Efektivitas 16 Paket Deregulasi, Menunggu Godot?
berita
Ekonomika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 14 January 2019 14:30
Penulis
Watyutink.com - Menarik investasi asing (FDI) ke dalam negeri memang bukan perkara mudah. Apalagi di tengah iklim ketidakpastian global seperti saat ini. 

Kinerja investasi (FDI) pada tahun lalu tercatat tidak begitu menggembirakan. Sampai dengan kuartal III-2018 saja, Penanaman Modal Asing (PMA) hanya masuk Rp89,1 triliun. Anjlok jauh sebesar 20,2 persen ketimbang tahun 2017 yang mencapai Rp111,7 triliun. 

Cilakanya, Bank Dunia juga kemudian menurunkan rangking kemudahan investasi atau ease of doing business (EoDB) Indonesia dari semula berada di peringkat 72 menjadi 73 dari total 192 negara. Peringkat tersebut ternyata di bawah negara Peru, Vietnam, Kirgistan, Ukraina dan Yunani.

Kinerja menarik investasi asing di atas tentu jauh dari yang diharapkan. Padahal pemerintah sudah mencanangkan tahun-tahun pro investasi yang seharusnya dapat meningkatkan investasi asing yang masuk untuk mendorong pertumbuhan industri berorientasi ekspor dalam rangka menggenjot pertumbuhan ekonomi nasional. 

Kondisi ekonomi global, tentu menjadi alasan yang paling mudah terkait perang dagang Amerika Serikat (AS) – China, dan sikap proteksionis Trump yang menyebabkan tren investasi menurun (Lembong, 2018).

Segala daya upaya untuk mengeliminasi hambatan internal dari kegiatan investasi yang masuk misalnya ihwal perizinan yang telah lama menjadi keluhan investor, memang telah diupayakan antara lain dengan diterbitkannya paket deregulasi ekonomi yang sampai saat ini telah mencapai 16 paket deregulasi ekonomi. 

Namun apa daya, paket-paket yang diharapkan dapat dengan mudah memuluskan jalan investasi asing--terutama FDI--untuk meramaikan kembali industrialisasi dan iklim berusaha yang kondusif, malah dihadapkan pada kenyataan menurunnya kinerja investasi asing yang masuk pada akhir 2018 lalu. 

Kalau demikian halnya, apa sebetulnya yang menjadi soal? Apakah formulasi paket-paket kebijakan ekonomi yang dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan “latent” yang terjadi pada iklim investasi dalam negeri bukanlah sebuah formulasi yang tepat sehigga seolah tidak “bunyi”?. Benarkah itu disebabkan oleh birokrasi kita yang memang sudah sulit menerima perubahan ke arah keteraturan untuk memudahkan, dan bukan menyulitkan? Bagaimana menjelaskan hal ini?

Kepala BKPM Thomas Lembong menilai, menurunnya realisasi investasi pada 2018 disebabkan eksekusi dan implementasi pro investasi yang masih kurang greget. Insentif tax holiday dinilai masih kurang berhasil merangsang minat investor karena hanya mencakup 3 persen dari subsektor ekonomi. 

Disadari, pemerintah kehilangan momentum dalam memperbaiki kemudahan berusaha dan minat investor di Indonesia pada setahun terakhir.   

Disadari pula, semestinya ada pembenahan lewat perbaikan fundamental pada sistem kerja pemerintahan yang dianggap menjadi akar permasalahan. 

Pola kinerja, penilaian, prestasi yang hanya menitikberatkan pada prosedur dan pemenuhan syarat dan bukti kepatuhan peraturan, dituding menjadi sistem yang belum berhasil diperbaiki.

Perubahan fundamental pada sistem diperlukan bukan hanya untuk pelaku birokrasi, tapi juga bagi para penegak hukum. Padahal secara sistem, telah ada sistem perizinan terintegrasi Online Single Submission (OSS) sebagai upaya mempercepat kemudahan berusaha.

Jika akar persoalannya adalah pada sistem kerja pemerintahan, apa yang sebaiknya dilakukan? 

Terasa ironis memang, setelah 16 paket deregulasi ekonomi berhasil disusun, ternyata implementasinya terkendala pada sistem kerja yang tidak mendukung keberhasilan. Siapa yang harus disalahkan?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR

Sebenarnya paket-paket deregulasi itu memang tidak efektif. Indikator yang paling nyata adalah dari konsistennya Bank Dunia dalam mengeritik. Padahal Bank Dunia punya sosok binaan “terbaik” di Indonesia. ternyata sosok binaan terbaik itu dia kritik sendiri. Tapi hal itu tidak mengejutkan, karena pada 2015 satu-satunya orang di Komisi XI DPR RI yang menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia di era Joko Widodo tidak akan bergeser dari 4,9 plus minus 0,2, jadi antara 4,7 sampai dengan 5,1, itu cuma saya sendiri. Media yang meliput waktu cuma Parlemen TV. Ekonom-ekonom lain bahkan ada yang berasumsi lebih buruk. Ada yang menyebut hanya 4,5 persen. Ada juga ekonom yang berasumsi sampai 5,5. Jadi waktu itu ada 4 ekonom yang berbeda pandangan dalam menganalisa ekonomi Indonesia.

Prediksi saya di atas berdasarkan pada analisa bahwa dalam kondisi ekonomi global posisi Indonesia adalah ekor. Kalau dilihat posisi Indonesia pada urutan ke 16 di G20, maka posisi Indonesia itu adalah ekor. Itu sebuah bukti. Jadi posisi 15 ke atas itu adalah ekor, 5 – 15 itu posisi badan, dan posisi 1 – 5 itu diibaratkan posisi kepala.

Kalau di posisi ekor, itu berarti sangat tergantung pada gerakan kepala dan badan. Dalam bahasa yang lain perekonomian Indonesia secara eksternal sangat tergantung oleh Amerika Serikat (AS), Jepang, dan Uni Eropa, tepatnya pada anggota G-8. Ditambah China, dan China pada 2015 baru berpotensi hendak menyalip Jepang, dan pada 2016 dia sudah menyalip Jepang. Artinya, kalau kita melihat di posisi G-20 saja ekor, maka kita tinggal melihat pada beberapa indikator, misalnya pada Neraca Pembayaran Indonesia (NPI). Kedua, tingkat kerentanan eksternalitas. Jadi ada 2 indikator yaitu NPI, hal mana ada 3 unsur yakni neraca perdangan yang ditambah jasa jadi current account devisit atau neraca transkasi berjalan, dan kemudian neraca modal dimana bisa dilihat dari portofolio dan FDI, baru kemudian hal-hal lain yang bersifat hibah.

Hal lain, Indonesia juga harus melihat situasi dirinya secara bilateral. Dari indikator-indikator itu yang paling mendasar menurut saya adalah data nilai tukar dari 1964 sampai 2015. Saya menggunakan data itu yang banyak dibantah oleh para politisi komisi XI, tapi mereka membantah tidak menggunakan data. Bahkan sampai dengan sekarangpun saya menggunakan posisi nilai tukar sampai dengan Desember 2018. Jadi analisis saya tentang 2 indikator di atas saya kunci dengan nilai tukar. Jika menggunakan pendekatan kapital, maka sebuah negara akan terlihat ketahanan risiko keuangan atau financial risk index dengan melihat posisi nilai tukar. Sampai seberapa jauh fluktuatif atau volatilitasnya.     

Kalau kita melihat posisi dari 1964 sampai 1998 dengan menggunakan fixed rate kemudian masuk ke manage floating, terlihat grafiknya tidak terlampau menanjak signifikan. Tapi begitu menerapkan model free floating exchange rate, grafiknya menjadi mengejutkan. Jadi secara statistik terdapat kecenderungan rupiah yang selalu melemah, dan itu berarti ada problem pada stabilitas harga.

Ketika stabilitas harga kita aplikasikan pada neraca pembayaran dan indikator kerentanan eksternalitas—karena kita menerapkan ekonomi terbuka--maka sesungguhnya posisi fundamental makro Indonesia itu rapuh.

Makanya saya tidak pernah sepakat dengan pemerintah bahwa fundamental kita menguat, karena kita sebetulnya bisa melihat pada 2 indikasi di atas. Setelah kita melihat posisi nilai tukar seperti itu, maka kemudian kita bisa melihat lagi pada sumber pembiayaan.

Sumber pembiayaan dari APBN dan sumber pembiayaan dari masyarakat atau perbankan. Ketika melihat pembiayaan statusnya utang, maka itu berarti makin parah. Itu artinya kita tidak bedaulat dari segi mata uang.

Indikator paling penting pada 2018 kita bisa melihat bagaimana PLN menerbitkan global bond, Pertamina juga menerbitkan global bond, dan kita lihat Inalum melakukan hal yang sama, begitu pula dengan pemerintah yang juga menerbitkan global bond.

Mengapa transaksinya di Indonesia tapi mau-maunya menggunakan mata uang asing? Pertanyaan saya, siapa sesungguhnya yang mendikte Indonesia khususnya mata uang Indonesia? yang mendikte itu tak lain adalah pejabatnya sendiri. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

Inalum yang bertransaksi di Indonesia semestinya tidak menggunakan mata uang dolar AS. Begitu pula dengan PLN dan Pertamina. Bayar utang global menggunakan pajak rupiah mengapa menerbitkan global bond? Artinya, para pejabat fiskal dan perilaku BUMN itu sesungguhnya tidak sedang membuat peningkatan risiko mata uang sendiri. Tidak sedang menurunkan risiko tapi sedang menaikkan risiko mata uang. Di tengah posisi yang sedang menerapkan free floating exchange rate dengan kebebasan lalu lintas modal baik pada principal maupun pada repatriasinya, maka itu berarti kita sedang menambah peningkatan risiko.

Itulah sebabnya dulu pada 2015 saya tidak percaya bahwa di era Jokowi akan ada efektivitas kebijakan yang demikian tinggi walaupun kita menerapkan model-model kebijakan, sepanjang fundamentalnya tidak menguat. Jadi argumen apapun yang digunakan maka kita akan tetap terpuruk karena fundamentalnya rapuh.

Formulasi paket-paket kebijakan itu bukan berarti tidak berguna sama sekali, ada juga yang bisa digunakan, tapi dibandingkan maksud dan tujuannya menjadi jauh panggang dari api.

Kalau dari posisi kondisi industrialisasi di Indonesia, yang terjadi sebenarnya malah deindustrialisasi yang terjadi sejak pemerintahan SBY. Indikator NPI yang negatif salah satu penyebabnya karena terjadi deindustrialisasi. Orang lebih suka melakukan trading daripada melakukan industrialisasi dalam negeri.

Kalau meminjam istilah mantan Gubernur BI Agus Martowardoyo ketika seminar di PTIK pada 2016, bahwa ekspor Indonesia masih tetap ekspor bahan mentah. Ketika itu saya jawab bahwa sejak zaman Belanda ekspor kita memang melulu bahan mentah, itu artinya struktur perekonomian kita tetaplah struktur perekonomian terjajah.

Begitu pula dengan Ibu Sri Mulyani ketika tampil dengan segala macam pembicaraan ihwal fundamental makro, maka saya balik bertanya kalau Trump sedang memperkuat bangsanya dengan model deglobalisasi lantas mengapa kita tetap melakukan globalisasi? Di situ ibu Anik tidak bisa menjawab sampai akhirnya dikejar oleh Reuters dan juga oleh Financial Times. Jadi justru media asing yang memuat. Media dalam negeri menurut saya menerapkan ketidakjujuran yang menutupi kebenaran.

Salah satu kebenarannya adalah fundamental makro kita yang lemah, ketika menampilkan fundamental yang lemah—karena sudah punya keberpihakan—dan terlalu percaya asing bahwa Ibu Anik yang terbaik, dan ketika bu Anik kita buktikan mengecewakan, maka media kita tidak mau memuatnya. Itu namanya menutupi kebenaran dan bukan kerja intelektual.

Begitu Reuters dan Financial Times memburu maka akhirnya bu Anik mengakui, sama seperti ketika bu Anik mengakui ihwal kritik Bank Dunia atas infrastruktur.

Ketika terjadi penghentian pembangunan tol Becakayu, itu pasalnya adalah karena adanya temuan construction failed. Itu artinya, salah sejak mulai dari perencanaan. Terus terang saya kecewa sekali. Tapi yang lebih kecewa lagi teman-teman wartawan tidak menulis hal itu. Dengan tidak menulis soal kebenaran terjadinya construction failed, maka menurut saya teman-teman media sudah terjajah mental atau cara berpikirnya. Mengapa kalau Bank Dunia yang beri statement kita baru terperangah?

Dunia saat ini memang sedang penuh ketidakpastian. Saya menggunakan istilah dunia yang sedang VUCA. Harvard dan MIT menggunakan istilah VUCA atau volatile, uncertainties, complex dan ambigue (VUCA) sejak 2015. Waktu itu Obama masih bermain-main di area quantitative easing. Saya ingin katakan, bahwa posisi uncertainties dan ambigue, sejak era Suharto sudah terjadi seperti itu.

Istilah Suharto ketika itu “awan gelap masih menggantung, iklim perekonomian masih digelayuti dengan ketidakpastian”. Kenapa sejak dulu istilah ketidakpastian selalu digunakan? Itu artinya, kita mengulang-ulang kesalahan! Kenapa sekarang di abad ke 21 kita masih menggunakan istilah itu?

Istilah deregulasi dan debirokratisasi itu sesungguhnya adalah istilah mantan presiden Suharto. Padahal hasil dari kedua istilah itu adalah ambruknya perekonomian orde baru. Jadi kalau perekonomian di era sekarang juga ambruk, maka itu sama saja dengan mengulang kesalahan Suharto.

Seharusnya ada konsistensi berpikir yang mesti kita gunakan. Jika kita bicara filsafat ilmu, kata kuncinya adalah konsistensi. Konsistensi, koherensi, korespondensi, relevansi. Lalu kalau kita lihat korespodensi, maka datanya sama yakni ada ketidakpastian. Juga pada kebijakannya. Relevansinya, pertumbuhan ekonominya mengecewakan, maka itu artinya konsisten, konsisten menuju ambruknya perekonomian. Artinya lagi, sebetulnya ada kondisi yang menurut saya disorder. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

Implementasi pelaksanaan paket-paket deregulasi dan debirokratisasi memang menemui hambatan, dan yang paling bermasalah adalah di tingkat birokrasi. Tidak hanya Paket No.16 tapi paket paket kebijakan yang lain juga jika dievaluasi implementasinya mungkin tidak terlalu maksimal.

Oleh karenanya kalau kita melihat paket kebijakan 16 vesi 1 ada tim adhoc yang diturunkan terutama di daerah untuk kemudian mengawal paket-paket kebijakan ini supaya lebih implementatif.

Masalahnya, even diturunkan sebagai pengawal paket atau tenaga-tenaga yang sifatnya adhoc untuk membantu implementasi di lapangan sebenarnya pengetahuan lapangannya agak kurang. Sehingga, wajar saja kalau paket-paket ini tidak efektif.

Birokrasi kita juga tidak efektif. Kalau kita lihat dari good governance index yang dikeluarkan oleh World Bank terutama government effectiveness, dan regulatory quality itu sangat rendah. Dan di Asia Pacifik kita juga bukan merupakan yang paling baik, bahkan salah satu yang paling buruk.

Tapi masalahnya bukan hanya di situ. Ketika berbicara mengenai paket kebijakan dan upaya menarik investasi, ini bukan hanya pekerjaan pemerintah saja, tapi juga pihak swasta. Bagaimana kemudian bisa melibatkan private sector. Yang mana keterlibatannya sekarang mungkin tidak terlalu besar.

Ketika menurunkan tenaga-tenaga adhoc, yang diturunkan malah tenaga birokrasinya lagi. Tapi tidak menggandeng orang-orang yang mengerti lapangan. Mereka yang tahu lapangan, adanya di level praktisi atau pengusaha yang sekarang minim keterlibatannya.

Paket-paket deregulasi itu mungkin ada beberapa yang tidak tepat sasaran, tapi bukan salah formula. Itu lebih ke arah terlalu detail. Ada yang memang salah sasaran dan terlalu general. Intinya adalah bagaimana mengawalinya di lapangan.

Terkait dengan formulasi paket memang ada beberapa yang harus kita kritisi lagi, karena ada yang tidak pada tempatnya. Paket no 16 ini pun ketika berbicara ihwal DNI kemarin, DNI nya itu yang tidak jelas, bagaimana kemudian mendapatkannya. Bukan salah, tapi mungkin kurang memadai. Kurang didukung oleh studi yang kuat, itu yang kemudian menjadi masalah.

Kedua, ketika paket tersebut sudah dibuat, implementasi di lapangan juga cukup minimal. Karena memang yang mengawal di lapangan terbatas. Yang paling sulit adalah ketika di level pemerintah daerah. Hal itu yang paling sulit. Jika tidak clear di pemerintah pusat maka di pemerintah daerah biasanya akan jauh lebih berbelit-belit.

Jadi investor memang enggan untuk datang karena hal-hal seperti itu. Dan hal itu juga bukan hanya terkait dengan paket kebijakan, tapi juga dilihat iklim investasi secara umum karena kalau kita lihat dari konsistensi kebijakan, maka pemerintah terlihat lemah sekali terutama dalam beberapa tahun terakhir. Terbaru yang  kemarin tentang kebijakan kenaikan BBM yang dianulir, lalu ada beberapa kebijakan lain yang kesannya plin-plan. Dan itu tidak sekali dua kali. Investor jelas memperhatikan hal itu secara runtun waktu bagaimana kebijakan pemerintah tidak konsisten. Hal itu juga yang kemudian menjadi penghambat.

Sekarang memang paket-paket itu harus dievaluasi per bagian. Artinya, secara tidak langsung kita juga harus evaluasi keseluruhannya. Karena saat ini kita jarang mendengar evaluasi yang seperti apa efektivitasnya. Hal itu yang sekarang jarang terdengar. Dan juga paket kebijakan itu sepertinya terlalu banyak. Hal itu juga masalah tersendiri. Kita mengenal diminishing marginal utility. Semakin banyak maka efektivitasnya bisa jadi akan semakin kecil, dan kehilangan efek surprisenya.

Sekarang yang tampak sepertinya muatan deregulasi, tapi kita melihatnya seperti re-regulasi. Jadi memangkas kebijakan dengan membuat kebijakan yang baru. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Zaman Zaini, Dr., M.Si.

Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

FOLLOW US

Pemerintah Daerah Harus Berada di Garda Terdepan             Tegakkan Aturan Jarak Pendirian Ritel Modern dengan Usaha Kecil Rakyat             Konsep Sudah Benar, Implementasinya Gagal             Tugas Terbesar Negara, Mencerdaskan Bangsa!             Indonesia Butuh Terobosan-terobosan Progresif Bidang SDM             Penekanan pada Memobilisasi Kapasitas Modal Manusia Lokal Secara Otentik             Meritokrasi vs Kabilisme             Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar