DMO Dicabut, PLN Di Ujung Tanduk
berita
Ekonomika
Sumber Foto : metronews.com (gie/watyutink.com) 31 July 2018 18:30
Penulis
Sudah jatuh tertimpa tangga, mungkin itu perumpaan yang pas disematkan kepada PLN. Setelah Direktur Utamanya diperiksa oleh KPK dalam kasus proyek PLTU Riau-1, kini pemerintah berencana mencabut kebijakan wajib memasok kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation/DMO) batubara, termasuk untuk pembangkit listrik PLN.

Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, alasan pembatalan kebijakan DMO adalah untuk mendongkrak nilai ekspor batu bara guna menambah devisa untuk mengamankan defisit transaksi berjalan (current account deficit) Indonesia. 

Berdasarkan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 23K/30/MEM/2018, minimal 25 persen produksi batu bara harus dijual ke PLN. Sedangkan Kepmen ESDM Nomor 1395 K/30/MEM/2018 tentang Harga Batu Bara Untuk Penyediaan Tenaga Listrik, DMO harga batu bara sektor ketenagalistrikan dipatok maksimal 70 dolar AS per ton untuk kalori 6.332 GAR atau mengikuti Harga Batu bara Acuan (HBA),  jika HBA di bawah 70 dolar AS per metrik ton.

Sebelumnya, keputusan pemerintah untuk tidak mengusulkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2018 telah memperberat beban PLN. Subsidi energi tak lagi mampu menutup selisih harga BBM sebagai bahan penggerak pembangkit PLN. Hal ini menyebabkan PLN mengalami kerugian sebesar Rp6,49 triliun sejak triwulan pertama 2018. Selain karena pelemahan rupiah terhadap dolar AS yang membuat PLN merugi hingga Rp4,2 triliun, biaya BBM untuk operasionalnya pembangkitnya juga menggerus keuangan PLN hingga mencapai Rp5,6 triliun.

Bukankah dengan mencabut DMO ini semakin memperberat keuangan PLN yang sudah ‘berdarah-darah’? Dengan hutang PLN yang mencapai Rp 420,518 triliun, yang terungkap dalam ‘surat cinta’ Menteri Keuangan Sri Mulyani pada awal Oktober 2017 silam, yang disebutnya berpotensi gagal bayar, dan rencana PLN mencari hutang baru sebesar Rp60 triliun untuk biaya operasional dan membiayai pembangunan pembangkit listrik, pencabutan DMO justru semakin memperbesar potensi gagal bayar PLN atas utangnya? Lantas, jika sudah gagal bayar, apa BUMN ini mau dijual ke swasta?

Di sisi lain, rencana penghapusan DMO ini disambut baik oleh pengusaha batubara. Asosiasi Pertambangan Batu bara Indonesia (APBI) menyebut, tren harga batu bara saat ini tengah menanjak tinggi. Berdasarkan data Kementerian ESDM, rata-rata harga batu bara acuan (HBA) pada periode Januari-Juni 2018 telah mencapai 96,50 dolar AS per ton. Jauh lebih tinggi dibandingkan periode sama tahun lalu yang sebesar 82,21 dolar AS per ton. Selain itu, indeks harga batu bara di luar negeri masih di atas 100 dolar AS per ton. Diperkirakan sampai 2019 masih di kisaran 90an dolar AS per ton.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, produksi batu bara pada kuartal I 2018 mencapai 69,33 juta ton. Menurun 7,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Ekspor batu bara juga merosot sekitar 10 persen menjadi 50,78 juta ton. Sementara, realisasi penyerapan batu bara untuk PLTU mencapai 20,4 juta ton.

Dengan semakin besarnya biaya produksi untuk pembangkit listrik, maka mau tidak mau PLN juga harus menaikkan tarif listrik, baik terhadap pengguna rumah tangga (rakyat) maupun industri? Artinya, beban hidup rakyat akan semakin besar, dan nasib industri juga akan semakin terpuruk.

Jika demikian, keputusan pencabutan DMO ini hanya menguntungkan buat pengusaha batubara, namun merugikan rakyat, bukan?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengamat  Ekonomi Energi Universitas Gajah Mada, Mantan Anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas

Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa Pemerintah berencana mencabut kebijakan wajib memasok kebutuhan dalam negeri alias domestic market obligation (DMO) batubara, termasuk untuk pembangkit listrik yang dioperasikan PT PLN (Persero). Alasan pembatalan DMO untuk mendongkrak nilai ekspor batu bara guna menambah devisa untuk mengamankan defisit transaksi berjalan Indonesia.

Berdasarkan Keputusan Menteri (Kepmen) Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) Nomor 23K/30/MEM/2018, minimal 25 persen produksi batu bara harus dijual ke PLN. Sedangkan Kepmen ESDM Nomor 1395 K/30/MEM/2018 tentang Harga Batu Bara Untuk Penyediaan Tenaga Listrik, DMO harga batu bara sektor ketenagalistrikan dipatok maksimal 70 dolar AS per ton untuk kalori 6.332 GAR atau mengikuti Harga Batu bara Acuan (HBA), jika HBA di bawah 70 dolar AS per metric ton.

Alasan yang dikemukakan Luhut sesungguhnya mengada-ada. Pasalnya, ketentuan DMO Produksi batu bara hanya 25 persen dari total penjualan, sedangkan 75 persen masih tetap bisa diekspor dengan harga pasar. Dengan DMO Produksi 25 persen, penambahan devisa dari ekspor sangat tidak signifikan, bahkan diperkirakan tidak ada tambahan devisa sama sekali untuk mengurangi defisit nercara pembayaran.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, total produksi batu bara pada 2018 diperkirakan sebesar 425 juta metric ton, harga pasar batu bara pada Juli 2018 sebesar 104,65 dolar AS per metric ton. Kalau penjualan 25 persen kepada PLN atau sebesar 106 juta metric ton dijual dengan harga pasar, maka tambahan pendapatan pengusaha batu bara naik menjadi sebesar 11,12 miliar dolar AS (106 juta metric ton X 104,65 dolar AS). Tetapi kalau menggunakan harga DMO 70 dolar AS per metric ton, pendapatan penguasaha turun menjadi 7,44 miliar dolar AS (106 juta X 70 dolar AS).

 Selisih perbedaan harga tersebut sebesar 3,68 miliar dolar AS (11,12 dolar AS - 7,44 dolar AS). Menurut Bank Indonesia, defisit neraca pembayaran selama 2018 diperkirakan sebesar 25 miliar dolar AS, maka selisih harga itu tidak signifikan.

Berdasarkan pernyataan Wakil Menteri ESDM Achandra Tahar bahwa bukan DMO Produksi 25 persen yang dicabut, tetapi cap DMO harga 70 dolar yang akan dibatalkan. Artinya, pengusaha batu bara tidak mengekspor seluruh total produksi batu bara sebesar 425 juta metric ton, tetapi tetap menjual ke PLN sebesar 25 persen produksi atau sekitar 106,25 juta metric ton. Hanya menjual ke PLN dengan harga pasar 104,65 dolar AS bukan harga DMO 70 dolar AS per metric ton. Kalau benar yang dikatakan oleh Achandra, tidak akan ada tambahan devisa dari pendapatan ekspor, melainkan penambahan pendapatan pengusaha batu bara dari PLN, yang berasal dari kenaikan harga jual dari 70 dolar AS naik menjadi 104,65 dolar AS.

Dengan demikian, pembatalan DMO harga batu bara tidak menghasilkan tambahan devisa sama sekali, kecuali hanya menambah pendapatan pengusaha batu bara, sekaligus menambah beban biaya bagi PLN. Kecuali seluruh produksi batu bara sebesar 425 metric ton diekepor, maka akan ada tambahan devisa dari ekspor batu bara sebesar 3,68 dolar AS. Konsekuensinya, PLN harus impor seluruh kebutuhan batu bara, yang akan memperlemah neraca pembayaran. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat  Ekonomi Energi Universitas Gajah Mada, Mantan Anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas

Untuk menutup tambahan beban biaya PLN, Pemerintah akan memberikan tambahan subsidi kepada PLN, yang berasal dari iuran penguasaha batu bara antara 2-3 dolar AS per metric ton, yang dikelola oleh suatu badan yang baru akan dibentuk kemudian. Berdasakan perhitungan, tambahan subsidi dari iuran itu tidak akan mencukupi untuk menutup beban biaya PLN akibat pembatalan DMO harga.

Tambahan beban biaya PLN diperkirakan sebesar 3,68 miliar dolar AS (melalui perhitungan [(106,25 juta metric ton X 104,65 dolar AS)-[(106,25X70)]), sedangkan iuran dari pengusaha 3 dolar AS per metric ton akan terkumpul 1,28 miliar dolar AS (425 juta metric ton X 3 dolar AS). Jumlah iuran tersebut tidak akan mencukupinya. Masih ada selisih yang menjadi beban PLN sebesar 2,40 dolar AS (3,68 miliar dolar AS – 1,28 miliar dolar AS).

Selain itu, penggunaan iuran untuk subsidi akan terjadi time lag antara pemberlakukan pembatalan DMO harga dengan proses pengumpulan iuran dana, apalagi masih menunggu dibentuknya lembaga pengumpul di Depatemen Keungan, yang akan semakin memperpanjang time lag, sehingga memperpanjang beban biaya yang harus ditanggung oleh PLN

Di tengah kenaikan harga energi primer yang digunakan pembangkit listrik: BBM, Solar, Gas, Batu Bara, harga jual listrik dari IPP, beban PLN dalam menjalankan Public Service Obligation (PSO) untuk tidak menaikkan tarif listrik hingga 2019 dan penugasan Pemerintah dalam pencapaian 100 persen elektrifikasi serta Proyek 35.000 MW menyebabkan beban PLN akan bertambah semakin berat akibat pembatalan DMO harga batu bara. Apalagi, PLN sudah menderita kerugian pada semester I/2018 sebesar Rp6,49 triliun, bandingkan periode yang sama pada 2017, PLN masih mencatat laba bersih sebesar Rp510,17 miliar.

Pembatalan DMO harga itu akan semakin memperbesar kerugian PLN yang berkepanjangan. Kalau kerugian PLN itu dibiarkan berlarut-larut, maka tidak menutup kemungkinan PLN terancam bangkrut. Kalau Pabrik Setrum satu-satunya di Indonesia ini benar-benar bangkrut, tidak dapat dihindari Nusantara akan kembali gelap gulita. Pada saat itu, PLN bukan lagi sebagai “Perusahaan Listrik Negara”, tetapi berubah menjadi “Perusahaan Lilin Negara”. Sungguh amat ironis.

Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut, termasuk untuk mencegah kebangkrutan PLN agar tidak menjadi Perusahaan Lilin Negara, maka kebijakan pembatalan DMO harga batu bara harus dibatalkan. Pasalnya, pembatalan DMO harga batu bara termasuk kebijakan blunder, yang tidak menambah devisa dari ekspor batu bara untuk mengurangi defisit neraca pembayaran, melainkan hanya menambah pendapatan pengusaha batu bara, sekaligus menambah beban biaya PLN. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengusaha, Mantan Anggota DPD RI, Direktur Indonesian Resources Studies (IRESS)

Sebelumnya saya sudah mendapat Informasi dari teman-teman media dan juga informasi dari PLN, bahwa rapat koordinasi oleh pemerintah yang dipimpin oleh Menko Kemaritiman sedianya dilaksanakan pada hari Selasa (31 Agustus 2018) kemarin diputuskan untuk dibahas lagi nanti, dengan waktu yang belum ditentukan.

Kenapa terjadi semacam tarik ulur keputusan seperti ini? Nah, ini yang harus kita tanyakan kepada pemerintah. Sebelumnya, melalui Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan yang menyatakan bahwa pemerintah berencana mencabut DMO untuk batubara. Setelah mendapat respon dari masyarakat, tiba-tiba Presiden Jokowi membatalkan pencabutan tersebut melalui rapat terbatas yang digelar di Istana Kepresidenan Bogor. Kita patut apresiasi keputusan yang diambil oleh Presiden dengan membatalkan pencabutan DMO ini.

Nah, kemunculan rencana pencabutan DMO sebelumnya memang cukup mengagetkan kita semua. Beberapa pihak menduga bahwa rencana pencabutan DMO tersebut karena dorongan dari para pengusaha batubara, agar keuntungannya naik. Karena saat ini, kondisi harga batubara mengalami kenaikan yang tinggi. Harga Batu bara Acuan (HBA) Indonesia saat ini mencapai 104 dolar AS per metrik ton, sedangkan Newcastle harganya sudah mencapai 124 dolar AS per metrik ton. Sementara Newcastle, baik itu Newcastle Export Index (NEX) maupun Globalcoal Newcastle Index (GCNC), menjadi salah satu rujukan dari harga batubara dunia. Maka dipakailah alasan devisa.

Bisa juga nanti, dengan bermain kebijakan, yakni mengembalikan harga DMO ke harga pasar, kemudian mengikuti model sawit: setiap ton dipungut/dipotong berapa dolar, kemudian memasukkan potongan tersebut untuk mensubsidi PLN untuk pembelian batubara. Tapi, pemotongan seperti model di sawit ini kan bisa main mata alias ‘cincai-cincai’. Misalnya; pemotongan untuk PLN besarnya 3 dolar AS, tapi untuk yang lainnya bisa tambah berapa dolar lagi untuk dibagi-bagi.

Makanya, dalam sebuah kesempatan di acara seminar yang membahas tentang rencana pencabutan DMO ini saya sampaikan, bahwa boleh saja pemerintah memberlakukan pemotongan untuk tiap ekspor batubara seperti model ekspor sawit, tapi pemotongannya harus sebesar 10 dolar AS per metrik ton, mau gak? Kenapa, karena jika potongannya sebesar 10 dolar AS, pasti bisa cukup untuk menutupi kekurangan PLN dalam membeli batubara akibat dicabutnya DMO.

Bisa jadi para pengusaha batubara mau di potong 10 dolar AS, tapi pihak-pihak yang berburu rente kemungkinan nggak ‘dapat’. Jadi saya merasa, kebijakan pencabutan DMO ini adalah ‘win-win solution’ bagi penguasa dan pengusaha. Tapi menjadi ‘lose-lose solution’ bagi PLN dan rakyat.

Untuk itu, pada acara tersebut saya ingatkan kepada pemerintah, dalam hal ini saya mengingatkan kepada Pak Presiden Jokowi, Pak Luhut Panjaitan, dan Pak Jonan, Anda harus menentukan sikap, siapa yang Anda pilih: segelintir pengusaha batubara atau 260 juta rakyat Indonesia yang menggunakan listrik?

Kalau kita mengakui bahwa Pancasila sebagai landasan dasar dalam pelaksanaan pengelolaan pemerintahan, maka seluruh rakyat Indonesia harus bisa menikmati secara adil hasil (pengelolaan) sumber daya alam yang ada di Indonesia. Karena itu, jangan hanya membuat kebijakan jangka pendek yang berakibat luas bagi seluruh rakyat Indonesia. Intinya,pemerintah jangan pernah mencabut DMO!

Dan saya juga mengusulkan, dalam pengelolaan batubara ini, dengan menggunakan windfall profit tax. Penggunaan windfall profit tax ini saya kira lebih adil. Misalnya; untuk harga batubara di kisaran 80 dolar AS per metrik ton ditetapkan sebagai harga normal, maka dikenakan pajak yang normal pula. Jika kemudian harganya naik ke level 90 dolar AS per metrik ton, maka pajak yang dikenakan bertambah pula 10 persen. Naik lagi di level 120 dolar AS per metrik ton, maka pajak yang dikenakan bertambah pula 20 persen, dan seterusnya. Dengan begitu, maka keuntungan tersebut lebih merata dinikmati oleh rakyat melalui penerimaan pajak yang meningkat, seiring dengan meningkatnya harga batubara.

Selain itu, batasi jumlah produksi tambang batu bara, agar menjaga cadangan batubara supaya tidak cepat habis. Harus dikendalikan. Untuk itu, pemerintah harus menghilangkan insentif tambahan produksi kepada pengusaha batubara harus dihilangkan. Dan jangan lupa untuk terus melakukan konservasi. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

FOLLOW US

Aturan Timbulkan Administration Cost, Beban Bagi UMKM                Pelaku Bisnis E-commerce Tak Perlu Berbadan Hukum             Hambat Usaha Kecil Naik Kelas             Investor Tak Terpengaruh Prediksi Ekonomi RI             Moody’s Tak Tahu Jeroan Indonesia             Ada  Gap, Ada Ketimpangan             Prioritas Utama Tingkatkan Pertumbuhan             Dana Desa Berhadapan dengan Kejahatan Sistemik             Pembangunan Desa Tidak Bisa Berdiri Sendiri             Harus Disadari, Korupsi akan Mengikuti Kemana Uang Mengalir