rantai pasok (supply chain) dari produk buatan lokal yang sangat potensial menjadi produk unggulan nasional di kancah global.

Komitmen pelaku ekonomi digital untuk bersinergi dengan UMKM harus dikawal oleh regulasi dan peraturan tataniaga tepat. Tanpa komitmen tersebut, pasar terbuka Indonesia tidak bisa dinikmati dan tidak bisa diakses oleh ribuan dan jutaan pelaku usaha lokal yang notabene memproduksi produk-produk skala UMKM. Jika tidak, maka pelaku e-commerce dan bisnis daring hanya akan menjadi “cukong” para pelaku usaha multi-nasional yang siap meraup pasar menggiurkan di negara berpenduduk ke-4 terbesar di dunia. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Akademisi Universitas Muhammadiyah Jakarta

Dampak turunannya adalah terjadi “sandera sempurna” dari kompetesi pasar (yang seharusnya) terbuka malah menjadi pertarungan “pasar bebas” yang pastinya akan dimenangkan para pemain besar perusahaan multi-national dengan produk dan brand yang selama ini sudah mengglobal.

Ekonomi Digital mempersyaratkan sejumlah kondisi dan situasi yang mendukung aplikasi e-commers dan bisnis daring. Pertama, perlu infrastruktur akses internet yang meluas dan merata di seluruh Indonesia. Praktik ekonomi digital memerlukan ketersediaan akses yang merata dan luas terhadap internet. Data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2017 menunjukkan jumlah pengguna internet pada 2017 mencapai 54,68 persen dari total populasi Indonesia yang mencapai 262 juta jiwa. Pengguna internet di wilayah Jawa sebesar 58,08 persen dan Sumatera sebesar 19,09 persen. Jadi, sebaran pengguna internet masih belum merata sehingga perlu perluasan dan pemerataan akses masyarakat terhadap internet. Karena tanpa akses internet yang meluas dan merata maka semua upaya yang dilakukan hanya sebatas wacana.

Kedua, perlunya penguatan pemahaman yang memadai tentang dunia digital melalui Gerakan Literasi Digital (GLD) kepada seluruh masyarakat dan khususnya kepada para pelaku UMKM. Program sosialisasi dan pelatihan tentang diigital secara intensif dilakukan melalui kegiatan pendidikan luar sekolah atau pendidikan berbasis masyarakat melalui lembaga pendidikan non formal yang sudah ada di masyarakat seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Sanggar Kegiatan Belajar, dan Lembaga Kursus dan Pelatihan serta lembaga lainnya.

Masyarakat perlu diberi pemahaman yang benar tentang dunia digital baik perangkat keras (gadget) dan berbagai aplikasinya, terlebih lagi tentang literasi keuangan digital (finance digital literacy) karena semua kegiatan e-commerce dan bisnis daring selalu menggunakan traksaksi digital. Tanpa gerakan literasi digital dan literasi keuangan digital maka praktik ekonomi digital tidak mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelaku UMKM, dan konsumen produk-produk dari perdagangan digital.

Dengan demikian, ekonomi digital merupakan instrumen strategis dan penting untuk mempercepat sekaligus meningkatkan perekonomian Indonesia. Data BPS menunjukkan, pada 2017 kontribusi pasar digital terhadap PDB Indonesia meningkat 4 persen dibandingkan tahun 2016 sebesar 3,61 persen, dan pada 2018 diperkirakan mencapai 10 persen bahkan diperkirakan mampu mencapai 18 persen setiap tahunnya.  

Setiap 1 persen peningkatan penetrasi mobile diproyeksikan menyumbang tambahan 640 juta dolar AS kepada PDB Indonesia serta membuka 10.700 lapangan kerja baru. Prospek ekonomi digital sangat memungkinkan mengangkat Indonesia pada posisi 5 besar perekonomian dunia di tahun 2030 dengan didukung oleh bonus demografi yang dimiliki dan sumberdaya alam yang menjadi lumbung pangan dan produk makanan bagi Dunia. (pso)

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Rektor Universitas Islam Indonesia (UII)

Pilihan Indonesia untuk menggenjot ekonomi digital merupakan pilihan bijak dan patut diapreasi. Apa pasal? Adopsi TI, terutama Internet, telah dan akan tumbuh dengan pesat di Indonesia. Ini adalah ladang subur untuk penyemaian dan pertumbuhan ekonomi digital. Selain itu, bonus demografi yang berisi orang muda merupakan generasi pribumi digital (digital natives) dengan eksposur dan kemampuan teknologi informasi (TI) yang sangat baik. Mereka memainkan dua peran penting sekaligus, sebagai pelaku ekonomi aktif dan pasar potensial.

Tidak sulit mencari bukti. Jika kita tengok, banyak anak muda berbakat di belakang bisnis rintisan (startups) yang sekarang moncer, seperti Go-jek, Bukalapak, dan Salestock. Banyak di antara mereka yang merupakan pribumi digital dengan segala karateristik uniknya. Mereka cenderung anti kemapanan dan aktif mencari perspektif baru. Hadirnya TI, terutama penetrasi Internet yang semakin luas dan murah, telah membuka peluang ini.

Saat ini, tidaklah lagi terlalu ekstrim jika kita mengatakan bahwa mereka tidak bisa hidup tanpa TI. Hadirnya layanan baru berbasis TI telah mengubah gaya hidup banyak orang. Saya yakin, layanan-layanan baru akan bermunculan. Di sinilah, diperlukan perspektif yang tidak hanya dimulai dari masalah (deductive thinking), tetapi juga sensitivitas dalam melihat potensi TI (inductive thinking).

Ini adalah tantangan yang harus direspons oleh banyak aktor yang menyiapkan pelaku ekonomi digital, termasuk perguruan tinggi. Perguruan tinggi, saat ini, ditantang untuk menilai ulang relevansi eksistensinya. Apalagi beberapa tahun lalu, Google yang kemudian diikuti beberapa perusahaan kelas global, mengumumkan bahwa mereka menerima pegawai tanpa gelar sarjana. Bukan tidak mungkin, tren ini juga sampai ke Indonesia.

Kurikulum harus selalu disesuaikan dengan selera zaman, tetapi tanpa meninggalkan penyuntikan nilai-nilai etis yang mengawal nurani tetap pada relnya. Nilai-nilai ini akan menjadi penting di tengah bangkitnya ekonomi digital.

Jika tidak, ekonomi digital dapat menjadi lahan ekspolitasi sesama yang tuna sensitivitas etis, karena kepentingan ekonomi para pemodal menjadi panglima. Selain itu, bukan tidak mungkin ekonomi digital dapat memperdalam kesenjangan sosial yang saat ini masih menjadi masalah kronis. Selain memunculkan lapangan kerja baru, ke depan, ekonomi digital juga akan menghilangkan banyak lapangan kerja tradisional. Hal ini dapat memunculkan pengangguran bagi mereka yang tidak mempunyai kompetensi sesuai zamannya. Menjadi pengguna aktif TI, tidak cukup untuk menjadikan pribumi digital menang dalam persaingan. Jika tidak diantisipasi dengan baik, hal ini tentu akan memunculkan masalah sosial baru.

Singkatnya, di balik beragam peluang yang ditawarkan oleh ekonomi digital, kita tidak boleh menutup mata terhadap beragam sisi gelap yang dibawanya.(pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pegiat UMKM, Founder/ Ketua Umum Komunitas Eksporter Muda Indonesia (KEMI)

Pada 2016 Indonesia menempati ranking 113 Human Development Index (HDI) dari total 188 negara di dunia dengan kategori 'Medium Human Development ' yang artinya masuk kepada index pembangunan manusia tingkat sedang. Indonesia masih di bawah Thailand, Malaysia, Brunei Darussalam dan Singapura. Untuk Singapura menempati urutan 6 dari 188 negara di dunia dengan kategori Very High Human Development (Source: UNDP). Dari data di atas bisa dianalisis bahwa indeks pembangunan manusia kita sangat jauh tertinggal dibandingkan negara tetangga ASEAN, apalagi dengan Singapura.

Era digital yang berafiliasi dengan Artificial Inteligent (AI) adalah era yang mengintegrasikan kreatifitas, science, teknologi internet, intelektualitas, perkembangan hardware dan software dipadukan dengan mengolah kesempatan dan peluang di masa sekarang dan masa depan.

Industri era digital lebih membutuhkan kesiapan SDM dibanding ketersediaan sumber daya alam dan mineral yang melimpah. Bagi negara-negara yang memiliki keterbatasan sumber daya alam akan mempersiapkan era tersebut dengan lebih baik dan terstruktur dengan visi yang lebih jauh karena mereka tidak memiliki stok bahan baku dan kekayaan alam yang bisa diolah menjadi komoditas utama perekonomian secara jangka panjang.

Sedangkan di Indonesia, dengan tingkat HDI 0,689 (kategori sedang)  tentunya akan lebih membutuhkan energi, anggaran yang lebih besar serta persiapan yang lebih matang lagi untuk mempersiapkan masyarakat memasuki era digital dan AI. Oleh karena itu pembangunan manusia seutuhnya di negara ini adalah hal paling kritis untuk bisa mengikuti kemajuan sebuah peradaban.

Dengan kondisi di atas serta melimpahnya sumber daya alam dan mineral alangkah baiknya Indonesia tidak ikut latah serta merta merumuskan industrialisasi digital sebagai main platform pembangunan ekonomi negeri ini. 

Memang kehadiran era digital dan Artificial Inteligent tidak bisa dihindari dan itu adalah sebuah keniscayaan kemajuan peradaban manusia, namun perlu sebuah langkah cerdas mensikapi perubahan ini dengan menyesuaikan kondisi dan potensi dalam negeri. 

Arah perekomonian Indonesia saat ini sebaiknya menyelaraskan perkembangan zaman dengan mengoptimalkan industri olahan bahan baku dan sumber daya alam yang melimpah di setiap penjuru negeri. Keunggulan Indonesia adalah kekayaan alam yang tidak dimiliki negara lain, sehingga akan jadi sebuah langkah cerdas jika pemerintah mampu mengkolaborasipenguatan sektor industri hulu ke hilir dan menggunakan kemajuan digital dan Artificial Inteligent sebagai daya ungkit (leverage) nilai tambah dan ekonomi.

Program infrastruktur yang sedang di genjot pemerintah saat ini memang harus linear dengan strategi arah baru perekonomian bangsa ini. Kehadiran akses jalan tol, pelabuhan dan bandara semestinya mampu mendorong daerah untuk menaikkan nilai tambah ekonomi mereka untuk menguatkan sektor industri olahan bahan baku. Kehadiran teknologi digital dan Artificial Inteligent adalah suplemen untuk mempercepat pertumbuhan perekonomian sebuah daerah , terutama daerah  pelosok dan terpinggirkan untuk mempermudah dan mempercepat akses informasi dan penyerapan pasar .

Bonus demografi adalah sebuah anugerah dan energi baru luar biasa untuk mendongkrak produktivitas dan menaikkan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) negara ini, generasi milenial akan menjadi pelopor kemajuan ekonomi, akan tetapi dengan catatan pemerintah beserta seluruh stakeholder di negeri ini benar-benar serius menaikkan tingkat Human Development Index (HDI), minimal naik ke level High Human Development.

Dengan generasi milenial yang lebih berkarakter, pekerja keras, kreatif dan terdidik, mereka akan menjadi manusia yang produktif dan inovatif di era digital dan AI. Sehingga mimpi menjadikan Indonesia sebagai negara maju 2030 adalah sebuah kenyataan, bukan sekedar harapan.(pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Lana Soelistianingsih, Dr., S.E., M.A.

Ekonom Universitas Indonesia, Kepala Riset/ Ekonom Samuel Aset Manajemen

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Pajak lebih Besar untuk Investasi Tidak Produktif             Semua Program Pengentasan Kesenjangan Harus dikaji Ulang             Perkuat Investasi, Industri dan Ikatan Kewilayahan di ASEAN             Perubahan Nomenklatur Tak Efektif dalam Jangka Pendek             Ketergantungan pada Komoditas Dikurangi, Perbanyak Industri Olahan Berbasis Komoditas             Setia Ekspor Komoditas Alam, atau Diversifikasi Ekspor?             Perlu, Optimalisasi Non Tariff Measure (NTM)             Kebijakan NTM akan Bermanfaat, Selama Tidak Berlebihan.             Sesuaikan pilihan jenis NTM dengan karakteristik produk impor             Kebijakan Mandek Terganjal Implementasi, Koordinasi, Eksekusi