Bonus Demografi, Sekali Berarti, atau Bablas!
berita
Ekonomika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 10 January 2019 19:00
Penulis
Potensi kaum muda produktif Indonesia era emas bonus demografi saat ini terancam tidak akan dapat dimanfaatkan secara optimal, alias mubazir, jika tidak dengan segera membenahi aspek ketersediaan peluang kerja pada berbagai bidang produktif. Keadaan kurang menguntungkan tersebut bisa diatasi apabila ada satu gagasan dan konsep besar tentang strategi pemanfaatan berlimpahnya SDM usia muda produktif era bonus demografi.

Periode emas bangsa Indonesia yang akan memiliki sekitar 180 juta kaum muda produktif dimulai pada 2020 sampai dengan 2035 mendatang (BPS,2010). Kondisi tersebut harus disikapi oleh berbagai pihak kompeten, terlebih para calon presiden dan calon wakil presiden, yang harus secara jeli melihat potensi kaum muda produktif, peluangnya bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional, dan strategi apa yang harus segera dirumuskan guna mengatasi hambatan-hambatan struktural maupun nonstruktural yang diperkirakan menjadi batu sandungan serius bagi optimalisasi sumber daya manusia yang begitu berharga.

Sebab, jika tak segera menemukan rumusan yang tepat, maka peluang bonus demografi yang menurut para pakar kependudukan hanya terjadi satu kali dalam sejarah tumbuh kembangnya kependudukan di Indonesia, akan menyebabkan kerugian tak terhitung, alias mubazir, berupa kegagalan memanfaatkan potensi SDM produktif yang sedemikian besar.    

Mampukah Indonesia melewati periode kritis untuk optimalisasi SDM produktif pada era emas bonus demografi? Sementara kondisi industri dalam negeri sebagai penyerap tenaga kerja terbanyak sedang tidak menguntungkan karena deindustrialisasi? Apa resep paling jitu mengatasi kondisi tersebut, sementara periode emas tersebut akan dimulai tahun depan?

Tantangan bagi kepemimpinan nasional mendatang khususnya dalam optimalisasi kaum usia produktif era bonus demografi jelas tidak main-main. Sampai sekarang saja, mayoritas pekerja di Indonesia didominasi oleh para lulusan SMP ke bawah (60,08 persen) sebanyak 72,70 juta orang. Pekerja berpendidikan menengah atau SMA sederajat sebanyak 33,72 juta orang atau sekitar 27,86 persen dan Sarjana 14,60 juta orang atau 12,06 persen termasuk alumni diploma dan Universitas (BPS, 2017). Hal tersebut jelas menjadi pekerjaan rumah ber level “raksasa” untuk meningkatkan daya saing SDM produktif dalam negeri.

Upaya mempercepat keunggulan daya saing (baca: kualitas) SDM produktif memang sepertinya sudah coba dilakukan dengan aktivasi serius di 300 an BLK di Indonesia,meski yang dikelola langsung pemerintah pusat hanya sekitar 18 BLK. Belum lagi pembenahan kurikulum di tingkat sekolah menengah kejuruan dan pendidikan vokasi perguruan tinggi agar compatible dengan kebutuhan dunia industri dan perkembangan teknologi era 4.0.

Namun, hambatan struktural dari melemahnya pertumbuhan industri di Indonesia plus ketidaksiapan memasuki era disrupsi, menjadi halangan terbesar yang berkejaran dengan waktu, dan harus segera diantisipasi. Kalau tidak mau dikatakan Indonesia gagal mengelola penyiapan menghadapi periode emas bonus demografi.

Dengan tantangan besar memasuki periode bonus demografi yang dimulai tahun depan (2020), bagaimana sebaiknya arahan bagi strategi paling jitu oleh para stakeholder Negara? Apalagi bagi para paslon yang tengah berlaga di musim kampanye dan Pilpres April 2019 mendatang? Atau jangan-jangan, masa depan potensi kaum muda produktif Indonesia yang sedemikian besar hanya akan dimanfaatkan oleh para pemodal kelas dunia yang keasyikan bermain di lahan basah e-commerce? Padahal, daya serap tenaga kerja nya masih terbatas ketimbang segera membenahi melambatnya daya saing industri nasional?

Apa pendapat Anda? Watyutink?  

 

 

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Bila dikaitkan dengan pesatnya perkembangan teknologi industri manufaktur dan informasi, besarnya jumlah tenaga kerja tak trampil tak bisa dilihat sebagai bonus demografi. Sebaliknya, malah bisa menjadi beban ekonomi.

Ini karena kemajuan robotisasi atau otomatisasi untuk menggantikan tenaga kerja tak trampil di kedua sektor ekonomi tersebut bergerak seperti deret ukur. Sebuah kenyataan yang sangat menentukan keberhasilan sebuah bangsa menghadapi persaingan global yang makin tak mengenal tapal batas negara dan bersifat real time.

Negara yang gagal memanfaatkan kemajuan tersebut hanya akan menikmati nilai tambah minimum dalam kegiatan ekonomi modern. Dengan kata lain, mereka hanya akan menjadi pemasok tenaga murah dan bahan mentah bagi negara yang lebih maju. Maka, hubungan ekonomi antara negara penjajah dengan wilayah jajahannya kembali terulang karena semua pusat kendali berada di tangan penguasa teknologi.

Para tenaga tak terampil juga bisa menjadi beban ekonomi karena pemerintah terpaksa membuat berbagai peraturan yang memaksa sektor modern menjadi padat karya. Padahal sudah banyak bukti bahwa industri padat karya makin ketinggalan zaman karena tidak efisien dan boros energi.

Namun pemerintah menganggap pembangunan infrastruktur jauh lebih penting ketimbang peningkatan kualitas tenaga kerja. Akibatnya sampai sekarang mayoritas tenaga kerja hanya berpendidikan SMP kebawah. Sialnya lagi, kebanyakan dari mereka bekerja di sektor informal yang nyaris tak punya fasilitas untuk pengembangan ketrampilan para pekerjanya.

Maka tak mengherankan bila nanti pekerja yang paling diuntungkan oleh pembangunan infrastruktur berasal dari negara lain. Apa boleh buat karena memang mereka yang punya ketrampilan sesuai perkembangan zaman.

Pemerintah memang tampak berusaha menaikkan kualitas tenaga kerja dengan meningkatkan anggaran pendidikan secara terus menerus. Lihat saja, pada APBN 2009 anggaran pendidikan mencapai Rp153 triliun, pertama kali mengambil porsi 20 persen dari seluruh anggaran belanja. Pada 2013 anggaran pendidikan dinaikkan lagi menjadi Rp414 triliun, dan tahun lalu naik lagi menjadi Rp444,131triliun.

Selintas, angka-angka di atas menunjukkan keseriusan pemerintah menjawab tantangan zaman yang sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi di segala bidang. Seolah pemerintah paham betul kunci keberhasilan negara-negara yang dulu dianggap 'anak bawang' seperti RRC dan Korea Selatan menjadi salah satu yang termaju di dunia. Yakni keseriusan mereka meningkatkan kualitas tenaga kerja agar siap menghadapi tantangan zaman yang sangat dipengaruhi teknologi.

Namun pemerintah tampaknya tidak mau mengikuti jejak para macan Asia tersebut. Pemerintah menganggap tantangan akhirati lebih penting. Korea Selatan dan RRC sebaliknya, menganggap tantangan akhirati tak penting sehingga tak perduli bahwa makin banyak rakyatnya tak beragama. Sama dengan Jepang dan banyak negara maju lainnya, RRC dan Korea juga tak punya menteri agama.

Anggapan pemerintah bahwa menjawab tantangan akhirati lebih penting tampak dari alokasi anggaran belanja pendidikan 2018. Porsi terbesar dialokasikan untuk kementerian agama sebesar Rp52,681 triliun, disusul oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) sebesar Rp40,393 triliun, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) sebesar Rp40,092 triliun. Sisanya untuk kementerian dan lembaga yang lain.

Pemerintah tampaknya telah berketetapan bahwa masyarakat harus relijius terlebih dahulu sebelum meningkatkan ketrampilan untuk menghadapi tantangan teknologi.(pso)

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Indonesia dengan penduduk 295 juta jiwa di tahun 2030 menurut laporan Standard Chartered Plc sebagaimana diwartakan oleh Bloomberg pada 8 Januari 2019, diproyeksikan akan masuk dalam lima besar kekuatan ekonomi dunia dengan PDB 10,1 Trilyun USD di bawah China, India dan Amerika Serikat namun di atas Turki.

Hal itu didasarkan pada keyakinan bahwa proporsi PDB negara-negara di dunia sejajar dengan proporsi populasi negara-negara karena didorong oleh konvergensi PDB per kapita antara negara ekonomi maju dan berkembang. Dengan kata lain, negara berpopulasi penduduk besar akan berpeluang besar menjadi kekuatan utama ekonomi dunia.  Masih dalam laporan tersebut, negara yang diproyeksikan pada tahun 2030 akan menyusut kekuatan ekonominya adalah Jepang, karena populasi penduduk Jepang diproyeksikan tahun 2030 hanya 120 juta jiwa dengan 33 persen bukan usia produktif yaitu penduduk berusia di atas 65 tahun.

Pandangan optimistik pihak luar terhadap ekonomi Indonesia dengan mencermati fenomena kependudukan yang dialami Jepang menjadi masukan penting para pemangku kepentingan terutama pemerintah dalam menyikapi periode bonus demografi Indonesia yang dimulai 2020 dan menurut BPS akan berakhir di 2036.  Bonus demografi merupakan besarnya penduduk usia produktif antara 15 tahun hingga 64 tahun dalam suatu negara. Diperkirakan jumlah bonus demografi Indonesia di tahun 2030 adalah 180 juta jiwa.

Jumlah tenaga kerja produktif yang melimpah merupakan sumberdaya penting dalam menggerakan ekonomi sebuah negara untuk tumbuh pesat yang akhirnya memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya. Namun jika tenaga kerja produktif yang melimpah itu menganggur maka akan menimbulkan masalah pelik dan kerugian besar.

Menjadi pertanyaan besarnya adalah, bonus demografi Indonesia akan diserap oleh sektor tenaga kerja mana saja? Peta sebaran angkatan kerja Indonesia dari BPS di kuartal 1 - 2018, menunjukkan bahwa sektor pertanian, perikanan dan kehutanan masih menyerap tenaga kerja terbesar yaitu 30,46 persen, diikuti sektor perdagangan sebesar 18,54 persen dan sektor industri pengolahan sebesar 14,11 persen. Lalu sektor penyediaan akomodasi dan makanan minuman sebesar 6,37 persen, sektor konstruksi sebesar 5,55 persen, sektor pendidikan sebesar 4,97 persen dan sektor jasa lainnya sebesar 4,93 persen. 

Oleh karena itu pengembangan sumberdaya manusia untuk meningkatkan produksi pertanian, perikanan dan kehutanan menjadi penting dan harus dilanjutkan dengan peningkatan nilai tambah produk melalui industri pengolahan.

Sekolah vokasi menjadi sarana tepat agar produktivitas di sektor-sektor tersebut segera terwujud. Program penguatan sekolah vokasi yang tengah dirancang pemerintah melalui perombakan kurikulum SMK agar sukses mencapai tujuannya memerlukan konsep yang jelas hingga tingkat implementasi, karena tantangan terbesar bukan dari penyediaan anggaran namun terletak pada kesiapan guru-guru SMK menyerap konsep tersebut seutuhnya serta memiliki kompetensi melaksanakan kurikulum baru SMK. Belum lagi ketersediaan fasilitas praktek SMK yang sangat terbatas. 

Untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut diperlukan kerjasama dan dukungan segenap pemangku kepentingan SMK. Sebagai contoh dalam penguatan SMK di sektor pertanian sedang dikembangkan program LARETA (Laboratorium Edukasi Tani) oleh Direktorat Pembinaan SMK-Kemendikbud, yang mendorong kerjasama pemanfaatan sarana produksi di berbagai Kawasan Transmigrasi Mandiri – KemenDesaPDTT sehingga produk-produk unggulan desa dapat diberi nilai tambah melalui proses pengolahan.

Program LARETA juga mendorong lahirnya agropreneur di mana para lulusan SMK disiapkan menjadi wirausaha pertanian yang memanfaatkan sumberdaya pertanian di daerahnya. Selain itu SMK juga harus membangkitkan minat generasi milenial untuk berprofesi di bidang pertanian juga perlu didukung dengan aplikasi teknologi informasi di bidang pertanian seperti pemanfaatan drone dalam kegiatan produksi pertanian atau monitoring terpadu terhadap rantai pasok produk pertanian.

Semoga bonus demografi Indonesia dapat menjadi berkah bukan musibah dan benar-benar mampu mewujudkan proyeksi kekuatan ekonomi Indonesia di tahun 2030 oleh berbagai pihak. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia

Dalam beberapa tahun terakhir kita sering mendengar bonus demografi, yaitu kondisi berlimpahnya angkatan kerja produktif sehingga mereka yang menanggung lebih banyak daripada yang ditanggung. Dengan berlimpahnya angkatan kerja produktif kita bisa memacu output sekaligus meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan. Itu sebabnya kondisi ini sebagai bonus. 

Meskipun begitu, harapan tersebut bisa saja tidak terjadi. Berlimpahnya angkatan kerja produktif justru diikuti oleh semakin membludaknya mereka yang harus ditanggung. Angkatan kerja produktif justru tidak meningkatkan output melainkan menjadi beban perekonomian. Bagaimana kondisi seperti ini bisa terjadi? Kondisi ini bisa terjadi bila perekonomian tidak tumbuh secepat pertumbuhan angkatan kerja produktif.

Sederhananya, bila setiap tahun pertumbuhan ekonomi hanya bisa menciptakan 100 ribu lapangan kerja sementara angkatan kerja bertambah 200 ribu orang, maka setiap tahun terjadi pengangguran baru sebanyak 100 ribu orang. Dalam 10 tahun akan terakumulasi 1 juta pemuda produktif yang pengangguran. Bila Soekarno pernah mengatakan beri aku 10 pemuda yang bersemangat aku akan mengguncangkan dunia, maka kita juga bisa berkata beri aku sejuta pemuda pengangguran aku akan bawa Indonesia ke neraka. Bonus demografi berganti bencana demografi.

Bencana demografi tidak bisa diatasi hanya dengan satu gagasan dan konsep besar tentang strategi pemanfaatan berlimpahnya SDM usia produktif. Bukan itu solusinya. Bencana demografi hanya bisa dihindarkan bila mulai dari sekarang kita bisa memacu pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sehingga pertumbuhan lapangan kerja lebih besar daripada pertumbuhan angkatan kerja. Untuk itu percayalah, pertumbuhan ekonomi di kisaran 5 persen sangatlah kurang. Kita butuh pertumbuhan ekonomi yang lebih besar. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengelola majalah POTRET dan Majalah Anak Cerdas. Direktur Center for Community Development and Education (CCDE) Banda Aceh

Sebagai anak bangsa  Indonesia, kita pantas berbangga dan berbahagia karena kita memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah. Maka, selayaknya kita bersyukur kepada Allah, Indonesia dianugerahi banyak kekayaan di laut, darat dan udara. Dengan kekayaan alam melimpah itu, kita juga kaya akan jumlah SD, dimana jumlah penduduk  Indonesia masuk dalam urutan ke 4 dunia yang jumlahnya menurut suspas 2015  mencapai angka 255.182.144 jiwa. Secara normative, jumlah sumber daya alam dan sumber daya manusia, paling tidak berada pada posisi seimbang.

Kedua kekayaan itu, adalah modal berharga untuk membangun Indonesia yang besar dan berdaya. Apalagi kini, bangsa Indonesia yang karena upaya kerja keras dalam mengendalikan jumlah penduduk, hingga memperoleh bonus demografi, suatu kondisi struktur penduduk  didominasi oleh penduduk yang masih usia produktif. Jumlah usia produktif yang diperkirakan berjumlah sebesar 65 persen. Sungguh, ini jumlah usia produktif yang sangat potensial, spektakuler dan diperkirakan akan membawa dampak positif yang sangat besar terhadap perkembangan ekonomi Indonesia ke depan, apabila bangsa ini bisa memanfaatkan bonus demografi yang hanya terjadi sekali dalam sejarah perjalanan populasi atau penduduk.

Sebagai bonus yang sangat berharga, hingga  disebut sebagai window of opportunities dan bukan diperoleh dengan tiba-tiba, tetapi karena ada upaya serius atau sungguh-sungguh dalam mengendali pertumbuhan penduduk. Kita layak pula memberikan apresiasi kepada BKKBN yang sudah berhasil mengnedalikan jumlah penduduk di Indonesia. Oleh sebab itu,  sebenarnya perolehan bonus demografi ini adalah sebuah prestasi yang membuka kesempatan atau peluang bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang secara ekonomi berada pada peringat ke 7 dunia pada tahun 2030 nanti.

Idealnya bonus demografi adalah modal besar, karena tingginya jumlah penduduk usia produktif yang merupakan angkatan kerja yang akan bisa membangun dan membangkitkan geliat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang akhirnya meningkatkan kualitas bangsa serta mengantarkan Indonesia pada peringkat 7 kekuatan ekonomi dunia. Namun, harus diingat bahwa kendatipun ini adalah bonus dan the window of opportunity bagi bangsa Indonesia, apabila bangsa Indonesia tidak siap, tidak cerdas   memanfaatkan bonus ini dengan segala kesiapan, maka bonus itu tidak akan berarti apa-apa. Tidak akan menjadi berkah yang mampu mengubah bangsa ini menjadi bangsa yang besar dan berkelas. sebaliknya akan berbalik menjadi musibah. Sehingga bangsa Indonesia yang mendapat bonus demografi itu tidak ubahnya bagai buih di air. Banyak jumlahnya, tetapi tidak berdaya. Mengapa demikian?

Bonus itu, bukan hanya untuk dibanggakan, bukan pula hanya sebagai obat yang membuat bahgian. Karena kebanggaan dan kepuasan akan pupus, apabila momentum ini tidak bisa dimanfaatkan secara optimal. Pemanfaatan yang optimal tersebut, sangat tergantung pada kualitas bangsa ini. Karena, kunci yang harus dimiliki lagi setelah Indonesia memperoleh bonus demografi ini adalah pada kemampuan atau kualitas bangsa Indonesia  yang andal untuk bisa memanfaatkan bonus itu sebagai the window of opportunities yang hanya akan diperoleh sekali dalam sejarah populasi.  Oleh sebab itu, bangsa dan pemerintah Indonesia harus benar-benar mampu memanfaatkan peluang besar ini dengan cara menyiapkan generasi bangsa ini menjadi generasi yang memiliki daya saing yang tinggi. Maka, ada sejumlah pertanyaan yang harus kita jawab bersama.

Pertama, bagaimana kita bisa bersaing dengan bangsa-bangsa lain yang tidak mendapat bonus demografi, tetapi memiliki kemampuan bersaing yang tinggi? Kedua, bagaimana kita mampu bersaing memanfaatkan bonus demografi tersebut apabila  index pembangunan manusia (IPM) Indonesia yang berada pada urutan ke 100 an dari 108 negara di dunia?  Bagaimana bisa mampu bersaing apabila  kemampuan literasi bangsa ini berada di peringkat ke-60 dari 61 negara? Ketiga, bagaimana pula mampu bersaing, sementara sekarang jumlah penganggur masih tinggi, yakni 5.13 persen? Ke empat, mau kemana kita bawa ketika dalam dunia kerja lebih didominasi oleh mereka yang berpendidikan rendah, hanya memiliki ijazah SD dan SMP? Masih banyak pertanyaan lain yang harus dipertanyakan dan direspon.

Hal ini semakin penting diantisipasi mengingat perkembangan generasi yang terhitung dalam kategori bonus demografi tersebut adalah mereka yang dikenal sebagai generasi milenial, generasi Z yang sering diklaim sebagai generasi manja, mudah bosan, instant, malas membaca, suka dengan zona aman, serta berbudaya membaca yang rendah, bahkan tengah digerogoti racun narkoba. Kalau seperti ini kualitas bonus demografi kita, maka apa yang bisa kita banggakan? Bukankah ini yang disebut bencana demografi? Idealnya, mereka  adalah generasi andal yang menguasai teknologi digital yang akan menjadi aktor dari revolusi industry 4.0. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Karyono Wibowo

Pengamat Politik. Peneliti di Indo Survey & Strategy. Peneliti Senior Indonesian Public Institute (IPI)

FOLLOW US

Kapan Merdeka dari KUHP Peninggalan Belanda?             Bangsa Parasit             Tinjau Kembali Politik Pangan             Semantik Munafik Lunatik Kembali Otentik              Indonesia Kehilangan Arah dan Tujuan             74 Tahun RI: Kedaulatan Sebagai Slogan Politik              Perlu Mekanisme Seleksi Khusus             Ketahanan Pangan Indonesia Masih Rapuh             Persoalan Ada Pada Tingkat Konsumsi             Kedaulatan Pangan Didukung Pola Makan dan Perilaku Konsumsi Pangan