Divestasi Saham Freeport, Upaya Mencegah Wanprestasi Inalum
berita
Ekonomika
Sumber Foto : ekbis.sindonews.com (gie/watyutink.com) 20 July 2018 10:30
Penulis
Rencana divestasi 51 persen saham PT Freeport Indonesia (FI) oleh PT Inalum memasuki babak baru. Kementerian BUMN telah menginstruksikan 3 bank pemerintah yakni Bank Negara Indonesia 46 (BNI 46), Bank Mandiri dan BRI yang semula berencana ikut dalam sindikasi 11 bank lokal dan asing kepada Inalum, untuk mundur dari kepesertaan investasi untuk divestasi 51 persen saham PT FI.  Alasannya, supaya ada uang masuk dari negara lain dan bisa menambah devisa negara di tengah kondisi pelemahan rupiah saat ini. Salah satu bank pemerintah yakni BNI 46 sendiri menilai perhitungan akan kelayakan bagi Net Interest Margin (NIM) BNI 46 harus diperhatikan. Jika berisiko akan menyebabkan NIM BNI 46 anjlok, maka lebih baik BNI 46 mundur.

Dirut Inalum Budi Gunadi Sadikin memastikan, bahwa sumber pembiayaan divestasi 51 persen saham FI diambil dari luar negeri plus dana cash dari anggota holding tambang sebesar 1,5 miliar dolar AS. Bank dalam negeri kemungkinan besar tidak dilibatkan karena besarnya risiko fluktuasi nilai tukar saham. Budi mengaku, komitmen dana yang akan diterima Inalum sudah melebihi kebutuhan dana divestasi 51 persen saham FI. Lagi pula, Menkeu Sri Mulyani Indrawati (SMI) berpesan agar pembiayaan divestasi diutamakan tidak memberatkan neraca pembayaran Indonesia.

Amankah risiko finansial PT Inalum terkait pendanaan asing bagi likuiditas keuangannya? Terutama risiko kemandirian perusahaan jika kelak ada masalah dalam penyelesaian utang pembiayaan kepada pihak asing? Sebab, total aset Inalum sendiri per September 2017 setelah dibentuk sebagai induk holding tambang (PT Timah Tbk, PT Antam Tbk, PT Bukit Asam Tbk) hanya Rp90 triliun. Dan aset Inalum sendiri tercatat hanya Rp21,6 triliun.

Salah satu sumber menyebutkan, Inalum setiap tahun harus mengimpor bahan baku Alumina dari Australia untuk produksi 270.000 Ton. Jika ditambah kewajiban beban utang 3,85 miliar dolar AS dari divestasi 51 persen saham FI, apakah Inalum masih dikatakan sehat dan tetap mampu mengimpor bahan baku tersebut? Terlebih, dengan beban utang 3,85 Miliar dolar AS (kurs Rp14.300) maka total dana pinjaman sebesar Rp55 triliun. Artinya, jika dibanding pinjaman Rp55 triliun dengan total aset yang dimiliki PT Inalum (Rp90 triliun), maka Inalum akan memiliki 61 persen aset dalam bentuk utang ke pihak asing. Inalum juga sama sekali belum pernah beroperasi di Grasberg dan Timika. Posisi keuangan perusahaan dengan 61 persen utang, sepertinya tidaklah elok. (Ronnie,2018)

Lalu apakah karena itu ke 3 bank pemerintah itu tidak jadi bergabung sebagai anggota sindikasi bank yang membiayai divestasi 51 persen saham PT FI?

Rencana divestasi 51 persen saham FI tentunya harus berjalan mulus dengan tanpa adanya masalah serius yang mengganjal. Masih ada tahapan-tahapan sulit yang harus dilalui negara atau Inalum menuju tahap menentukan, yakni Memorandum of Understanding (MOU), dimana Indonesia benar-benar mempunyai kekuatan sebagai pemegang saham mayoritas. Tahapan penting itu sendiri itu diperkirakan krusial pada masalah pembayaran; pembuatan Joint Venture Agreement (JVA) dan penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP).   Tahapan yang sangat krusial adalah pembuatan JVA, karena terdapat detail klausul-klausul JVA yang terkait hak pengendalian perusahaan, sehingga pihak Indonesia mengendalikan FI.

Mengingat kritisnya masalah divestasi saham FI ini, masalah kesiapan finansial Inalum jangan sampai menjadi handicap yang terabaikan.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Ahli ekonomi energi dan perencanaan fiskal-keuangan negara.

Saya melihatnya bahwa ini investasi yang jumlahnya besar dan Bank BUMN kita sudah punya fokus sendiri-sendiri. Misalnya BRI lebih fokus ke mikro, Bank Mandiri dan BNI 46 juga sudah punya segmen sendiri-sendiri. Di perbankan kita juga ada yang namanya BMPK (Batas Maksimal Pemberian Kredit) yang ditentukan oleh Bank Indonesia (BI) mapun OJK, dan semua itu ada aturannya. Sementara divestasi 51 persen saham Freeport Indonesia (FI) ini kan kebutuhan dananya besar sekali. Dikhawatirkan jika bank BUMN ikut terlibat juga akan terlampaui juga batasan BMPK nya.

Yang kedua, dengan adanya nilai tukar rupiah yang melemah dan sore ini mencapai Rp14,500 per dolar AS, maka kalau dananya kemudian harus dari dalam negeri dan dalam bentuk valuta asing seperti dolar AS tentunya tidak strategis juga. Berbeda jika kalau dana datang dari bank asing yang masuk ke Indonesia malah akan memperkuat nilai rupiah. Dari salah satu aspek bisa dilihat seperti itu.

Untuk selanjutnya ihwal hitung-hitungan pembiayaannya, saya kira sudah diinformasikan bahwa nanti dalam beberapa tahun ke depan negara/Inalum akan mendapatkan revenue dari operasional PT FI itu. Dasarnya, pembiayaan harus dilakukan kalau transaksi itu benar-benar terjadi (setelah MOU). Jadi kemarin ketika ILC itu saya melihatnya malah tidak utuh dan asumsinya berbeda. Jadi kalau kita menggunakan asumsi pembiayaan, ya otomatis tidak hanya sekadar HoA tapi sudah terjadi MOU. Kalau tidak terjadi MOU, ya ‘ngapain’ di biayai.Jadi logikanya ke sana.

Nah, ketika pembiayaan itu pasti sudah dihitung ini akan dikembalikan berapa? Lalu tiap tahun dapat berapa, dan hitung-hitungannya itu masih nett. Dalam artian hitung-hitungannya masih surplus. Jadi misalkan yang harus dibayar katakanlah satu, nanti dapatnya itu masih satu setengah. Saya kira sudah di kalkulasi dengan cermat, lagipula Budi Sadikin itu mantan Dirut Bank Mandiri dan hitung-hitungan bisnisnya sudah cukup matang. Tanpa saya mengesampingkan yang lain, tapi saya kira ada hal lain yang waktu di ILC saya lihatnya pembahasan tidak utuh. 

Biaya operasional Inalum dengan beban utang divestasi saya kira tadi hitung-hitungannya kan sudah ada, bahwa nanti Inalum akan dapat pemasukan tiap tahun karena sekarang juga produksinya sudah jalan. Kalau produksi sudah jalan, otomatis ada revenue. Hitung-hitungan di ILC itu tidak mengakomodasi atau tidak menghitung adanya revenue. Sementara revenue itu ada. Dan kalau beli PI maka Inalum kan dapat sharing-nya, tidak hanya dapat deviden. Mereka berani hutang Rp55 triliun pasti sudah ada kalkulasinya.

Pihak asing berani memberi pinjaman sebesar itu saya kira valuasi dan hitung-hitungan mereka juga tidak ngawur. Itu satu point yang perlu kita pegang. Mereka berani memberi pinjaman karena tahu cadangan emas di Papua itu masih cukup besar. Bahkan sampai 23 tahun ke depan. Itu kalkulasi dari lembaga independen Inalum, atau Pemerintah RI masih akan mendapatkan 60-90 miliar dolar AS. Jadi kalau hutangnya cuma 3,5 miliar dolar AS misalnya, dibandingkan potensi hitungan yang akan didapat sekitar 90 miliar dolar AS, makanya kita berani.

Saya kira Pasal 33 UUD 1945 mengamanatkan agar bumi, air dan kekayaan alam Indonesia harus kita kuasai. Maka agak repot kalau kemudian intelektual kita memberikan gambaran-gambaran pesimisme. Dalam konteks atau kacamata nasionalismse dan kepentingan ekonomi nasional rasanya tidak ada salahnya kalau hal ini kita kuasai.(pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ekonom Universitas Indonesia, Kepala Riset/ Ekonom Samuel Aset Manajemen

Bank-bank BUMN yang mengundurkan diri dari divestasi saham Freeport Indonesia itu mungkin untuk menghindari risiko sistemik yang bisa saja muncul kemudian. Bank BUMN selama ini punya fokus sendiri, diantaranya membiayai pembangunan infrastruktur yang marak.

Ihwal PT Inalum sendiri kan saya kira baru saja muncul ke permukaan setelah adanya rencana divestasi Freeport ini. Memang, hitung-hitungan investasi dengan pembiayaan sindikasi bank luar negeri secara hitungan akuntansi perlu diperhatikan. Berapa sebenarnya Debt to Equity Ratio (DER) nya, atau apa sebenarnya status dari Rp90 triliun itu, aset atau equity? DER terhadap equity mencapai berapa besar? Lalu net gearing ratio perusahaan terhadap aset berapa besar? Di sisi ini, saya kira petinggi Inalum sudah tahulah penggunaan rasio net gearing sebagai salah satu metode yang paling populer untuk mengevaluasi kebugaran finansial perusahaan. Rasio yang paling umum mengukur jumlah hutang yang harus dimiliki perusahaan dibandingkan dengan ekuitasnya, yang sering disebut rasio net gearing.    

Tinjauan terhadap pembiayaan untuk divestasi saham Freeport Indonesia (FI) itu, saya kira selain mengundang lembaga keuangan asing, masih bisa dimungkinkan dengan menggunakan instrumen pembiayaan lain, misalnya dengan pemerintah menerbitkan obligasi berbasis SUKUK. Supaya laku, saya kira yang menerbitkan ya pemerintah. Biasanya kalau SUKUK, negara-negara timur tengah mau mengambilnya. Dengan obligasi SUKUK, secara risiko mungkin akan lebih aman. Artinya hitungannya kalau satu kali penerbitan SUKUK global itu senilai 4 miliar dolar AS dengan kurs Rp13.500 itu sudah cukup menutupi.

Atau kerjasama pembiayaan dengan Islamic Development Bank (IDB). Itu saya kira bisa karena undelying atau jaminan kan ada. Barangnya ada (FI). Dengan IDB bisa dengan sistem bagi hasil sebagaimana layaknya perhitungan sistem syariah.

Kalau menggunakan pembiayaan oleh bank asing, saya tidak tahu, apakah sudah mempertimbangkan risiko dari fluktuasi harga komoditas?. Karena biasanya kalau bank asing itu gak mau menanggung rugi. Fluktuasi harga komoditas itu, faktor yang harus diperhitungkan juga. Contohnya, siapa sangka harga CPO dunia yang pernah mencapai 4.000 dolar AS sampai 5.000 dolar AS per ton bisa jatuh bahkan di bawah 1.000 dolar AS per ton?  

Jadi kembali ke masalah Inalum, saya juga tidak tahu, apakah sudah menghitung juga ihwal devisasi dengan menggunakan value at risk (VaR), yang biasanya digunakan oleh lembaga efek atau bank investasi untuk mengukur risiko pasar dari portfolio aktiva pada suatu kurun waktu tertentu. VaR juga konsep umum yang dapat diterapkan untuk berbagai hal. Saya percaya pak Budi cukup berhati-hati.

Asumsinya, jika rupiah melemah dan dolar AS menguat, pasti menguntungkan. Nah, jika nilai mata uang dolar AS ke depan misalnya menguat ke Rp8.000 per dolar AS, dan harga komoditas jatuh sekitar 80 persen, apakah masih menguntungkan? (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

Akhirnya setelah 50 tahun, negara Republik Indonesia melalui Inalum dan BUMN Tambang Indonesia menguasai 51 persen saham dari Freeport Indonesia. Suatu pencapaian yang luar biasa pemerintahan Republik Indonesia dalam konteks hubungan Indonesia dengan Multinational Corporation (MNC) dibidang pertambangan. 

Di tengah gegap gempita, negara jangan berpuas diri karena perjanjian bisnis divestasi akan menghasilkan kewajiban pokok yakni dana divestasi tersebut. Sejauh kita ketahui dana yang diperlukan mencapai Rp55,6 triliun dengan skema pendanaan oleh 11 perbankan nasional maupun asing melalui Inalum dan Konsursium BUMN tambang. Skema pendanaan yang lazim dilakukan dalam aksi korporasi dengan jaminan aset Inalum (Rp21,6 triliun) dan konsursium BUMN Tambang (Timah, Antam dan Bukit Asam: Rp90 triliun) yang bernilai Rp111,6 triliun.

Namun menjadi sedikit rumit saat keputusan bahwa 3 bank pemerintah yakni BNI 46, Mandiri dan BRI tidak ikut dalam skema pendanaan tersebut. Dengan dua alasan pokok yakni resiko keuangan dan upaya menarik dana asing masuk ke Indonesia melalui kerja sama divestasi freeport. Mundurnya 3 bank nasional berimplikasi pendanaan akan bersumber pada dana asing.

Jika kita melihat secara korporasi, aksi ini tidak meresahkan karena aksi yang lazim dilakukan namun perlu perhatian serius adalah posisi Inalum dan kawan-kawan karena statusnya sebagai BUMN strategis nasional. Pendanaan melalui pihak asing memang diperbolehkan akan tetapi dibatasi oleh kemampuan dari BUMN tersebut dalam hal aset serta pengelolaan keuangan seperti utang, investasi, deviden dan lain-lain. 
Penggunaan dana asing divestasi Freeport melalui Inalum perlu pengawasan teliti, terhambatnya operasional, pembayaran dan ekspansi maupun kegagalan pembayaran berdampak aset dari pihak pembeli saham yakni Inalum dan kawan-kawan. Yang pada akhirnya penjualan saham Inalum dan kawan-kawan untuk menutupi aksi korporasi divestasi Freeport. Merupakan suatu hal yang ironis jika ini terjadi.

Pemerintah Indonesia harus cermat dan cerdik dalam merumuskan kebijakan proses pendanaan tersebut. Mekanisme haruslah jelas dan memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak terjebak dalam permainan skema pendanaan asing yang kerap kali mempersulit kelancaran proses divestasi.

Harga nasionalism memang mahal namun tidak berarti kita tidak bisa memiliki. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Karyono Wibowo

Pengamat Politik. Peneliti di Indo Survey & Strategy. Peneliti Senior Indonesian Public Institute (IPI)

FOLLOW US

Kapan Merdeka dari KUHP Peninggalan Belanda?             Bangsa Parasit             Tinjau Kembali Politik Pangan             Semantik Munafik Lunatik Kembali Otentik              Indonesia Kehilangan Arah dan Tujuan             74 Tahun RI: Kedaulatan Sebagai Slogan Politik              Perlu Mekanisme Seleksi Khusus             Ketahanan Pangan Indonesia Masih Rapuh             Persoalan Ada Pada Tingkat Konsumsi             Kedaulatan Pangan Didukung Pola Makan dan Perilaku Konsumsi Pangan