Di Pundakmu Ekonomi Bangsa Dipertaruhkan
berita
Ekonomika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 28 October 2019 16:00
Penulis
Watyutink.com – Para menteri ekonomi dalam Kabinet Indonesia Maju yang dilantik Presiden Joko Widodo pada Rabu, 23 Oktober 2019, sudah harus bercumbu dengan realitas yang tidak ramah. Pelemahan pertumbuhan ekonomi global diperkirakan berdampak negatif terhadap prospek ekonomi Indonesia ke depan.

Kunci dalam menghadapi kondisi turbulence adalahkepiawaian mengelola tantangan pelemahan pertumbuhan ekonomi global menjadi harapan dan peluang. Jam terbang, kompetensi, kredibilitas, dan kekuatan jaringan menjadi modal yang harus dimiliki seorang menteri  yang duduk dalam Kabinet Indonesia Maju.

Terhadap menteri yang memiliki rekam jejak baik dan dinilai sukses memimpin kementerian dan sektor yang dibidanginya, masyarakat mempunyai kepercayaan besar atas kemampuannya mengatasi masalah, dan menyisakan sedikit kekhawatiran.

Namun komposisi menteri dalam Kabinet Indonesia Maju dengan wajah lama dan barunya belum memberikan jawaban pasti apakah mereka kelak mampu mengarungi badai yang tidak ringan. Jika salah melakukan kalkulasi, masa depan perekonomian Indonesia menjadi taruhannya.

Dalam Kabinet Indonesia Maju, sedikitnya empat menteri petahana sektor ekonomi kembali dipercaya untuk menduduki posisi yang sama untuk membantu kinerja Presiden Joko Widodo selama 5 tahun ke depan. Mereka adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.

Namun posisi kementerian lain dirombak, diisi dengan wajah baru dan nomenklatur anyar dengan harapan membawa angin segar bagi sektor ekonomi. Agus Sumiwang Kartasasmita yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Sosial bergeser  menjadi Menteri Perindustrian. Airlangga Hartarto yang sebelumnya Menteri Perindustrian kini menjadi Menko Perekonomian. Di  luar mereka ada nama-nama baru antara lain Erick Thohir sebagai Menteri BUMN dan Wishnutama di posisi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Pertanyaan yang muncul dibenak masyarakat, apakah mereka bisa menjadi ‘the dream team’ bagi perekonomian Indonesia yang lebih baik pada masa depan?  Sekalipun Menkeu diduduki petahana, sebagai bendahara negara serta memiliki kewenangan untuk menerapkan tarif perpajakan dan pemberian insentif fiskal, tugasnya tidak ringan.

Begitu juga dengan ‘kursi panas’ Menko Perekonomian yang memiliki fungsi kuat untuk mengoordinasikan kementerian di sektor ekonomi, apakah dapat menjadi dirigen bagi orkestra tim ekonomi ?  Apa saja harapan dan tantangan menteri ekonomi dalam lima tahun ke depan?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Kementerian BUMN mempunyai pekerjaan rumah (PR) yang sangat berat, karena banyaknya BUMN yang masih rugi, terbelit utang yang terus naik, pembentukan holding hingga masalah di masing-masing BUMN seperti Garuda, Asuransi Jiwasraya, dan Krakatau Steel.  

BUMN besar yang cukup mendapatkan  sorotan publik perlu segera mendapatkan keputusan mengenai apa yang akan dilakukan pemerintah, karena hal ini akan menpengaruhi reputasi BUMN dan pemerintah.

BUMN yang merugi perlu ditinjau perlu tidaknya dipertahankan. Apabila tidak mempunyai prospek lagi atau terus merugi perlu ada keputusan untuk diakuisisi BUMN lain yang akan mampu menambah value chain,

Termasuk BUMN yang memiliki utang besar harus dievaluasi kembali apabila masih mempunyai prospek dan mampu untuk mengembalikan kewajibannya, atau bila dilanjutkan justru dapat merugi . Perlu diambil keputusan.

Mengenai rencana pembentukan holding BUMN, hal ini perlu dilanjutkan agar sesama perusahaan milik negara tidak saling bersaing, tetapi saling sinergi, berekosistem dan memberi nilai yang lebih besar. Selain itu, Good Corporate Governance BUMN perlu diimplementasikan, terutama yang belum go public dan PSO.

BUMN tidak lagi mempunyai hak monopoli tapi mempunyai kesempatan yang sama denga pelaku usaha lain. Itu PR penting dari Menteri BUMN. Wakil menteri memang diperlukan untuk mengawal implementasi kebijakan dan pencapaian KPI.

Tantangan menteri BUMN, ia akan berhadapan dengan politisi dan pemburu rente yang akan banyak kehilangan kesempatan. Peluangnya, bila mampu membenahi maka kontribusi aset dan laba akan meningkat.

Mengenai Kementerian Perindustrian, saat ini kurang fokus pada sektornya tetapi lebih pada sekadar masuknya investasi, selain lebih pada pemadam Kebakaran. Bila ada masalah baru ada kebijakan yang dikeluarkan.

Menteri  Perindustrian perlu membuat arsitektur industri baru,  karena era liberalisasi telah berubah menjadi era proteksionisme yang menyebabkan model pengembangan industri juga berubah ke arah global value chain.

Pengembangan industri ke depan harus fokus pada kebutuhan dari market yang ada dan tentunya dikaitkan dengan insentif agar memiliki daya saing yang beorientasi eksport. Selain itu, berikan skema insentif untuk substitusi impor, sehingga nilai tambah lebih tinggi. Apalagi jika tugasnya adalah mengurangi desifit neraca perdagangan.

Hal ini juga dikaitkan dengan pengembangan kawasan ekonomi khusus, agar sesuai kebutuhan industri yang akan dikembangkan. Selain itu, untuk industri menengah kecil agar menjadi bagian supply chain dari industri besar.

Menteri Perindustrian harus melakukan koordinasi dengan kementerian lain termasuk perdagangan yang menjadi kunci, karena jika tidak cenderung akan terjadi konflik kepentingan.

Untuk bidang perdagangan, Mendag diharapkan mampu menjaga impor bahan pangan, sehingga koordinasi dengan Menteri Pertanian lebih baik. Berkoordinasi juga dengan perindustrian untuk produk-produk yang mampu diproduksi di dalam negeri.

Selain itu, melakukan koordinasi dengan kementerian lain untuk produk-produk dalam negeri yang dapat menjadi referensi pengadaan barang dan jasa di kementerian maupun lembaga, karena masih banyak standard barang dan jasa yg ditetapkan justru standarnya hanya bisa dipenuhi dari impor. (msw)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti INDEF

Kabinet Indonesia Maju memiliki tantangan dalam isu pangan. Kementerian Pertanian menjadi leading sectornya di sini.  Setidaknya terdapat 6 tantangan di sektor pangan, yakni  1. Data pangan; 2. SDM;  3. Perubahan iklim; 4. Konsolidasi antarkementerian;  5. Pergeseran permintaan pangan dari karbohidrat ke protein;  dan 6. Konsolidasi lahan

Data pangan

Target 100 hari Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo untuk membenahi data pangan perlu diapresiasi. Data pangan yang valid dan jelas akan menciptakan kebijakan di sektor pangan yang tidak gaduh dan sinkron dengan kerja kementerian/lembaga lain semisal Kementerian Perdagangan/Kementerian Perindustrian dan Bulog.

Koordinasi tersebut penting agar gaduh terkait impor beras pada 2018 tidak terulang lagi. Alhasil sekarang Bulog menanggung akibatnya, gudangnya didominasi beras impor.

Di sisi lain, Badan Pusat Statisik mengemukakan bahwa pada 2018, Indonesia surplus beras 2,85 juta ton. Perhitungan ini diperoleh dengan metode estimasi luas baku tanaman padi dengan Kerangka Sampling Area.

Namun demikian, terkait dengan target membenahi data pangan selama 100 hari perlu diperjelas kembali apa yang dimaksud membenahi data pangan tersebut. Apakah hanya (1) mem-pull data pangan dalam satu direktori/one way access agar data tidak bersearak atau (2) melakukan estimasi ulang seperti yang  dilakukan pada komoditas padi/beras.

Dalam 100 hari tersebut maksimal bisa melakukan pilihan nomor 1n yakni mem-pull data pangan dalam satu direktori/one way access agar data tidak bersearak. Apabila ingin mengestimasi ulang, maka diperlukan waktu minimal seperti komoditas beras yang butuh waktu  di atas 1 tahun.

Pemerintah bisa membentuk semacam Pokja untuk membenahi data pangan utama (jagung, kedelai, tanaman holtikultura) dalam 100 hari kerja pertama. Pokja tersebut kemudian diberi tugas untuk membenahi data pangan seperti apa yang telah dilakukan ke komoditas padi/beras.

SDM

Data sensus pertanian 2013 menunjukkan, 60 persen rumah tangga berusaha di sektor pertanian dimana 60 persennya berusia 45 tahun ke atas. Petani di bawah usia 35 tahun hanya 12 persen. Fakta ini perlu diantisipasi mulai sekarang. Apabila tidak ada regenerasi petani, maka akan ada kelangkaan SDM petani yang berakibat pada tingginya upah di sektor pertanian.

Solusi untuk SDM tersebut adalah mekanisasi pertanian dan penggunaan teknologi informasi. Generasi milenial sangat konsen atau suka apabila ada hal-hal yang berbau teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi bisa menjadi salah satu penarik milenial untuk bertani.

Perubahan Iklim

Perubahan iklim menjadi tantangan berat di sektor pertanian. Perubahan iklim mengubah pola panen dan mengharuskan adanya benih-benih baru (varietas) yang tahan perubahan iklim. Kondisi ini perlu ada adjustment dari pemerintah agar supplai pangan tidak berkurang.

Berdamai dengan perubahan iklim tidak hanya kerja kementan, tapi juga kerja dengan stakeholder lain semisal BMKG, Lapan, LIPI  dan swasta dalam menghasilkan teknologi pertanian yang adaptif. Kata kuncinya :  koordinasi. Menteri pertanian baru harus sangat terbuka untuk berkoordinasi dengan K/L lain agar solusi  akan perubahan iklim dan juga permasalahan lain, bisa didapat dengan komprehensif.

Konsolidasi Antarkementerian/Lembaga

Menyambung poin ke 3, Kementan harus berkonsolidasi dengan K/L lain, terutama Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindutrian. Kementerian Perdagangan untuk urusan distribusi dalam negeri dan ekspor/impor, sedangkan Kementerian Perindustrian untuk urusan bagaimana mengembangkan agroindustri dalam negeri.

Diharapkan kegaduhan antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian terkait dengan kebijakan impor beras pada 2018 tidak terjadi. Lebih lanjut, gaduh juga tidak terjadi di area kebijakan lain. Hal ini sejalan dengan permintaan Presiden Jokowi di Rapat Perdana Kabinet Indonesia Maju.

Pergeseran Permintaan Pangan dari Karbohidrat ke Nonkarbohidrat

Pergeseran ini akan berdampak pada pergeseran sumber inflasi dari inflasi karbohidrat (beras)  ke inflasi protein (telor, daging ayam ,daging sapi, holtikultura). Pergeseran ini seiring dengan meningkatnya income masyarakat, terutama kelas menengah.

Contoh sederhananya, ketika  masih bersekolah/kuliah yang lebih dipentingkan adalah kenyang sebagai pilihan utama. Namun setelah memiliki berpenghasilan, pola konsumsi tersebut berubah menjadi konsumsi dengan menambah varian sumber protein. Pemerintah harus mengantisipasi pergeseran pola permintaan ini agar inflasi pangan di masa depan lebih terkendali.

Solusi untuk antisipasi pergeseran sumber inflasi tersebut adalah : data pangan yang akurat dan valid. Apabila data pangan akurat dan valid, maka kebijakan turunan lainnya seperti distribusi, keputusan impor/ekspor bisa lebih tepat.

Konsolidasi Lahan

Tantangan berikutnya adalah konsolidasi lahan. Sawah di Indonesia kebanyakan berupa petak kecil-kecil berukuran di bawah setengah hektar. Alhasil, masing-masing petak cenderung memiliki fungsi produksi yang berbeda-beda. Adanya perbedaan fungsi produksi yang berbeda, membuat setiap petak  kecil berbeda-beda dan bisa berada pada hasil yang tidak optimal.

Contoh sederhananya adalah  ada 5 petak sawah ukuran dibawah  0,5 ha. Masing-masing petak dikuasai oleh petani yang berbeda. Masing-masing petani memiliki intensi yang berbeda dalam merawat sawahnya (ada 5 fungsi produksi) . Oleh karena itu ada perbedaan hasil masing-masing petak sawah.

Apabila 5 petak sawah tersebut digabungkan jadi satu, dan diolah dalam 1 supervisi petani/kelompok tani, maka hanya akan ada 1 fungsi produksi dengan luas lahan  yang lebih luas. Alhasil, panen dari gabungan sawah tersebut bisa optimal. Konsolidasi lahan seperti ini memungkinkan mekanisasi pertanian lebih efektif. (msw)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Komposisi pemilihan menteri-menteri ekonomi pada kabinet kali ini tentu masih belum ideal. Kita masih melihat posisi strategis penopang industri seperti Kementerian Perindustrian dan Perdagangan masih diisi oleh orang partai.

Idealnya posisi tersebut disi oleh profesional. Jika memang ingin dari partai, perlu dipilih dengan latar belakang dan keahlian yang mumpuni. Pemilihan Wamen yang idealnya dari kalangan profesional dan pejabat karir pun hanya sebagian yang dipenuhi.

Pada 2014, lima tahun lalu, tantangan ekonomi berkisar pada melambatnya pertumbuhan ekonomi akibat boom komoditas yang mulai menghilang. Dampaknya cukup terasa ketika Indonesia masih mengandalkan produk ekspor andalan komoditas alam seperti CPO dan batubara.

Lima tahun lalu juga tantangan lainnya adalah melemahnya nilai tukar akibat berbondong-bondongnya modal asing keluar (capital outflow) selepas berakhirnya Quantitive Easing oleh The Fed menjadi batu sandungan lain, meski dampak lanjutan berhasil diredam.

Serupa dengan periode pertama, pada periode kedua ini, Presiden dihadapkan dengan tantangan ekonomi yang tidak mudah. Perang dagang China dan Amerika Serikat masih belum usai. Kedua negara kini dihadapkan pada kondisi sama-sama mulai menanggung dampaknya. Alih-alih mendapatkan kesempatan dari diversi perdagangan, Indonesia malah menjadi korban perang dagang.

Dampak pelemahan perekonomian China terhadap industri kita saat ini adalah bagaimana China sebagai mitra dagang terbesar perlu kita cermati tantangan perdagangannya ke depan, setidaknya dalam lima tahun yang tentu akan berdampak pada industri dalam negeri.

Tidak ada yang mengira perang dagang dengan Amerika Serikat mampu menekan pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga China menjadi yang terendah selama 27 tahun. Perdagangan China sudah mengarah pada perlambatan.

Pada September, pertumbuhan ekspor China menurun 3,2 persen, sementara impornya menurun hingga 8,5 persen dibanding tahun lalu. Tentunya, penurunan pertumbuhan ekspor terbesar terjadi dengan Amerika Serikat dengan penurunan sebesar 7,8 persen, dan impor menurun hingga sebesar 31,2 persen.

Jika ditelusuri lebih lanjut, pelemahan indikator perdagangan ini disebabkan oleh pengenaan tarif yang tinggi oleh Amerika Serikat terhadap komoditas impor dari China. Kondisi ini memaksa industri domestik China untuk mengencangkan ikat pinggang. Beberapa diantaranya memilih untuk relokasi pabrik serta basis produksinya ke beberapa negara sekitar seperti India, Vietnam, Thailand, dan Malaysia demi tetap bisa masuk ke pasar Amerika Serikat.

China juga mengalami inflasi sebesar 3 persen, tertinggi selama 7 tahun terakhir. Harga pangan menjadi penyumbang terbesar dari inflasi. Meningkatnya harga pangan didominasi oleh krisis daging babi yang disebabkan oleh flu babi Afrika yang menjangkiti setengah dari populasi babi di China.  Selain pangan, kenaikan harga juga dialami oleh pakaian. Besarnya kenaikan harga tentu menekan permintaan domestik.

Melambatnya perekonomian China bisa menjadi pertanda yang tidak cukup menggembirakan bagi perdagangan Indonesia.

Alasannya, mitra dagang terbesar Indonesia adalah China dengan total perdagangan mencapai 45,9  miliar dolar AS sepanjang Januari hingga Agustus tahun ini. China juga menjadi negara tujuan ekspor terbesar asal Indonesia mencapai  17,2 miliar dolar AS.

Komoditas yang diekspor pun juga memiliki kontribusi terbesar secara keseluruhan, sebut saja CPO, batubara, besi dan baja, bijih tembaga dan produk dari kayu. Beberapa komoditas tersebut rentan mengalami pelemahan dalam lima tahun ini akibat melemahnya permintaan dari China.

Besarnya porsi perekonomian Indonesia ditopang oleh komoditas CPO. Jika terjadi penurunan permintaan dari pembeli terbesar seperti China, maka dipastikan perekonomian Indonesia akan melemah.

Upaya mencegah hal ini tentu perlu menjadi fokus lintas kementerian. Meski Jokowi mengatakan perlu adanya upaya kerja sama dan meredam kampanye negatif sawit, tetapi  Indonesia juga perlu mendorong sawit berkelanjutan di dalam negeri. Upaya ini cukup banyak. Ambil contoh bagaimana Indonesia perlu peran lembaga keuangan dalam mendorong agar perusahaan sawit menerapkan prinsip NDPE (no deforestation, no peat, no exploitation). Jika terbukti melanggar, tidak diberikan pinjaman modal.

Untuk komoditas batubara sudah terkena imbasnya. Saat ini harga batubara acuan anjlok, terendah dalam tiga tahun sebesar 64,8 dolar AS per ton. Selain dari turunnya permintaan China dan isu pengenaan kuota impor, permintaan dari Eropa dan Asia Timur juga terus menurun akibat pengalihan energi ke gas alam dan terbarukan.

Kementerian ESDM dan Perindustrian perlu cermat untuk mulai melakukan sinergi dengan mencoba untuk mengolah batubara tersebut di dalam negeri. Saat ini sudah ada peluang gasifikasi, tetapi ke depan perlu ditemukan yang lain.

Sektor batu bara ini juga menghadapi dilema mengenai perpanjangan kontrak yang akan berakhir 5 tahun ke depan. Regulasi operasional pasca kontrak pun harus jelas. Tanpa ini, investasi di sektor tersebut akan hanya berlangsung pada jangka pendek saja.

Lalu, industri besi dan baja yang menghadapi cukup banyak permasalahan saat ini yang mana tentu di dalam negeri masih ada peluang untuk ekspor meskipun kita tahu bahwa BUMN seperti Krakatau Steel (KRAS) merugi dan terlilit utang akibat melemahnya daya saing dan kekacauan mismanajemen perusahaan.

Cost of production perlu ditekan, salah satu caranya adalah menggunakan teknologi blast furnance (taur tiup). Ini sudah dilakukan oleh KRAS, setelah penantian selama 10 tahun. Pekerjaan selanjutnya adalah restrukturisasi utang dan mengelola masuknya besi dan baja impor.

Banjirnya impor besi dan baja ini perlu dicermati. Di tengah harga besi dan baja mengalami tren penurunan, tidak hanya KRAS, beberapa industri juga tidak mampu mencapai utilisasi minimum sebesar 70 persen agar mendapatkan keuntungan.

Untuk industri kayu, pemerintah perlu mendorong agar sertifikasi SVLK hanya di hulu saja. Tujuan SVLK salah satunya adalah agar tidak terjadi ilegal logging. Jadi jika hulunya sudah patuh, maka sampai hilir juga akan patuh. Tetapi tentu perlu ada kesinambungan dengan sertifikasi lebih luasnya seperti FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) dan pengetatan di bea cukai.  (msw)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Tauhid Ahmad

Executive Director INDEF

Agus Herta Sumarto

Peneliti INDEF

Deniey Adi Purwanto

Peneliti INDEF