Dana Desa, Menyemai Harapan Menuai Hukuman
berita
Ekonomika

Ilustrasi  : Muid/Watyutink.com (sumber: infobank.com)

25 September 2017 11:00
Penulis
Hingga awal September 2017, sudah 1.200 pengaduan dan 215 kepala desa ditangkap di berbagai daerah, akibat terindikasi menyelewengkan dana desa. Bahkan, Bupati Pamekasan Achmad Syafii bersama lima orang lainnya (2/8) terkena OTT KPK. Mereka disangka terima suap Rp.250 juta terkait dana desa.

Sejak itu KPK menyeru agar mekanisne pengawasan dana desa dikaji ulang. Begitupun laporan penggunaan sesuai standar akuntansi dana desa. MenKeu Sri Mulyani (14/9) menenggarai banyak kepala desa tak siap menerima dana miliaran. Lho? Kok Jadi nyalahkan wong ndeso?

Program dana desa digulirkan berdasarkan UU No.6/2014. Tujuannya membiayai pembangunan/pemberdayaan masyarakat desa. Sumber dana APBN, yang pada 2017 telah digelontorkan Rp. 60 triliun. Tahun depan, direncanakan bertambah dua kali lipat jadi Rp. 120 triliun.

Mengapa dana tunai ke desa? Bukankah selama ini, pemberian dana tunai begitu (seperti BLT dulu), terbukti tak membawa perubahan berarti di desa? Angka kemiskinan tinggi, indeks gini ratio tetap di kisaran 0,39-0,40. Artinya, kesenjangan tetap lebar.

Bagi komunitas desa yang punya adab budaya religius dan komunal, bersinggungan dengan perkara keuangan mengelola dana miliaran, adalah sesuatu yang baru dan merepotkan. Ditambah, harus membuat laporan sesuai standar, otomatis membuat “cultural shock”. Alhasil ada saja yang jadi tertangkap  terkait dana desa.

Gubernur Jawa Timur Soekarwo, paling sigap. Dia cepat mengantisipasi lewat pelatihan manajemen pelaporan keuangan bagi aparat desa, agar bantuan jangan jadi malapetaka.  

Ihwal perhatian pusat atas anggaran daerah sebetulnya cukup memadai. Kemenkeu menyebut, sejak 2001 dana transfer ke daerah melonjak 9 kali lipat (Rp. 765 triliun) dibanding anggaran K/L yang hanya  naik 8 kali. Tapi kesenjangan masih tinggi. Apa yang salah?

Apa karena masalah utama bukan soal transfer anggaran atau dana desa? Atau lebih karena basis ekonomi desa (koperasi, toko tradisional, tani dan kebun) yang layu sebelum berkembang? Terutama akibat ketimpangan struktur perekonomian daerah karena akses modal/perbankan tak lagi bisa diakses rakyat banyak?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(Pso)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Hajar dulu urusan belakangan. Inilah yang dilakukan pemerintah ketika menggelontorkan puluhan triliun rupiah ke desa-desa di seantero negeri. Dasar pemikirannya, tentu saja kalau sebuah desa dibanjiri uang kontan, rakyatnya akan makin makmur.

Agar lebih meyakinkan, para menteri ekonomi, khususnya pertanian, suka membual bahwa pertanian adalah tulang punggung perekonomian nasional. Plus janji bahwa mereka akan meningkatkan kemakmuran dan kemandirian masyarakat desa sebagai tulang punggung pertanian.

Salah satu bualan paling populer adalah menjadikan para petani bankable  dan memangkas jalur distribusi agar tidak tergantung pada tengkulak. Agar lebih dramatis, beberapa waktu lalu Menteri Pertanian Amran Sulaiman menggerebek sebuah pabrik beras.  

Penggrebekan itu, menurut Amran, untuk menghabisi permainan curang para pedagang yang merugikan petani. Lucunya, Amran mengaku yang membuat dirinya berang adalah kenyataan bahwa pemilik pabrik tersebut membeli beras dari petani dengan harga lebih tinggi dari yang ditetapkan oleh pemerintah.

Lebih lucu lagi, sejak 1 September lalu, pemerintah memberlakukan harga eceran tertinggi (HET) untuk beras medium dan premium!

Maka jangan heran kalau para tengkulak beras menekan petani agar menjual beras dengan harga lebih murah sesuai ketentuan pemerintah di atas. Para petani pun cuma bisa mengangguk karena hidup-mati mereka sangat tergantung pada tengkulak sebagai penyandang dana operasional, sekaligus pembeli hasil panen.

Bagi para petani, janji para menteri pertanian untuk menjadikan mereka bankable ibarat bualan rutin. Suguhan pemberitaan kisah sukses kredit usaha rakyat (KUR) dalam memakmurkan petani, hanya tampak indah di layar TV.

Lihat saja, bahkan Menko Perekonomian mengakui mayoritas KUR jatuh ke tangan pedagang. Alasannya, perbankan enggan ambil risiko karena para petani umumnya terlalu miskin untuk memberikan agunan yang memadai.

Bahkan tahun ini, dari Rp110 triliun KUR yang akan disalurkan, pemerintah hanya berani memasang target 40 persen untuk petani. Persentase ini memang tampak hebat dibandingkan tahun lalu yang hanya 22 persen.

Namun, bisa jadi, target tersebut hanya menyenangkan para petani berduit. Maklumlah, kepemilikan lahan para petani rata-rata hanya 0,36 hektar.        

Maka tak mengherankan kalau Maret lalu BPS mengungkapkan bahwa angka kemiskinan di pedesaan bertambah. Sungguh ironis karena tahun lalu saja pemerintah menebar lebih Rp760 trilliun rupiah ke daerah. Rp60 triliun di antaranya ditebar ke 72 ribu desa. Maka, secara rata rata satu desa memperoleh Rp800 juta.

Dari laporan KPK tersurat bahwa penggelontoran uang secara besar-besaran ke pedesaan dilakukan secara sembarangan, dan mengecilkan kenyataan bahwa para pencoleng uang rakyat bertebaran di pelosok desa.

Hal ini tercermin dari peringatan KPK dimana telah masuk 362 laporan tentang penyalahgunaan dana desa, dan operasi tangkap tangan kasus penyalahgunaan dana desa di Pamekasan.

Akhirul kata, petani saat ini ibarat petinju kelas bulu yang dikeroyok dan dihajar  beramai-ramai oleh lawan-lawannya  dari kelas lebih berat. Bayangkan, perbankan ogah menyentuh mereka karena mayoritas berstatus gurem; dengan HET,  pemerintah memberi peluang kepada tengkulak untuk menekan petani; dan para pencoleng uang rakyat tetap rakus menggerogoti dana desa karena sistem pengawasan dan pengelolaan dana desa sangat lemah. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti INDEF

Terkait dana desa, pemerintah harus di-appreciate dalam aksi nyata perencanaan pembangunan, yakni implementasi perencanaan pembangunan bottom up processs. Jelas ini berbeda dengan top down process yang selama orde baru dijadikan “nyawa” pembangunan. Selain itu, pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang "Dana Desa" menjadi momentum meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan daerah di wilayah pinggiran, serta meningkatkan Otonomi Desa.

Namun demikian, ada dua hal utama yang perlu lebih diperhatikan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Desa terkait penyaluran dan pengelolaan dana desa. Pertama, perihal perencanaan pembangunan di desa. Masyarakat desa memiliki institusi suprastruktur (lembaga-lembaga politik, hukum, agama, pikiran, filsafat, moralitas) yang sudah melekat lama di desa, bahkan sebelum pemerintahan desa lahir di masa kemerdekaan RI. Perencanaan pembangunan desa yang melekat pada dana desa tidak jarang berbenturan dengan suprastruktur yang sudah lama ada di desa.

Cultural shock” dalam pengelolaan dana desa tidak terhindarkan. Seperti kewajiban pelaporan yang harus memenuhi standar pelaporan pemerintah. Meskipun ada pendamping desa dan pelatihan, tetap saja masih meninggalkan beragam persoalan. Buktinya, tidak sedikit kepala desa yang masuk bui akibat salah kelola dana desa.

Kedua, sumber daya aparatur desa. Tidak semua aparatur desa berpendidikan minimal SMU atau bahkan sarjana. Tidak jarang ada kepala desa yang hanya berpendidikan SMP. Meski sudah ada pendamping, tingkat pendidikan mempengaruhi kinerja aparatur desa.

Ihwal masih adanya mis dalam memahami akar persoalan pembangunan daerah, juga ada dua hal, yaitu Uniformisasi pembangunan. Sistem pembangunan yang tersentralisasi sejak 1959 menjadikan laku pembangunan sulit beralih ke arah desentralisasi. Meski sudah ada  aturan mengenai desentralisasi, seperti Undang-Undang Perimbangan Keuangan Daerah. Formulasi dana perimbangan pusat-daerah masih belum optimal menangkap karakteristik atau faktor endowment yang melekat di daerah. Ke depan, formulasi dana transfer harus mampu menangkap hal tersebut.

Berikutnya adalah intervensi kepentingan politik. Ini terkait kepentingan legislatif yang lebih mementingkan daerah konstituennya dalam alokasi anggaran. Program pembangunan pusat yang ditujukan untuk daerah pedalaman seperti membangun jembatan, gagal dilaksanakan karena dialihkan ke daerah yang padat penduduk. Kebetulan menjadi konstituen anggota legislatif. Padahal secara ekonomi, jembatan amat berdampak sebagai pemantik pembangunan daerah.

Tentang kesenjangan yang terjadi di era otonomi daerah, bisa dibilang sebetulnya perencanaan pembangunan semakin baik dan akurat. Di antaranya adanya mandatory spending untuk bidang kesehatan (5 persen dari anggaran) dan pendidikan (20 persen dari anggaran).

Dua jenis belanja ini dapat menjadi alat mewujudkan pemerataan akses pendidikan dan kesehatan. Dengan adanya masyarakat yang sehat dan berpendidikan, maka kesempatan untuk melakukan berbagai kegiatan ekonomi akan mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan itu sendiri.

Namun, ada satu faktor utama yakni elite capture yang ada di daerah, bahkan desa. Elite capture bisa diartikan sebagai situasi dimana pejabat lokal, tokoh adat/tokoh masyarakat, birokrasi, LSM, serta aktor-aktor lain yang terlibat langsung dengan program-program partisipatif, namun pada kenyataanya melakukan praktik yang jauh dari prinsip partisipasi. (pso)

 

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
 Pengamat Kebijakan Publik/ Anggaran

Sejak awal, pemberian dana desa tidak disiapkan jauh-jauh hari, dan terkesan memenuhi mandat Undang-Undang Desa tanpa dibarengi kesiapan sistem. Jadi terkesan jalan sendiri-sendiri di setiap Kementerian/Lembaga yang diberi kewenangan menjalankan program ini.

Akibatnya memang terjadi “miss”  dalam pelaksanaanya, karena pemerintah dalam merencanakan pembangunan tidak pernah beracuan pada problematika yang dihadapi oleh daerah.  Kesenjangan antar wilayah tidak pernah menjadi pondasi dalam penyusunan APBN. Dalam asumsi makro dasar ekonomi Indonesia, yang tersirat hanya bersifat kuantitatif (nilai uang, pertumbuhan, inflasi, lifting minyak dan gas), tapi soal gini ratio, nilai tukar petani, atau bahkan kesenjangan antar wilayah tidak masuk dalam APBN.  Padahal asumsi dasar makro ekonomi merupakan acuan untuk menyusun APBN.

Ketimpangan struktural sepertinya tidak kunjung terselesaikan. Meski segala sumber daya pusat sudah digelontorkan ke daerah. Itu karena sistemnya  tidak berjalan, dan kebanyakan dibarengi dengan kebijakan yang tidak sustainable.

Ihwal ini lebih pada soal SDM, institusi, dan regulasi. Ketiga area tersebut sangat penting dalam pembangunan berkelanjutan. Jika SDM-nya tidak terampil, tidak bermoral, tidak punya komitmen tinggi menjadi pelayan masyarakat, akan menjadi penghambat dalam pembangunan. Instusi, jika tidak dibangun dengan sistem yang berprinsip pada transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas, pastinya  akan bobrok karena dipenuhi SDM yang memperkaya diri sendiri.

Belum lagi soal pendistorsian otonomi oleh elite, karena ada pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh daerah tanpa dibarengi sistem pengelolaan keuangan yang kuat. Contohnya tentang pengawasan. Kemiskinan diakibatkan juga oleh korupsi, oleh elite yang memanfaatkan sumberdaya (APBD) untuk kepentingan personal/kelompok/korporasi/partai politik.

Dalam hal ini, institusi yang diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan sangat lemah, bahkan bisa dikatakan rapuh dalam hal konsolidasi pencegahan korupsi. Padahal lembaga-lembaga kontrol daerah terlihat lengkap, seperti Inspektorat Daerah, Bawasda, DPRD, serta Kepolisian dan Kejaksaan.

Selain itu, jika berbicara Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, disebutkan bahwa daerah adalah ujung tombak pelayanan publik, namun transfer fiskal tidak memberikan kelonggaran kepada daerah untuk melakukan inovasi.

Hampir rata-rata daerah hanya sebagai tukang catat dan implementator program dan proyek sesuai juklak dan juknis yang sudah ditetapkan. Kebanyakan program ataupun proyek tidak sesuai dengan kebutuhan untuk mengatasi problematika di tingkat daerah. Terkadang program dan proyek mandek karena tidak meratanya tingkat keterampilan SDM aparatur.

Problem-problem inilah seharusnya menjadi evaluasi yang fundamen untuk memperbaiki sistem ke depan, sehingga pengelolaan keuangan melalui otonomi tidak hanya sekadar kuantitatif semata. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen dan Guru Besar Fak.Ekonomi Universitas Halu Oleo Kendari Sulteng dan Ketua Dewan Pengawas BPR Bahteramas Kabupaten Konawe Sulteng  

Program Dana tunai ke desa dalam istilah NGOs (Non Government Organizations) dulu adalah “karitatif”, memberi ikan bukan pancing. Saya setuju program tersebut akan semakin membuat masyarakat desa tergantung dan tidak mampu memberdayakan masyarakat desa.

Selama ini Pemerintah pusat belum melibatkan masyarakat desa dalam memahami substansi masalah yang dialami masyarakat desa. Padahal persoalan desa atau daerah, yang memahami hanya orang daerah/desa. Soal seluk beluk politik di daerah, filosofi hidup orang desa, karakter dan budaya, ekonomi desa, apa yang dibutuhkan dan lain-lain. Itu ranah orang daerah/desa yang saya pahami. 

Pemerintah sebaiknya lebih memprioritaskan  pelaksanaan riset per daerah terlebih dulu. Apa kebutuhan yang original  dari masing-masing daerah atau desa. Kegiatan “Musrembang” saya lihat sudah dilakukan, sayangnya, keputusan akhirnya tetap tidak memihak rakyat.

Hambatan lainnya dalam ketidaksiapan pemerintah untuk melaksanakan program itu, perlu ada fasilitator yang memiliki pengalaman “NGOs” di setiap desa. Sistem, manajemen pengelolaan dana desa, dan mekanisme pelaporan juga harus dibangun secara utuh dalam satu sistem yang padu, mudah dimengerti dan akurat. Fasilitator tinggal ikuti panduan sistem yang sudah dibangun berdasarkan riset daerah terlebih dahulu. Jadi amat disayangkan kalau ada dana desa digelontorkan sekian banyak, hanya jadi bancakan para kriminal desa/daerah. Harusnya memang membangun sistem yang komprehensif.  

Ihwal kesenjangan, menurut saya, sudah semakin menyempit, hanya kurang nyata akselerasinya. Semua pihak di daerah perlu dilibatkan dalam memberikan masukan mengatasi persoalan kesenjangan ekonomi di daerah, dan kesenjangan koordinasi antara pusat dan daerah. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Dadang Trisasongko

Direktur Eksekutif Tranparency Internasional (TI) Indonesia

FOLLOW US

Perlu Pertimbangan Agar yang Dikurung Memang Pantas Dikurung             Idealnya Penjara Tidak Untuk Lansia             Selesaikan PR di Periode Kedua             Jemput Bola Tarik Investasi             Fokus Pada Daya Saing, Reindustrialisasi, Pemerataan             Memperkokoh kemampuan mewujudkan cita-cita Presiden Joko Widodo              Simbol Kemajuan Bangsa dan Rekonsiliasi dalam Pertemuan Jokowi dan Prabowo             Apapun Tafsirnya, Kita Bangga Jokowi - Prabowo Bertemu             Bukan Hidup Abadi Badaniah Semata             Hidup Abadi Masih Spekulatif