Dana Haji Cari Investasi Halalan Toyyiban
berita
Ekonomika
Sumber Foto : sindonews.com 14 December 2018 15:30
Penulis
Watyutink.com - Pelan tapi pasti Dana Haji terus berkembang. Data Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)  mengungkapkan pada 2017 nilai dana kelolaan telah mencapai Rp102,7 triliun. Tahun ini naik menjadi Rp111,8 triliun. Tahun depan ditargetkan mencapai Rp121,3 triliun. Sepanjang 2018 dana tersebut telah beranak sekitar Rp10 triliun dari posisi awal tahun pada saat  dimutasikan dari rekening Kemenag ke BPKH, atau bertambah sekitar Rp1 triliun per bulan.

Nilai manfaat keuangan haji tercatat sebesar Rp 5 triliun pada tahun lalu, naik menjadi Rp 6,08 triliun pada 2018, dan pada 2019 diharapkan naik lagi menjadi Rp7,02 triliun. BPKH menargetkan nilai manfaat keuangan haji akan mencapai Rp9,75 triliun hingga 2022.

BPKH menyatakan optimistis dana para calon jamaah haji itu terus berkembang dan bisa mencapai Rp150,7 triliun dalam 5 tahun ke depan, tepatnya pada 2022. Pengembangannya dilakukan melalui investasi di sejumlah instrumen seperti sukuk, selain disimpan di deposito.

Alasan diinvestasikannya Dana Haji agar dana yang ada tidak tergerus oleh inflasi dan fluktuasi kurs. Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) meminta BPKH menanamkan dana haji di bidang infrastruktur daripada deposito. Pengembangan dana di bidang infrastruktur dinilai lebih menguntungkan dan mempunyai potensi jangka panjang, sementara deposito memiliki risiko inflasi dan nilai tukar. Intinya, diinvestasikan dengan aman dan nilai tambah yang lebih tinggi.

Jika disimpan di dalam deposito, return yang didapat sekitar 7-8 persen, sehingga lama kelamaan akan turun, tergerus inflasi dan kurs sehingga dapat membahayakan BPKH  dalam jangka panjang.  Di sisi lain, nilai tukar diperkirakan naik sekitar 30 persen dalam 5 tahun.

Untuk itu BPKH didorong untuk menanamkan dananya di sektor yang memberikan return lebih tinggi melebihi inflasi dan kenaikan kurs, mengingat sekitar  90 persen biaya perjalanan haji dikeluarkan dalam dolar AS dan real. Dengan begitu Dana Haji bisa suistain. JK menyebutkan investasi di jalan tol Jakarta-Bandung sebagai yang feasible, disamping di  pembangkit listrik PLN yang diperkirakan memberikan return di atas 15 persen.

Meski didorong berinvestasi di sektor yang memberikan return yang tinggi, BPKH diingatkan untuk tetap berhati-hati, mengelola dana dengan baik dan benar agar tidak rugi seperti yang terjadi pada beberapa lembaga keuangan.  Untuk itu badan tersebut disusun dan dipimpin oleh para ahli keuangan yang berani melakukan investasi.

Sebagai contoh, beberapa lembaga keuangan mampu dan mahir dalam mengumpulkan dana masyarakat, tetapi gagal karena  tak berani berinvestasi dengan baik dan benar.  Bobolnya mereka bukan karena kesalahannya menerima uang, tetapi salah dalam berinvestasi.

Strategi investasi yang akan dimulai tahun depan adalah dengan menanamkan modal langsung di sektor perhotelan, transportasi, dan katering dengan menggandeng Islamic Development Bank, Garuda Indonesia, dan Pertamina  untuk bisa berinvestasi di Arab Saudi.

Jika dibenarkan oleh UU No 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, sejauh mana wewenang BPKH dalam melakukan investasi?   Pilihan investasi apa saja yang relevan dengan dana haji? Bagaimana investasi itu dikelola? Apakah ada komite yang mengaudit, mengawasi, dan memberikan panduan dan rambu-rambu?

Jika terjadi kesalahan berinvestasi apakah ada exit policy yang tidak merugikan calon jamaah haji yang telah membayar dananya sehingga tetap bisa berangkat haji sesuai jadwal?  Bagaimana tanggung jawab BPKH?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Politikus/ mantan Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak

Pengelolaan Dana Haji sebaiknya dilakukan secara konservatif saja. Tidak perlu memikirkan bagaimana mengembangkannya, karena calon jamaah haji yang menaruh dananya tidak mengharapkan dana ini berkembang. Mereka hanya menginginkan bisa berangkat pergi haji.

Pada calon jamaah haji umumnya hanya mengharapkan uangnya aman. Ini menjadi motif para calon jamaah, sehingga cukup dana mereka disimpan dengan seaman mungkin. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) tidak perlu berburu return yang mempunyai risiko tinggi yang pada akhirnya menimbulkan masalah. Ini malah yang tidak diinginkan oleh para pemilik Dana Haji.

Para pemilik Dana Haji tidak menuntut dananya diputarkan,diinvestasikan di bidang tertentu agar berkembang. Mereka hanya ingin dananya aman dan bisa pergi haji pada saatnya.  Justru jika calon jamaah haji ini mendengar dananya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, kecewa.

Jika Dana Haji digunakan untuk pembangunan infrastruktur atau yang lain akan menimbulkan perdebatan, kontroversi.  Jangan mabok infrastruktur, lalu uang apa saja digunakan.  Mendengar dananya akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur saja, para calon jamaah haji tidak suka.

BPKH cukup menjaga Dana Haji secara konservatif, aman, dengan jumlah pengelola yang sedikit, tidak perlu sok-sok an dagang, karena mereka para pengelola Dana Haji umumnya bukan orang yang tidak mengerti dagang, tidak memiliki latar belakang pedagang.

Jika Dana Haji digunakan untuk pembangunan hotel di Madinah dan Makkah maka para calon jamaah haji bisa menerima dan bisa dilakukan karena ada kepentingan langsung di dalamnya sebagai tempat akomodasi jamaah haji, mendapatkan tempat yang baik. Jika hal ditanyakan kepada pemilik Dana Haji pasti setuju.

Investasi Dana Haji untuk pendirianperusahaan penerbangan sebaiknya tidak dilakukan karena berpotensi dananya disalahgunakan, rugi, dan bangkrut. Sangat berisiko.  Penerbangan untuk jamaah haji tersedia cukup banyak, tidak ada masalah. Berbeda dengan investasi hotel yang jelas tanah dan gedungnya. (sar)   

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Staf Pengajar Universitas Indonesia

Investasi dana haji seharusnya untuk kepentingan rakyat yang diminta membayar senilai dolar Amerika Serikat tertentu, dan baru diberangkatkan beberapa tahun kemudian.

Saat ini rakyat yang akan menjalankan ibadah haji diminta membayar uang muka untuk naik haji yang disetarakan nilai dolar Amerika Serikat dan kemudian dapat dianggap sebagai “tabungan”. Pada saat keberangkatan haji maka jumlah tersebut harus ditambah oleh yang akan berangkat haji senilai kekurangan terhadap ONH yang ditetapkan pemerintah pada tahun keberangkatan.

Misalnya, pada tahun ini rakyat yang akan berangkat haji diminta membayar sebesar sekitar 2000 dolar Amerika Serikat atau setara sekitar Rp 28 juta dengan kurs Rp 14.000 per dolar AS.

Jika pemerintah menetapkan nilai uang muka dana haji sebesar Rp 28 juta hari ini akan tetap bernilai Rp 28 juta pada saat rakyat berangkat haji, misalnya 10 tahun kemudian, maka kepentingan rakyat yang membayar dana haji untuk mempertahankan nilai riil dananya telah diabaikan pemerintah.

Seharusnya yang menjadi prioritas utama pemerintah adalah kepentingan rakyat yang akan naik haji, yaitu bagaimana dana haji rakyat senilai Rp 28 juta hari ini diinvestasikan  agar berkembang sesuai dengan prinsip ekonomi dalam Islam, sehingga meringankan rakyat ketika berangkat naik haji 10 tahun yang akan datang.

Disamping itu rakyat masih sulit mengakses informasi tentang  dana haji ini secara rinci. Laporan keuangan haji yang bersifat sangat umum tersebut telah membuka celah tentang berbagai rumor mengenai alokasi dana haji.

Saat ini masih belum ada publikasi hasil audit yang dilakukan oleh BPK atau lembaga audit terhadap dana haji yang diumumkan secara publik dalam website BPKH, sehingga rakyat belum mendapatkan gambaran temtang tingkat akuntabilitas pengelolaan dana haji.

Pengelolaan dana haji memiliki beberapa catatan untuk dikaji lebih lanjut, antara lain apakah masing-masing orang yang membayar dana haji tersebut memiliki nomor rekening secara individu yang dapat dicek nilai saldonya, termasuk hasil investasinya, sewaktu-waktu? Apakah rakyat yang membayar dana haji tersebut  mempunyai hak memilih secara individu untuk menempatkan uangnya di berbagai instrumen investasi sesuai preferensinya?

Jika rakyat secara individu tidak bisa mengawasi secara langsung nilai dana hajinya, dan juga tidak dapat memilih jenis investasinya, maka pemerintah wajib menjamin pengelolaan dana haji tersebut agar efektif yaitu dana haji dapat dipertahankan nilai riilnya agar dapat memenuhi kebutuhan rakyat untuk melakukan ibadah haji dengan “kualitas” pelayanan yang memadai. Misalnya jarak akomodasi yang dekat dengan tempat ibadah haji maupun transportasi yang nyaman selama menjalankan ibadah haji.

Jelas bahwa kepentingan rakyat sebagai pembayar dana haji yang ingin dananya dipertahankan nilai riilnya dengan menggunakan berbagai instrumen investasi, saat ini justru belum memiliki hak yang memadai dalam menjaga nilai riil dana hajinya.

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Tauhid Ahmad

Executive Director INDEF

Agus Herta Sumarto

Peneliti INDEF

Deniey Adi Purwanto

Peneliti INDEF