Daya Beli Tak Membaik, Ekonomi Terancam?
berita
Ekonomika
Sumber Foto : amanat.news (gie/watyutink.com) 02 November 2018 10:00
Penulis
Persoalan daya beli masyarakat yang tak kunjung membaik, menjadi diskursus yang harus terus diperhatikan oleh para pengambil kebijakan ekonomi. Sejak 2015 hingga periode agustus-september 2018, daya beli masih menjadi pusat pembicaraan.

Aprindo (Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia) malah menyebutkan pelemahan daya beli telah terjadi sejak 2014 pada masa akhir pemerintahan SBY, maupun masa pemerintahan sesudahnya.

Daya beli masyarakat yang menjadi indikator naik turunnya konsumsi tak bergerak di kisaran 4,95 persen. Bahkan, daya beli menjadi bahan kontroversi terkait batalnya rencana kenaikan harga BBM jenis premium oleh pemerintah pada awal Oktober 2018 lalu, dengan alasan daya beli masyarakat dianggap masih bermasalah.

Repotnya, konsumsi masyarakat di Indonesia adalah penyumbang terbesar dari pertumbuhan ekonomi disamping investasi. Namun, realisasi investasi terakhir sayangnya juga bermasalah.

Jika konsumsi masyarakat dan investasi melemah maka risiko pelambatan pertumbuhan ekonomi sudah bisa diperkirakan. Target pertumbuhan ekonomi nasional sampai kuartal ke III/2018 hanya berkisar 5,08 persen. Masih lebih rendah dibandingkan kuartal II/2018 yaitu 5,27 persen. Pada kuartal IV/2018 pertumbuhan ekonomi diperkirakan berada di level 4,89 persen atau maksimum 5,05 persen.

Sehingga pada 2018 ini kemungkinan besar pertumbuhan ekonomi kita hanya tumbuh di bawah 5,1 persen. Masih di bawah target pemerintah yang 5,2 persen.

(Baca Juga: Di Bawah Rp15.000/Dolar AS: Melemah atau Keseimbangan Baru?)

Apa sejatinya yang menyebabkan terjadinya pelemahan daya beli dan konsumsi masyarakat sejak beberapa tahun terakhir? Mengapa berbagai program bantuan dan tunjangan sosial tidak juga dapat merangsang naiknya konsumsi masyarakat? Padahal berbagai “hajatan” nasional seperti Asian Games, Hari raya dan IMF-WB forum Bali juga telah dilaksanakan?

Hasil survei Bank Indonesia (BI) dan BPS pada triwulan III/2018 terhadap perilaku konsumen memang menunjukkan adanya tekanan kenaikan harga, sehingga daya beli masyarakat diperkirakan menurun. Kenaikan harga mengakibatkan konsumsi masyarakat menurun terutama pada golongan masyarakat menengah ke bawah.

Penurunan konsumsi masyarakat terekam turun berdasarkan Indeks Tendensi Konsumen (ITK) dari 125,43 pada triwulan II 2018 menjadi 96,99 pada triwulan III 2018. Bisa jadi, turunnya ITK terjadi setelah momen lebaran 2018 beserta THR yang dibagikan kepada PNS.

Sementara masyarakat golongan menengah ke atas, dengan melemahnya pertumbuhan kredit perbankan, lebih suka menahan uangnya. Survei Perbankan BI juga mengindikasikan pertumbuhan triwulanan kredit baru cenderung melambat pada triwulan III/2018. Terlihat pada Saldo Bersih Tertimbang (SBT) permintaan kredit baru triwulan III 2018 yang turun menjadi 21,2 persen, dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar 90,3 persen. Perlambatan pertumbuhan kredit baru tersebut bersumber dari semua jenis penggunaan kredit, baik modal kerja, investasi, maupun konsumsi.

Apakah pada triwulan ke IV/2018 optimisme akan kembali tumbuh? Bagaimana peluang perbaikan pertumbuhan ekonomi pada akhir 2018 ini? Sementara iklim perekonomian dunia juga masih harus terus diwaspadai. Problema yang paling krusial saat ini adalah bagaimana menciptakan rasa aman masyarakat pada keyakinan kepada perekonomian nasional yang dapat mengembalikan daya beli dan konsumsi masyarakat. Yakin bisa?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Kalau dilihat di triwulan III/2018 pertumbuhan ekonomi sebetulnya harus di breakdown lagi apa yang menjadi penyumbang atau terbentuk dari unsur apa saja. Karena kita tahu bahwa investasi melambat. Padahal porsi investasi pada pertumbuhan ekonomi sekitar 20-30 persen. 50 persen lebihnya dari konsumsi masyarakat, lalu 8-10 persennya dari belanja pemerintah.

Kemudian nett eskpor kita rupanya juga tidak bisa jadi andalan karena menurun dan malah mereduksi pertumbuhan ekonomi. Jadi memang satu-satunya yang paling mungkin untuk disentuh adalah realisasi belanja pemerintah.

Bentuknya bisa belanja barang atau belanja modal untuk infrastruktur. Kemudian belanja-belanja lain. Diharapkan dengan banyaknya belanja pemerintah akan ada multiplier effect untuk konsumsi, investasi dan lain-lain.

Hal itu yang sebenarnya harus dipercepat oleh pemerintah di triwulan III. Kemudian bagaimana konsumsi rumah tangga tetap dimaintain. Jika kemarin ada bansos atau ada gaji ke 13 misalnya pada triwulan I dan II untuk mendongkrak daya beli masyarakat, tapi di triwulan III ini tentunya tidak sebesar di triwulan II karena pada saat itu ada momen hari raya.

Sekarang ini memang diprediksi tidak akan setinggi triwulan II/2018. Karena faktor pendorong utamanya sudah meredup. Jadi memang sulit kalau untuk tumbuh seperti triwulan sebelumnya. Apalagi investasi dan ekspor kita sedang mengalami pelemahan.

Kalau kita lihat dari anggaran di 2018 di sana terdapat banyak dana bansos. Dari sana seharusnya pemerintah bisa pandai-pandai untuk mensiasati realisasi dari bansos secara tepat waktu. Jadi tidak semua dikucurkan habis di triwulan II, tapi juga di sisihkan untuk dikucurkan juga di triwulan III dan IV. Hal itu supaya daya beli masyarakat bisa didorong.

Masalahnya segi investasi juga sedang melambat dan itu bisa berdampak pada penyerapan tenaga kerja. Ada pelambatan pada pembukaan pabrik-pabrik baru. Otomatis dengan pelambatan itu tidak ada penyerapan tenaga kerja dan tidak ada pengurangan pengangguran. Ujungnya tidak ada peningkatan daya beli masyarakat. (pso) 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia

Investasi dan konsumsi rumah tangga adalah mesin utama penggerak pertumbuhan ekonomi. Keduanya menyumbang lebih dari 70 persen pertumbuhan ekonomi Indonesia selama bertahun-tahun. Bisa dibayangkan apa dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi bila keduanya mengalami hambatan.  

Menurunnya konsumsi rumah tangga yang kemudian diikuti melambatnya laju investasi akan mengurangi secara drastis pertumbuhan ekonomi. Tidak heran bila kemudian setiap kali kita memproyeksikan pertumbuhan ekonomi, faktor-faktor yang akan dilihat pertamakali adalah konsumsi rumah tangga dan investasi.

Lalu dimana posisi daya beli? Daya beli adalah faktor yang sangat menentukan konsumsi dan investasi. Tanpa daya beli, konsumsi rumah tangga tidak mungkin bisa tumbuh. Tanpa pertumbuhan konsumsi rumah tangga, permintaan atas produk industri akan stagnan atau bahkan menurun hingga pada akhirnya tidak ada dorongan untuk ekspansi usaha, tidak ada investasi. Daya beli adalah kunci. 

Dengan background pentingnya menjaga daya beli, kita sekarang dihadapkan kepada tantangan perekonomian nasional yang ada di depan mata. Ketidak-pastian yang dimunculkan perang dagang serta tren kenaikan suku bunga global yang selama setahun terakhir memporak-porandakan nilai tukar rupiah menunjukkan bahwa kita tidak mungkin menyandarkan pertumbuhan kepada permintaan global. 

Setahun terakhir perekonomian kita mengalami defisit neraca perdagangan. Laju pertumbuhan ekspor lebih rendah dibandingkan laju pertumbuhan impor. 

Pesan utama disini adalah untuk menjaga laju pertumbuhan ekonomi, kita harus mengandalkan pasar domestik. Bukan pasar global.

Masalahnya adalah justru di pasar domestik kita dihadapkan oleh tertahan atau turunnya daya beli. Memang tidak terjadi disemua lapisan. Golongan menengah ke atas dapat dipastikan tidak mengalami penurunan daya beli sebagaimana misalnya ditunjukkan oleh kenaikan keuntungan banyak perusahaan- yang terdaftar di BEI. Para pemilik modal justru mengalami kenaikan pendapatan baik dari deviden atau juga dari kenaikan harga komoditi serta pelemahan rupiah. Tapi golongan bawah para buruh yang mengandalkan upah serta para petani yang bertumpu kepada harga hasil pertanian?

Indikator nilai tukar petani serta upah buruh riil menunjukkan stagnasi daya beli di kelompok bawah. Meningkatkan daya beli kelompok bawah adalah tantangan bagi pemerintah di tahun yang akan datang apabila ingin mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi. Tantangan yang tidak mudah. 

Diperlukan terobosan berani yang mensinergikan sektor moneter, sektor fiskal dan sektor riil. Pemerintah jangan hanya fokus pada kebijakan fiskal. Harus ada sentuhan kebijakan moneter, harus ada sumbangsih kebijakan sektoral, harus ada sinergi.

Sulit membayangkan perbaikan daya beli apabila ekspansi fiskal kemudian ternyata diikuti oleh kontraksi moneter dan kebijakan sektoral yang tidak kondusif. 

Sekali lagi koordinasi menjadi barang mahal, tapi bukan tidak mungkin diwujudkan.(pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Akademisi dan Praktisi Ekonomi Syariah

Dari kondisi terakhir, ada beberapa hal yang patut membuat kita optimis:

Pertama, Perang dagang AS-China tampaknya hanya merupakan taktik dalam menghadapi midterm election yang akan berakhir pada 6 november 2018 ini. Sehingga tekanan terhadap rupiah akan sedikit mereda

Kedua, 'The fed' tampaknya tidak akan menaikkan bunga lagi pada Desember 2018 karena inflasi AS hampir mendekati 2 persen yaitu target inflasi yang ditetapkan The Fed. Sehingga tekanan terhadap rupiah juga tidak bertambah dan BI diduga juga tidak akan menaikkan bunga nya.

Ketiga, Di pasar obligasi pemerintah, pass kuartal III/2018 ini asing melakukan nett buying sehingga ada pasokan valas masuk ke indonesia. Sehingga tekanan terhadap rupiah berkurang.

Namun ada beberapa hal pula yang membuat kita harus waspada:

Pertama, Nett buying asing pada obligasi pemerintah karena sifatnya volatile, dapat jadi pisau bermata dua. Nett buying saat ini yang akan menguatkan rupiah, dapat sewaktu-waktu berubah menjadi nett selling yang akan melemahkan rupiah. Sehingga rupiah menjadi fluktuatif. 

Kedua, foreign direct investment mengalami penurunan 20 persen yoy pada kuartal III. Ini dapat mengindikasikan dua hal atau gabungan keduanya.  

a. Ekonomi global belum pulih atau ada tempat lain yang lebih menarik. b. Dipandang ada ketidaknyamanan atau ketidakpastian di indonesia sehingga asing menahan investasinya. 

Ketiga, Kredit bermasalah perbankan mungkin tidak sepenuhnya menggambarkan kemampuan nasabah membayar karena banyaknya kredit infrastruktur yang mendapat fasilitas kredit untuk membayar interest during construction.

Dari beberapa hal yang disebutkan di atas, maka critical period adalah pada kuartal 1/2019. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Menengok dan Menyiapkan SDM di Era Revolusi Industri 4.0             Polri Telah Berupaya Transparan Ungkap Rusuh 21-22 Mei             Possible and Impossible Tetap Ada             Ungkap Rusuh 21-22 Mei Secara Terang dan Adil             Banyak Masalah yang Harus Diselesaikan             Pilihan Cerdas Jadi Oposisi             Tergilas oleh Budaya Global             Penghambaan terhadap Simbol Dunia Barat             Tak Cukup Imbauan             Investor Tak Hanya Andalkan Peringkat Daya Siang