Cantrang Dilarang, Cantrang Disayang
berita
Ekonomika

Sumber Foto: tempo.co

19 January 2018 19:00
Penulis
Akhirnya aksi ribuan nelayan Pantura di Istana negara kemarin (17/1) berujung happy ending. Setelah dibuat ‘gerah’ tingkat dewa oleh kebijakan pelarangan penggunaan cantrang sebagai alat tangkap nelayan per 1 Januari 2018, ribuan nelayan pantai utara Jawa sepanjang Brebes, Tegal sampai Rembang, bersorak gembira setelah Menteri Susi mengizinkan kembali digunakannya cantrang.

Namun Menteri Susi Pujiastuti tetap tidak mencabut larangan penggunaan cantrang, hanya memberikan kesempatan lagi kepada nelayan agar cepat-cepat menyesuaikan alat tangkap seperti yang direkomendasi pemerintah. Susi malah mengancam, jika setelah diberi kesempatan nelayan masih saja menggunakan cantrang dan aneka akal-akalan lain seperti markdown tonase kapal yang digunakan, maka ‘Super Susi’ tidak segan-segan untuk kembali menerapkan larangan cantrang sesuai aturan.

Selama dua minggu sejak awal tahun, nelayan di pantura Jawa banyak yang tidak melaut karena takut ditangkap. Hal tersebut tentu saja berdampak terhadap kelangsungan hidup nelayan dan keluarganya, mengingat ada 1,8 juta nelayan yang selama ini melaut dengan menggunakan cantrang.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melarang penggunaan  cantrang karena dianggap menghabisi ikan-ikan kecil serta merusak terumbu karang. Sosialisasi dari aturan ini telah dilakukan sejak Januari 2017 dan nelayan diberi kesempatan enam bulan untuk mengganti alat tangkap yang ramah lingkungan dan direkomendasi oleh pemerintah seperti jaring insang, trammel net, bubu lipat ikan, bubu rajungan, pancing ulur, rawai dasar, rawai hanyut, pancing tonda, serta pole and line.

Namun nelayan juga menolak dikatakan cantrang merusak terumbu karang, sebab sudah ada lima kali uji petik alat cantrang yang melibatkan legislatif, media, Pemprov Jateng, DPRD Tegal, akademisi IPB, bahkan dengan kamera bawah laut. Hasilnya, cantrang tidak merusak lingkungan. Mana yang benar, merusak lingkungan atau tidak?

Ini pertanyaan yang mengemuka di publik. Penggantian cantrang itu berkorelasi dengan biaya. Padahal sudah rahasia umum bahwa banyak nelayan yang terjerat utang di bank. Nah, saat pelarangan cantrang di awal 2017, kenapa tidak ada solusi komprehensif dari KKP selaku regulator? Bagaimana pula mekanisme pengawasan kala itu menyusul pelarangan cantrang?

Dalam aksi unjuk rasa nelayan di depan Istana kemarin, Susi berjanji akan membantu nelayan untuk mendapatkan akese permodalan terkait penggantian cantrang. Kenapa baru sekarang hal ini disampaikan ke nelayan? Lantas dengan utang nelayan di bank, bagaimana mekanisme membantu nelayan mendapat akses kredit di bank? Perbankan sendiri punya aturan yang luar biasa ketat terkait kredit.

Lebih jauh lagi, jika nanti nelayan tetap tidak mampu beralih ke alat tangkap sesuai anjuran KKP, baik karena kesulitan mendapat kredit atau soal lain, apakah Susi akan kembali melarang keras cantrang dan nelayan akan kembali ‘kisruh’?

Jika kekisruhan kembali terjadi dan kemudian 'dipadamkan' lagi, tidak salah kalau ada yang berpikiran bahwa ribut-ribut soal cangkrang tidak lepas dari kepentingan menuju 2019.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(pso)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Dosen Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Kandidat Doktor IPB, Tenaga Ahli Komisi IV DPR-RI

Pada awal tahun 2015 KKP secara mengejutkan mengeluarkan Permen No 2 tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) di wilayah pengelolaan perikanan RI. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa pelarangan alat tangkap termasuk seluruh jenis pukat hela (trawl), termasuk juga pukat tarik seperti payang, dogol dan cantrang. Jika berbicara mengenai trawl atau pukat hela hampir tidak ada gejolak sebab alat tangkap ini memang telah terbukti merusak sumberdaya perikanan termasuk ekosistem terumbu karang, oleh sebab itu sejak tahun 80-an pemerintah mengeluarkan Keppres 39/1980 tentang penghapusan alat tangkap trawl.

Lalu bagaimana dengan penggunaan alat tangkap cantrang dan sejenisnya?. Terdapat banyak perbedaan pendapat terikait hal ini. Ada yang menyamakan model pengoperasian cantrang itu sama dengan alat tangkap trawl. Padahal cara kerja cantrang berbeda dengan trawl meskipun sekilas mirip namun perbedaan paling besarnya adalah pengoperasian cantrang dimulai dari menebar tali selambar secara melingkar. Selanjutnya, dengan menurunkan jaring cantrang, kemudian bertemu dengan tali selambar yang awal. Setelah itu, ujung kedua tali kemudian ditarik ke arah kapal sampai seluruh bagian kantong jaring terangkat.

Sedangkan pada trawl setelah jaring diturunkan ke dasar perairan kapal penarik akan bergerak sejauh beberapa mil sehingga jaring akan menyapu dasar perairan, nah teknik seperti inilah yang merusak lingkungan perairan serta menangkap ikan-ikan kecil (bukan ikan target) sehingga mengancam keberlanjutan sumberdaya ikan di perairan. Lalu mengapa kisruh cantrang ini menjadi polemik berkepanjangan?, penulis membagi paling tidak ada dua penyebab utamanya yaitu pertama,  Tidak dilakukannya penelitian secara konpehensif (ekologi, ekonomi dan sosial) oleh KKP terkait nelayan cantrang sebelum mengeluarkan kebijakan.

Selama ini fokusnya hanya terhadap kerusakan yang ditimbulkan oleh pengoperasian alat tangkap cantrang secara umum, tanpa melihat kasus per kasus. hal ini juga terlihat jelas pada permen KKP no 2/2015 tersebut yang hanya menyebutkan pelarangan sedangkan solusinya seperti pengalihan alat tangkap dan insentif tidak disebutkan padahal sudah mahfum bahwa setiap pelarangan harus diringi dengan solusi. Memang benar setelah kebijakan tersebut terbit KKP telah menganggarkan pergantian alat tangkap cantrang menjadi alat tangkap yang lebih ramah lingkungan seperti jaring insang (gillnett), bubu lipat, jaring rampus dan beberapa alat tangkap lain akan tetapi eksekusi pergantian ini terkesan sangat lambat prosesnya.

Selain itu penulis juga melihat ada kegamangan berfikir dalam pemberian solusi pergantian alat tangkap ini. Pemerintah/KKP gagal memahami sisi sosiologis masyarakat nelayan yang sangat kaku terhadap perubahan khususnya perubahan teknik penangkapan ikan dan penggunaan alat tangkap baru sehingga tidak mengherankan ketika terjadi pelarangan cantrang, secara tiba-tiba terjadi gejolak di masyarakat nelayan. Kita tidak bisa menyamakan persepsi pekerja dibidang formal dengan pendidikan tinggi dengan nelayan yang secara umum tingkat pendidikannya masih tergolong rendah dan tingkat kemampuan penyerapan teknologi dan informasi yang minim. Hilangnya pekerjaan nelayan adalah permasalahan lain yang jauh lebih kompleks bagi nelayan, dimana sistem atau cara kerja nelayan kecil adalah dengan melaut setiap hari untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga dengan pelarangan alat tangkap tersebut telah meningkatkan kerentanan nafkah nelayan yang jika tidak diberikan insentif maka nelayan akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hariannya. Dengan adanya kebijakan pelarangan tanpa memberikan insentif berupa bantuan nafkah maka tingkat kehidupan nelayan akan semakin terpuruk. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Kandidat Doktor IPB, Tenaga Ahli Komisi IV DPR-RI

Pemahaman sisi sosiologis masyarakat menjadi sangat penting bagi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sehingga tidak memberi kesan kebijakan yang dikeluarkan terkesan terburu-buru dan minim pertimbangan. Anehnya lagi sudah tiga tahun berlalu permasalahan ini tidak kunjung selesai, seharusnya KKP melalui Litbang KKP mengeluarkan dokumen penelitian yang komprehensif terkait masalah ini namun kenyataanya hanya seputar permasalahan ekologi saja bahwa keberadaan cantrang merusak sumberdaya ikan tanpa memberikan simulasi solusi bagi nelayan pasca pelarangan.

Permasalah lain, adanya pihak korporasi yang memanfaatkan nelayan sebagai subjek paling rentan dalam kasus ini. Seperti diketahui bahwa sebagian besar nelayan cantrang merupakan nelayan buruh yang sangat tergantung pada kapal-kapal pemilik modal. Dari laporan  KKP, telah terjadi manipulasi praktik penggunaan alat tangkap cantrang yang desain awalnya merupakan alat tangkap yang ditarik ke atas (bukan diseret di dasar laut) menjadi alat tangkap dengan prinsip operasional yg sama dengan trawl, inilah yang menjadi permasalahan, belum lagi persoalan manipulasi ukuran kapal dan modifikasi alat tangkap lainnya. Oleh sebab itu antara KKP, pengusaha perikanan dan nelayan harus duduk bersama mencari jalan keluar yang paling efisien untuk kemaslahatan bersama.

Di tengah terpuruknya sektor perikanan seperti volume impor yang lebih tinggi dari ekspor, peneggelaman kapal yang memicu polemik, produksi tuna dan cakalang yang sudah disalip Papua Nugini serta daya saing produk ekspor yang kalah jauh dari negara-negara lain termasuk kalah dari Thailand dan Vietnam, merupakan masalah klasik yang seharusnya menjadi perhatian serius kementerian KKP.

Terakhir sebagai catatan penulis terhadap kinerja KKP khususnya Menteri Susi selama 3 tahun terakhir pertama, terlepas dari pro-kontra keabsahan metode perhitungan stok nasional klaim meningkatnya potensi perikanan nasional dari 5,6 juta ton/tahun menjadi 12,5 juta ton ternyata tidak berbanding lurus dengan performa perikanan secara nasional, dari daftar negara dengan nilai ekspor tertinggi di dunia, performa ekspor perikanan Indonesia hanya berada pada peringkat ke 10, jauh dibawah vietnam yang berada diurutan ke 3. Kedua, praktik peneggelaman kapal yang memicu kontroversi, penulis tidak melihat hal tersebut pada sudut pandang legalitas karena memang telah diatur dalam UU 31/2004 jo UU 45/2009, akan tetapi KKP harus mencari alternatif lain selain peneggelaman kapal karena pada praktiknya di lapangan ditemukan pelanggaran yaitu bertentangan dengan UU 32/2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Oleh sebab itu seharusnya Menteri Susi perlu belajar dari beberapa contoh sukses di Aceh yang memperoleh hibah kapal hasil tangkapan asing kemudian dikelola secara profesional dan telah memberikan ribuan beasiswa bagi masyarakat aceh. Ketiga, produksi tuna dan cakalang indonesia pada tahun 2017 secara mengejutkan dikalahkan Papua Nugini yang berubah menjadi negara dengan produksi tuna dan cakalang terbesar di dunia sebesar 806.000 ton pada 2016, sementara pada 2014 produksinya hanya 75.000 ton saja (datasuhana, 2017).

Sejak masifnya penangkapan dan peneggelaman kapal ikan asing, setidaknya ada 2 kekeliruan KKP dalam masalah ini yaitu yang ditenggelamkan adalah kapal-kapal diatas 30 GT milik asing yang selama ini menangkap pada daerah ZEE Indonesia, menyebabkan banyak kekosongan upaya penangkapan ikan tuna. Disisi lain KKP tidak menggenjot penangkapan ikan dengan target utamanya wilayah ZEE sehingga produksi tuna dan cakalang terus menurun, bukan karena stoknya yang rendah akan tetapi lebih kepada rendahnya upaya penangkapan.

Kekeliruan kedua, KKP tidak menyadari kemapuan armada penangkapan ikan milik Indonesia yang sebagian besar skala kecil dengan teknologi rendah yang tidak mampu menangkap ikan jauh ke ZEE, inilah kecerdikan otoritas perikanan Papua Nugini yang membuat persetujuan dengan beberapa negara seperti Philipina, Thailand, Vietnam hingga RRC untuk mengambil ikan di ZEE mereka, sehingga dengan berlakunya kebijakan penenggelaman kapal di Indonesia menjadi angin segar bagi  perikanan di Papua Nugini yang menjadi homebase baru bagi nelayan-nelayan asing untuk menangkap ikan secara legal. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Sekjen Asosiasi Budidaya Ikan Laut Indonesia (Abilindo)

Alat tangkap cantrang yang digunakan nelayan selama ini sudah terbukti tidak merusak lingkungan, karena nelayan toh sudah 5 kali adakan uji petik dan hasilnya semua tidak mengganggu lingkungan atau terumbu karang.

Cantrang alat tangkap ikan yang efektif dan ramah lingkungan. Sebaliknya alat pengganti yang ditawarkan KKP tidak efektif dan malah cenderung merusak lingkungan. Ungkapan Menteri Susi juga aneh, kenapa dalam rilis pers yang diiznkan menggunakan cantrang hanya nelayan pantura? bagaimana dengan nelayan luar Jawa? padahal pak Jokowi sudah jelas menyebutkan berlaku untuk seluruh nelayan Indonesia seperti yang disampaikan pak Hadi Santoso yang ikut berdialog dengan Presiden. Jadi walau dikatakan dalam masa peralihan, tapi saya ragu nelayan akan bisa segera beralih menggunakan alat tangkap.

Nanti jika ternyata nelayan tidak juga bisa mengganti alat tangkap cantrang sesuai yang dikehendaki pemerintah, dan KKP berkeras melarang kembali cantrang, maka nelayan akan kehilangan mata pencaharian, dan anak-anak nelayan akan lapar dan putus sekolah. Itu akan membuat persoalan kemiskinan baru.

Tidak benar bahwa produksi ikan Indonesia sudah berada pada peringkat pertama di ASEAN. Dengan Papua Nugini saja kita sudah kalah, karena ternyata mereka lebih cerdik memanfaatkan kekosongan wilayah tangkap di Indonesia, akhirnya mereka mengundang negara-negara yang sudah takut masuk ke wilayah laut Indonesia, dan diizinkan bebas menangkap di wilayah Papua Nugini dengan persyaratan tertentu. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan

Cantrang sudah diuji petik beberapa kali. Kalau ada yang masih kurang puas, mestinya dilakukan uji petik bareng KKP, nelayan, akademisi, Pemda, DPRD. Semua harus komit apapun hasil terakhir, kedua belah pihak harus setuju. Memang saya dengar cantrang itu turun ke bawah terus ditarik ke atas seperti sistem sendok dan tidak kena dasar laut. Karena kalau tidak bisa rusak alatnya dan biaya lagi.

Cantrang kalau tidak salah Rp15-25 juta, gillnet Rp1.5 miliar. Jadi amat mahal dibanding cantrang.
 
Sekarang saja nelayan banyak yang sudah pinjam ke bank. Kalau mau pinjam lagi harus ada tambahan aset  untuk jaminan bank.

Nah, kondisi nelayan sekarang yang tidak  bisa melaut, rumahnya bisa disita bank. Belum ganti alat tangkap yang direkomendasikan, kecuali dikasih gratis semua ke nelayan dan semua sudah siap pakai.

Alasan lain, contoh gillnet yg ramah lingkungan versi KKP hasil tangkapannya juga jauh dibanding hasil tangkapan cantrang.

Sekarang mau tidak uji petik sama-sama? Selama semangatnya mau cari titik temu, nelayan pasti mau karena mana maumereka  ribut-ribut. Nelayan cuma mau bisa melaut dengan tenang tapi dengan cara yang tidak merusak lingkungan dan menjaga area juga jangan sampai over fishing.

Ihwal data produksi perikanan, yang pasti di data BPS ekspor turun 15 persen. Presiden juga ucapkan begitu, ekspor turun. Tapi jangan juga besoknya ada rilis eksor naik dalam beberapa hari, kan bingung stakeholder. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Karyono Wibowo

Pengamat Politik. Peneliti di Indo Survey & Strategy. Peneliti Senior Indonesian Public Institute (IPI)

Jerry Massie, Dr., M.A., Ph.D.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies

FOLLOW US

Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar             GBHN Isu Elite Politik Saja             Kepentingan Politik Lebih Menonjol             Dehumanisasi di Hari Kemanusiaan Internasional terhadap Masyarakat Papua             Rasisme Terhadap OAP dan Masa Depan Papua dalam Bingkai NKRI             Ekonomi 2020 Tak Janjikan Lebih Baik             Pertumbuhan 5,3 Persen Sulit Dicapai             Kapan Merdeka dari KUHP Peninggalan Belanda?             Bangsa Parasit             Tinjau Kembali Politik Pangan