Buah Simalakama Politik Pengupahan
berita
Ekonomika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 23 October 2018 16:30
Penulis
Kaum buruh saat ini barangkali sedang panas-dingin. Pasalnya, lewat Surat Edaran (SE) Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) tanggal 15 Oktober 2018, pemerintah telah menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2019  naik hanya sebesar 8.03 persen. Angka Kenaikan itu amat jauh dengan tuntutan buruh, yang menginginkan kenaikan UMP 2019 sebesar 25 persen.

Buruh juga kecewa, karena dasar yang dijadikan pedoman untuk menghitung kenaikan UMP 2019 tersebut kembali menggunakan PP No 78 tahun 2015 yang menjadikan kenaikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi sebagai dasar untuk menghitung kenaikan UMP 2019. Padahal Undang-Undang (UU) No 13 tahun 2003 menyebutkan bahwa untuk menentukan Upah Minimum harus melalui serangkaian survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Perhitungan kenaikan UMP 2019 sebesar 8,03 persen berasal dari perkiraan angka inflasi berdasarkan perhitungan kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang diterbitkan BPS periode September 2017 hingga September 2018  sebesar 2,88 persen, dan asumsi pertumbuhan ekonomi 5,15 persen berasal Produk Domestik Bruto (PDB) kuartal III/2017 hingga kuartal II/2018. 

Melalui penetapan besaran UMP tersebut, buruh mau tak mau harus kembali mengencangkan ikat pinggang lebih erat lagi. Tuntutan kenaikan 25 persen UMP rasanya bakal menemui banyak kendala. Sementara lonjakan harga-harga kebutuhan pokok--yang semestinya dijadikan acuan melalui survei KHL Dewan Pengupahan--harus dapat disiasati sebisa mungkin.

Menjadi pertanyaan, sampai seberapa jauh PP No 78 tahun 2015 dapat dijadikan acuan penetapan kenaikan UMP? Padahal PP tersebut bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi yakni UU No 13 tahun 2003 yang mewajibkan survei KHL untuk penentuan besaran kenaikan UMP? Dapatkah PP No 78 tahun 2015 direvisi untuk mengimbangi tekanan kenaikan harga-harga akibat kondisi ekonomi saat ini? Sejauh mana peluang keberhasilan serikat buruh dalam membangun koalisi dengan berbagai kelompok kepentingan untuk perjuangan kenaikan upah? Lebih jauh, mengapa serikat buruh pada beberapa tahun terakhir seolah melemah dan tidak lagi mempunyai daya tawar yang kuat dihadapan para pengambil kebijakan?

(Baca juga : Daya Tawar Kian Mengecil, Tuntutan Buruh Tak Juga Kreatif)

Perjuangan buruh saat ini memang menghadapi berbagai macam tantangan strategis. Gejolak perekonomian nasional yang menyebabkan pelambatan pertumbuhan industri--di bawah angka pertumbuhan ekonomi nasional--kerap dijadikan alasan oleh pengusaha untuk menolak tuntutan kenaikan upah buruh yang dipandang terlalu tinggi. Uniknya, Kementerian Ketenagakerjaan pun alih-alih mematuhi UU No 13  tahun 2003, malah menganggap wajar besaran kenaikan UMP yang berbasiskan PP No 78 tahun 2015 dengan alasan kondisi pengusaha dan perekonomian yang tidak menggembirakan. Buruh, yang semestinya diberikan pembelaan maksimal karena semakin terjepit oleh multiplier effect pelemahan rupiah, menjadi harus berjuang sendirian zonder pendampingan dari pihak-pihak yang semestinya concern terhadap perjuangan hak-hak dasar buruh.

(Baca Juga : Mengulik Kinerja Mengatasi Pengangguran)

Dengan demikian, bagaimana sebaiknya buruh bersikap? Benarkah politik buruh murah di Indonesia kembali menemukan momentum dengan melambatnya industri dan pertumbuhan ekonomi? Pantaskah buruh selalu mendapatkan “buah pahit” akibat pengelolaan perekonomian yang stuck di 5 persen pertumbuhan ekonomi? Lalu, sampai kapan?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

 

SHARE ON
OPINI PENALAR
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Asian Development Bank pernah menyusun tabulasi nilai ICOR (Incremental Capital Output Ratio) dengan peringkat sebagai berikut :

Indonesia 5.5, Malaysia 4.6, Philippines 3.7, Thailand 4.5, Viet Nam 5.2, India 4.9, Turkey 3.9.

ICOR adalah koefisien produktivitas suatu nation state yang bersaing dengan nation state lain untuk berkontestasi di pasar global. Kalau angka ICOR tinggi berarti bangsa itu tidak efisien. Untuk tumbuh 1 persen memerlukan investasi 5,5 persen dari PDB. Itu tercermin dari angka ICOR kita dibanding nation state lain.

Nah ICOR ini diawali sejak masyarakat dipungli mengurus birokrasi perizinan oleh eksekutif dan juga biaya legislatif yang ikut ditanggung lewat pungi dan pungutan di luar pajak, juga sistem Yudikatif yang korup. Kemudian suku bunga bank juga relatif tinggi karena spread yang tinggi di industri perbankan. Lalu karyawan juga naik UMR nya, tapi tentu harus bersaing dengan tetangga dan pesaing lain.

Nah, tumpukan beban itulah yang mengungkung masyarakat awam maupun bisnis dalam hidup di Indonesia. Entah hanya sebagai karyawan maupun sebagai pengusaha. Ongkos rente politik birokrasi parpol sangat tinggi tercermin dari angka ICOR 5,5 menurut studi empiris ADB.

Kalau data pemerintah terbaru dalam lampiran 4 tahun Jokowi-JK angka ICOR kita malah sejak 2014 itu berkisar sekitar 6 tidak bergeming. Pada 2014 - 6,5 ; 2015 - 6,64; 2016 - 6,46 dan 2017 - 6,34.

Tidak ada bandingan empiris dari ADB maupun World Bank IMF.  Jadi kita harus menempatkan masalah upah dan seluruh biaya sosial dari pelayanan birokrasi dan efisien bangsa ini dengan kriteria yang terukur dan universal.

Persaingan global menuntut seluruh komponen bangsa menjadi profesional, produktif dan efisien. Kalau tidak, kita akan ketinggalan dalam balapan persaingan. Pungli, korupsi biaya politik (parpol) menjadi beban masyarakat dan bangsa ini. Keseluruhan terbukti dari angka ICOR yang membebani bangsa ini sehingga ekspornya kalah dari Vietnam 214 miliar dolar AS. RI hanya 169 miliar dolar AS.

Presiden Jokowi telah menempatkan perang lawan ICOR ini dengan saber pungli dan OTT KPK yang diharapkan menurunkan ICOR Indonesia dari 6 ke 4 atau bahkan ke 3, dengan kebijakan OSS. Tetapi sistem kepartaian plural tetap merupakan sumber dan akar masalah high poltical and bureaucratic cost yang harus dialami masyarakat (bisnis) maupun dalam aktivitas sosial dengan biaya public goods and service yang mahal dan tidak bisa bersaing dengan negara lain.

Karena itu juga ekspor kita tidak beranjak jauh dan bahkan kalah dari Vietnam. Bila pemberantasan korupsi dan perizinan OSS gagal dan masyarakat terus dibebani dengan pungli dan suap korupsi, maka nilai rupiah tidak bisa dikomando untuk menguat. Hanya kinerja ekonomi, kemampuan ekspor, surplus devisa bisa memperkuat nilai mata uang suatu negara. Bukan gebrakan populisme atau not business friendly yang semakin mempersulit aliran sirkulasi ekonomi ditengah persaingan global yang malah diperburuk dengan proteksionisme bilateral ala Trump. (pso)

 

 

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti INDEF

Dalam konsep ekonomi pasar, suatu fungsi permintaan dan penawaran suatu barang atau jasa akan menghasilkan titik temu atau titik equilibrium. Berapa harga yang diminta oleh konsumen akan bertemu harga yang ditawarkan oleh produsen. Kondisi ini kan bersifat welfare state atau tidak ada kerugian antara produsen dan konsumen. Kondisi ini berlaku juga dalam pasar tenaga kerja dimana konsumen jasa tenaga kerja (perusahaan) akan bertemu dengan rumah tangga yang akan menawarkan jasa mereka sebagai tenaga kerja.

Namun seringkali kebijakan pasar tersebut diintervensi pemerintah melalui beberapa kebijakan. Salah satunya kebijakan pertumbuhan biaya tenaga kerja (gaji) yang diatur oleh Undang-undang dan peraturan pemerintah. Di Indonesia peraturan terbaru mengenai upah adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2015. Peraturan ini mengatur pertumbuhan Upah Minimum Regional (UMR) diambil dari Pertumbuhan Ekonomi ditambah inflasi. Ternyata, di Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 diatur bahwa penetapan upah diatur dengan mempertimbangkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Setelah keluarnya PP No 78 tahun 2015, KHL tidak lagi menjadi pertimbangan pemerintah dalam menetapkan upah di setiap daerah. Penentuan pertumbuhan upah dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan inflasi melalui keputusan Menteri Tenaga Kerja. Hal ini tentu menimbulkan pro dan kontra setiap tahun, termasuk dalam penetapan pertumbuhan upah tahun ini. Tenaga kerja meminta kenaikan hingga 25 persen namun menurut perhitungan Menteri Tenaga Kerja, pertumbuhan upah hanya ada di angka 8,03 persen.

Penetapan upah melalui PP Nomor 78 tahun 2015 sebenarnya dapat meredam beberapa gejolak dalam penetapan upah yang seringkali alot dalam pembahasan antara pengusaha dan tenaga kerja. Melalui penetapan upah dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi, gejolak seperti itu tidak terjadi begitu masif. Seringkali juga komponen KHL juga menjadi perdebatan karena tidak ada standar dalam penyusunan KHL tersebut, kebutuhan-kebutuhan apa saja yang layak untuk diberikan tambahan ataupun tidak sangat tidak jelas pijakannya. Secara teori pun keseimbangan pemenuhan antar individu sangat berbeda maka KHL sangat rancu untuk diterapkan dalam sistem pengupahan.

Kejelasan justru sangat terasa dengan menggunakan skema pertumbuhan upah melalui PP Nomor 78 tahun 2015. Pertumbuhan ekonomi (patokan triwulan terakhir) dan expected inflasi untuk tahun berikutnya akan memudahkan dan memberikan kepastian bagi pengusaha maupun bagi tenaga kerja karena angka dan komponennya bisa dipertanggungjawabkan. Namun lagi-lagi, kondisi ini juga perlu diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia (minimal pendidikan dan kesehatan) wajib hukumnya diberikan dan dijamin oleh pemerintah.

Dengan sistem pengupahan menggunakan pertumbuhan ekonomi dan inflasi, sudah selayaknya tenaga kerja diberikan jaminan pendidikan dan kesehatan agar pengeluarannya dapat sesuai dengan pendapatannya. Minimal kebutuhan dasar (pendidikan dan kesehatan) tidak menjadi beban bagi tenaga kerja. Selain itu pertumbuhan harga bahan pokok sudah tercover melalui inflasi. Program seperti Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat juga dibagikan kepada tenaga kerja terutama buruh sehingga dengan kenaikan upah yang tidak sesuai dengan keinginan mereka dapat diganti dengan program kesejahteraan yang mereka dapatkan. (pso)

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pegiat Demokrasi, Aktifis Serikat Buruh Luar Pabrik FSBKU - KSN

Sebenarnya, sebelum adanya PP No 78 tahun 2015, Serikat Buruh (SB) itu selalu dilibatkan dalam Dewan Pengupahan ketika membuat survei kebutuhan hidup layak (KHL) yang dijadikan pertimbangan dalam penentuan kenaikan upah, dan itu tercantum dalam UU No 13 tahun 2003. Tapi, kritik keras terhadap pemerintah sekarang adalah ketika PP No 78/2015 berlaku--padahal baru 1 tahun berjalannya pemerintahan Jokowi--sudah menegasikan UU no 13 tahun 2013 dan itu sebenarnya menjadi tantangan buat SB untuk menggugat pemerintah ketika hal-hal yang mendasar seperti kenaikan Upah hanya didasarkan pada kenaikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.  Metode penilaian tersebut jelas sederhana sekali dalam menilai dan menjawab persoalan buruh sehari-hari.

Persoalan buruh saat ini kuncinya ada pada Serikat Buruh yang kuat.

Menjadi tantangan bagi SB sekarang ini bahwa tuntutan buruh hendaknya jangan lagi terpaku pada hak-hak normatif atau kesadaran ekonomis mereka. Tapi juga SB harus belajar bagaimana melakukan kerja-kerja politik. Misalnya seharusnya SB punya perwakilan di parlemen pusat atau propinsi. Mereka harus menitipkan masalah tersebut dan harus jadi kepentingan bersama.

Harus dibangun kesadaran bahwa tidak ada tempat mereka bekerja yang tidak ada buruhnya. Wakil rakyat pun di gedung parlemen tempat mereka bekerja, ada buruhnya. Kesadaran bahwa buruh ada di tempat mana saja termasuk serikat buruh dan rumah tangga, harus diperluas dalam kesadaran berorganisasi atau kerja-kerja organisasi SB.

PP No 78/2015 yang sudah berjalan 3 tahun seharusnya menjadi tuntutan utama SB dan harus bisa menjadi kesadaran umum kenapa harus ditolak. Harus diberikan penjelasan ada apa dibalik PP 78/2015 itu, jadi bukan hanya sekadar angka dan huruf. Kalau Menaker sekarang mempertanyakan adanya demo buruh menuntut kenaikan upah dengan alasan upahnya sudah dinaikkan walau di bawah 2 digit setiap tahun, itu yang harus dijawab secara cerdas oleh SB. Di sisi lain ada tuntutan di luar tuntutan hak-hak normatif sebagai buruh, yakni tuntutan pada pemenuhan hak-hak dasar seperti kesehatan dan pendidikan.  Apakah yang namanya subsidi kesehatan, subsidi pendidikan yang selama ini harus ditutup oleh upah, itu kemudian harus diperbesar oleh pemerintah. Jadi itu juga harus masuk dalam pendataan BPS. Karena salah satu sumber perhitungan kenaikan upah adalah BPS.

Jadi SB harus punya strategi untuk menjangkau pada tingkatan itu. Bagaimana sebenarnya hak-hak dasar pendidikan, kesehatan dan lain-lain itu menjadi hal-hal yang mereka dorong untuk diadvokasi. Serikat Buruh perlu melihat kerja-kerja pendidikan mereka terhadap anggota SB harus juga termasuk mempelajari bagaimana anggaran pendidikan, kesehatan dan lain-lain ini dikelola. Tidak hanya di APBN tapi juga di APBD. Apakah misalnya di APBD juga dialokasikan dan didistribusikan sampai ke keluarga-keluarga buruh. Misalnya untuk anak-anak buruh apakah juga mendapatkan tunjangan sampai ke tingkat itu. BPS juga semestinya tidak hanya melakukan sampling, tapi juga sensus terhadap keluarga buruh.

Kalau SB kuat dalam pendataan anggota, termasuk data anggota keluarga buruh semisal jumlah keluarga, anak yang bersekolah, berapa anak yang sakit dan lain-lain, juga bagaimana jarak pemukiman buruh dengan sekolah anak, dengan rumah sakit atau puskesmas. Kalau buruh punya data yang kuat soal itu, maka itu akan menjadi posisi tawar yang cukup kuat ketika mereka harus melakukan advokasi subsidi anggaran tentang kebutuhan hidup sehari-hari buruh, baik itu ke pemerintah pusat ataupun ke pemerintah daerah.

Sampai pada posisi ini SB memang perlu kolaborasi. SB harus mencari pembuat kebijakan yang salah satunya adalah anggota Dewan/parlemen yang memang berpihak pada perjuangan buruh.

Saat ini sebetulnya momentum yang tepat ketika banyak sekali incumbent atau caleg yang sedang berkampanye. Mereka perlu mengidentifikasi siapa yang cukup kuat komitmennya terhadap perjuangan buruh. Lebih bagus lagi jika SB sendiri punya perwakilan di parlemen atau menjadi caleg misalnya.

Jadi di satu sisi soal PP No 78/2015 itu perlu digaungkan bahwa hal itu satu bentuk pelanggaran konstitusi dan Undang-undang. Setiap warga Negara perlu kehidupan yang layak dan upah yang layak untuk hidup, itu harus dirumuskan lewat Dewan Pengupahan yang sekarang tidak lagi dianggap oleh pemerintah.

Tapi juga jangan lupa ada kerja internal yang harus dibangun oleh SB, sehingga mereka punya posisi tawar.

Menurut saya kenapa pelanggaran Undang-undang ini terus berlarut-larut karena memang SB belum memperkuat organisasinya dalam kerja-kerja politik yang lebih kuat. Dengan kuatnya SB dalam menawarkan data dan gagasan ditambah wakil rakyat yang juga punya komitmen dalam pembelaan kaum buruh, maka kedua elemen SB dan anggota parlemen ini memang harus berkolaborasi. Ketika misalnya anggota Dewan punya posisi kuat dan melihat bahwa ada masalah di  regulasi pengupahan, maka mereka bisa memberi penyadaran ke SB bahwa ada hal yang harus diperjuangkan saat ini. Begitu pula sebaliknya sikap proaktif dari SB yang mengajak anggota Dewan berkolaborasi atau langsung mengajukan ke pemerintah daerah.

Kerja-kerja seperti itu harus dipandang oleh SB sebagai suatu langkah yang strategis supaya kondisi buruh menjadi lebih baik.

Kami melihat peluang untuk merevisi PP 78/2015 itu sangat besar ketika kedua kondisi itu (proaktifnya SB dan Dewan) sama-sama dibangun dan dijalankan. Terlebih dimusim kampanye sekarang ini harus dimanfaatkan betul untuk memperoleh point bagi keberhasilan perjuangan buruh. Sebuah kampanye positif untuk pendidikan politik bagi kepentingan perjuangan hajat hidup yang layak bagi kaum buruh. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Menengok dan Menyiapkan SDM di Era Revolusi Industri 4.0             Polri Telah Berupaya Transparan Ungkap Rusuh 21-22 Mei             Possible and Impossible Tetap Ada             Ungkap Rusuh 21-22 Mei Secara Terang dan Adil             Banyak Masalah yang Harus Diselesaikan             Pilihan Cerdas Jadi Oposisi             Tergilas oleh Budaya Global             Penghambaan terhadap Simbol Dunia Barat             Tak Cukup Imbauan             Investor Tak Hanya Andalkan Peringkat Daya Siang