Daya Saing Indonesia: Konsumtif Atau Produktif?
berita
Ekonomika

Ilustrasi Foto: Muid/Watyutink.com

04 December 2017 16:00
Penulis
World Economics Forum (WEF) telah merilis hasil indeks daya saing (The Global Kompetitiveness Index) 2017-2018, dan menempatkan Indonesia di urutan ke-36 dari 137 negara di seluruh dunia. Hal ini tentu membanggakan. Peringkat daya saing Indonesia naik lima peringkat dari tahun sebelumnya yang berada di posisi 41 dari 138 negara. WEF mencatat bahwa naiknya peringkat Indonesia di tahun ini tidak lepas dari faktor: pertama, semakin besarnya ukuran pasar dan faktor makro-ekonomi yang kuat. Kedua, aspek inovasi dan kecanggihan bisnis yang menunjukkan Indonesia sebagai salah satu negara inovatif di Asia. Benarkah peningkatan ini merupakan hasil kerja pemerintah? atau karena aktifnya generasi muda ‘milenial’ Indonesia saat ini menggiatkan ekonomi digital?

Dalam rilis tersebut, untuk ukuran pasar (market size) Indonesia menempati peringkat 9 dunia. Indeks market size yang dihitung dari indeks market size domestik dan indeks market size luar negeri yang hubungannya dengan rasio ekspor terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Jika menyimak laporan tersebut,  aspek indeks market size domestik (domestic market size index) yang merupakan hasil penjumlahan dari PDB dan nilai impor dikurangi ekspor angkanya justru meningkat. Sebaliknya,  indeks market size luar negeri (foreign market size index) yang menggambarkan nilai rasio ekspor terhadap PDB semakin turun. Bukankah hal ini justru menggambarkan bahwa kita hanya ‘menang’ karena memanfaatkan market size domestik dengan besarnya pasar dalam negeri kita? Namun, siapa yang mengisi pasar domestik kita, produk lokal atau impor?

Di sisi lain, anomali daya beli tengah merambah pasar domestik kita. Di antaranya penurunan daya beli yang dirasakan oleh sektor retail di kelas menengah-bawah yang turun hingga rata-rata 25,3 persen. Beberapa gerai Matahari dan Ramayana tutup. Begitupun dengan kios-kios di Glodok dan Mangga Dua. Justru pusat perbelajaan yang menjadi pusat lifestyle kelas menengah-atas seperti Plaza Indonesia, Kota Kasablanka, mencatatkan pertumbuhan 12-18 persen. Pertumbuhan yang mengiringi melejitnya pasar digital yang dimainkan oleh toko online (e-commerce) dan lapak online (marketplace).

Hal ini menunjukkan bahwa ada perubahan perilaku konsumen, khususnya kelas menengah atas, yang lebih senang ke pusat perbelanjaan hanya untuk jalan-jalan (leisure), sementara untuk berbelanja kebutuhannya, mereka lakukan di online melalui e-commerce dan marketplace yang ironisnya justru barang-barangnya dominan diisi oleh produk impor. Kondisi inikah yang kemudian mengerek peringkat kita di WEF?

Jika peningkatan peringkat dengan besarnya pasar yang hanya diisi oleh barang-barang impor, apakah kita harus bangga? Dimana daya saingnya? Lantas, kemana produk lokal kita akan dijual, jika pasar semuanya dibanjiri impor? Lalu bagaimana dengan nasib UMKM kita yang selama bertahun-tahun berjuang tak kenal cuaca mempertahankan produksi lokal, jika kemudian pasar kita hanya dimaanfatkan produk impor? Apakah memang ke depannya kita hanya jadi bangsa yang konsumtif dan tak mampu lagi untuk menjadi bangsa yang produktif?

Apa Pendapat Anda? Watyutink?

(afd)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Teori daya saing kekuatan ekonomi negara sepertinya banyak mengacu pada persaingan industri di tingkat perusahaan. Tiap perusahaan bersaing dalam industrinya untuk menguasai pasar yang dicerminkan oleh indikator pangsa pasar. Perusahaan dengan pangsa pasar besar dikatakan memiliki keunggulan daya saing produk di pasar industrinya. Analisis daya saing industri banyak dilakukan dengan five forces analysis yang dikembangkan Porter. Bahkan kemudian, Porter juga mencoba menggunakan kerangka analisis yang hampir mirip di tingkat negara, yaitu four diamonds analysis.  

Sudah hampir tiga dekade sejak Michael Porter mencetuskan teori four diamonds dalam bukunya The Competitive Advantage of Nations. Apakah sekarang masih relevan dan adakah perspektif lain dalam memandang hubungan antar negara yang tidak semata bersaing namun  bekerjasama?

Brandenburger dan Nalebuff di tahun 1996, menawarkan perspektif lain yang disebut co-opetition.  Di dalam teori tersebut, mereka mengkombinasikan persaingan (competition) dengan kerjasama (co-operation) melalui perubahan lingkungan bisnis yang berpengaruh langsung terhadap perusahaan. Namun tidak seperti Porter, baik Brandenburger maupun Nalebuff belum mengeluarkan kerangka analisis co-opetition untuk tingkat negara. Oleh sebab itu, menjadi menarik jika di tingkat negara dapat diterapkan co-opetition. Seperti apakah jadinya?

Menjadi negara produktif atau negara konsumtif seakan merupakan pilihan yang disodorkan kepada Indonesia. Dalam kerangka persaingan maka menjadi negara produktif  (dibaca: produsen) seakan menjadi hal lebih baik daripada menjadi negara konsumtif (dibaca: konsumen), karena adanya efek ketergantungan sebagai negara konsumtif yang dikhawatirkan akan membawa Indonesia masuk dalam penjajahan oleh negara lain. Sebuah trauma yang tidak ingin terulang. Apakah menjadi produsen adalah lebih baik dari menjadi konsumen? Rasanya di dunia ini tidak bisa dipertentangkan kedua hal tersebut. Keduanya ada dalam tiap negara di dunia. Menjadi pertanyaan apakah ada acuan proporsi antara keduanya untuk membentuk keseimbangan sehingga memberi manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat suatu negara?

Dalam hal co-opetition, Indonesia sudah menerapkannya dengan beberapa negara meski belum sesuai harapan. Ambil contoh produk minyak sawit, di mana Malaysia dan Indonesia sebagai sesama produsen yang berkompetisi di pasar Eropa, bekerjasama melawan berbagai aturan merugikan produk minyak sawit yang diterapkan negara-negara Eropa. Co-opetition lain dilakukan Indonesia dengan China melalui BCSA  (Bilateral Currency Swap Arrangement) senilai 100-130 Miliar RMB, bertujuan untuk memudahkan hubungan ekonomi dan perdagangan antara kedua negara, yang bersaing juga dalam beberapa produk di masing-masing pasar domestiknya.

Pasar domestik Indonesia yang menarik bagi produsen negara lain, perlu diperkuat dengan berbagai standar keamanan dan standar mutu produk impor, yang melindungi kepentingan konsumen domestik. SNI sudah saatnya diperkuat dan ditegakkan penerapannya untuk semua barang dan jasa yang diperdagangkan di pasar Indonesia.

Sampai November 2017, baru tercatat 105 produk manufaktur yang wajib SNI padahal Thailand sudah mewajibkan hingga 1.000 produk harus memenuhi standar nasional mereka. Jika pemerintah menerapkan SNI lebih banyak lagi maka laju barang impor dapat ditekan, yang menurut data Kemenperin di tahun 2016 telah berhasil turun 5.52 persen dibanding tahun 2015 dengan nilai 282 juta dolar AS.

Peran konsumen dan peran produsen bagi Indonesia harus dimainkan dengan baik dalam proporsi yang memberikan manfaat dan kesejahteraan maksimal bagi rakyatnya. Semoga hal ini dapat terwujud untuk Indonesia lebih baik. (pso).

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Rektor Universitas Widya Mataram Yogyakarta, Guru besar ekonomi UII Yogyakarta, Wakil Ketua PP ISEI

Ini situasi yang sudah menjadi keprihatinan pasca reformasi. Transformasi struktural yang cukup berhasil masa Orba merosot setengahnya.

Peningkatan kontribusi pada PDB masa orda baru, diharapkan terus berlanjut setelahnya  bukan saja peran sektor industri dan sektor sekunder-tersier lainnya meningkat terhadap PDB, namun juga dalam penyerapan tenaga kerja. Namun yang terjadi malah statis dan kemudian menurun.

Siapa yang salah? Biangkerok yang sering dimunculkan adalah kondisi ekonomi dunia yang tidak kondusif. Hal itu sebetulnya alibi yang tak tepat. Dalam pasar bebas dunia, yang kompetitif yang menang. Nah, bagaimana kebijakan ekonomi industri kita dalam menaikkan daya saing ini?

Daya saing industri kita lemah, di luar juga susah bersaing, di dalam negeri pasar diambil produsen negara lain seperti china dan lain-lain. Dan hal ini masih  berlanjut.

Karenanya, harus ada koreksi kebijakan yang ada. Sepertinya ada sesuatu yang salah. Ini karena deindustrialisasi sudah  berjalan belasan tahun. (Pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Senior Fellows International Centre fo Applied Finance and ECONOMICS (INTER CAFE)

Ketika Badan Pusat Statistik (BPS) merilis tentang penurunan pada sektor konsumsi rumah tangga, sektor industri makanan dan minuman, serta penurunan daya beli,  sebagian pengamat ekonomi menyebut ini hanyalah shifting yang terjadi, pada ketiga sektor tersebut dengan meningkatnya kebutuhan jalan-jalan/wisata (leisure).

Dalam 3 tahun ini, pola konsumsi mengalami kecenderungan berubah. Konsumsi pakaian turun, namun konsumsi transportasi naik signifikan. Perubahan selera dan perilaku generasi milenial (18-25 tahun) yang sangat berpengaruh terhadap pasar. Bahkan, menurut prediksi pada tahun 2025 generasi milenial akan mendominasi 75 persen konsumsi rumah tangga.

Riset oleh Airbnb pada tahun 2016 di tiga negara, yakni China, Amerika Serikat, dan Inggris, menyebut bahwa perubahan pola dan perilaku pasar saat ini memang dipengaruhi oleh kaum milenial. Generasi milenial 70 persennya ingin mendapatkan waktu lebih banyak untuk wisata dan jalan-jalan.

Fenomena shifting ini  merubah struktur ekonomi nasional yang sebelumnya didominasi oleh sektor konsumsi rumah tangga yang memiliki porsi hingga 56 persen ke sektor leisure, yang kemudian berimbas pada lesunya sektor retail. Perubahan ini perlu kita cermati, dengan melakukan pemetaan terhadap daya beli dari hulu ke hilir.

Selama ini, kita hanya melihat di sektor hilir lah yang menjadi penyebab penurunan daya beli, yakni: pergeseran transaksi barang dan jasa dari cara konvensional ke cara digital (online), preferensi produk retail ke jasa leisure. Tetapi sebenarnya, masalah di hulu lah menjadi faktor penentu penyebab terjadi perubahan daya beli tersebut. Minimnya tingkat penciptaan lapangan pekerjaan, rendahnya pertumbuhan sektor industri manufaktur, penurunan di sektor pertanian, dan stagnannya upah riil, merupakan permasalan-permasalahan yang terjadi di sektor hulu.

Daya beli merupakan representasi dari produktivitas perekonomian. Jika perekonomian tidak produktif, daya beli pun sulit naik. Nah, inilah yang terjadi saat ini di Indonesia. Sementar, saat ini produktivitas dan distribusi ekonomi masih berkutat di Jawa. Distribusi ekonomi terbesar ada di Pulau Jawa dengan porsi mencapai 58,65 persen.  Selama bertahun-tahun, distribusi ekonomi kita tidak terjadi penyebaran di wilayah seperti yang diharapkan. Sementara, selama tahun 2011-2017 terjadi penurunan produksi di industri manufaktur. Saat ini, produktivitas terbesar di sektor makanan dan minuman (Mamin) yang mencapai 8,44 persen. Selain manufaktur, sektor pertanian juga mengalami penurunan produksi. Padahal sektor pertanian dan Industri manufaktur menjadi penyerap tenaga kerja terbesar, yakni 45,17 persen masyarakat bekerja pada kedua sektor tersebut. Padahal, kedua sektor padat karya tersebut yang selama ini menjadi penopang perekonomian nasional.

Penurunan produksi pada kedua sektor tersebut membuat masyarakat yang bekerja di kedua sektor itu juga mengalami penurunan output. Tentu hal ini berimplikasi kepada penurunan pendapatan riil mereka. Inilah yang kemudian menjadi salah satu penyebab terjadimnya pelemahan daya beli, karena adanya penurunan pendapatan riil dari kedua sektor utama penopang mata pencaharian mayoritas penduduk Indonesia.

Tanpa produktivitas tentu Indonesia tak memiliki daya saing. Akan sulit berbicara competitiveness dalam perdagangan internasional --termasuk dalam perjanjian perdagangan dengan negara lain, jika tidak memiliki produk. Ditambah lagi saat ini Indonesia masih bergantung pada teknologi yang dihasilkan negara lain. Indonesia masih menjadi konsumen produk teknologi bangsa lain.

Dengan daya inovasi yang rendah, ketergantungan yang tinggi terhadap teknologi impor menyebabkan sistem ekonomi dan industri Indonesia tidak efisien, tidak produktif, dan tidak kompetitif. Maka, yang terjadi adalah sektor konsumsi rumah tangga akan diisi oleh produk-produk impor yang inovatif, dengan tingkat produksi yang tinggi, serta harga yang kompetitif. (afd) 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Konsumsi rumah tangga masih mendominasi struktur perekonomian Indonesia. Rata-rata 56 persen terhadap PDB disusun oleh konsumsi. Sepanjang tahun 2017 isu penurunan konsumsi rumah tangga jadi perdebatan yang tak berujung. Padahal pokok masalahnya ada di pelemahan daya beli masyarakat, sehingga jumlah konsumsi anjlok. Daya beli atau purchasing power itu sebenarnya hanya dipengaruhi dua faktor utama, yakni pendapatan masyarakat dan harga bahan kebutuhan pokok. Dalam 3 tahun terakhir harga kebutuhan pokok khususnya bahan makanan cenderung melandai. Berarti masalahnya bukan di kenaikan harga bahan kebutuhan pokok, tapi pendapatan penduduk yang tak berubah signifikan.

Jika ditelusuri lebih mendalam fenomena stagnanya pendapatan ini berasal dari lesunya industri manufaktur. Lebih dari 14 persen tenaga kerja terserap di sektor industri manufaktur. Sementara posi industri manufaktur terhadap kue PDB terus tergerus dari 27 persen pada di awal reformasi menjadi 19 persen di triwulan III 2017. Pertumbuhan industri dalam kurun waktu 1 tahun terakhir pun dibawah pertumbuhan ekonomi. Ini jelas kondisi yang berbahaya.

Tanpa produktivitas di sektor industri sedangkan konsumsi rumah tangga masih jadi tumpuan ekonomi, ujung ceritanya bisa ditebak. Kebutuhan konsumsi tak sebanding dengan produksi barang lokal, akhirnya banjir impor barang pun tak terhindarkan. Berdasarkan data BPS periode Januari-Oktober 2017 nilai impor barang konsumsi tercatat 11 miliar dolar atau naik 13,48 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Mulai dari makanan jadi, barang elektronik hingga alat tulis ramai-ramai di impor. Jangan-jangan daya beli tidak lesu, hanya shifting ke barang impor.

Banjir barang impor ini membuat insentif bagi pelaku usaha untuk membuka pabrik berkurang. Lebih untung menjadi importir barang atau reseller barang impor di toko online. Apalagi setelah Alibaba rajin menyuntik e-commerce lokal dengan triliunan rupiah, potret industri lokal makin terpuruk kalah saing dengan barang impor China.

Jika kondisi ini terus dibiarkan maka kondisi daya beli minus produktivitas ini akan membuat daya saing Indonesia hanya menang jika dilihat sebagai Negara dengan pasar terbesar di dunia No.4. Dari sisi inovasi, output industri, hingga penyerapan tenaga kerja Indonesia akan terus tertinggal.

Solusinya tidak ada cara lain kecuali lakukan industrialisasi nasional. Sektor pertanian wajib di industrialisasi sehingga outputnya naik dan kesejahteraan petani naik. Infrastruktur pun harus mendorong industrialisasi. Jangan buat jalan tol yang tidak nyambung dengan kawasan industri. Yang paling urgen adalah infrastruktur industri contohnya kereta api logistik dari Cikarang-Tanjung Priok. Kemudian, infrastruktur gas industri sehingga harga gas bisa lebih murah sesuai janji paket kebijakan. Terakhir, jangan hanya suka mengobral insentif fiskal semacam tax allowance, dan tax holiday tanpa perhitungan matang. Industri tak butuh obral insentif, industri butuh insentif yang nyata. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Nyoman Sudarsa

Ketua DPW KOMBATAN Provinsi Bali

FOLLOW US

Kartu Nikah Tidak Diperlukan             Penggunaan Pembayaran Online Harus Memiliki Regulasi             Reformasi Struktural: Darimana Kita Memulai?             Kemenag Perlu Jelaskan Manfaat Kartu Nikah             Focus ke Penetrasi Ekspor Produk Bernilai Tambah Tinggi             Gerindra dan PDIP Diuntungkan pada Pemilu 2019             Darurat, pembenahan Sektor Manufaktur dan Kapasitas SDM (Bagian-1)              Darurat, pembenahan Sektor Manufaktur dan Kapasitas SDM (Bagian-2)             Masih Ada Waktu untuk Perbaharui Komitmen             Penguatan Upaya Pemberantasan Korupsi