Divestasi Freeport: Siapa Untung Siapa Buntung
berita
Ekonomika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 24 December 2018 10:00
Penulis
Pembelian saham PT Freeport Indonesia sebesar 51 persen oleh PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) menjadi klimak dari silang pendapat mengenai nasib kontrak karya Freeport yang akan berakhir pada 2021 setelah diterbitkan pada 1967 dan diperbaharui pada 1991.

Pembelian saham mayoritas tersebut berbarengan dengan penerbitan izin usaha pertambangan khusus operasi produksi untuk Freeport, menggantikan kontrak karya, dan berlaku hingga 2041. Selama kurun waktu itu pemerintah harus memberikan kepastian hukum dan jaminan fiskal untuk Freeport.

Pembelian 51 persen saham Freeport tersebut menghabiskan dana 3,85 miliar dolar AS atau sekitar Rp56,1 triliun. Dananya berasal dari penerbitan obligasi senilai 4 miliar dolar AS oleh PT Inalum, BUMN yang ditugaskan pemerintah untuk membeli. Perusahaan plat merah tersebut kini memegang 51,23 persen saham Freeport. Porsi saham Freeport itu merupakan yang terbesar yang pernah dipegang pemerintah.

Kepemilikan saham oleh Inalum tersebut masih dibagi lagi. Inalum akan menguasai 41,2 saham dan sisanya sebesar 10 persen menjadi hak pemerintah daerah Papua. Bagian saham pemerintah daerah Papua dipegang oleh PT Indonesia Papua Metal dan Mineral. Inalum memiliki saham sebanyak 60 persen di perusahaan tersebut.

Pemerintah tidak mengeluarkan uang sepeserpun dari pembelian saham Freeport tersebut karena dananya dari penerbitan obligasi. Sejumlah bank besar menjadi penjamin emisi antara lain BNP Paribas, Citigroup, MUFG, Maybank, CIMB, dan Standard Chartered.

Direktur Utama Inalum, Budi Gunadi Sadikin, sempat menyebutkan 11 bank menyediakan pendanaan untuk pembelian saham tersebut, namun tidak disebutkan bank mana saja, sampai akhirnya diketahui dananya berasal dari penerbitan surat utang.

Harga saham yang dibayar Inalum disebut-sebut lebih rendah dari harga pertama yang ditawarkan Freeport, yakni senilai 12,1 miliar dolar AS. Inalum melunasi transaksi tersebut kepada Freeport McMoRan Inc dan Rio Tinto, perusahaan tambang asal Inggris yang pada 1996 membantu kesulitan keuangan Freeport.

Beberapa kewajiban setelah Freeport mengantongi izin usaha pertambangan khusus operasi produksi adalah membangun pabrik pengolahan dan pemurnian emas (smelter) dalam 5 tahun ke depan. Lokasinya belum ditentukan, namun pemerintah berharap smelter tersebut dapat dibangun di Papua, dekat sungai untuk mendapatkan tenaga listrik dari PLTA.

Dengan selesainya pembelian saham mayoritas tersebut bukan berarti sejumlah masalah yang menghadang Freeport selesai. Perusahaan yang berinduk di AS itu tetap harus membayar denda dalam 2 tahun ke depan yang dikenakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebesar Rp460 miliar karena menggunakan hutan lindung tanpa izin dari pemerintah.

Selain itu, berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Freeport telah merusak ekosistem karena limbah yang dihasilkannya. Kerugian diperkirakan senilai Rp185 triliun.

Melihat denda yang harus dibayarkan, nilai kerugian ekosistem, kewajiban membangun smelter, dan pendanaan yang bersumber dari penerbitan obligasi, apakah menjadi pemegang saham mayoritas menguntungkan? Apakah ini semua hanya demi sebuah gengsi?

Pemegang obligasi tentu mengincar yield dan kupon yang harus dibayarkan penerbit obligasi. Apakah imbal hasil yang kelak diberikan mampu dipenuhi? Sebenarnya siapa yang diuntungkan dari transaksi pembelian saham mayoritas ini?

Apa pendapat Anda? Watytink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengusaha, Mantan Anggota DPD RI, Direktur Indonesian Resources Studies (IRESS)

Dengan adanya pembagian saham berarti tanggungan pemerintah daerah sekian persen dari 3,85 miliar dolar AS. Itu dipotong dulu, baru nanti sisanya masuk sebagai dividen, menjadi penerimaan daerah. Itu angka yang besar.

Selain itu, jangan dianggap kalau sudah mengeluarkan investasi 3,85 miliar dolar AS, Indonesia hanya akan membukukan keuntungan sampai 2041 dari operasi tambang. Setiap tahun akan menghasilkan sekian juta ton tembaga, sekian ribu pound emas dan perak. Untung tidaknya tergantung nanti kepada berapa harga jual produk di pasaran dan efisiensi dalam operasi pertambangan.

Yang perlu diingatkan kepada rakyat adalah bahwa sebetulnya berdasarkan data yang dirilis sendiri oleh pemerintah, dari 2018 hingga 2041 atau selama 22 tahun perlu ada investasi atau dana operasi total sebesar 22,4 miliar dolar AS.

Artinya, harus ada uang yang disiapkan setiap tahun untuk memproduksi mineral sebesar 1 miliar dolar AS. Jika saham Indonesia sebesar 51 persen maka separuh dari biaya itu harus ditanggung pemerintah.

Memang pengeluaran biaya produksi ini satu kelaziman di dalam satu perusahaan. Tetapi pemerintah mengeluarkan obligasi 3,85 miliar dolar AS yang perlu dibayar kembali, bukan hibah yang tanpa bunga. Bunga yang harus dibayar Inalum lebih dari Rp1 triliun setiap tahun.

Di samping itu, menurut kesepakatan yang ada, sekalipun Indonesia mempunyai saham 51 persen, pengelolaannya tetap oleh PT Freeport Indonesia, ini sesuatu yang perlu digugat. Kalau menjadi pemegang saham mayoritas, mestinya kita yang menjadi pengendali.

Banyak hal yang rakyat perlu tahu. Jangan sampai tertipu pencitraan yang sebetulnya merugikan negara, dan melanggar aturan dan kaidah-kaidah bisnis. Dalam kaidah bisnis pemegang saham mayoritas harusnya menjadi operator atau pengendali, itu harus dijalankan, jangan sampai tidak dijalankan, dibiarkan saja.

Mengenai kesejahteraan rakyat seputar tambang Freeport, dengan adanya penetapan skema dimana pemerintah daerah Papua mendapatkan saham sebesar 10 persen, tidak akan dirasakan di awal pengalihan saham karena harus mengembalikan uang dari mendapatkan saham tersebut yanga cukup besar, mencapai 10 persen dari Rp58-60 triliun.

Surat utang tersebut harus dikembalikan ke investor bersama dengan bunganya. Dividen yang diterima pemda tidak utuh meskipun nanti ada pengaturan dari pemerintah pusat, tidak semua dividen dipotong untuk membayar utang ini. sebagian dividen memang akan diterima, tetapi tidak akan signifikan. Belum lagi harus setor modal setiap tahun.

Justru yang harus ditekankan mestinya ada bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam tersebut. Di migas, misalnya, dari pendapatan 100 persen, daerah yang menghasilkan tambang mendapatkan 15,25 persen. Ini justru lebih besar dari dividen yang 10 persen. (sar)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

FOLLOW US

Aturan Timbulkan Administration Cost, Beban Bagi UMKM                Pelaku Bisnis E-commerce Tak Perlu Berbadan Hukum             Hambat Usaha Kecil Naik Kelas             Investor Tak Terpengaruh Prediksi Ekonomi RI             Moody’s Tak Tahu Jeroan Indonesia             Ada  Gap, Ada Ketimpangan             Prioritas Utama Tingkatkan Pertumbuhan             Dana Desa Berhadapan dengan Kejahatan Sistemik             Pembangunan Desa Tidak Bisa Berdiri Sendiri             Harus Disadari, Korupsi akan Mengikuti Kemana Uang Mengalir