Demi Pembangunan, Defisit Bukan Dosa
berita
Ekonomika
01 February 2019 10:30
Penulis
Watyutink.com - Indonesia boleh mencatat defisit transaksi berjalan yang cukup besar  yang diperkirakan lebih dari 3 persen atau senilai 8,8 miliar dolar AS hingga kuartal IV 2018. Namun tidak perlu khawatir dengan defisit tersebut.  Menkeu Sri Mulyani menyebutnya bukan suatu dosa dan tidak menjadi beban bagi perekonomian.

Disebutkan bahwa defisit transaksi berjalan bukan suatu kekeliuran sepanjang dapat terkelola dengan baik untuk mendukung kinerja perekonomian. Ia menjadi bagian konsekuensi jika kondisi global sedang tidak mendukung.

Defisit transaksi berjalan dapat memberikan tekanan terhadap pasar modal dan fluktuasi nilai tukar mata uang, tetapi harus dilihat lebih dalam apa penyebabnya. Khusus untuk Indonesia, menurut Menkeu, defisit terjadi karena sedang mendorong pembangunan. Indonesia mengimpor bahan baku dan barang modal untuk produksi.

Salah satu solusi jangka pendek dalam mengurangi defisit adalah dengan membatasi impor. Namun, kebijakan mengurangi impor mempunyai konsekuensi berupa turunnya produksi, mengingat Indonesia membutuhkan impor bahan baku dan barang modal untuk memproduksi.

Defisit sebesar 3 persen terhadap PDB, menurut sejumlah pihak, sudah mencapai batas yang mengkhawatirkan bagi satu perekonomian. Apalagi di tengah kondisi ketidakstabilan ekonomi global akibat perang dagang AS dan China.

Pemerintah disebutkan melakukan penyesuaian untuk memperbaiki neraca transaksi berjalan agar tidak terus menerus mengalami defisit yakni dengan memperbaiki sistem perizinan terpadu agar penanaman modal meningkat. Selain itu, mandatori penggunaan bahan bakar campuran minyak nabati sebesar 20 persen yang dikenal dengan B20 untuk menekan impor migas.

Strategi tersebut merupakan upaya pemerintah dalam menekan defisit transaksi berjalan tanpa mengorbankan kepentingan jangka panjang demi target jangka pendek.  Namun sudah tepatkah kebijakan pemerintah tersebut?

Jika kebijakan tersebut diklaim kredibel, mengapa belum tampak hasilnya? Impor masih tetap tinggi, sementara ekspor tidak beranjak naik dengan cepat. Apakah ada yang salah dengan data mengenai impor sehingga respons kebijakannya keliru?

Apakah ada penyebab lain yang lebih fundamental sehingga impor masih tetap tinggi? Apakah struktur ekonomi Indonesia tidak mendukung peningkatan ekspor dengan cepat seiring dengan kenaikan impor? Apakah masyarakat Indonesia memang konsumtif sehingga kebutuhan impor tetap tinggi? Siapa saja yang mempunyai  andil atas kenaikan impor?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Direktur Institute for Development of Economics & Finance (INDEF)

Defisit APBN merupakan sesuatu yang baik. Dalam kondisi daya beli masyarakat yang melemah, dibutuhkan suntikan dalam bentuk intervensi pemerintah. Intervensi yang memberikan stimulus kepada ekonomi. Jika defisit anggaran dioptimalkan untuk memberikan stimulus maka akan memberikan dampak positif, meningkatkan produktivitas perekonomian. Sampai pada titik ini semua setuju.

Masalahnya selama ini pemerintah merasa defisit telah digunakan untuk keperluan stimulus, padahal tidak. Postur APBN saat ini justru semakin buruk, sehingga dampaknya terhadap peningkatan produktivitas tidak menjadi kenyataan.

Pemerintah mengklaim defisit APBN secara nyata meningkatkan produktivitas perekonomian dengan merujuk pada data impor yang meningkat. Sebagian besar impor berupa bahan baku hingga 75 persen. Impor yang meningkat ini dimaknai oleh pemerintah sebagai kenaikan produktivitas, lalu diklaim sebagai hal yang sejalan dengan kebijakan defisit APBN yang bertujuan untuk memberikan stimulus.

Namun jika benar porsi impor adalah bahan baku sebanyak 75 persen dan barang modal sebanyak 15 persen maka sebesar 90 persen impor untuk kegiatan produktif. Kegiatan produktif tersebut harus terefleksi pada peningkatan investasi. Jika ada peningkatan produksi, tidak mungkin tidak ada peningkatan investasi. Jika investasi meningkat maka akan ada peningkatan produktivitas nasional.

Produk domestik  bruto Indonesia memang meningkat, namun lebih banyak dikontribusi oleh konsumsi, sementara peran investasi justru turun dari 34 persen ke 32 persen. Dari potret ini bisa dipertanyakan apakah benar yang diimpor selama ini bahan baku dan barang modal.

Jika yang diimpor adalah bahan baku dan barang modal untuk produksi maka neraca perdagangan Indonesia tidak akan mengalami defisit, karena sekalipun produk yang dihasilkan tidak diekspor karena lemahnya daya saing Indonesia, akan ada substitusi impor yang dapat membantu mengurangi defisit neraca perdagangan.

Klaim pemerintah bahwa ada kenaikan produktivitas tidak didukung kondisi dimana tidak terjadi kenaikan ekspor  maupun substitusi impor. Jika salah satu saja terjadi maka Indonesia tidak akan mengalami defisit neraca perdagangan.

Di sisi lain, dalam kondisi ekspor tidak meningkat dan tidak terjadi substitusi impor, investasi di Indonesia seharusnya naik signifikan seiring dengan kenaikan impor bahan baku dan barang modal yang mencapai lebih dari 20 persen, bahkan pada 2017 naik 25 persen.

Pada saat bersamaan industri hanya tumbuh 4,5 persen dan ekonomi 5 persen.  Dengan kenaikan impor yang tinggi kemungkinan besar yang diimpor bukan bahan baku maupun barang modal. Bahkan saat terjadi tekanan pada neraca perdagangan, Kemenkeu mengeluarkan kebijakan menaikkan PPh atas 1.147 item barang konsumsi, padahal porsinya diklaim hanya 10 persen dari total impor.

Yang terjadi adalah inkonsistensi dengan mencoba menggunakan data statistik makro ekonomi sebagai justifikasi terhadap capaian atau target yang selama ini dipatok, tetapi tidak pernah dilihat secara konfrehensif. Satu varibel ekonomi dengan variable lain tidak konsisten. Tidak jujur dalam menginterpretasikan data .

Barang masukke Indonesia dikategorikan sebagai bahan baku jika importasinya ditujukan kepada korporasi, sementara jika tujuannya untuk permintaan akhir atau masyarakat dikategorikan sebagai barang konsumsi.

Di Indonesia yang terjadi importasi yang ditujukan untuk korporasi tidak dilakukan oleh  importir produsen, tetapi importir umum, sehingga tidak ada jaminan bahan baku ini diolah lebih lanjut. Jika yang mengimpor adalah importir produsen maka yang diimpor pasti bahan baku, tidak untuk dijual karena bukan core business-nya.

Hal ini harus secara sungguh-sungguh dievaluasi agar tidak bias dalam menyusun kebijakan ekonomi. Selama datanya inkonsisten maka sulit membuat kebijakan yang tepat.  Jika data yang diinterpretasikan salah, misalnya, yang selama ini diimpor adalah bahan baku, lalu membuat kebijakan relaksasi agar semakin mudah melakukan impor dengan tujuan meningkatkan ekspor, tetapi yang terjadi ekspor tidak naik atau terjadi substitusi impor sehingga defisit neraca perdagangan semakin besar. Respon kebijakan dengan hasil jadi semakin jauh. (sar)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ekonom Universitas Indonesia, Kepala Riset/ Ekonom Samuel Aset Manajemen

Indonesia memang mengalami ketergantungan yang tinggi terhadap impor, sehingga ketika ekonomi membaik pasti akan ada kenaikan dari sisi impor, baik bahan baku, barang modal, dan barang konsumsi. Jika dilihat komponennya, yang banyak diimpor adalah barang konsumsi dan bahan baku. Barang modal juga diimpor khusus untuk proyek infrastruktur.

Jadi memang tidak bisa satu arah. Saat pertumbuhan ekonomi naik, impor naik. Impor naik, pertumbuhan naik. Terus saling berbalas. Ada impor yang dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi terkait dengan infrastruktur, tetapi juga ada bagian dalam impor tersebut untuk konsumsi seperti minyak, dipakai lalu dibuang jadi asap.

Konsumsi BBM masih besar karena masyarakat belum pindah secara masif ke transportasi publik.  masih lebih suka menggunakan transportasi pribadi sehingga impor bahan bakar masih tinggi pada tahun lalu, diakibatkan volumenya meningkat dan harganya juga naik.

Mengenai investasi, data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan ada kenaikan sebesar 3,5 persen pada 2018 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penanaman Modal Asing (PMA) memang turun, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) naik.

Tidak selalu kalau impor naik investasi  harus naik. Biasanya ada time lag dalam investasi. Menanamkan modal sekarang baru direalisasi beberapa waktu mendatang. Bisa juga investasinya tidak berupa fisik seperti akuisisi Go-Jek. Bentuk investasinya uang, tidak memerlukan belanja modal (capital expenditure).

Impor naik mencerminkan kegiatan ekonomi domestik  meningkat. Masalahnya, ekspor tidak naik secepat kenaikan impor sehingga secara neto Indonesia mengalami defisit di neraca perdagangan.

Ke depan impor kemungkinan akan melambat seiring penurunan harga minyak dari level 70 dolar AS per barel menjadi 50 dolar AS per barrel, namun volumenya belum dapat dikurangi karena transportasi publik belum menjadi alternatif atau substitusi. Dengan selesainya pembangungan LRT diharapkan ada pengalihan dari kendaraan pribadi ke kereta sehingga membantu mengurangi volume impor minyak, tetapi apakah masyarakat mau beralih.

Semua pelaku ekonomi memiliki kontribusi terhadap kenaikan impor. Ketika ekonomi membaik pelaku usaha merasa  perlu mengimpor bahan baku lebih banyak karena permintaannya meningkat. Pemerintah membangun infrastruktur juga dengan mendatangkan kereka MRT, LRT dari luar negeri. Masyarakat juga membutuhkan. (sar)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Karyono Wibowo

Pengamat Politik. Peneliti di Indo Survey & Strategy. Peneliti Senior Indonesian Public Institute (IPI)

FOLLOW US

Kapan Merdeka dari KUHP Peninggalan Belanda?             Bangsa Parasit             Tinjau Kembali Politik Pangan             Semantik Munafik Lunatik Kembali Otentik              Indonesia Kehilangan Arah dan Tujuan             74 Tahun RI: Kedaulatan Sebagai Slogan Politik              Perlu Mekanisme Seleksi Khusus             Ketahanan Pangan Indonesia Masih Rapuh             Persoalan Ada Pada Tingkat Konsumsi             Kedaulatan Pangan Didukung Pola Makan dan Perilaku Konsumsi Pangan