DHE Wajib Simpan di Dalam Negeri, Investor Lari?
berita
Ekonomika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 01 December 2018 14:00
Penulis
Dalam waktu dekat pemerintah akan mengeluarkan beleid Peraturan Pemerintah (PP) tentang kewajiban bagi para pengusaha (atau eksportir) untuk menanam Devisa Hasil Ekspor (DHE) nya di dalam negeri untuk beberapa waktu lamanya.

Aturan yang konon akan terbit Desember 2018 itu akan membuat para pengusaha khususnya eksportir tidak akan bisa lagi menghindar untuk segera memindahkan DHE nya ke bank dalam negeri.

Jika PP tersebut terbit, diharapkan paling tidak akan membantu mengurangi lagi tekanan terhadap rupiah akibat capital outflow beberapa waktu lalu yang menyebabkan rupiah kedodoran terhadap dolar AS.

Saat ini mata uang rupiah memang sedang menguat “kencang” terhadap dolar AS akibat kebijakan Bank Indonesia yang dinilai positif oleh investor, juga pengaruh dari pidato Gubernur bank sentral AS yang memprediksi sukubunga The Fed tak akan naik terlalu banyak pada 2019. 

Langkah pemerintah--jika itu benar--patut diapresiasi, sebab beberapa Negara tetangga seperti Thailand dan Malaysia sudah puluhan tahun lama mewajibkan DHE untuk ngendon di bank dalam negeri mereka paling tidak 6 bulan lamanya.

Uniknya, seruan untuk membawa DHE ke dalam negeri dan mengendap paling tidak 6 bulan bahkan telah dilakukan semasa Menko Perekonomian Darmin Nasution menjadi Gubernur BI pada 2011. Namun hingga kini pemerintah nampaknya masih belum bisa meyakinkan secara penuh para pengusaha untuk tidak memarkir DHE di bank-bank luar negeri.

Sampai kemudian mungkin dipandang perlu menerbitkan PP yang sebentar lagi diluncurkan.

Muatan apa sebaiknya yang harus dicantumkan dalam PP mendatang, guna meyakinkan para pengusaha atau eksportir untuk sukarela memindahkan DHE nya ke perbankan dalam negeri? Dapatkah PP tersebut mengakomodasi keluhan pengusaha yang merasa terbebani dengan berbagai persyaratan dan biaya yang mahal ketika harus mengkonversi DHE ke dalam mata uang rupiah? 

Kalangan pengusaha atau eksportir selama ini memang mengeluhkan biaya konversi yang dipatok terlalu tinggi, karena dapat mengakibatkan kerugian. Disebutkan, biaya transaksi swap lindung nilai (hedging) ditetapkan cukup tinggi, yakni berkisar 4 sampai 5 persen.

Swap adalah transaksi pertukaran dua valas melalui pembelian tunai dengan penjualan kembali secara berjangka, atau penjualan tunai dengan pembelian kembali secara berjangka. tujuannya adalah untuk mendapatkan kepastian kurs yang bersifat tetap selama kontrak, sehingga dapat menghindari kerugian selisih kurs.

Selain itu, banyak pengusaha yang terikat semacam kontrak dengan bank-bank di luar negeri sehingga DHE harus diparkir di luar negeri sesuai bunyi kontrak.

Para pengusaha juga berpendapat bahwa seharusnya hanya eksportir yang tidak banyak belanja impor bahan baku yang diwajibkan untuk mengkonversi DHE ke rupiah, seperti misalnya para pengusaha sawit dan batubara. Sementara untuk para pengusaha yang membutuhkan perputaran dana guna mengimpor bahanbaku dari luar negeri, selalu membutuhkan modal kerja yang digunakan untuk membiayai impor.

Itulah sebabnya, selama ini meski Bank Indonesia (BI) melaporkan arus dana hasil ekspor yang masuk dalam pencatatan BI mencapai sekitar 90 persen, namun DHE tersebut tidak akan lama bertahan di bank dalam negeri karena kebutuhan modal kerja untuk impor bahan baku yang menggunakan valas.

Kiat-kiat apa yang sebaiknya layak diusulkan untuk memperkuat PP tentang DHE? Fasilitas apa saja yang sebaiknya diberikan kepada pengusaha agar dapat mengurangi beban biaya produksi?

Apa pendapat Anda? Watyutink?  

SHARE ON
OPINI PENALAR
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Sebelum rencana PP yang mau diterbitkan ini sudah ada semacam regulasi setingkat permen ataukah PMK yang mengatur kewajiban tentang DHE yang ditahan beberapa waktu di dalam negeri. Mungkin dengan adanya PP nanti akan lebih memperkuat.

Kalau sudah setingkat PP itu berarti akan lintas sektoral. Dan tiap sektor harus ada aturan turunan yang menjelaskan secara detail, misalnya untuk sektor tambang batubara dan sawit. Jadi harus ada aturan tambahan yang khusus mengurusi ekspor bidang tambang dan eksor bidang perkebunan. Begitu juga dengan komoditas yang lain karena itu bentuknya PP.

Tetapi kalau ternyata tidak ada aturan teknis turunannya maka nanti seakan-akan seperti pasal karet, atau pasal-pasal yang tidak secara eksplisit menjelaskan. Padahal aturan turunan dengan pasal-pasal penjelasan per sektor produksi untuk ekspor itu amat dibutuhkan, supaya ada kejelasan regulasi.

Juga misalnya diberikan bentuk-bentuk insentif lain untuk mendukung pengusaha yang membutuhkan biaya untuk konversi valas ke rupiah.

Pengusaha juga butuh modal untuk impor yang menggunakan valuta asing seperti dolar AS. Tetapi untuk pengusaha sektor pertambangan dan perkebunan, seharusnya mereka relatif lebih banyak menyimpan DHE nya di dalam negeri. Hal itu karena mereka tidak butuh modal buat impor. Berbeda dengan industri yang membutuhkan bahan baku yang harus diimpor dengan dolar AS.

Harapannya sebetulnya dengan masuk nya DHE dalam bentuk valas dapat segera dikonversi ke rupiah. Dengan demikian bisa lebih memperkuat lagi mata uang rupiah.

Sekali lagi kalau memang PP baru nanti akan terbit oleh pemerintah, maka harus ada aturan turunan yang secara detail menjelaskan hal teknis-teknis. Satu lagi, PP itu tentunya harus sudah mengakomodir kepentingan dunia usaha khususnya para eksportir. Kalau masih ada pengusaha yang merasa belum diikutkan atau diakomodir dalam PP tersebut maka itu artinya PP belum terkoordinasi secara baik. Karena kalau sudah membuat PP berarti seharusnya telah melibatkan semua pihak untuk membahas PP tersebut. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

Sebenarnya kalau kita belajar dari Thailand dan Malaysia mereka juga punya aturan mengenai keberadaan DHE. Bahwa DHE memang harus stay 6 bulan di kedua negara itu. Dari kedua negara itu kita bisa jadikan benchmark.

Masalahnya, di Thailand itu ekosistem untuk penerapan instrument aturan pengendapan DHE sudah terbangun. Artinya, di Thailand untuk trade finance dan pembiayaan finance semua dari bank-bank lokal sehingga para pengusaha dan eksportirnya dengan senang hati memarkir DHE di dalam negeri.

Sementara eksportir kita masih banyak dibiayai oleh bank-bank Singapura. Dari bank-bank di Singapura itu salah satu kriterianya adalah dana harus diparkir di perbankan mereka. Itu salah satu kesulitannya.

Jadi sebetulnya wajar saja, karena bank-bank Singapura itu sudah memberikan pinjaman untuk pembiayaan ekspor, dan di sisi lain mereka juga butuh dana nya untuk diparkir di sana.   

Hal lain adalah dari sisi swap rate, dimana memang rate konversi nya masih terlalu tinggi sehingga hal itu juga yang membuat para pengusaha kita agak enggan untuk memarkir dananya ke dalam negeri.

Jadi untuk masalah DHE ini intinya adalah ekosistem kita memang belum cukup terbangun untuk bisa kemudian mewajibkan DHE. Apalagi jika bicara masalah kebutuhan importir kita yang butuh cukup banyak cash flow dalam bentuk valas, untuk kebutuhan membeli bahan baku produksi yang didapat dari impor.

Hal itu juga harus dipikirkan. Jangan sampai nanti setelah ada kewajiban DHE untuk diparkir sekian lama di dalam negeri, itu bisa membuat para pengusaha bermasalah dari sisi cashflow.

Jalan keluarnya mungkin harus diseleksi saja. Jadi tidak semua eksportir punya kewajiban untuk menahan DHE nya. Untuk eksportir yang membutuhkan bahan baku impor dalam kegiatan produksinya jangan diwajibkan untuk menahan DHE nya di dalam negeri, karena akan menyebabkan mereka kesulitan cashflow.

Kalau mau lancar maka syaratnya ekosistemnya harus terbangun terlebih dahulu. Tetapi kalau situasi ekosistemnya belum mendukung sementara aturan harus menahan DHE di dalam negeri diterapkan, maka bisa jadi pengusaha akan lari dan boleh jadi akan memindahkan base-nya keluar negeri. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Insentif Pajak, Daya Sistem Pajak yang Paling Rasional             Menengok dan Menyiapkan SDM di Era Revolusi Industri 4.0             Polri Telah Berupaya Transparan Ungkap Rusuh 21-22 Mei             Possible and Impossible Tetap Ada             Ungkap Rusuh 21-22 Mei Secara Terang dan Adil             Banyak Masalah yang Harus Diselesaikan             Pilihan Cerdas Jadi Oposisi             Tergilas oleh Budaya Global             Penghambaan terhadap Simbol Dunia Barat             Tak Cukup Imbauan