DPR Minta Tambahan Anggaran, Layakkah?
berita
Ekonomika
16 August 2017 00:00
Penulis
Selama semester I/2017, DPR kita tercatat hanya memproduksi empat RUU, yakni RUU Pemajuan Kebudayaan, RUU Sistem Perbukuan, RUU Arsitek, dan RUU Penyelenggaraan Pemilu. Itu pun secara kualitas masih perlu penilaian khusus.  Sampai akhir tahun, masih ada 46 RUU yang harus diselesaikan dalam dua masa sidang. Akankah target kerja legeslasi ini tercapai?

Saat publik menanti  jawaban, DPR malah mengajukan tambahan anggaran untuk tahun anggaran 2018. Jumlahnya cukup fantastis, Rp4,87 triliun untuk satuan kerja Dewan, dan sisanya Rp2,37 triliun untuk satuan kerja Sekretariat Jenderal DPR. Anggaran tersebut termasuk untuk membangun gedung baru DPR sebesar Rp500 miliar.

Publik kontan bereaksi keras. DPR dinilai tidak mempunyai empati terhadap keuangan negara yang  tengah megap-megap. Seharusnya DPR tahu bahwa banyak anggaran subsidi untuk rakyat yang terpaksa dipotong pemerintah demi memenuhi kebutuhan melanjutkan program pembangunan infrastruktur. Menjadi ironis jika DPR kemudian mengajukan anggaran yang 41,9 persen lebih besar dari anggaran tahun 2017.

Menteri Keuangan Sri Mulyani pun hanya memberikan reaksi dengan pernyataan,  usulan DPR tersebut akan dibahas usai pembacaan nota keuangan  dan RAPBN 2018 pada 16 Agustus 2017 mendatang.  Bahkan Sri Mulyani  terpaksa memberi tawaran (bargain):  jika pemerintah tidak boleh berutang untuk membangun infrastruktur, maka yang pertama akan dipotong pemerintah adalah anggaran DPR.

Mengapa DPR seolah tak memiliki sense of crisis terhadap kondisi keuangan negara yang cukup memprihatinkan?  Apa mungkin ada  agenda terselubung di balik ajuan anggaran ini? Ini semacam upaya saling kunci, kalau pemerintah tidak mengesahkan pengajuan tambahan anggaran DPR 2018, maka berbagai RUU dan persetujuan yang diperlukan pemerintah -seperti RUU Redenominasi, pun tidak akan diiyakan DPR. 

Sebaiknya, kerja legislasi DPR menyelesaikan 46 RUU yang jadi tanggung jawab menjadi target prioritas. Ditambah lagi yang bersifat mendesak adalah memperbaiki citra sebagai lembaga yang benar-benar menyuarakan aspirasi rakyat, dan bukan sarang berkumpulnya para koruptor papan atas!

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(pso)

 

credit foto: http://cdn-2.tstatic.net/tribunnews

SHARE ON
OPINI PENALAR
Anggota Judicial Monitoring di Indonesia  Corruption Watch (ICW)

Setelah gagal di tahun 2011, sejumlah pimpinan DPR kembali memajukan anggaran untuk pembangunan gedung DPR. Nilai proyek tersebut diwacanakan menggunakan anggaran DPR 2018 yang disinyalir mencapai Rp5,7 triliun. Dari total anggaran tersebut sebanyak Rp500 miliar digunakan untuk pembangunan apartemen. Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR yang tidak akui oleh Partai Keadilan Sejahtera, menyatakan bahwa pembangunan gedung baru dan apartemen untuk anggota DPR digunakan untuk tujuan mulia untuk meningkatkan kinerja anggota DPR.

Usulan dan alasan pembangunan gedung-apartemen DPR tentu saja tidak bisa diterima akal sehat. Citra dan kinerja DPR masih buruk, kok sudah minta fasilitas? Apa tidak malu? Punya cerminkah di rumah? Pertanyaan ini pastinya tidak akan dijawab oleh para politisi yang sudah sedemikian bebalnya. Di negeri ini hampir semua proyek berpotensi korupsi dan rencana proyek ini bisa jadi ladang bancakan anggaran atau korupsi baru bagi politisi tertentu.

Pembangunan gedung plus apartemen DPR, jika dipaksakan, sama halnya dengan memperpanjang penderitaan rakyat. DPR juga dinilai tidak sensitif terhadap keadaan masyarakat. Karena DPR lebih mengutamakan syahwat  memenuhi kepentingan sendiri ketimbang memperioritaskan untuk alokasi sektor publik yang lebih membutuhkan. Dalam lingkup Jakarta saja, data BPS  2017 menyebutkan sebanyak 4,8 juta penduduk DKI Jakarta belum memiliki rumah.  

Dana selangit itu juga bisa digunakan untuk membangun sangat banyak gedung sekolah baru dan memperbaiki sekolah yang rusak di seluruh Indonesia. Dana berlimpah tersebut juga dapat membiayai jaminan kesehatan masyarakat jutaan penduduk miskin atau membangun puluhan ribu unit rumah sederhana buat rakyat.

Kami menuntut agar DPR membatalkan rencana pembangunan gedung dan apartemen DPR serta mengembalikan anggaran senilai kurang lebih Rp5,7 triliun kepada negara. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Master Business Administration Swiss German University

DPR punya kepentingan politik yang cukup besar karena tahun 2018 ada persiapan Pemilu, jadi mencoba mendapatkan dana untuk persiapan 2019.        

Kebutuhan dana untuk kepentingan partai bisa eksis, dan juga upaya agar bisa terpilih kembali pada pemilu 2019 sangat besar. Hal itu membutuhkan biaya yang sangat besar dan pertarungan hidup mati untuk memperoleh kekuasaan.

Hal yang dapat dilakukan adalah meningkatkan APBN yang berarti membuat alokasi yang bisa membantu pengembangan partai dan pribadi. masalah bagaimana caranya  akan diatur dalam pengalokasian pengeluaran. Padahal sudah pasti sisi pendapatan tidak akan mampu membiayainya. Target pajak yang tidak tercapai memaksa pemerintah untuk menambah utang guna membiayai defisit anggaran.

Kalau melihat kondisi sekarang, penyusunan APBN didasarkan juga pada tingkat inflasi dan target pertumbuhan ekonomi. Namun penyerapan anggaran yang bisa dikatakan rendah dari kementerian dan lembaga menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi berjalan pelan atau melambat. Ini juga bisa disebabkan perubahan pola konsumsi masyarakat.

Pembangunan Infrastruktur yg dilakukan melalui Goverment Spending ternyata tidak secara langsung memberikan multiple effect kepada kegiatan ekonomi di daerah. Anggaran berbasis kinerja dan penguatan sistem pengawasan pengeluaran, juga operasi tangkap tangan KPK, akan membuat pengguna anggaran semakin berhati hati dalam pelaksanaan proyek. Hal ini membuat serapan anggaran rendah. Juga pola yang dulunya melaksanakan proyek di akhir tahun anggaran, sementara peraturan Menteri Keuangan yang baru mengarahkan penggunaan anggaran secara bulanan, dan dinilai persentasenya per semester.

Kementerian dan lembaga harus melakukan banyak penyesuaian, jadi pasti tahun ini serapannya rendah. Ini tentu membuat pertumbuhan ekonomi akan lebih rendah dari target.

Kalau dari sisi konsumsi sebagai faktor yang mendukung  pertumbuhan ekonomi, secara bisnis,  konsumsi riil stagnan atau cenderung menurun karena perubahan pola konsumsi masyarakat. Ternyata saving atau tabungan meningkat. Hal ini bisa dikatakan masyarakat sekarang menunggu apa yg akan terjadi. Untuk itu lebih baik menyimpan uang dari pada melakukan investasi yg belum pasti.

Hal lain juga bisa dilihat, pola konsumsi berubah ketika banyaknya tersedia minimarket dan e-commerce sehingga tidak membuat orang untuk belanja banyak. Prioritas belanja apa saja yang perlu, karena pilihan lokasi belanja banyak. Jadi tidak banyak pembelian dalam jumlah besar.

Harga minyak dunia yang tidak naik juga berakibat pada melemahnya sektor migas dan industri pendukungnya sehingga menurunkan kegiatan ekonomi di sektor ini.

Industri manufaktur juga tidak meningkat karena barang impor dari China masuk. juga bahan baku dari China menguasai pasar dalam negeri. Bisa dipastikan tidak ada peningkatan jumlah orang bekerja di sektor formal. Yang bertumbuh hanya sektor informal dan UKM yang nilai investasinya tidak terlalu besar. (pso)

 

 

 

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Koordinator Investigasi Center For Budget Analysis (CBA)

Sejak 2014, DPR RI tercatat telah menghabiskan anggaran Rp12,1 triliun. Dengan anggaran sefantastis itu, terkait fungsi legislasi DPR, total undang-undang yang berhasil disahkan hanya 16 UU. Ini artinya, satu UU menghabiskan anggaran Rp765 miliar. Ini benar-benar di luar nalar kewarasan.

Membicarakan kelakuan para politisi senayan ini memang perlu ekstra kesabaran. Kosakata empati seakan telah hilang dari kamus mereka. Publik mesti lebih bersabar lagi karena 'kegilaan' para anggota dewan semakin menjadi-jadi di 2017 ini.

Di saat utang negara menggunung dan anggaran terus defisit, DPR mengajukan kenaikan anggaran tahun 2018 menjadi Rp7,2 triliun. Ini jelas perampokan.

Salah satu alasan pengajuan penambahan anggaran karena secara teknis Gedung Nusantara miring sampai tujuh derajat. Tetapi dengan kinerja yang semacam itu, para politisi senayan harus maklum jika keluhan mereka tidak pernah ditanggapi positif oleh publik. Itu karena ulah dan kinerja mereka sendiri selama ini. Jika dikatakan Gedung Nusantara miring, bisa jadi publik menangkap berbeda. Bukan gedungnya yang miring, melainkan ‘isi kepala’ anggota dewan yang dianggap miring.

Pembangunan gedung DPR dengan argumen ingin membentuk DPR modern adalah cara berpikir yang ‘menyesatkan’.  Seharusnya DPR itu sadar, anggaran belanja dan pendapatan selalu mengalami defisit yang semakin tinggi setiap tahun.

Celakanya, selain pembangunan gedung baru, DPR juga merencanakan pembangunan apartemen untuk para anggota dengan alasan efisiensi. Permintaan itu sangat melukai konstituen DPR yang belum memiliki gubuk atau rumah. karena anggota dewan itu sudah menempati rumah dinas di Kalibata dan Ulujami.

Dengan fasilitas yang sudah disediakan negara, faktanya tidak semua anggota DPR menempati rumah dinas yang sangat layak huni itu. Yang terjadi, banyak unit yang justru ditempati oleh kader partai, keluarga, tenaga ahli DPR, dan para tamu. Padahal itu tidak dibenarkan dan jelas merugikan keuangan negara.

Sekalipun nanti hasrat membangun apartemen terealisasi, bisa jadi kejadian yang sama seperti di Kalibata dan ulujami bakal terulang. Mereka tidak menempati apartemen tersebut.

Pemerintah harus tegas menolak permintaan anggaran untuk hal-hal yang tidak berguna. Uang  triliunan rupiah akan lebih berguna bagi pos anggaran lainnya yang benar-benar membutuhkan dan berdampak terhadap masyarakat luas. Masih banyak masyarakat miskin bergizi buruk dan anak yang tidak sekolah karena sekolahnya ambruk. Mereka yang lebih patut diperhatikan. (pso)

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Karyono Wibowo

Pengamat Politik. Peneliti di Indo Survey & Strategy. Peneliti Senior Indonesian Public Institute (IPI)

FOLLOW US

Kapan Merdeka dari KUHP Peninggalan Belanda?             Bangsa Parasit             Tinjau Kembali Politik Pangan             Semantik Munafik Lunatik Kembali Otentik              Indonesia Kehilangan Arah dan Tujuan             74 Tahun RI: Kedaulatan Sebagai Slogan Politik              Perlu Mekanisme Seleksi Khusus             Ketahanan Pangan Indonesia Masih Rapuh             Persoalan Ada Pada Tingkat Konsumsi             Kedaulatan Pangan Didukung Pola Makan dan Perilaku Konsumsi Pangan