Dimana Ekonomi RI Tahun Depan?
berita
Ekonomika
Ilustrasi watyutink (kan/watyutink.com) 19 August 2019 12:00
Penulis
Watyutink.com - Indonesia akan merayakan kemerdekaan ke-75 tahun depan, satu angka yang bagi sebagian masyarakat dinilai keramat dan sarat makna psikologis, apakah menjadi momentum bagi Indonesia untuk tumbuh pesat menjadi negara maju, sejajar dengan negara-negara besar lainnya, atau belum beranjak juga dari kelas menengah.

Kriteria negara maju tidak diukur oleh gegap gempita perayaan ulang tahun kemerdekaan. Parameternya konkrit seperti pendapatan per kapita, kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB, kondisi neraca transaksi berjalan, cadangan devisa, tingkat kedalaman sektor keuangan, tingkat daya saing, indeks sumber daya manusia, dan seabrek ukuran lain.

Semua itu dicapai secara bertahap dari tahun ke tahun melalui pembangunan. Pembangunan didanai oleh APBN yang rancangannya disampaikan dalam sidang paripurna DPR. Seberapa kredibel RAPBN terlihat dari asumsi makro yang digunakan, apakah akan memberikan harapan ekonomi yang lebih baik atau penuh tantangan pada tahun depan?

Asumsi dasar ekonomi makro RAPBN 2020 telah ditetapkan meskipun masih dalam kisaran angka-angka. Potensi dampak perlambatan ekonomi dunia dan masih berlanjutnya perang dagang antara Amerika Serikat dan China ke depan menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan asumsi tersebut. Apakah sudah tepat penetapan asumsi makro tersebut?

Pertumbuhan ekonomi dalam negeri yang diharapkan dapat terdongkrak karena momentum hari raya Idul Fitri juga tidak berjalan sesuai harapan, disamping kondisi defisit transaksi berjalan yang masih kembang kempis.

Rakyat tentunya berharap perekonomian Indonesia dapat jauh lebih baik, tetapi sampai batas mana harapan tersebut dapat terealisasi dengan asumsi ekonomi makro RAPBN 2020 yang ditawarkan? Bagaimanakah tantangan perekonomian Indonesia ke depan?

Dalam pidatonya, Presiden Jokowi hanya menyebut konsumsi dan investasi sebagai motor penggerak ekonomi, padahal pada banyak kesempatan presiden berkali-kali menekankan pada pentingnya investasi dan ekspor untuk mendorong pertumbuhan. Bagaimana perubahan orientasi dari outward ke inward ini bisa terjadi? Bagaimana tepatnya pemerintah ingin meningkatkan investasi sementara ekspor tidak nampak didukung lagi?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Penyampaian pidato nota keuangan RAPBN 2020 sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat, baik para peneliti, akademisi, jurnalis, pemerhati ekonomi maupun pemerintah itu sendiri di pusat maupun di daerah. Yang paling utama adalah para pengusaha atau para investor. Dimana asumsi makro ini akan memberikan harapan dan prospek lebih baik atau tidak pada tahun depan. Atau justru lebih banyak memberikan tantangan bagi perekonomian ke depan.

Dalam RAPBN 2020, pemerintah menyusun asumsi ekonomi makro. Pertama, pertumbuhan ekonomi akan berada pada tingkat 5,3 persen dengan konsumsi dan investasi sebagai motor penggerak utamanya. Inflasi akan tetap dijaga rendah pada tingkat 3,1 persen untuk mendukung daya beli masyarakat.

Kedua, di tengah kondisi eksternal yang masih dibayangi oleh ketidakpastian, nilai tukar Rupiah diperkirakan berada di kisaran Rp14.400 per dolar AS. Pemerintah yakin investasi terus mengalir ke dalam negeri, karena persepsi positif atas Indonesia dan perbaikan iklim investasi. Dengan demikian, suku bunga SPN 3 bulan diperkirakan berada di tingkat 5,4 persen.

Ketiga, harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan sekitar 65 dolar AS per barel. Dengan sensitivitas yang tinggi terhadap berbagai dinamika global, Pemerintah terus memantau pergerakan harga minyak dan komoditi global.

Keempat, melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam, termasuk minyak dan gas bumi. Target lifting minyak dan gas bumi di tahun 2020 diasumsikan masing-masing sebesar 734 ribu barel dan 1,19 juta barel setara minyak per hari.

Perlu direview dan ditelaah asumsi tersebut satu per satu. Pertama, terkait dengan asumsi pertumbuhan ekonomi pada tingkat 5,3 persen sepertinya asumi ini tidak beranjak dari target pertumbuhan ekonomi 2019. Ini menunjukkan bahwa perekonomian nasional kita stagnan. Artinya perekonomian nasional tidak jauh lebih baik dari 2019. Tentunya, akan mempunyai tantangan besar tersendiri dalam mencapai target tersebut.

Apalagi target pertumbuhan ekonomi yang berada pada tingkat 5,3 persen dengan mengandalkan konsumsi dan investasi sebagai motor penggerak utamanya. Padahal kedua indikator tersebut pada triwulan II 2019 masih belum memberikan sinyal yang lebih baik sesuai yang diharapkan. Misalnya, target investasi masih belum memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi triwulan II.  Termasuk juga daya beli yang perlu digenjot lagi, agar konsumsi masyarakat semakin meningkat.

Untuk asumsi nilai tukar, di tengah kondisi eksternal yang masih dibayangi oleh ketidakpastian, apalagi kondisi ekonomi global yang tidak dapat diprediksi, perang dagang antara US dan China, akan sangat berdampak terhadap ketercapaian target asumsi ini. Apalagi kondisi nilai tukar terhadap dolar AS yang kian tidak mudah dikendalikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa nilai tukar Rupiah diperkirakan berada di kisaran Rp14.400 per dolar

Amerika Serikat sangat berat mengontrolnya. Termasuk dalam hal ini perlu kebijakan moneter yang kondusif. Efeknya tentu saja, aliran investasi (capital inflow) yang belum bisa dijamin masuk ke dalam negeri. Selain persepsi dan sentimen pasar terhadap perbaikan iklim investasi masih butuh kondusifitas yang positif. Termasuk juga perlu perbaikan investasi asing langsung (FDI) yang perlu upaya keras mengkoordinasikan antara kebijakan moneter yang ekspansif dan fiskal.

Sementara itu, ICP yang diperkirakan 65 dolar AS per barel masih bersifat unpredictable. Harga minyak mentah dunia sangat elastis, dimana sangat dipengaruhi oleh dinamika global. Asumsi harga ini masih sangat rentan berubah. Oleh karena itu, untuk asumsi ini sangat rentan terjadinya perubahan-perubahan target ekonomi yang akan dicapai.

Asumsi tersebut  berkaitan dengan besaran, masih akan berubah. Hal ini jika dilihat hasil perkiraan bahwa pertumbuhan produksi minyak mentah lebih tinggi dibandingkan dengan permintaannya pada 2019. Implikasinya, pergerakan harga sedikit mengalami penurunan.

Pertumbuhan produksi ini juga didorong oleh meningkatnya cadangan shale oil oleh AS. Artinya perkiraan  permintaan minyak mentah dunia tahun 2019 sebesar 101,7 juta barel per hari, akan meningkat pada 2020.

Di sisi lain, produksi minyak mentah pada 2019 diperkirakan pada kisaran 103,5 juta barel per hari, meningkat dibandingkan dengan produksi minyak mentah tahun sebelumya sebesar 101,3 juta barel per hari. Implikasinya adalah bahwa peningkatan produksi yang lebih besar dibandingkan dengan permintaan minyak mentah dapat mendorong harga yang semakin menurun. Namun, pergerakan harga tersebut, lagi-lagi masih dibayangi oleh risiko perang dagang global dan geopolitiknya sehingga harga dapat berfluktuasi dengan volatilitas yang tinggi.

Lifting migas merupakan volume produksi minyak dan gas bumi dari lapangan migas nasional yang dijual atau disalurkan. Lifting migas bersama ICP merupakan dasar perhitungan dalam pelaksanaan anggaran pemerintah, terutama untuk perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sumber daya alam sektor migas, penerimaan perpajakan di sektor migas, serta transfer ke daerah dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH) untuk daerah penghasil migas.

Target pada asumsi keempat ini nampaknya lebih rendah dari 2019, dimana pada 2019 lifting minyak dan gas bumi diperkirakan mencapai 2,25 juta barel setara minyak per hari (bsmph) terdiri atas lifting minyak bumi sebesar 775 ribu barel per hari (bph) dan lifting gas bumi sebesar 1,25 juta barel setara minyak per hari (bsmph).

Perkiraan lifting migas pada 2019 dimaksud didasarkan pada kapasitas produksi. Artinya, bahwa asumsi pertumbuhan ekonomi berasal dari lifting migas 2020 lebih rendah dibandingkan 2019. Ini menunjukkan bahwa kontribusi dari lifting ini sangat berat dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Hal ini selain investasi yang masih belum memberikan kontribusi dalam usaha di sektor hulu migas juga perlu upaya yang lebih besar dan konkrit  untuk menjaga keberlanjutan produksinya.

Dari kondisi tersebut di atas menunjukkan asumsi yang digunakan dalam 2020 belum menggambarkan kondisi yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Selain itu, pertumbuhan yang hanya mengandalkan konsumsi dan investasi tidak cukup. Padahal dua indikator itu  sangat tergantung pada stabilisasi perekonomian domestik. Tidak hanya stabiilisasi harga barang-barang dalam menekan inflasi dalam upaya mendorong konsumsi masyarakat. Hanya mendorong demand side. Tidak mendorong supply side.

Padahal kebutuhan ekonomi kita, saat ini bagaimana supply side bisa lebih baik, melalui peningkatan produktivitas sektor-sektor atau industri yang mempunyai nilai tambah. Tidak hanya orientasi pasar domestik tetapi juga pasar ekspor.

Selain itu, dari sisi investasi kita memang sebuah keniscayaan dalam mendongkrak ekonomi kita. Meskipun sebagai proksi dari supply side, namun investasi yang dimaksud masih belum tegas. Investasi pada industri-industri yang orientasi ekspor. Apabila kinerja ekspor dinaikkan dan diprioritaskan akan memberikan dampak terhadap FDI dan CAD yang positif, sehingga gap antara kinerja ekspor dan impor akan menjadi lebih baik.

Dengan demikian, asumsi makro yang ditargetkan pada RAPBN 2020 hanya dari kedua indikator makro yakni investasi dan konsumsi, dapat diprediksikan akan sangat berat tercapainya. Alih-alih akan membaik kinerjanya, justru dikhawatirkan akan semakin berat dan justru ekonomi akan stagnan.

Implikasinya adalah kinerja dari sektoral menjadi penentunya. Jika tidak diprioritaskan produktivitas sektoral/industri maka nilai tambah sulit terbentuk. Bahkan peningkatan dalam upaya pemenuhan kebutuhan pasar ekspor sulit tercapai. Akibatnya, industri kita akan semakin memburuk, bahkan deindustrialisasi dini yang dikhawatirkan akan terjadi. Artinya, pembentukan nilai tambah dan multiflier terhadap produksi, pendapatan dan penyerapan tenaga kerja kian menurun. (sar)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

Asumsi pertumbuhan ekonomi 5,3 persen untuk 2020 sangat sulit dicapai karena berdasarkan catatan yang ada selama semester I 2015-2019 ekonomi tumbuh tertinggi hanya 5,27 persen (yoy). apalagi saat kondisi ekonomi global yang semakin berat.

Kedua, sebagai negara berkembang, kita harus tumbuh tinggi agar tidak terjebak pada middle income trap. Jika tidak mampu, maka perbaikilah struktur pertumbuhan. Namun, kondisi itu cukup sulit, seiring dengan menurunnya peranan sektor-sektor padat karya, yakni pertanian, pertambangan, dan industri pengolahan. Kita perlu sektor tradable karena berperan penting terhadap penyerapan tenaga kerja.

Dari sisi permintaan, ekonomi belum masuk ke aktivitas produktif, karena rendahnya pertumbuhan PMTDB. Bahkan pada triwulan I dan II 2019, pertumbuhannya di bawah pertumbuhan ekonomi. Hal ini sangat mengkhawatirkan.

Terkait dengan inflasi, memang sudah demikian kondisinya, saat ekonomi tumbuh terbatas, tentu inflasi juga rendah. Akan tetapi, inflasi bahan makanan masih membubung. Artinya, persoalan inflasi belum juga beres dan bisa bergejolak ke level 4,9 persen.

Inflasi bergejolak sangat rentan bagi rumah tangga miskin, karena lebih dari separuh pendapatan dialokasikan untuk bahan makanan. Meski saat ini pemerintah tetap memberikan bantuan, namun pola yang menggunakan nontunai, terkadang tidak tepat penggunaan. Misalnya, dananya lebih digunakan untuk beli kebutuhan nonpangan. Dari sudut pandang keuangan, inflasi tinggi = bunga tinggi = kredit stagnan = investasi rendah.

Pemerintah melihat ekonomi global sangat berat, terutama karena perang dagang yang belum berakhir. Dampaknya cukup terasa bagi Indonesia, terutama pada neraca perdagangan dan neraca transaksi berjalan.

Bergeraknya fokus pemerintah dari outward menjadi inward cukup mengkhawatirkan karena: (i) ekspor menjadi sumber utama penerimaan negara lewat ekspor komoditas (CPO dan batubara). Porsi keduanya rata-rata sekitar 25 persen dari nilai ekspor nonmigas, (ii) ekspor menjadi sumber utama devisa untuk pembiayaan transaksi luar negeri (pembayaran utang swasta, pemerintah dan impor) (iii) defisit neraca perdagangan dan neraca transaksi berjalan akan terus membengkak, karena tidak ada terobosan menggenjot ekspor.

Outward ke inward menunjukkan ketidaksiapan pemerintah mengantisipasi gejolak global. Banyak PR yang tidak tuntas, seperti dominasi struktur ekspor komoditas, struktur pasar ekspor ke negara-negara tradisional. 

Sudah seharusnya investasi didorong ke industri-industri berorientasi ekspor, sehingga memiliki nilai tambah yang besar bagi ekonomi. Hal ini sangat sulit karena: (i) PMA cenderung bergerak ke sektor-sektor tersier sejalan dengan booming-nya investasi pada jasa, terutama berhubungan dengan teknologi dan keuangan, (ii) industri Indonesia masih sangat bergantung pada impor bahan baku, sehingga relatif lebih mahal dibandingkan barang yang sama di luar negeri. (sar)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

Indonesia Bubar

21 February 2020

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Tauhid Ahmad

Executive Director INDEF

Agus Herta Sumarto

Peneliti INDEF

Deniey Adi Purwanto

Peneliti INDEF