Tidak bisa tidak harus diakui bahwa memang pengaruh faktor luar atau perekonomian dunia yang sedang mengalami perlambatan memang berpengaruh ke ekonomi domestik.
Apalagi mitra dagang besar kita memang ke China. Sementara ekonomi China sendiri saat ini sedang mengalami penurunan pertumbuhan yang cukup lumayan dari 6,7 ke 6,4 dan sekarang hanya 6,2 persen. Bagi negara sebesar China, penurunan pertumbuhan sebesar 0,1 point saja sudah sangat signifikan. Sementara Indonesia langsung ataupun tidak langsung banyak mengekspor ke China.
Di sisi lain, sebetulnya siklus seperti yang dialami oleh Indonesia sekarang memang selalu terjadi. Baik pada 2008, 2011 dan juga pada saat ini. Siklus eknomi memang selalu naik turun. Menghadapi hal itu yang dibutuhkan adalah perencanaan jangka panjang. Mudah-mudahan perekonomian global ke depan akan kembali membaik.
Kita mestinya sudah belajar banyak ketika Indonesia masih bisa mengandalkan sumber daya alam Minyak bumi, kayu, dan lain-lain. Masalahnya ketika harga komoditas itu bukan lagi kita yang menentukan maka akhirnya kita harus mengikuti apa kata dunia.
Ke depan, kita harus targetkan apakah pada 10 tahun mendatang kita masih harus bergantung pada komoditas sumber daya alam seperti saat ini, dimana harga kita tidak bisa menentukan. Kalau kita tidak berubah, maka Indonesia mau kemana?
Hal itulah yang harus betul-betul dijalankan. Jangan lagi kemudian, kita seperti masa lalu, ketika harga komoditas membaik maka kita lupa bahwa suatu saat harga komoditas bisa turun lagi. Itulah kiranya, pentingnya menetapkan ke arah mana perencanaan jangka panjang perekonomian nasional.
Disadari memang, untuk merubah haluan dari commodity base ke manufacturer base juga tidak mudah. Adapun Vietnam, memang sejak awal tidak membangun basis ekonominya dari komoditas. Semetara Indonesia sejak zaman penjajahan memang sudah mengandalkan komoditas untuk perekonomian.
Sekarang mungkin kita harus lihat lagi komoditas apalagi yang bisa dijadikan andalan untuk membangun perekonomian sehingga kembali membaik. Asal, ketika keadaan kembali membaik, kita tidak boleh lupa bahwa Indonesia harus membangun perekonomian yang berbasis non komoditas.
Kalau pun kemudian bicara komoditas lagi, maka kita harus bicara tentang komoditas yang dimanufakturkan seperti misalnya produk olahan dari minyak sawit. Kita juga harus bicara mengenai diversifikasi produk dan diversifikasi market. Tentunya hasilnya bukan dalam jangka pendek.
Ke depan, kita memang akan menuju ke manufacturer base. Jika ke manufacturer base, harus dilihat apakah kita punya bahan bakunya. Hal itu juga yang harus dibenahi. Sementara sekarang kita banyak impor bahan baku dan barang modal. Untuk barang modal mungkin kita tidak punya teknologi, tapi untuk bahan baku atau barang setengah jadi, maka hal itu yang bisa dikerjakan di Indonesia. Kalau barang subtitusi impor tidak bisa kita kerjakan, maka manufaktur kita agak susah berkembang.
Sebagai contoh untuk industri sepatu ekspor, maka kulitnya harus di impor. Karena biasanya investor itu tidak mau bahan baku sampai barang jadi tidak semuanya berada di Indonesia, kerena jika terjadi apa-apa maka mereka akan kehilangan semuanya. Jadi mereka selalu menggunakan supply chain. Supply chain memang di satu sisi perlu, karena tidak membutuhkan skala ekonomi yang besar, tapi konsekuensinya impor menjadi naik.
Oleh karenanya setidaknya untuk barang-barang domestik yang diproduksi di dalam negeri hendaknya kita buat pasar di dalam negeri. Misalnya untuk industri farmasi maka sudah saatnya sekarang kita punya pabrik konsentrat di dalam negeri. Karena Indonesia 90 persen bahan baku industri farmasi masih impor. Maka kalau kita sudah punya pabrik konsentrat, setidaknya untuk bahan baku impor kita bisa kurangi, dan Indonesia paling tidak masih bisa surplus.
Untuk membangun industri olahan yang berbasiskan komoditas kita juga sudah memulai di Sei Semangkei Sumatera Utara oleh Unilever dengan memproduk bahan kimia (petrochemical) dari CPO. Dulu zaman pemerintahan SBY sudah dilakukan yang disebut dengan “koridor-koridor”, maka Sei Semangkei termasuk Koridor 1 . Jenis industri olahan yang berbasiskan komoditas seperti itu memang sudah seharusnya diperbanyak.
Jadi komoditas tidak hilang, hasil dari manufaktur juga dapat diperoleh.
Ide-ide seperti hal di atas sejak lama memang sudah banyak yang menyampaikan. Bappenas dan Kemenperind kita yakin juga sudah punya konsep seperti itu dan sudah disampaikan. Tapi sejak dulu kita tidak tahu dimana “lack” nya. Mungkin kita butuh “berita progress” dari apa-apa yang seharusnya dikerjakan. Agar semuanya dapat terkontrol. (pso)
Sepanjang Januari-September 2019 sudah tercatat defisit neraca dagang total sebesar 1,95 miliar dolar AS. Meski defisit, angka ini masih lebih rendah dari defisit tahun lalu di periode yang sama yaitu sebesar 3,8 miliar dolar AS. Yang menyebabkan rendah adalah rendahnya impor migas yang terjadi sepanjang Januari-September 2019. Tetapi kalau kita lihat dari neraca dagang non migas, justru mengalami penurunan surplus dari yang sebelumnya 5,6 miliar dolar AS menjadi 4,4 miliar dolar AS. Di non-migas, ekspor kita masih tertekan terutama di komoditas lemak dan minyak hewan/nabati yang persentase penurunannya dibandingkan periode yang sama (Januari-September) tahun lalu mencapai 18,7 persen. Sampai akhir tahun secara total neraca dagang kita akan tetap defisit meskipun tidak sebesar tahun lalu.
Porsi terbesar untuk ekspor non migas berada pada ekspor komoditas perkebunan, sebut saja lemak dan minyak hewan/nabati. Indonesia memiliki keunggulan komparatif di sektor perkebunan dan pertambangan. Keunggulan komparatif ini hadir dari sumberdaya alam di Indonesia sangat mendukung dua sektor ini. Keuntungan memang akan menjadi kerugian ketika keunggulan komparatif ini dianggap sebagai keniscayaan. Padahal kita melihat negara-negara yang tidak memiliki keunggulan komparatif seperti yang dimiliki oleh Indonesia memilih untuk mencari cara agar produk yang diperdagangkan dari negaranya memiliki nilai tambah tinggi sehingga memiliki keunggulan kompetitif.
Jika Pemerintah mau terus mengandalkan komoditas perkebunan dan pertambangan sebagai senjata ekspor nya, tentu yang perlu dilakukan adalah bagaimana agar perjanjian perdagangan dapat menguntungkan Indonesia untuk komoditas ini sembari meningkatkan hilirisasi komoditas tersebut di dalam negeri. Diplomasi perdagangan perlu terus dilakukan melalui kerjasama bilateral yang saling menguntungkan. Hilirisasi dan proses penciptaan nilai tambah perlu dipercepat guna mengejar ketertinggalan.
Namun jika kita tidak ingin ketergantungan terhadap komoditas tersebut, cara lain adalah melakukan diversifikasi komoditas yang diekspor ke luar. Apalagi jika mengandalkan dari produk-produk hasil manufaktur non-migas yang juga tidak sedikit. Memang cara ini akan memakan waktu dan perlu rela menelan pil pahit dalam bentuk penurunan ekspor non migas di jangka pendek. Namun jika serius, Indonesia bisa melepaskan ketergantungan dengan komoditas alam dari dua sektor tersebut. Semakin terdiversifikasi produk, semakin ringan beban risiko domestik maupun global yang turut dipikul. (pso)