Dilema Pajak Kita
berita
Ekonomika

Ilustrasi Foto: Muid/watyutink.com

14 August 2017 00:00

Penulis
Pajak merupakan penerimaan negara terbesar yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan gaji pegawai. APBN 2017 menargetkan 85,6 persen (Rp1.498 triliun) penerimaan negara  berasal dari pajak. Sisanya 14,3 persen (Rp250 triliun) dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan 0,1 persen (Rp1,4 triliun) dari hibah.

Beberapa pengamat mencatat, penerimaan pajak yang dipungut dari masyarakat dan pelaku usaha, kurang optimal. Gagal dalam memungut pajak  penghasilan dari masyarakat kelompok terkaya. Padahal, pajak bisa digunakan sebagai instrumen untuk meredistribusi pendapatan dari kelompok kaya ke masyarakat miskin.

Dalam kasus Indonesia, betulkah pajak bisa menjadi instrumen paling efektif untuk mengatasi kesenjangan sosial? Bukankah bagi Indonesia,  kebijakan dan pilihan sistem ekonomi liberal kapitalistik yang menjadi masalahnya? Sama sekali tidak pro rakyat. Lalu, apakah pajak bisa memutarbalikkan pilihan sistem ini? 

Memang,  dari negara maju, pajak yang dipungut dari masyarakat terkaya berhasil menurunkan ketimpangan pendapatan. Tapi itu dapat terlaksana dengan beberapa prasyarat. Aturan main sudah berjalan baik.  Juga penegakan hukum, pelaksanaan, dan pengawasan. Dengan kepatuhan terhadap penegakan hukum, redistribusi pendapatan dapat berjalan baik karena ditopang sistem yang berkeadilan bagi semua. Terbuka lebar kesempatan berusaha bagi rakyat kebanyakan.

Di Indonesia,  perolehan pajak yang disimpan di lembaga-lembaga keuangan negara (bank pemerintah) pada akhirnya hanya akan dinikmati oleh kalangan yang memiliki aset memadai sebagai jaminan bank. Sesuatu yang amat sulit dipenuhi oleh rakyat kebanyakan.

Dan tragisnya, masih ada saja orang kaya yang belum mengikuti program Tax Amnesty dan bahkan tidak mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).  Tidak aneh, bila perolehan pajak penghasilan dari kelompok individu yang potensial masih amat kecil dibanding perolehan PPh karyawan.

Mengapa kebijakan dan adminstrasi perpajakan kita tidak mampu menjangkau kelompok masyarakat terkaya? Padahal kita  sudah menerapkan tarif progresif pajak (UU No 36/2008).   Kendala hukum atau mutu kerja petugas pajak kita?

Dengan kondisi demikian, masihkah pajak dapat diharapkan sebagai instrument efektif untuk mengatasi kesenjangan sosial ?

Apa pendapat Anda ? Watyutink ?

(pso)

 

Photo via Visualhunt

SHARE ON
OPINI PENALAR
Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS)

Permasalahan utama kesenjangan sosial / pendapatan bukan terletak pada sistem ekonomi politik yang tidak pro masyarakat miskin seperti yang didengungkan banyak pihak. Pertumbuhan ekonomi akan selalu lebih dinikmati oleh para pemilik modal. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi akan selalu meningkatkan kesenjangan pendapatan.

Oleh karena itu, sistem perpajakan progresif dan transfer payment (bantuan sosial) merupakan satu-satunya jalan melakukan Redistribusi Pendapatan untuk mengurangi kesenjangan sosial / pendapatan. Oleh karena itu, sistem perpajakan saat ini yang sangat pro kelompok the haves harus dievaluasi secara menyeluruh karena kontra efektif sama sekali.

Pajak sebagai alat Redistribusi Pendapatan di Indonesia masih jauh dari harapan, dan bekerja sebaliknya. Seperti kita ketahui, tarif progresif pajak penghasilan saat ini berjenjang dari: 5%, 15%, 25% dan 30%. Bagi karyawan yang mempunyai penghasilan (kena pajak) di atas Rp 500 juta maka harus bayar pajak 30%. Sedangkan pajak dividen, yaitu laba yang dibagikan kepada pemegang sahamnya / pemilik modal / kelompok kaya, hanya dikenakan tarif (flat) 10% saja, dan bersifat final.

Tarif flat berarti berapapun nilai dividen yang diberikan, apakah Rp 100 juta atau Rp 100 miliar, tarif pajaknya sama yaitu 10%. Bersifat final artinya penghasilan dividen tidak digabung dengan penghasilan lainnya. Bagi kelompok kaya, dividen merupakan salah satu sumber penghasilan utama yang jumlahnya dapat sangat signifikan. Tetapi penghasilan ini hanya dikenakan tarif pajak 10% saja.

Tarif pajak dividen sebelumnya adalah 20%. Tarif pajak ini kemudian diturunkan menjadi 10% pada tahun 2008 melalui UU PPh 21 No. 36/2008. Artinya, UU ini memangkas tarif pajak bagi kelompok kaya secara drastis sebesar 50%. Hasilnya, pemangkasan ini memicu kesenjangan sosial meningkat, di mana indeks GINI naik dari 0,35 pada 2008 menjadi 0,413 pada 2014. Di samping itu, Pendapatan negara dari pajak turun drastis, dengan rasio penerimaan pajak terhadap PDB turun dari 13,3% pada 2008 menjadi 11,04% pada 2009, dan di bawah 12% hingga sekarang.

Penegakan hukum menjadi satu-satunya cara yang efektif untuk meningkatkan disiplin pajak. Asal diterapkan tidak salah sasaran.  Kebijakan pajak juga hendaknya jangan destrukrif. Bukannya menurunkan tarif pajak, pemerintah bahkan berwacana mengenakan pajak tambahan kepada masyarakat yang akan membuat konsumsi masyarakat semakin lemah. Contohnya, rencana pengenaan PPN tarif jalan tol dan penurunan PTKP yang akan membebani masyarakat berpenghasilan rendah.

Agar sistem perpajakan tidak hanya sebaga instrumen fiskal, tapi juga efektif sebagai alat pendorong pemerataan kesempatan dan pertumbuhan ekonomi rakyat, hal ini lebih pada permasalahan kebijakan ekonomi dan industri (ekonomi mikro), dan kebijakan perpajakan untuk memberi stimulus untuk menggairahkan ekonomi mikro serta memberi perlindungan kepada masyarakat kecil dan UMKM. (Pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Rektor Universitas Widya Mataram Yogyakarta, Guru besar ekonomi UII Yogyakarta, Wakil Ketua PP ISEI

Permasalahannya bukan soal ideologi atau  sistem ekonomi, tapi implementasi fungsi fiskal itu sendiri. Fungsi fiskal perpajakan melekat dengan distribusi pendapatan. Fungsi fiskal itu ada tiga, yaitu  1. Fungsi Alokasi, 2. Fungsi Distribusi  dan  3. Fungsi Stabilisasi. Di negara manapun penerimaan negara terbesar dari pajak, dan pemanfaatannya mengacu pada ketiga fungsi  tadi. Pajak digunakan untuk public service dan menstimulus distribusi pendapatan supaya lebih merata.

Ketika pajak dipungut, tujuannya pemanfaatan fungsi distribusi pendapatan.  JIka masih banyak ketimpangan, itu lebih karena implementasinya. Contoh yang baik, ada di program medicare nya Obama. Hasil dari pemanfaatan pajak warga negara.

Kondisi saat ini mirip dengan adagium, pajak itu seperti berburu di kebun binatang. Jadi tinggal menangkap saja. Bayangkan saja saya punya NPWP sejak 1986, kemarin saya terpaksa ikut Tax Amnesty karena diwajibkan. Padahal bagi pegawai seperti saya, kelebihan harta apa yang dilaporkan? Tapi karena kewajiban harus dipatuhi. Padahal setiap tahun saya sudah bayar semua pajak penghasilan, jumlahnya lumayan. Tapi ketika terbit aturan Tax Amnesty, saya harus bayar lagi dengan nilai cukup besar.

Sistem perpajakan kita harus lebih wise lagi. Artinya tidak melulu mengincar menengah ke bawah.  Karena faktanya,  banyak sekali mereka yang seharusnya membayar pajak besar, tapi membayar seadanya saja.  Ketika diadakan mobilisasi, yang mau didistribusi hasilnya jadi kurang. Hal itu terjadi karena penegakan hukum pajak kurang optimal, dan konon bisa tawar menawar.

Soal pajak dividen pada UU No 36/2008 menjadi 10 persen, tarif pajak tinggi tidak selalu menghasilkan penerimaan pajak tinggi.  Saya kira pemerintah sudah melakukan survei. Sebaiknya tidak buru-buru menyalahkan pemerintah. Sebab, teori Arthur Laffer menjelaskan,  tarif pajak yang terlalu tinggi bisa kontraproduktif. Pada titik tertentu bila tax rate terus dinaikkan,  penerimaan pajak justru bisa menurun. Bisa menjadi disinsentif bagi orang untuk bekerja dan berusaha.

Demikian pula dengan fungsi yang melekat pada pajak. Secara teoritik, di negara manapun yang menganut sistem Kapitalis, Sosialis, atau Pancasila, prinsipnya sama. Pajak itu antara lain harus punya fungsi distribusi. Betul  bahwa sistem ekonomi kita masih jauh dari Sistem Ekonomi Pancasila (SEP). Kalau bicara SEP, adalah sistem ekonomi yang berkeTuhanan. Artinya sistem ekonomi harus mengikuti sistem Ilahiah. Kenyataannya sekararang terjadi kesenjangan tinggi sekali.

Kedua, SEP itu punya asas Kemanusiaan. Yg ketiga,  harus Nasionalistik, apakah sistem ekonomi sekarang sudah Nasionalistik ? ternyata kedaulatan ekonomi masih bisa dipertanyakan. SEP juga harus berdasarkan asas Keadilan Sosial bagi rakyat Indonesia, dan itu intinya.

Rekomendasi saya, harus ada penyempurnaan yang terus menerus terhadap sistem perpajakan kita. Ditjen pajak harus punya database yang akurat. Yang ada sekarang belum memadai.  Bagus juga diusulkan agar pajak menjadi lembaga otonom, lepas dari Kementerian Keuangan, seperti di Amerika.

Soal Tax Amnesty menurut saya sudah salah sasaran, berbeda dengan filosofi awal ketika pertama didengungkan. Awalnya untuk repatriasi aset, bagaimana mengoptimalkan agar harta orang Indonesia yang diparkir diluar negeri dapat ditarik. Tidak ada itu sampai  merambah UMKM dan sebagainya. Kenyataannya, pencapaian repatriasi aset Luar Negeri lebih kecil daripada yang didalam negeri. Artinya sudah salah sasaran. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen dan Peneliti Pada Master Ekonomi Terapan (MET) Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Katolik Atmajaya Indonesia

Seharusnya pajak digunakan untuk  mengurangi kesenjangan dan dapat dinikmati rakyat banyak. Yang terjadi malah sebaliknya, kebijakan fiskal di negeri ini malah menyebabkan rakyat miskin dibebani berbagai macam pajak yang justru makin memiskinkan mereka.

Kebijakan fiskal kita memunculkan dua hal: keuntungan bagi negara sekaligus berdampak semakin bertambahnya beban rakyat.

Untuk mengatasi kemiskinan, pajak kerap digunakan sebagai salah satu instrumen. Namun kenyataan berbicara lain.  Kebijakan Tax Amnesty yang digadang-gadang bakal menambah pendapatan negara dari aset orang kaya yang diparkir di luar negeri tidak mencapai target. Sosialisasi Tax Amnesty malah melenceng dan menjadi "monster" bagi masyarakat menengah ke bawah. Padahal selama ini mereka taat membayar pajak. Dengan Tax Amnesty dan sejumlah aturan di dalamnya, masyarakat menengah ke bawah lagi-lagi harus membayar pajak. Ini yang disebut pemiskinan fiskal.

Oleh karena itu, regulasi tentang pajak dalam mengatasi kemiskinan pada pemerintahan Jokowi sebagai salah satu contoh, fokus pada memobilisasi sumber daya domestik untuk membiayai kebijakan yang diperlukan agar mencapai sasaran pembangunan, utamanya dalam pembangunan infrastruktur.

Padahal sebenarnya sejumlah besar orang miskin tidak mendapatkan dampak yang diharapkan dari distribusi penerimaan pajak. Setidaknya seperempat jumlah penduduk miskin membayar pajak lebih besar daripada orang yang berpenghasilan tinggi. 

Pada aspek ini  pajak dan subsidi secara bersama-sama digunakan sebagai ukuran yang digunakan dalam perhitungan penerimaan negara. Langkah-langkah ini bagaimanapun dapat membawa kita untuk menyimpulkan, bahwa sistem perpajakan dan distribusi pendapatan  secara jelas tidak menguntungkan orang miskin.

Di Brasil misalnya, terjadi pemiskinan fiskal terhadap orang miskin. Sepertiga penduduk miskin harus membayar pajak sebesar 676 juta dolar AS lebih banyak daripada yang mereka terima dalam distribusi pendapatan  dan subsidi. Kasus Brasil dapat kita simpulkan juga terjadi di Indonesia, seperti dalam komposisi APBN kita. Itulah cerminan dari problem Indonesia saat ini dalam dilema pajak kita.

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pemerhati Perpajakan

Pada dasarnya, untuk mendapatkan uang pajak dari kelompok orang kaya sangat mudah, apabila pemerintah membantu menyiapkan instrumen kebijakan pendukung. Di negara lain, aparat pajak bisa dengan bebas mengakses data nasabah bank. Di Indonesia, selalu saja ada penolakan bila pemerintah ingin membuka akses data nasabah untuk kepentingan perpajakan. Di sini jelas bahwa para pemilik dana besar di bank (dalam hal ini orang kaya) merasa terganggu dengan kebijakan ini. Padahal ini penting untuk mengetahui jumlah penghasilan dan kekayaan mereka yang ujungnya bisa dijadikan obyek pajak.

Ada benarnya kalau dikatakan pajak tidak bisa menjangkau potensi perpajakan secara optimal kepada kelompok orang terkaya. Mengapa saya katakan demikian? Karena Undang-undang perpajakan yang ada saat ini sebenarnya tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada peraturan pendukung.

Kelompok orang terkaya, sebut saja konglomerat, mempunyai banyak cara untuk membayar pajak dengan lebih murah dengan memanfaatkan celah-celah aturan yang ada. Akses data yang terbatas tentu saja menyulitkan para aparat pajak untuk melihat potensi pajak yang ada.

Saya lihat kesiapan aparat pajak juga harus diasah agar lebih jeli melihat data sekecil apapun, dalam rangka menghimpun penerimaan negara di sektor perpajakan. Selain pengetahuan yang baik, mutlak diperlukan integritas yang sempurna.

Jika sistem berjalan dengan baik, seharusnya pajak dapat berfungsi mendistribusikan kekayaan kepada orang-orang miskin. Masalahnya, sistem tidak berjalan baik karena orang kaya dapat menyembunyikan kekayaannya serta menikmati tarif yang rendah, sehingga pajak yang mereka bayarkan tidak optimal dan tidak terdistribusi dengan baik. Ini yang mengakibatkan orang-orang miskin menjadi bertambah.

Sebenarnya ilmu pajak melihat dari sisi penerimaan saja. Jadi menurut saya, yang paling penting adalah dukungan pemerintah untuk membuat aturan yang dapat mencegah tiap peluang obyek pajak untuk disembunyikan.

Menurut saya, sudah seharusnya sistem perpajakan tidak hanya sebagai instrumen fiskal, tapi juga efektif sebagai alat pendorong pemerataan kesempatan dan pertumbuhan ekonomi rakyat.

Pajak juga harus berfungsi sebagai penjaga stabilitas, di mana pajak sebagai penerimaan negara dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah. Contohnya adalah kebijakan stabilitas harga dengan tujuan untuk menekan inflasi dengan cara mengatur peredaran uang di masyarakat lewat pemungutan dan penggunaan pajak yang lebih efisien dan efektif.

Selain itu pajak harus dapat berfungsi sebagai redistribusi pendapatan, yang artinya penerimaan negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

Intinya, keempat fungsi pajak tadi bisa  berfungsi dengan baik apabila pemerintah serius mendukung dengan kebijakan yang tegas,  sehingga penerimaan negara dapat terpenuhi.

Kalau penerimaan negara bisa maksimal, tentu saja negara bisa leluasa mengatur sisi pengeluaran. Dampaknya adalah pertumbuhan ekonomi semakin lebih baik, tingkat kemiskinan berkurang, serta pembangunan bisa lebih cepat. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Politikus/ mantan Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak

Yang pertama, saya menanggapi terutama dari latar belakang. Kita harus selalu berangkat dari Pasal 33 UUD 1945. Masalah ketimpangan yang terjadi itu karena adanya keberpihakan yang salah dari pemerintah. Hukum yang ada dipakai untuk instrumen politik, instrumen untuk memperkaya orang lain.

Pajak secara teori memang bisa digunakan sebagai instrumen untuk distribusi atau pemerataan pendapatan. Tapi itu secara teori! Pelaksanaannya bisa mengenai sasaran atau tidak. Di Indonesia, misalnya, UMKM yang omsetnya Rp4,8 miliar pertahun, kena pajak 1 persen dari omset. Pajak senilai itu bagi UMKM sangat mencekik. Di bursa efek, perusahaan besar  kena pajak final, tapi cuma  1 per mil (1 ‰). Ini yang orang kecil kok kena sepuluh kali lipat?

Belum lagi para rekanan kecil itu dipotong pajak penghasilan (pph) 23 sebesar 2 persen oleh pemberi kerja. Setelah itu dipotong pajak 1 persen berdasarkan PP No 46/2013. Jadi total semuanya kena 3 persen  pajak dari omset. UMKM itu omzetnya berapa per tahun? Jadi ini sangat regresif untuk orang kecil. Pajak itu sangat tidak adil.  Itu penerapan pajak final yang salah. Saya itu pelopor penerapan pajak final.

Kesimpulannya, pajak tidak bisa diharapkan sebagai instrumen untuk pemerataan pendapatan, karena kebijakannya banyak mencekik ke bawah.  Tak berpihak pada orang kecil.

Ditinjau dari segi mikro, pajak kita amat memprihatinkan. Dari data internasional, negeri dengan pendapatan tinggi tax ratio-nya mencapai 35 persen. Negeri dengan pendapatan menengah atas tax ratio-nya 24 persen. Negeri dengan pendapatan menengah bawah tax ratio-nya 19  persen, dan negeri dengan pendapatan rendah tax ratio-nya 14,3 persen. Indonesia saat ini masuk kategori negara dengan pendapatan menengah bawah, atau 19 persen. Tapi sekarang bisa dilihat, tax ratio Indonesia sekarang cuma 10,3 persen.  Bagaimana mengharapkan ini bisa jadi instrumen untuk pemerataan pendapatan?

Jadi  untuk pembenahannya, saya pikir  harus dilaksanakan penyempurnaan sangat serius di perpajakan tanpa menimbulkan kegaduhan dan kegelisahan. Yang jadi perhatian adalah tax ratio kita yang terus menerus turun setiap tahun. Itu lebih rendah dari tax ratio masa Orde Baru dulu yang bisa mencapai hampir 14 persen. Kok sekarang malah menurun? Ini tidak logis.

Kedua, bagaimana memungut pajak tanpa menimbulkan kegaduhan. Kemarin mau menurunkan PTKP, lalu menurunkan batas minimal wajib lapor penghasilan Rp200 juta, kemudian tidak jadi. Akhirnya ke angka Rp1 miliar.

Sejak kita merdeka tidak pernah terjadi menurunkan PTKP. Tujuannya agar rakyat tidak terbebani.  Jadi itu semua refeksi dari ketidakprofesionalan dan kepanikan. Harus dicari cara intensifikasi pajak yang tidak menimbulkan keresahan. Contohnya di kebijakan pajak bunga tabungan bank dan deposito  yang 20 persen final.  Itu jumlahnya besar, tapi orang dipungut pajak bunga 20 persen toh tenang-tenang saja.  Nah itu contoh kebijakan memungut pajak yang tertib, tanpa timbulkan kepanikan.  

Kondisi utang kita juga harus diperhatikan. Saat ini kita bukan hanya gali lubang tutup lubang,  tapi kita lebih buruk dari itu. Kita menggali lubang yang makin lama makin dalam, sehingga tidak bisa keluar. Kita terus berutang baru untuk membayar utang lama yang jatuh tempo, juga membayar bunga utang lama yang harus dibayar. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Imam Ghozali

Dosen STAIN Bengkalis

FOLLOW US

Upaya Perampokan Aset Negara di BUMN Geo Dipa Energi (Bagian-1)             Upaya Perampokan Aset Negara di BUMN Geo Dipa Energi (Bagian-2)             Rupiah Terpuruk di Atas Struktur Ekonomi Tak Sehat (1)             Selesaikan PR Rantai Ekspor, Ekonomi Biaya Tinggi (2)             Kuncinya Pada Penyediaan Infrastruktur Dasar             Maksimalkan Desentralisasi, Tak Perlu Asimetris             Otsus, Antara Bencana Atau Solusi             Otonomi Daerah Jangan Setengah-Setengah             Bereskan Dulu Masalah Penggunaan Dana Desa, Baru Bicara Dana Kelurahan             Oknum ASN Harus Berhenti Memposisikan Diri Seolah Pemilik Instansi