Buah Simalakama Ratifikasi Free Trade Agreement (FTA)
berita
Ekonomika
Sumber Foto : Republika (gie/watyutink.com) 09 June 2018 11:00
Penulis
Indonesia terancam dikeluarkan dari enam perjanjian perdagangan internasional bila tak segera meratifikasi perjanjian perdagangan bebas Free Trade Agreement (FTA) yang berisi kesepakatan perjanjian antara ASEAN-China FTA, ASEAN-India FTA, ASEAN-Australia-New Zealand FTA, dan ASEAN-South Korea FTA. Terdapat juga kesepakatan ASEAN tentang petunjuk alat kesehatan dan protokol untuk pelaksanaan komitmen paket kesembilan dalam persetujuan kerangka kerja ASEAN di bidang jasa (Katadata,06/2018).

Saat ini, Indonesia menjadi satu-satunya negara yang belum menandatangani ratifikasi perjanjian tersebut, dan diberi tenggat waktu hingga 30 Juni 2018 mendatang untuk bersepakat, atau mengundurkan diri dari kesepakatan FTA. Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito telah meminta DPR RI untuk segera meratifikasi enam Undang-Undang Perjanjian Perdagangan di lingkungan ASEAN.

Sebagai pertimbangan, disebutkan jika Indonesia segera meratifikasi perjanjian perdagangan bebas, maka pasar ekspor akan terbuka luas bagi Indonesia dan menepis kemungkinan serbuan barang impor. Impor akan bisa dikendalikan dengan penyesuaian tarif impor yang akan ditetapkan, dan diharapkan membuat produk Indonesia lebih kompetitif.

Jadi, berdasarkan hal tersebut, apakah Indonesia kemudian dianggap siap menjadi pasar terbuka bagi produk-produk asing yang akan masuk menyerbu? Bagaimana dengan kinerja ekspor Indonesia selama ini, yang sempat membuat Presiden Jokowi berang pada awal Februari 2018  lalu karena kinerja ekspor RI yang tidak memuaskan? Lagipula, per Desember 2017 lalu, impor RI (15,06 miliar dolar AS) ternyata lebih besar dari ekspor (14,79 miliar dolar AS). Impor bahkan meningkat 17,83 persen dibanding periode yang sama pada 2016 (BPS,2017). Bagaimana menjelaskan hal ini?

Dari negara negara yang hendak bersepakat dalam FTA, Indonesia memang berposisi paling lemah dalam kinerja ekspor. Dibandingkan negara tetangga seperti Vietnam, Thailand dan Malaysia atau Fiipina saja kita masih kalah. Hal Itukah yang menyebabkan Indonesia masih berpikir untuk meratifikasi perjanjian perdagangan internasional tersebut, mengingat kesiapan dalam negeri masih jauh dari cukup untuk dapat bersaing dengan negara-negara lain? Karena bila tidak jeli, jangan-jangan Indonesia hanya akan menjadi lahan “empuk” bagi negara-negara lain memasarkan produk-produk negaranya ke Indonesia. Alih-alih akan mendorong kinerja ekspor, malah akan semakin mematikan industri/produk dalam negeri, yang semakin berat bersaing dengan produk impor.

Belum lagi, pada kuartal I 2018 ternyata Indonesia mengalami defisit transaksi berjalan (current account deficit) yang merupakan alat ukur terluas untuk perdagangan internasional Indonesia (-5,5 miliar dolar AS), dan defisit neraca perdagangan yang mengalami ‘hat-trick’ defisit tiga bulan berturut-turut sejak Desember 2017 sampai dengan Februari 2018 sebesar total 1,1 miliar dolar AS.

Kiranya, apabila Indonesia serius untuk bergabung dengan meratifikasi kesepakatan/perjanjian dagang dalam kerangka FTA, maka segala hal sudah harus ‘dikebut’ untuk dipersiapkan. Mulai dari hulu sampai ke hilir dalam mempersiapkan kembali infrastruktur industri berorientasi ekspor. Tak lain agar kinerja ekspor Indonesia kembali ‘moncer’, dan ratifikasi kerjasama FTA bukanlah blunder yang tak perlu.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Guru Besar Ekonomi Universitas Nasional

Pada dasarnya free trade agreement itu yang paling kuat adalah WTO (World Trade Organization). Semua negara ASEAN sekarang ini adalah juga anggota WTO. Tanpa adanya perjanjian di ASEAN pun sebetulnya Indonesia sudah bisa melakukan perdagangan bebas dengan negara lain di ASEAN dengan payung WTO. Dan payung WTO itu adalah institusi yang sangat lengkap. Indonesia sudah meratifikasi perjanjian perdagangan bebas WTO dengan Undang-Undang No 7 tahun 1994 tentang pendirian WTO.

Itu berarti, semua regulasi WTO disetarakan dengan regulasi nasional. Cuma sekarang di WTO itu didominasi negar-negara maju. Pada dasarnya semua regulasi di WTO itu bagus, tapi ada dominasi negara maju yang selalu menekan negara berkembang untuk membuka pasar seluas-luasnya bagi produk negara maju. Ironisnya, mereka sendiri menerapkan proteksi pasar negara-negara maju terhadap produk-produk negara berkembang dengan berbagai macam alasan. Terutama proteksi di sektor pertanian. Tidak adilnya WTO di situ.

Bahwa kita sekarang mengalami penurunan dalam ekspor dan daya saing, itu sebenarnya persoalan domestik karena kita tidak mengurusi industri kita. Regulasi kita juga tidak pro terhadap industrialisasi. Padahal dulu kita mengundang negara-negara maju untuk membangun industri dalam negeri. Khususnya industri substitusi impor. Kemudian industri substitusi impor itu berkembang menjadi industri berorientasi ekspor. Tapi karena mereka ke sini cuma mencari tenaga kerja murah, lalu ketika upah buruh sudah menjadi tinggi dan juga regulasi sudah bermacam-macam, ditingkahi ekonomi biaya tinggi, maka kemudian mereka hengkang dari Indonesia. Banyak sekali yang hengkang, ada industri sepatu, elektronik dan lainnya ke Vietnam, dan lain-lain.

Nah, saya tidak tahu persis apa batasan untuk meratifikasi perjanjian-perjanjian itu. Ratifikasi mutlak perlu, karena Indonesia itu sebetulnya dominan di ASEAN.  Pasar kita memang terbesar di ASEAN. Jadi mau tidak mau kita akan dibanjiri produk impor, terutama produk pangan. Dulu, negara berkembang itu eksportir pangan tapi karena ada WTO lalu sekarang kebanyakan negara berkembang sekitar 70 persen lebih jadi negara pengimpor pangan dari negara-negara maju. Karena, negara-negara maju itu sangat pandai memanfaatkan regulasi-regulasi yang ada di WTO untuk kepentingan mereka. Terlebih mereka punya dominasi dalam pengambilan keputusan di komite/“board” WTO. Contohnya pada produk sawit kita yang “dikerjai” dengan macam-macam aturan pembatasan, dulu soal kolesterol dalam CPO kita, sekarang dikatakan merusak lingkungan.

Kemudian, dengan adanya WTO maka komoditas pangan yang tadinya merupakan barang publik berubah menjadi barang privat. Pemerintah kemudian jadi kehilangan ‘tangan’ untuk mengatur masalah pangan di dalam negeri karena sudah masuk ke ‘pasar’ WTO.

Kaitannya dengan pasar kita yang menjadi pasar terbesar di ASEAN, sulit juga kita bisa mengalahkan Thailand dalam hal produk pertanian, cuma masalahnya sekarang produk industri kita juga kalah dengan yang baru muncul seperti Vietnam,yang memulai dengan industri substitusi impor, tapi produknya untuk ekspor. di lain pihak, ada masalah besar dengan adanya perjanjian AFTA, ASEAN dengan China dan India yang keduanya sangat kuat. Itu yang menjadi masalah.

Secara prinsip ekonomi perdagangan internasional, adanya Free Trade Area dengan China, Australia, New Zealand itu sangat menguntungkan dan terbukti efisien. Oleh karena itu tidak ada salahnya kalau kita menyetujui. Jika kita melakukan proteksi impor, itu malah berbahaya, karena ekpsor kita kebanyakan komoditas primer. Misalnya kita memproteksi impor pangan dari China, maka kita akan kesulitan mengekspor komoditas primer kita karena yang membeli juga kebanyakan China. Bisa-bisa ujungnya akan terjadi perang dagang. Diusahakan jangan sampai terjadi proteksi, karena akan menyebabkan tindakan balasan yang merugikan kita.

Jadi kembali secara prinsipnya free trade area itu akan menseleksi mana yang tidak efisien karena itu ekonomi pasar, yang sanggup bersaing itu yang menang.

Yang mendesak sekarang itu perlunya aktivasi kembali industri manufaktur kita. Saya belum melihat adanya grand design ke arah sana. Kalau jaman orde baru melakoni nya dengan kebijakan yang mengacu pada GBHN dengan repelita I sampai V dengan dukungan APBN. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Negara manapun yang hendak menerapkan Free Trade Area (FTA) harus memiliki kesiapan terlebih dahulu dalam menyambut pasar yang lebih terbuka. Keterbukaan pasar akan memberi peluang ekspor yang lebih mudah namun di sisi lain menimbulkan konsekuensi terhadap derasnya arus impor semua jenis barang.

Kesiapan sebuah negara dalam menghadapi FTA tidak lepas dari kesiapan industri dalam negeri dan sektor-sektor yang menjadi andalan bagi perekonomiannya. Harus dilakukan pemetaan terhadap daya saing industri dalam negeri dalam rangka membuka pasar. Bagi sektor/industri yang telah siap berkompetisi dengan industri sejenis di negara mitra FTA,  maka FTA tersebut akan menjadi peluang besar.  

Namun apabila sektor/industri tersebut masih menghadapi berbagai permasalahan yang mnghambat kinerja dan daya saingnya, maka perlu sebuah restriksi/proteksi sambil membenahi permasalahan dan struktur industri tersebut. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti INDEF

Sebagai salah satu negara yang memiliki kekuatan ekonomi besar, peran Indonesia dalam perdagangan internasional memang sangat dibutuhkan. Pasar yang besar, komoditas sumber daya alam melimpah hingga kekuatan industri dalam negeri Indonesia mempunyai peran yang tidak sedikit dalam perekonomian dunia. Sebagai contoh Indonesia masih mempunyai peran besar untuk menghasilkan produk sawit dan turunannya bersama Malaysia. Selain sawit, masih banyak lagi produk-produk unggulan dan potensial untuk digunakan di seluruh negera.

Peran yang besar itu, menuntut Indonesia dalam perjanjian-perjanjian perdagangan, termasuk perjanjian perdagangan bebas atau biasa disebut FTA (Free Trade Agreement). Dengan adanya FTA perdagangan Indonesia dengan beberapa negara akan semakin terbuka. Pasar ekspor akan semakin besar. Namun di sisi lain pasar domestik akan bersaing dengan produk dari luar negeri. Efek membanjirnya produk impor dari luar negeri inilah yang harus menjadi pertimbangan pemerintah karena akan menekan ekonomi domestik.

Jika kita lihat data terakhir memang kinerja perdagangan Indonesia berada di rapor dengan tinta merah. Impor yang semakin mendominasi perdagangan ketimbang ekspor membuat perdagangan barang kita mengalami defisit. Ketergantungan kita akan barang-barang impor semakin besar. Efek dari kinerja perdagangan ini sangat luas hingga kepada kinerja nilai tukar rupiah.

Dalam penyeleseian kinerja perdagangan yang sudah mengkhawatirkan ini, pemerintah harus serius membangun industri dalam negeri yang mengalami kemunduran. Porsi terhadap pembentukan PDB yang semakin menyusut, hingga pertumbuhan PDB industri manufaktur yang tidak dapat diakselerasi memperlihatkan kinerja industri dalam negeri kita semakin menurun. Padahal industri dalam negeri ini menjadi kekuatan penting dalam menghadapi perdagangan global. Jika industri dalam negeri Indonesia kuat maka Indonesia semakin 'pede' untuk berhadapan dengan negara maju.

Selain itu, posisi Indonesia dalam perjanjian internasional juga sangat lemah. Indonesia sering kali kalah dengan negara maju dalam berbagai sidang sengketa perdagangan internasional. Seringkali jika Indonesia melanggar perturan perdagangan, paling sering aturan WTO, maka tekanan bagi Indonesia sangat luar biasa. Namun, jika yang melakukan adalah negara maju, maka tekanannya tidak semasif ke Indonesia. Sebagai contoh tentu saja kebijakan salah satu negara adidaya yang memproteksi pelaku sektor pertanian. Sedangkan Indonesia tidak boleh melakukan hal yang sama.

Namun, meski industri dalam negeri masih belum optimal dan kekuatan diplomasi perdagangan masih lemah, perdagangan bebas antar negara tidak dapat dihindari karena kekuatan globalisasi ini semakin membesar. Negara yang telat beradaptasi akan tersingkir secara otomatis. Maka ratifikasi FTA perlu dilakukan namun kinerja industri dalam negeri ditingkatkan dengan melihat standar negara lain, serta memperkuat tim diplomasi perdagangan internasional Indonesia sehingga lebih diperhitungkan di mata ekonomi dunia.(pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

Indonesia seharusnya bersyukur karena di tengah krisis global yang mendera, perekonomian Indonesia masih terus berakselerasi di jalur yang mulus. Bahkan Indonesia kini bak gadis menawan yang tinggal menunggu matang untuk dipinang oleh banyak investor kelas kakap. Indonesia diperediksi akan matang secara ekonomi mulai tahun 2030 nanti, seiring dengan semakin ajegnya posisi Indonesia di 7 besar dunia dalam hal pencapaian ekonomi yang dikonfirmasi oleh beberapa lembaga terkemuka semisal Mckinsey, IMF dan ADB.

Hal ini semakin dijustifikasi oleh banyaknya lembaga internasional yang memberikan proyeksi positif untuk Indonesia. Riset McKinsey menyebut negara-negara di dunia membutuhkan waktu yang bervariasi untuk melipatgandakan GDP-nya sebesar dua kali lipat. Namun Indonesia masih dibayangi tekanan-tekanan yang bisa berujung pada kegagalan struktural.

Tengok saja kinerja rupiah, melemahnya rupiah belakangan ini sejatinya bisa dinisbatkan pada sebuah permasalahan struktural, yaitu melemahnya kinerja Industri yang berujung pada lemahnya ekspor. Hal ini pada gilirannya menyumbang tingginya tekanan pada neraca akun semasa (current account balance). Perlu diketahui bahwa selain tekanan regional dan global, faktor domestik juga punya peranan yang tak kalah penting.

Pelemahan rupiah bisa saja hanya symptoma dari sebuah penyakit yang telah mengakar. Naik turunnya kinerja ekspor kita dan terus diwarnainya tahun-tahun terkini dengan defisit neraca perdagangan turut menekan prospek nilai tukar di jangka panjang. Mengapa terjadi pelemahan ekspor? Jawabannya adalah minimnya kinerja industri sebagai akibat fenomena deindustrialisasi secara persisten.

Jika kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB awal tahun 2000-an sempat menyentuh angka 29 persen, alih alih bangkit dan menjadi negara industri, kini angka tersebut malah lekat tanah, tidak jauh dari 20 persen. Meminjam istilah dani rodrik, kita mengalami fenomena deindustrialisasi prematur.

Indonesia tidak bisa tidak harus bergegas untuk bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang sudah cenderung stagnan dalam bebera tahun terakhir. Jika lengah, maka Indonesia akan terjebak dalam jebakan pendapatan menengah.

Menengok tetangga, sejatinya Indonesia belum bisa dikatakan baik. Coba lihat Vietnam, dan Filipina yang jauh melesat tumbuh hingga 7 persen. Belum lagi Thailand, Malaysia dan India yang juga tumbuh diatas 6 persen. Bahkan kita tertinggal dari singapura yang tumbuh hingga 5,2 persen. Dengan begitu, berarti Indonesia tumbuh dibawah rata-rata regional. Ada apa sebenarnya? (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

Jika melihat tren Incremental Capital Output Ratio (ICOR) yang terus meningkat hingga lebih dari 6 persen jauh diatas level sebelum krisis (periode 1993-1996) yang sebesar 3.8 persen, adalah salah satu yang terburuk di ASEAN. Hal ini menandakan bahwa perekonomian Indonesia sangat tidak efisien. Bagaimana membenahi ini? Salah satu hal yang mesti diperhatikan adalah dalam hal kebijakan industrialisasi.

Untuk bisa melaju, Indonesia tidak bisa tidak, harus membenahi kinerja Industrinya yang hingga sekarang masih dibayangi oleh tren deindustrialisasi. Tren inilah yang pada gilirannya menyebabkan Indonesia kehilangan momentum jaringan rantai produksi global dan semakin tertinggal dengan sejawat dekatnya.

Menurut penelitian dari Ilmi dan Hastiadi ditahun 2017, Indonesia bahkan sudah tertinggal dari Filipina dan Vietnam dalam ranking partisipasi jaringan produksi global industri. Ketinggalan dari Thailand dan Malaysia saja sudah membuat dada ini sesak, mulai tahun 2015 Indonesia justru harus tercecer dari persaingan disalip Filipina dan Vietnam.

Pemerintah melalui Nawacita-nya telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 sebesar 7 persen. Berdasarkan hasil estimasi sederhana yang dilakukan oleh LPEM FEB UI (2015), dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen pada 2019, maka setiap tahunnya dibutuhkan peningkatan investasi rata-rata sebesar 12.9 persen.

Di sisi lain, dengan melihat perkembangan ekonomi global terkini, LPEM FEB UI memprediksi pertumbuhan 7 persen pada tahun 2019 sulit dicapai. LPEM FEB UI memprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 sebesar 5.7 persen. Dengan target pertumbuhan tersebut, dengan estimasi sederhana seperti sebelumnya, diperkirakan dibutuhkan rata-rata peningkatan investasi sebesar 9.8 persen setiap tahunnya. Padahal realitanya, ekspor hanya tumbuh paling tinggi 6 persen sampai tahun 2018. Masih jauh panggang dari api.

Dalam rangka mencari sumber pendorong ekonomi, ekspor adalah salah satu variabel yang harus menjadi andalan, sayangnya seperti yang telah saya sampaikan, ekspor tidak ditopang oleh dorongan domestik yang memadai (industri mandeg), Indonesia juga tampak lesu dan loyo jika kita melihat perkembangan kerjasama perdagangan dan ekonomi dengan negara-negara lain. Jangankan untuk mitra non-tradisional, dengan mitra tradisional saja Indonesia kelihatan kurang agresif dan kinerja perdagangan internasionalnya masih sub optimal. Merujuk kajian Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, nilai utilisasi FTA yang sudah ditandatangani masih sekitar 30-an persen. Sebuah angka yang menggambarkan bahwa Indonesia masih tampak malu-malu dalam mengeksplorasi kinerja perdagangan internasionalnya.(pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Imam Ghozali

Dosen STAIN Bengkalis

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

FOLLOW US

Bilik Asmara adalah Hak Tahanan yang Harus Dipenuhi             Kedua Kubu Harus Menghormati Proses Hukum             Vandalisme dan Playing Victim sudah Usang             Investasi Dana Haji Untuk Siapa?             Batas Kesopanan Tidak Diatur dengan Jelas             Iklan Shopee BLACKPINK Berpotensi Menentang Norma Kesopanan              Jangan Abai dengan Jalan Rusak Dimusim Hujan             Revisi PP untuk Kemudahan Usaha Sektor Minerba             Tolak Rencana Revisi Ke-6 PP No.23 Tahun 2010              Kembali ke Permurnian Pelaksanaan Undang-Undang