Digital Mengubah Dunia, Bagaimana Kita?
berita
Ekonomika

Ilustrasi Foto : Muid / watyutink.com

26 October 2017 19:45
Penulis
Dunia sedang mengalami pergeseran pola sosial ekonomi. Kemajuan teknologi digital mempengaruhi pola supply and demand antar pelaku ekonomi. Bisnis perbankan paling cepat terdampak oleh perubahan ini, sehingga bank-bank konvensional dipaksa bertransformasi segera menjadi bank digital atau sirna dimakan zaman. Benarkah demikian?

Celakanya transformasi itu juga mendegradasi kebutuhan tenaga manusia untuk digantikan oleh kecerdasan buatan teknologi (IT/android). Termasuk penggunaan robot. Teller berparas cantik tak lagi dibutuhkan. Jumlah teller di Amerika susut 15 persen sejak 2007. Riset Citigroup memprediksi 30 persen profesi di perbankan akan lenyap terdampak otomatisasi dalam sepuluh tahun ke depan. Bank Mandiri, yang biasa membuka 400-600 kantor cabang baru per tahun, sekarang hanya membuka 100-200 cabang. Pertumbuhan perbankan 25-30.persen pada 2010-2015, dalam dua tahun terakhir hanya bertumbuh 10-11 persen. Bank Danamon telah memPHK 1.683 karyawan sejak Desember 2016 sampai Juni 2017.

Bagaimana menyikapi perubahan signifikan (shifiting) dalam pola transaksi yang sekaligus memicu gelombang PHK pekerja perbankan?

Repotnya, gejala  “perubahan” yang disebut Rhenald Kasali sebagai disruption melanda ke hampir semua bidang bisnis, industri dan jasa. Begitu pula soal aliansi strategis antar usaha (bahkan antar pesaing) seperti yang disitir Naisbitt (“Global Paradox”, John Naisbitt, 1994) yang selain memunculkan efisiensi biaya, juga efisiensi tenaga kerja.  

Sementara ironisnya, era bonus demografi Indonesia 2020-2030, sekitar 70 persen dari sekitar 360 juta penduduk menjadi angkatan kerja produktif tapi ditengarai kurang mempunyai kompetensi yang dibutuhkan dunia usaha dan dunia industri!

Sebagai negara berkembang, sewayahnya Indonesia bisa mempersiapkan diri lebih awal karena era perubahan telah datang sekitar 30-40 an tahun lalu ketika ditemukannya teknologi digital dan robotisasi industri otomotif dunia. Namun sayang, sepertinya persiapan yang seharusnya bisa mengantisipasi ancaman “jobless” akibat ketiadaan skill abad teknologi, tidak kunjung memadai.

Padahal, ketiadaan lapangan pekerjaan akan mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat yang berujung pada pelemahan daya beli dan pertumbuhan ekonomi.

Apa langkah-langkah jitu secepatnya mengatasi hal tersebut?
Mungkinkah era disruption, selain menegasi bisnis yang tidak aware terhadap perkembangan teknologi informasi/digital, memunculkan usaha baru sebagai antitesis terhadap perubahan, juga akan meminimalisasi konflik sosial dan dekomposisi tenaga kerja seperti yang dilansir Dahrendorf (Class and Class Conflict in Industial Industry,Ralf Dahrendorf, 1959) ?

Jadi, definisi apa yang pas untuk menggambarkan tantangan ekonomi dan sosial  masa depan dengan perubahan yang cepat ini? Apa yang seharusnya benar-benar dipersiapkan menghadapi era transisi bagi kompetensi SDM kita dan ramalan Indonesia sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi 5-7 dunia di 2030? Watyutink?

(pso)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Revolusi industri sudah berlangsung 4 tahap, sekarang menuju industri 4.0 sesuai dengan tahapan kapitalisme yang juga sudah menjadi capitalism 4.0 dan bukan lagi capitalism 1.0 Adam Smith.

Kalau mental kita masih pada industri 1.0 dan capitalise 1.0 ya pasti akan melawan arus, tidak mau diterjang oleh perubahan zaman, ngotot masih di gelombang pertama teori Alvin Toffler dalam buku Future Shock dan The Third Wave tahun 1980an

Dunia berubah, kita tidak berubah tetap seperti katak dalam tempurung, ngotot konservatif ya pasti akan ditabrak oleh revolusi industri 4.0. Kita revolusi industri 2.0 saja belum tuntas, memenuhi listrik saja masih termehek-mehek. Tapi karena bangsa kita ini besar, tetap sudah ada orang yang berada di gelombang keempat, Revolusi Industri 4.0 dan paham metamorfose ekonomi politik global.

Yang celaka adalah mayoritas massa dan elite masih terkungkung oleh gelombang pertama, era agro pertanian zaman kuno yang masih primordial, primitif dengan "Kabilisme" abad ke-7, benci dengki iri model Kabil terhadap Habil yang mencerminkan meritokrasi.

Jadi kalau mental primitif primordial abad ke 0-7 itu tetap mendominasi, atau diperalat oleh elite syahwat kekuasaan untuk menyetop modernisasi, karena mereka tidak akan bisa memperoleh manusia cerdas abad XXI, maka celakalah nasib nation state Indonesia. 

Maukah kita masuk gelombang industri 4.0? Generasi milenial harus bangkit melawan generasi kabilisme abad ke-7. Semangatnya adalah ketika Timur Tengah masih jahilyah, Nusantara sudah berkinerja global membangun Borobudur 830. Jadi harus ada semangat renaissance, kebangkitan nation state Indonesia untuk percaya diri assertive bahwa kita mampu mengubah diri kita bukan sekedar nomor 4 dalam kuantitas tapi nomor 4 dalam kualitas.

PDBI optimis terhadap kebangkitan nation state itu. Tetapi jika kita semua termasuk elite yang sesunggunya cerdas tapi mengeksploitasi massa dan bukan membimbing mereka memasuki revolusi industri. 4.0, maka nasib bangsa ini akan muram.(pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pakar Industri Keuangan dan Ekonomi, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI

Perubahan yang terjadi sebenarnya adalah perubahan aktivitas analog conventional menjadi digital. Bila dilihat evolusinya berawal dari labor intensif berubah ke mekanikal dan sekarang menjadi digital. Digital bisa tumbuh cepat akibat adanya gabungan teknologi komputer, komunikasi, serta artificial intelligence.

Agar bisa sukses, hal-hal tersebut juga perlu didukung oleh infrastruktur, kecepatan memproses (software), serta memory capacity yang masif, inipun tidak cukup bila tidak didukung oleh end point di konsumen yang dapat menggunakan instrument serta kemampuan akses seperti smart phone.

Baik produsen maupun konsumen harus tanggap dengan adanya perubahan-perubahan ini. Bila tidak (bisa tidak mampu atau tidak mau), maka usahanya akan bisa terganggu (terdisrupt). Old business models will die taken over by new business models.

Perusahaan-perusahaan hulu (basic industries) akan tetap ada dan tetap dibutuhkan karena digitalisasi sebenarnya hanya merubah speed, accuracy, dan convinience. Makanya perusahaan servis (jasa) yang paling cepat berubah.

Kita akan tetap butuh rumah/tempat tinggal, kendaraan, makan minum, baju, kesehatan, pendididikan, dan barang-barang lainnya. Yang berubah adalah bagaimana kita membuat (design), memesan, membeli/menjual, mengakses, membayar, menggunakan, dan menikmati barang-barang  tersebut.

Salah satu hal yg harus diantisipasi oleh pemegang saham dan pelaku pasar adalah apakah barang dan jasanya bisa disubstitusi secara digital (majalah newsweek) dan apakah ada ekses (kelebihan) produk tersebut. Yang secara bisnis konvensional tidak bisa terjual (contoh RBnB dan Traveloka). Mungkin juga perusahaan-perusahaan hulu harus expand ke hilir tapi dengan model bisnis yang baru berdasarkan digital.

Pekerjaan-pekerjaan yang hilang terutama di usaha jasa yang tidak memiliki differensiasi, keunikan, proteksi paten, serta bersifat generik.
Contoh corporate lawyers akan hilang tapi litigation lawyers akan tetap dibutuhkan. Banking poducts masih dibutuhkan (paying agent, credit facilities) tapi mungkin institusi bank tidak.

Sebenarnya era disruption ini akan mengakibatkan equilibrium ekonomi/market baru. Dimana Speed, Accuracy, Convenience, dan Safety menjadi pilar utamanya.

Bila pelaku ekonomi, perencanaannya, organisasinya, arahannya, operasinya, pengawasannya, konsumennya tidak bisa beradaptasi terhadap pilar-pilar baru tersebut, diperkirakan akan sangat ter-disrupted. Ini juga sangat tergantung dari regulatornya serta infrastruktur yang tersedia. Yang mudah untuk dilihat contohnya adalah Korea dan Singapore. Wifi ada dimana-mana cepat dan gratis. Di Indonesia wifi di berbagai tempat masih sulit dan harus bayar. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Guru Besar, Spesialis Bisnis Internasional, Ahli dalam Bisnis, Pemasaran, Pendidikan, Organisasi dan Manajemen

Sebenarnya tidak terlalu tepat menyebut era disruption hanya terjadi pada masa kini saja. Kita tahu bagaimana Peter Drucker almarhum membagi gelombang perubahan mendasar sebagai perubahan mendasar pertama yang terjadi sekitar abad ke 13 yang melahirkan kota sebagai Pusat perdagangan. Universitas mulai muncul sebagai tempat belajar ilmu pengetahuan; perubahan mendasar kedua akibat penemuan mesin cetak Gutenberg dan reformasi gereja di Eropa a la Martin Luther di tahun 1517 yang dikenal sebagai Abad Renaissance.

Perubahan mendasar ketiga ditandai dengan periode Revolusi Industri dengan diciptakan mesin uap oleh James Watt dan disempurnakan oleh Robert Fulton. Pada masa inilah terjadi Revolusi Amerika tahun 1776, muncul nya buku Adam Smith berjudul An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations yang meletakkan dasar bagi perkembangan kapitalisme, berikut pemikiran anti-tesanya yang dikembangkan oleh Karl Marx.

Yang terkini ialah perubahan mendasar keempat yang memulai gelombang globalisasi dunia. Artinya, setiap perubahan mendasar tentu membawa proses disruption tersendiri sesuai situasi zaman nya. Tiap perubahan mendasar selalu membawa sisi negatif, namun society selama ratusan tahun juga menghadirkan kemaslahatan pula dalam sebuah proses rantai nilai baik teknologi atau sosial ekonomi. Di satu pihak ada penurunan tapi di lain pihak ada penaikan pula seperti disyaratkan oleh Hukum Pareto.

Seperti contohnya menjelang proses komputerisasi pekerjaan di akhir tahun 1970an yang dikuatirkan bakal mendatangkan gelombang PHK massal, eh ternyata society tetap tahan banting dan tetap mampu menyelaraskan komputerisasi dengan ketahanan ekonomi, sosial dan politik dalam pengertian tidak terjadi disruption besar-besaran.

Saya ambil contoh penurunan penjualan retail berikut penutupan gerainya, pada hakekatnya terjadi lebih karena mereka tidak menyiapkan diri memasuki era on line retailing. Mereka tetap bersikap business as usual ketika mapping retail business berubah total. Mereka misalnya tidak mau melakukan koalisi misalnya dengan Grab, Go Jek seperti yang dilakukan oleh Bukalapak, Lazada dan sebagainya yang memanfaatkan fungsi koalisi termaksud. Jadi, offline retailing merosot di tengah-tengah maraknya online retailing dunia yang berubah.

Robotic, artificial intelligence, electronic payment sebenarnya menyiapkan dunia bisnis bagi tingkat efisiensi usaha dan kemajuan teknologi lebih maju lagi demi masa depan yang lebih baik.

Jika sedang tenang, jangan berpikir bahwa badai tidak bakal muncul. Siap payung sebelum hujan. Pelaku Bisnis selama ratusan tahun telah membuktikan ketangguhan mereka melawan setiap disruption yang selalu terjadi dan akan selalu terjadi lagi. Yakinlah,.dunia telah mengalami Renaissance, Aufklàrung, serta juga dua perang Akbar berikut perang-perang kecil lain yang berkepanjangan. Hendaknya. jangan terlalu pesimis. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB

Ron Adner dan Rahul Kapoor dari Darmuth College dan Wharton School of Business pernah membahas masalah disruption ini dalam Harvard Business Review tahun lalu dengan tajuk “The right tech, wrong time syndrome”.  Perkembangan teknologi memang tidak bisa dihindari karena sebagaimana ditulis oleh Klaus Schwab CEO World Economic Forum, kita telah memasuki “The Fourth Industrial revolution” yang berbeda dengan revolusi industri sebelumnya.

Revolusi industri keempat ini dicirikan dengan fusi dunia fisik, digital dan biologis yang mempengaruhi segala aspek kehidupan kita. Maka dalam menyikapi ini, mereka yang tidak siap akan menghadapi sindrom “right tech wrong time” tadi, dimana mereka berada pada situasi disruptif yang dicirikan ketidak siapan sistem lama mengadopsi teknologi baru.

Namun demikian perkembangan ini tidak selamanya harus disruptif, karena masih ada pola lain yang bisa kita ikuti yakni pola “Co-Existence”, atau  pola Resilience misalnya. Pada pola Co-existence sistem yang lama bisa saja beradaptasi dengan sistim yang baru yang saling menguntungkan dan perubahan ke teknologi baru berjalan secara gradual. Atau sebaliknya dengan pola resilience, dimana teknologi lama masih dibutuhkan dan teknologi baru memberi kesempatan dan ruang untuk mensubstitusi sistem lama.

Jadi menurut saya para pelaku ekonomi sejatinya mengambil posisi pada pola dua alternatif tadi kalau tidak ingin tergilas dengan pola “creative disruption”. Hal ini dilakukan dengan melakukan investasi jangka panjang pada sumber daya manusia dengan menekankan pada “enabling condition”, yakni kondisi yang membuka peluang untuk ko-eksis maupun bertahan.

Beberapa perusaan besar di negara maju misalnya selain melakukan re-training skill juga melakukan “in-bound” training untuk mengubah mind set pekerjanya. In bound ini akan menciptakan Enabling condition tadi karena memberikan ruang untuk berkreasi. Di sinilah kita memiliki kekurangan, karena sumber daya manusia saat ini makin dibelenggu dengan berbagai macam aturan dan persyaratan yang terkadang absurd, sehingga apalagi berkreasi, untuk menyelesaikan tugas rutinnya saja sudah terengah-engah.

Lalu apakah kita akan kehilangan lapangan pekerjaan? Jika kita mengikuti pola disruptif, jawabnya Ya. Sebaliknya jika kita mengikuti dua pola yang lain, maka lapangan pekerjaan baru bisa diciptakan bahkan yang lama masih bisa bertahan dengan proses adaptif yang saya sebutkan tadi.

Struktur pola pekerjaan akan bertransformasi dari fisik ke services atau pelayanan. Maka program-program bridging harus betul-betul disiapkan untuk trasformasi ini. Kita lihat bagaiman JR company (perusahaan Kereta di Jepang) melatih para pekerjanya dengan serius untuk urusan ini. Mereka memiliki ruang simulasi khusus misalnya untuk mentrainig karyawan bagaimana melayani pertanyaan pelanggan asing yang tidak faham berbahasa Jepang, atau tersasar, atau salah memasukan tiket.

Segala macam situasi terburuk yang berkaitan dengan layanan disimulasikan dan diantisipasi betul sejak awal. Dan ini tidak dilakukan di Indonesia ketika misalnya pelanggan dipaksa harus bayar tol non tunai di gerbang tol, sehingga menimbulkan gejolak di masyarakat dan kemacetan dimana-mana.(pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Rektor Universitas Widya Mataram Yogyakarta, Guru besar ekonomi UII Yogyakarta, Wakil Ketua PP ISEI

Disruptive Innovation, istilah yang dicetuskan oleh Prof. Clayton Christensen tahun 1997 (Australian Government: Productivity Commission, 2016, hal. 15) adalah inovasi yang membantu menciptakan pasar baru, mengganggu atau merusak pasar yang sudah ada, dan pada akhirnya menggantikan teknologi terdahulu tersebut. Inovasi yang mengganggu pertama kali dipopulerkan dengan istilah teknologi yang mengganggu. Christensen memperkenalkan inovasi yang mengganggu sebagai bentuk gangguan oleh pendatang baru. Pendatang baru tersebut berkompetisi dengan perusahaan incumbent.

Pada umumnya, inovasi baik itu substaining maupun disruptive tidak dapat dielakkan dalam kemajuan industri. Namun, dengan adanya inovasi maka pro-kontra akan terjadi di masyarakat. Banyak fenomena yang dapat dilihat untuk mengkaji apakah inovasi yang terjadi mempunyai dampak lebih menguntungkan atau sebaliknya. Jika substaining inovation hanya memperbaharui teknologi, disruptive akan menggantikan teknologi yang lama dengan yang baru. Disruptive inovation tentu akan menggangu pelaku incumbent karena merasa bisnisnya terancam. Di sisi lain, pelanggan lebih dimudahkan dengan penggunaan teknologi yang lebih mutakhir dalam memberikan pelayanan yang maksimal dengan biaya yang efisien.

Disruptive inovation sejatinya telah mempengaruhi segala aspek di seluruh dunia. Terdapat banyak contoh yang dapat menyadarkan kita semua bahwa, jika kita tidak peduli terhadap gejala disruptive ini, maka ada kemungkinan sebagai bangsa kita akan mengalami kekalahan.Yahoo yang semula merupakan raksasa di dunia internet dan digital big data dengan aset sekitar Rp 1300 triliun, akhirnya harus menyerah kepada persaingan pasar dengan melepas seluruh aset dan sahamnya kepada Verizon dengan nilai sekitar Rp 65 triliun.

Di lain pihak, Google berhasil mengembangkan algoritma yang mampu menangkap pangsa pasar yang lebih canggih. Dapat dikatakan Google lebih cepat mengadopsi tekhnologi sehingga mampu melakukan inovasi.

Begitu pula semua medium surat kabar, televisi, dan media informasi lain dewasa ini perlahan tapi pasti mulai tergerus oleh media sosial. Dalam dunia per-bank-an, bank konvensional masih banyak menggunakan sistem lama dengan melakukan survei dan menggunakan kertas sebagai media penyimpan informasi. Cepat atau lambat, tentu keberadaan mereka akan tersisihkan dengan hadirnya inovasi baru seperti Kredivo. Dengan Kredivo, orang tidak perlu bersusah payah lagi untuk datang ke bank guna mendapatkan kredit.

Konflik sangat mungkin terjadi dalam menanggapi masuknya inovasi yang mengganggu (Sourdin, 2015). Seperti kasus Gojek, pada awal didirikan tidak ada perusahaan angkutan umum yang merasa tersaingi. Namun dengan semakin berkembangnya Gojek dan pangsa pasar yang makin lebar, mulailah banyak pihak incumbent yang merasa terganggu.

Berbagai penjabaran itu hanyalah sebagian kecil contoh dari ratusan inovasi yang mengganggu yang ada di Indonesia. Meski demikian seharusnya contoh yang sedikit itu sudah mampu menggugah kesadaran kita semua bahwa terdapat tantangan yang nyata dalam menghadapi disruptive innovation.

Dunia perguruan tinggi perlu mempersiapkan diri menjawab tantangan tersebut. Pertama, disruptive innovation merupakan pisau bermata dua. Perguruan tinggi perlu menyikapi dengan bijak. Berbagai teknologi perlu dipelajari guna meningkatkan kualitas pendidikan. Bisa saja artificial inteligent akan menggantikan peran dosen dalam mengajar sehingga dosen dan mahasiswa tidak perlu bertemu di dalam kelas secara fisik.

Kedua, perlu berfikir positif dan selalu berinovasi kepada arah yang lebih maju. Ketiga, mahasiswa perlu menyiapkan diri dengan berbagai perubahan yang ada. Membiasakan diri untuk tidak mudah berpuas diri merupakan kunci utama dari inovasi.

Sangat diperlukan kesadaran bersama bahwa inovasi yang ada harus dilawan dengan inovasi pula. Lulusan universitas tidak pantas berpuas diri dengan ijazah yang didapat. Perlu pengembangan yang lebih lanjut agar tidak terlindas oleh perkembangan zaman dan inovasi. Persaingan di dunia yang global akan semakin ketat. Makin banyak pasar yang minim barrier to entry. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Kepala Badan Standarisasi Nasional (BSN)

Seperti mimpi ternyata dampak perkembangan teknologi khususnya bidang teknologi digital begitu cepat dan tanpa disadari telah mengawal dinamika perubahan yang tidak pernah kita duga. Mari kita cermati perjalananan teknologi digital dari penemuan bilangan biner ke perancangan mesin hitung dan komputer mekanik pertama memerlukan waktu 140-an tahun, kemudian 130 tahun kemudian diciptakan personal computer pertama, 15 tahun kemudian MS DOS (1981) dan Window 1.0 (1985) hadir dan dikembangkan perangkat lunak turunannya. Lima tahun berikutnya ditemukan teknologi WorldWideWeb (WWW) 1990 yang memungkinkan antar komputer terkoneksi sehingga memudahkan transfer data. Di awal tahun 2000 berkembanglah berbagai aplikasi social media  sepert FB, Twitter, Youtube dan lainnya. Pada 2010-an dikembangkan teknologi broad band mulai 3G, 4G.yang memungkinkan pengiriman big data lebih cepat seperti gambar, foto, animasi, video dan lain-lain melalui internet.

Dalam 2-3 tahun kedepan berbagai negara mengembangkan teknologi yang terkait 5G dan pemanfaatan teknologi artificial inteligence, maka dapat diperkirakan perubahan semakin dasyat mewarnai era digital. Bahkan Korsel pada 2019 akan me-launching teknologi 5G yang diaplikasikan ke hampir semua sektor kehidupan mulai kesehatan, transportasi, penghematan energi yang setara dengan 2 PLTN, pendidikan dan sebagainya. 

Perubahan pesat yang muncul dua dasawarsa ini terjadi hanya berskala 5 tahunan. Gambaran ini memaksa kita untuk lebih jeli di masa mendatang.  Himbauan terhadap tata kelola (leadership dan manajemen) jangan melakukan business as usual  tidak cukup, tetapi harus beyond, harus smart, dinamis dan visioner. Kita sudah tidak mungkin menghindar dan mau tidak mau harus siap menghadapi ini.

Untuk itu beberapa langkah secara masif harus disiapkan secara sistemik dan totalitas melibatkan seluruh komponen. Pertama, di tataran bisnis harus mampu melakukan perubahan-perubahan dan antisipasif. Kalau dulu planning business linear, sekarang harus dinamis dan sistemik yang ditandai dengan beberapa hal misalnya cross functional team, cross functional integrator, cross spacial value chain,multi aspect-continues improvement.

Kedua, regulasi pemerintah harus lebih antisipasif  terhadap dinamika di masyarakat. Jika ini dilakukan maka resikonya lebih kecil. Beberapa kebijakan responsif biasanya memerlukan ongkos sosial yang tidak murah, seperti transportasi on line, Di samping itu regulasi harus melihat aturan global yang sudah menjadi kesepakatan dunia, guna menghindari masalah di kemudian hari (contoh kasus-kasus regulasi Indonesia yang dipertanyakan di forum TBT WTO). Tidak kalah pentingnya adalah regulasi harus mengacu pada “good regulatory practise”  dan juga dilakukan RIA (Regulatory of Impact Analysis). Kurangnya koordinasi antar sektor harus bisa diselesaikan dengan inovatif, misalkan dengan membuat crisis center on line lintas kementerian.

Untuk mengantisipasi era disruptif ini, peran standardisasi semakin penting. Karena semakin cepat perubahan, semakin besar keragaman, semakin besar gap (pendidikan, mind set, kehidupan sosial-ekonomi) dan perubahan sumber daya (menciutnya sumber daya alam, kerusakan lingkungan, adanya ancaman-bencana alam dan lain-lain) maka peran standardisasi dapat menjadi piranti yang handal untuk memecahkan masalah tersebut. Standardisasi memberikan platform yang sama kepada dunia usaha dan sekaligus untuk memberikan perlindungan konsumen.

Di tataran masyarakat perlu dilakukan upaya pemahaman yang merata. intekoneksi mindset akan mendorong konsumen cerdas. Penyebaran konten melalui media sosial yang membangun mindset sangat diperlukan. Konsumen cerdas akan berkontribusi terhadap proses jual beli lebih sehat, ditandai dengan kecilnya kasus penipuan. Proses complain juga terlayani meski on line system. Di bandingkan Negara lain, posisi konsumen kita tergolong lemah. Sebaiknya konsumen ikut mendikte pasar dengan membuat asosiasi seperti dibeberapa Negara maju.

Di dunia riset dan tekonologi, diharapan juga tidak melakukan kegiatan business as usual. Perencanaan secara priodik dalam dunia riset dan teknologi harus siap juga mengantisipasi perkembangan yang terjadi, sehingga proses inovasi tidak terhenti ketika riset sudah selesai dilakukan.

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Disrupsi atau disruption, menurut Kamus Webster, adalah gangguan atau masalah yang menyela suatu kejadian, aktivitas atau proses. Namun disrupsi yang kerap dibicarakan orang akhir-akhir ini merujuk pada istilah disruption innovation.

Istilah tersebut pertama kali dicetuskan oleh Clayton Christensen dari Harvard Business School lewat buku monumentalnya berjudul “The Innovator's dilemma, when new technologies cause great firms to fail”. Cristensen menyampaikan bahwa disrupsi mengubah pasar, industri atau teknologi yang ada serta menghasilkan sesuatu yang baru, lebih efisien dan bermanfaat. Disrupsi bersifat destruktif dan kreatif pada saat yang sama.

Perubahan pada pasar, industri dan teknologi sering terlambat diantisipasi oleh pelaku usaha. Salah satu contohnya adalah fenomena Go-Jek di bisnis transportasi dan sekarang mulai dirasakan di bisnis ritel dengan makin maraknya On-line Shopping. Meski demikian, pelaku usaha dengan sifat ulet dan adaptif telah belajar dari pengalaman disrupsi sebelumnya. Kinerja belajar pelaku usaha tersebut bervariasi, ada yang sudah mempersiapkan diri dengan baik menghadapi potensi disrupsi seperti sektor jasa keuangan dalam mengantisipasi kehadiran Fintech, namun ada juga yang belum maksimal persiapannya, seperti industri ekstraktif, karena masih yakin dibentengi oleh birokrasi dan peraturan pemerintah, keterkaitan bisnis yang kuat dengan hajat hidup orang banyak, keterlibatan fisik yang tinggi dalam proses bisnis serta modal investasi tinggi.

Namun setidaknya pelaku usaha dapat belajar dari proses mitigasi bencana alam, di mana manajemen risiko menjadi penting agar meminimalisir kerugian bila risiko terjadi. Risiko usaha akibat disrupsi juga perlu dimitigasi.

Terkait dengan disrupsi di sektor jasa yang sangat cepat maka salah satu persiapan yang dapat dilakukan pelaku usaha sektor jasa adalah mengembangkan pengelolaan pengetahuan (Knowledge Management). Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan ekonom Inggris, Colin Clark, saat memperkenalkan sektor ekonomi ke-empat (quaternary sector of economy), yang disebutnya ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge based economy).  Para pekerja bisnis jasa sudah harus bergeser kepada peningkatan kapital intelektual sehingga mampu mengkreasi berbagai barang dan jasa baru yang dibutuhkan masyarakat.

Berbeda dengan industri jasa yang mengalami perubahan yang sangat cepat, maka industri manufaktur relatif berjalan pelan. Namun demikian disrupsi inovasi yang harus diantisipasi pelaku usaha industri manufaktur adalah Artificial Intelegence (AI).

Sifat industri manufaktur baik industri berat maupun menengah dan ringan yang mekanistis, standar serta repetitif dalam proses produksi akan dapat digantikan oleh AI berbentuk robot. Hal penting bagi pelaku usaha industri manufaktur adalah memetakan elemen proses produksi yang berpotensi digantikan oleh AI. Kemudian menyusun program transisi implementasi AI sesuai karakteristik dan kondisi tiap industri.

Era disrupsi tidak bisa dielakkan kehadirannya dalam kehidupan masyarakat Indonesia karena bersifat global dan sebagai konsekuensi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu untuk mengantisipasi bonus demografi 2030, maka pemerintah sebaiknya menetapkan regulasi dan kebijakan yang mempersiapkan generasi muda yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital. Menjadi penting mengembangkan daya nalar dan daya kreatif generasi muda, sehingga tidak menjadi pencari kerja (job seeker) semata namun pencipta kerja (job creator).

Dengan demikian roda perekonomian Indonesia tidak berputar lambat karena sarat beban pengangguran yang juga menyebabkan banyaknya ekses sosial ekonomi di masyarakat.

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Lebih dari 48.000 kantor bank di Eropa dalam 10 tahun terakhir dilaporkan tutup dan pindah ke perbankan digital. Kasus yang sama mulai melanda Indonesia. Sebagai contoh bank BTPN sedang mencoba bertransformasi ke financial technology atau FinTech. Para karyawan BTPN diberi dua opsi, pensiun dini atau mengikuti training UMKM. Kedua istilah tadi merupakan bahasa halus untuk mem-PHK karyawan.

Selain jasa perbankan, karyawan penyedia jasa tol kini sedang diliputi awan mendung. Pasalnya, otomatisasi gardu tol 100 persen yang mulai berlaku akhir bulan Oktober 2017 terpaksa menggusur pekerja tetap maupun kontrak. Janji tidak akan ada PHK di perusahaan BUMN penyedia jasa tol jelas tidak masuk akal. PHK massal tinggal menunggu waktu.

Berdasarkan studi Ball State University, jumlah pekerja yang telah digantikan oleh robot telah mencapai 5 juta orang sejak tahun 2000. Sebanyak 88 persen diantaranya karena otomatisasi produksi demi peningkatan efisiensi dan produktivitas perusahaan. Dalam laporan US Labour Statistics, terjadi pergeseran jenis pekerjaan yang akan diganti oleh robot dalam 70 tahun terakhir. Sebelumnya di periode 1930-1990 pekerja yang di PHK adalah pekerja pabrik. Sementara di tahun 2000an pekerja yang hilang adalah pekerja sektor jasa.

Bukannya transformasi digital tidak menciptakan lapangan kerja, namun lapangan pekerjaan yang dibuka oleh perusahaan digital seperti transportasi online hanyalah pekerja dengan skill yang rendah. Disisi lain, posisi atas seperti data programmer atau data scientist yang berfungsi membangun sistem operasional makin langka. Dengan kondisi tersebut, Pemerintah berencana membuka impor tenaga kerja asing untuk mengisi pos data programmer.

Disini letak kesalahan paradigma kebijakan tenaga kerja di era digital. Pemerintah bukannya menyediakan sekolah-sekolah vokasi atau pendidikan kejuruan yang bisa langsung diserap ke perusahaan digital, tapi malah membuka pintu bagi programer asing.

Kalau impor pekerja digital ini jadi didorong, sementara SDM lokal tidak siap maka bencana demografi bakal membayangi Indonesia dalam 10-20 tahun kedepan. Lapangan kerja di ranah ekonomi digital akan dikuasai oleh pekerja asing dengan gaji super tinggi. Ekonomi digital alih-alih menurunkan ketimpangan justru membuat jurang penghasilan semakin lebar. Sementara itu belum ada program alih profesi yang komprehensif dan berdimensi jangka panjang bagi tenaga kerja saat ini.

Pekerja yang sudah belasan tahun mengabdi di perusahaan kini dianggap beban ditengah transisi bisnis digital, lalu pihak manajemen perusahaan dengan mudah melakukan PHK. Peran Pemerintah khususnya Kementerian Tenaga Kerja sebagai mediator untuk mencegah PHK massal tidak berjalan. Atau jangan-jangan memang tidak ada rencana sama sekali?

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

 Jangan bangga dengan bonus demografi dan kekayaan alam karena bisa ditumbangkan oleh bonus robot. Negara-negara maju seperti Jepang, Korea selatan, China dan Amerika Serikat kini menghamburkan miliaran dollar AS untuk program robotisasi industri di segala bidang.  

Perdana Menteri Shinzo Abe bahkan telah mencanangkan “New Industrial Revolution Driven by Robots”, Tujuannya, menjadikan Jepang sebagai robotic superpower.

Shinzo Abe tentu saja tak mengabaikan kenyataan bahwa Korea Selatan dan China tengah berusaha keras menumbangkan dominasi Jepang dalam industri robot. Bagi kedua negara ini, robotisasi adalah keharusan karena persaingan makin ketat, dan kemerosotan jumlah tenaga kerja.

Adu cepat robotisasi memang sedang seru sehingga penjualan robot tahun lalu melesat 16 persen. Menurut International Robot Federation (IFR), tahun ini akan terjadi peningkatan lebih tajam. IFR memperkirakan, instalasi robot akan naik 18 persen, dan tumbuh 15 persen per tahun pada 2018 dan 2020.

Sejauh ini, pertumbuhan pesat industri robot dunia didominasi para raksasa Jepang seperti Fanuc, Yaskawa Electric Corporation, Kawasaki, dan Nachi-Fujikoshi.

Dalam tulisannya di Bloomberg Businessweek, Joshua Hunt menggambarkan Fanuc sebagai pembuat robot paling penting di muka bumi. Robot-robot buatan Fanuc, di mata Hunt, “membuat segala hal dan menata ulang dunia”. Hunt melihat apapun yang dilakukan Fanuc dirancang menjadi bagian dari apa saja yang dilakukan semua industri pengolahan.

Itulah mengapa produk-produk Fanuc berperan penting di berbagai industri manufaktur dunia. Di antaranya industri elektronik dan otomotif di Amerika, China, dan Jepang sendiri.   

Namun bukan hanya pasar dunia yang membuat pemerintah Jepang mempercepat laju robotisasi tapi juga kemerosotan jumlah tenaga kerja. Lihat saja, jumlah tenaga kerja di Jepang yang pada 1995 tercatat 87 juta jiwa, merosot menjadi 76 juta pada 2014. Diperkirakan, pada 2065 jumlah tanaga kerja Jepang tinggal 45 juta jiwa.

Meski didera kemiskinan sumber daya alam, Jepang tetap bertahan pada kebijakan imigrasi ketat. Pemerintah Jepang tidak ingin seperti Eropa. Kelonggaran dalam kebijakan imigrasi dianggap telah menjebak Eropa dalam persoalan ras dan agama yang sangat rumit dan berdarah.

Bagi Abe, robotisasi harus bisa mengimbangi kemerosotan tenaga kerja dan mampu mengatasi biaya produksi secara signifikan. 

Namun pasar terbesar robot industri bukan Jepang tapi China, China yang  kini merupakan 30 persen pasar robot dunia. China sadar betul, meski memiliki tenaga berlimpah, robotisasi harus berjalan cepat untuk mempertajam daya saing perekonomiannya di tingkat global.    

Sementara itu rasio tertinggi di dunia adalah Korea Selatan. Di negara ginseng ini terdapat 2.145 robot dalam setiap 10 ribu pekerja di industri manufaktur. Inilah mengapa, meski tak memiliki bonus demografi dan kekayaan alam seperti Indonesia, produk Korea sanggup menerobos pasar di penjuru dunia.  

Sedangkan robotisasi masif di Amerika Serikat dipicu keinginan menarik kembali fasilitas-fasilitas produksinya di luar negeri, yang menyebabkan banyak warganya kehilangan pekerjaan. Robotisasi diharapkan menurunkan biaya produksi sehingga para industrialis Amerika tidak perlu lagi memindahkan pabrik ke luar negeri.

Kenyataan di atas menunjukkan manfaat bonus demografi bakal terdegradasi secara bertahap tapi pasti. Artinya kehadiran robot membuat seleksi ketenagakerjaan semakin ketat. Indonesia tentu saja dalam posisi serba sulit.

Sebagian besar dari 59 persen tenaga kerja RI hanya berpendidikan sampai SLTP dari total 123 juta jiwa tenaga kerja. Yang sarjana hanya 6,7 persen, SD ke bawah sekitar 53 juta jiwa. Maka, para pekerja Indonesia terancam tersingkir oleh robot atau terperangkap dalam pekerjaan dirty and danger seumur hidup.

Runyamnya lagi, pemerintah masih saja ogah serius pada peningkatan kualitas SDM. Buktinya, anggaran belanja 2018 untuk Kemenristekdikti hanya sebesar Rp 41,3 triliun, sedangkan untuk Kemendikbud dipatok Rp 40,1 triliun. Bandingkan dengan anggaran Kementerian Pertahanan dan Polri yang Rp 107,7 triliun dan Rp 95 triliun.

Maka tak aneh bila sekarang ini citra Indonesia sebagai negara kuli yang berorientasi pada keamanan sedang tumbuh pesat. Mungkin yang menyusun APBN punya semboyan “sekali kuli tetap kuli!”, OMG. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS)

Salah satu ciri khas kapitalisme adalah inovasi terus menerus untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Revolusi Industri yang merupakan inovasi besar kapitalisme mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dunia menjadi jauh lebih baik. Revolusi Industri yang menggantikan tenaga manusia dengan tenaga mesin membuat efisiensi dan produktivitas di dalam proses produksi meningkat tajam dan membuat harga produk menjadi lebih murah dan lebih terjangkau.

Disamping dampak positif, tentu saja juga ada dampak negatifnya, yaitu hilangnya lapangan kerja yang digantikan oleh mesin tersebut. Munculnya industri otomotif pada awal 1900an hasil inovasi Henry Ford mengakibatkan hilangnya lapangan kerja di industri kereta kuda. Ekonom Austria, Joseph Schumpeter menyebut proses ini sebagai Creative Destruction, sebuah proses inovasi di dalam suatu proses produksi (yang dipicu oleh inovasi teknologi) yang menyebabkan hilangnya proses (industri) lama dan munculnya proses (industri) baru. Menurut Schumpeter, kekuatan disruptif inilah yang memacu pertumbuhan ekonomi dunia selama ini. Artinya, tanpa inovasi dan disrupsi pertumbuhan ekonomi dunia saat ini mungkin sudah mengalami stagnasi atau bahkan kontraksi. Dan mungkin juga dunia saat ini sedang mengalami kekurangan pangan (karena penambahan penduduk dunia yang sginifikan) seperti yang diperkirakan oleh ekonom Inggris, Thomas Robert Malthus.

Kekhawatiran banyak pihak bahwa inovasi dan disrupsi akan menghilangkan banyak lapangan kerja, sampai saat ini tidak, atau belum, terbukti. Memang banyak industri yang menggunakan teknologi lama akan hilang dan digantikan dengan munculnya industri inovasi baru. Polaroid yang dulu sangat inovatif sekarang hilang dari peredaran akibat munculnya teknologi kamera digital. Kaset (Walkman) diganti oleh compact disc, dan kemudian diganti dengan MP3 player (ipod), dan sekarang bahkan diganti dengan streaming melalui internet. Begitu juga dengan video yang sekarang bisa ditonton melalui streaming seperti yang ditawarkan oleh Netflix atau Iflix. Media cetak juga sudah banyak yang hilang dari peredaran digantikan dengan media online dan media sosial.

Sampai dewasa ini, tingkat pengangguran dunia tidak meningkat akibat proses inovasi dan disrupsi karena hilangnya produk (industri) yang outdated digantikan dengan produk (industri) baru lainnya. Tetapi, pertanyaan besarnya adalah, apakah inovasi dan disrupsi tidak akan menghilangkan lapangan kerja secara agregat untuk selamanya? Schumpeter juga meragukan hal ini. Lambat laun inovasi dan disrupsi pada akhirnya akan meningkatkan pengangguran karena tingkat efisiensi dan produktivitas yang diciptakan dari inovasi teknologi (informasi) semakin besar. Artinya, penciptaan lapangan kerja (dari industri) baru lebih sedikit dari penghapusan lapangan kerja (dari proses produksi) lama. Penciptaan robot dan Artificial Inteligence (AI) menjadi salah satu faktor pemicu yang akan menghilangkan lapangan kerja secara signifikan. Masyarakat dunia juga sedang menantikan bagaimana dampak dari mobil nirawak (driverless car) yang merupakan perpaduan antara robot dan AI terhadap profesi sopir taksi, atau sopir pribadi.

Yang pasti, dampak negatif inovasi dan disrupsi akan sangat terasa bagi negara yang hanya pengguna teknologi seperti Indonesia. Sebagai negara pengguna (bukan inovator), Indonesia tidak menciptakan lapangan kerja di industri baru yang inovatif tersebut. Sebagai contoh, Indonesia tidak memperoleh manfaat yang berarti dari meningkatnya industri telekomunikasi karena tidak memproduksi perangkat telekomunikasi baik alat elektronik di BTS (base transceiver station) maupun alat elektronik pengguna seperti smartphone atau laptop. Oleh karena itu, kita jangan terkejut kalau teknologi informasi yang semakin maju akan mengurangi jumlah karyawan secara signifikan di bagian layanan pelanggan (customer service /customer support), pelayanan restoran, dan di banyak bagian lainnya lagi di berbagai industri di Indonesia. Tidak ada pilihan lain, Indonesia harus segera menyiapkan diri menghadapi tantangan tersebut dengan cara membangun berbagai macam industri agar dapat meyerap tenaga kerja yang berlimpah akibat “bonus demografi”. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Djoko Setijowarno

Pengamat transportasi

FOLLOW US

Tidak Ada yang Bisa Jamin Data Kita Aman             Unicorn Indonesia Perlu Diregulasi             Bijak Memahami Perubahan Zaman             Strategi Mall dan Departement Store dalam Menghadapi Toko On line             Sinergi Belanja Online dengan Ritel Konvensional             Investor Tertarik Imbal Hasil, Bukan Proyek             Evolusi Akan Terjadi meski Tidak Dalam Waktu Dekat             Demokrasi Liberal Tak Otentik             Tak Perlu Berharap pada Elite Politik             PSSI di Persimpangan Jalan, Butuh Sosok Berintegritas dan Profesional