Blok Masela, Agar Jadi Bukti Kedaulatan Energi
berita
Ekonomika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 19 July 2019 15:00
Penulis
Watyutink.com - Penandatanganan kesepakatan pengembangan lapangan Abadi Blok Migas Masela di Maluku Barat Daya antara pemerintah Indonesia yang diwakili Menteri ESDM Ignatius Jonan dan pihak Inpex Corp. Jepang, akhirnya terwujud.  

Kesepakatan yang mengakhiri kontroversi berlarut-larut sejak 1998 tersebut, menyebutkan bahwa ladang gas Blok Masela akan mulai beroperasi pada 2026. Membutuhkan investasi 20 miliar dolar AS atau setara Rp288 triliun. Bagi Jepang hal itu adalah investasi terbesar Jepang selama 50 tahun beroperasi di Indonesia.

Inpex Corporation diberikan izin untuk mengoperasikan ladang gas di Blok Masela sampai dengan 2055, dan diperkirakan akan menghasilkan 180.000 barel setara minyak per hari (boepd) pada masa puncak. Sampai akhir periode 2055 potensi ekonomi lanjutan ladang Masela diperkirakan masih tersisa 3-4 tcf (trillion cubic feet).

Dicapainya kesepakatan tersebut, tentu saja menimbulkan kebanggaan luar biasa bagi pemerintah dalam kaitan masuknya investasi besar untuk menopang pertumbuhan ekonomi. Meskipun skema pendanaan proyek rupanya mengambil skema PSC cost recovery. Artinya semua biaya kontraktor migas akan diganti oleh pemerintah setelah nyata berproduksi. Padahal, Permen ESDM No. 52 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permen ESDM No. 08 Tahun 2017 menyebutkan bahwa semua kontrak bagi hasil migas yang dilaksanakan oleh KKKS menggunakan skema gross split dalam pendanaannya.   

Apa istimewanya blok Masela sehingga skema kontrak kerja KKKS menjadi satu-satunya yang menggunakan skema PSC cost recovery sehingga tidak sesuai dengan Permen ESDM sebelumnya sebagaimana diatur sendiri oleh Kementerian ESDM? Apakah karena saking besarnya kandungan potensi gas yang ada di Blok Masela sehingga apapun bisa “dikondisikan”? Lalu, benarkah Indonesia sudah menyiapkan perencanaan terpadu dari hulu hingga ke hilir terkait pemasaran dan distribusi, juga kelayakan harga gas bumi dunia?

Menjadi pertanyaan pula, mengapa kontrak penggarapan ladang gas terbesar di dunia tersebut diserahkan bulat-bulat kepada pihak asing (Inpex 65 persen dan Shell 35 persen) dan tidak melibatkan sama sekali pihak BUMN dalam negeri. Padahal, sudah ada holding Migas Pertamina dan pihak PNG yang kiranya punya kemampuan menggarap proyek-proyek migas.

Ditilik dari sisi kedaulatan energi yang selama ini menjadi tema berbagai forum di dalam negeri tentang potensi energi dalam negeri, penggarapan Blok Masela secara penuh oleh asing tentu menjadi pertanyaan besar. Belum lagi, tentang apa yang akan didapat oleh penduduk sekitar proyek.

Pengalaman berbagai kasus ladang migas di beberapa daerah yang konon tidak menciptakan kemakmuran pada penduduk kawasan terdampak proyek, harus menjadi pelajaran penting agar pengembangan blok Masela pada onshore location bisa memberikan multiplier effect yang menguntungkan.

Sudahkah poin-poin penting menyangkut kedaulatan energi dan multiplier effect positif bagi penduduk di kawasan terdampak proyek disisipkan dalam agreement kontrak kerjasama? Bagaimana uraian rinci dari pemanfaatan local content dalam proyek raksasa tersebut? Agar jangan sampai hanya menjadi “aksesoris” yang memperindah gaung keberhasilan investasi?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengamat  Ekonomi Energi Universitas Gajah Mada, Mantan Anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas

Salah satu sebab kenapa harus memakai skema cost recovery karena blok Masela adalah proyek lama sejak era SBY, jadi menurut aturan yang lama masih menggunakan skema cost recovery.

Cost recovery dibayarkan kalau sudah terbukti dapat berproduksi, dan membayar cost recovery menggunakan bagi hasil produksi gas yang merupakan bagian pemerintah. Bagian pemerintah kemarin disepakati mencapai angka 59 persen. Jadi pemerintah tidak menggunakan cashflow dari APBN tetapi dari hasil sharing  produksi gas bagian pemerintah.

Manfaat lain dari ditandatanganinya kerjasama Blok Masela ini adalah Pertama, investasi yang mencapai 20 miliar dolar AS atau setara Rp288 triliun yang merupakan investasi terbesar dari Jepang di Indonesia. Hal itu juga akan mempengaruhi perekonomian Indonesia. Mudah-mudahan dengan adanya aliran dana dari Jepang akan membantu memperkuat rupiah.

Kedua, Indonesia mendapatkan sharing sebesar 51 persen yang merupakan sharing yang cukup besar. Agaknya terjadi kesalahfahaman di masyarakat terkait proporsi saham. Sebagai investor Inpex mempunyai 65 persen saham dan Shell 35 persen. Memang kepemilikan investor 100 persen, tapi pembagian split keuntungan antara pemerintah dan investor 59 persen dan 41 persen.

Ketiga, akan memicu multiplier effect. Diharapkan akan tumbuh industri-industri yang menggunakan bahan baku gas misalnya industri petrokimia. Hal itu disamping masuknya investasi yang cukup besar, membuka  lapangan kerja dan memicu pertumbuhan ekonomi daerah.

Jadi dengan sudah ditandatanganinya kontrak kerjasama dengan Inpex Corp. pada Blok Masela merupakan langkah awal yang baik untuk Indonesia.

Pertimbangan untuk memindahkan operasi proyek Blok Masela dari offshore ke onshore adalah mengupayakan adanya pertumbuhan industri-industri di sekitar proyek seperti Petrokimia, perhotelan dan juga lapangan pekerjaan bagi penduduk. Dari segi multiplier effect memang lebih tepat di darat (onshore) tetapi memang biayanya akan lebih mahal.

Itulah sebabnya waktu itu tidak segera disetujui karena adanya perubahan skema dari offshore ke onshore yang pasti akan merubah biaya menjadi lebih besar. Itu semua tidak lepas dari peran Menteri ESDM Jonan yang mau mendatangi dan membuka kembali perundingan. Sampai kemudian ditandatanganinya kontrak kerjasamanya tersebut. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Sejarah akan berulang demikian ada ungkapan yang sering dikutip orang. Apakah sejarah investasi Freeport Mc Moran di Papua tahun 1967 akan berulang pada investasi Inpex Corp. di Blok Masela tahun 2019? Serupa tapi tak sama demikian yang dapat disampaikan. Ada hal-hal yang serupa namun banyak juga hal-hal yang berbeda dan signifikan. Bagaimana kita menyikapinya terkait dengan kedaulatan energi Indonesia?

Konsep kedaulatan energi sudah menjadi hal yang bergaung berdampingan dengan konsep-konsep kedaulatan lainnya di Indonesia. Menurut saya, esensi kedaulatan adalah kendali penuh ada pada pihak yang berhak. Kedaulatan energi Indonesia secara singkat dimaknai sebagai kendali penuh atas energi oleh Indonesia. Pihak pengendali mengelola energi mengutamakan kepentingannya bukan kepentingan pihak lainnya.

Setelah terbengkalai sekitar 20 tahun maka Blok Masela mulai digarap melalui penandatanganan revisi rencana pengembangan (Plan of Development – PoD) oleh Ignasius Yonan, Menteri ESDM. Penandatangan ini merupakan tindaklanjut dari penandatangan Head of Agreement (HoA) oleh Kepala Satuan Kerja Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Soetjipto dan President Direktur Inpex Indonesia Shunichiro Sugaya. Sesudah PoD diselesaikan maka Inpex akan menuntaskan Final Investment Decision (FID).

Peran pemerintah pernah dibahas panjang lebar terkait investasi migas dan tambang di Indonesia. Apakah sudah tepat pemerintah menjadi pihak yang berikatan dalam perjanjian bisnis dengan pihak swasta (investor asing)? Bukankah pemerintah lebih tepat sebagai pemberi izin konsesi yang tidak perlu mengikatkan diri dalam perjanjian dengan pihak swasta? Karena sebagai pihak yang berikatan dalam suatu perjanjian maka akan timbul hak dan kewajiban yang memiliki konsekuensi hukum. Kasus perpanjangan kontrak karya Freeport yang gonjang-ganjing karena ancaman membawa sengketa ke arbitrase internasional hendaknya menjadi pelajaran berharga.

Jika dalam kasus Freeport akhirnya muncul PT. Inalum (Persero) yang menjadi pihak untuk berikatan dengan PT. Freeport Indonesia dalam menguasai saham pengendali. Bagaimana dengan Blok Masela? Apakah PT. Pertamina (Persero) dipercaya untuk misi yang hampir sama dengan PT. Inalum (Persero)?

Untuk menepis opini liar yang berkembang di masyarakat tentang Blok Masela, maka tidak bisa tidak pemerintah harus transparan tentang apa yang terkandung dalam perjanjian dengan Inpex Corp. tersebut. Terlebih proses penentuan pengilangan gas dan minyak antara di darat atau di laut sudah berlarut diperdebatkan, meski berita terakhir menyebutkan proses tersebut dilakukan di laut untuk pemisahan minyak dan gas lalu gas disalurkan pipa ke darat. Transparansi ini penting agar masyarakat dapat ikut mengawal proses produksi Blok Masela dan terhindar dari berbagai risiko yang mungkin muncul dari proyek tersebut.

Hal penting lain yang perlu disampaikan adalah bagaimana peran masyarakat dalam proyek pengembangan Lapangan Abadi Blok Masela? Jangan sampai masyarakat hanya menjadi penonton dan tidak mendapat benefit malah menanggung dampak lingkungan hidup dan sosial proyek tersebut. SKK Migas bersama Kemenesdm bersama pemda kabupaten Maluku Tenggara Barat serta Provinsi Maluku menjadi ujung tombak dalam pengelolaan Lapangan Abadi Blok Masela untuk sebesar-besar kepentingan rakyat. Jangan mengulang lagi sejarah Freeport di Blok Masela. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengusaha, Mantan Anggota DPD RI, Direktur Indonesian Resources Studies (IRESS)

Tinjauannya, kalau sistemnya dengan cost recovery, sepanjang itu sama dengan perjanjian yang ada, maka tidak masalah. Jangan sampai ada perbedaan. Kalau ada perbedaan dengan sistem yang ada, itu patut dipertanyakan.

Ihwal berlarut-larutnya negosiasi kontrak kerjasama, itu karena pihak Jepang saja yang tidak serius, karena mereka juga sedang membangun beberapa proyek serupa di Australia, yang bersamaan waktunya dengan Blok Masela, maka Blok Masela yang dimundurkan.

Sementara akibat pihak Jepang yang terlambat, maka periode kontraknya menjadi berkurang kemudian pihak jepang meminta tambahan. Mestinya ketika itu ada kesempatan bagi pemerintah untuk mengikutkan Pertamina misalnya 10 persen atau 15 persen sharing. Jepang bisa diberi perpanjangan waktu tapi BUMN  Pertamina harus turut serta. Jadi Jangan asal kita memberi saja, tapi mereka pun pasti merekayasa supaya tidak terburu-buru mengeksplorasi, karena mereka memiliki pekerjaan lain di Australia dan mungkin juga di tempat lain.

Kalau soal kearah mana keberlanjutan operasi Blok Masela tidak terlalu masalah, asal harga jual dan kebutuhan dalam negeri juga terpenuhi. Jangan sampai nanti ketika sudah berproduksi, masalah gas Indonesia masih harus mengimpor juga. Sebaiknya hasil produksi blok Masela diprioritaskan untuk dalam negeri dulu. Kebutuhan gas dalam negeri harus diutamakan, kalau tidak, maka berarti kita tetap dibohongi juga, atau ada pihak yang bermain-main dengan impor gas.

Polemik onshore atau offshore, justru dari besaran biaya ketika hitung-hitungan jaman Rizal Ramli, lebih murah di darat atau Onshore. Jika memang dihitung secara objektif hitungan di darat lebih murah, pilihlah yang darat. Oleh karena itu kemudian diputuskan di darat. Kita harapkan tidak ada hal-hal yang disembunyikan dan jangan ada manipulasi.

Mengenai kontrak memang biasanya hanya sampai 20 tahun, tidak diketahui persis kenapa dan dengan pertimbangan apa, kontrak 30 tahun langsung diberikan. Hal ini yang harus dipertanyakan juga. Seharusnya dibuat berdasarkan Undang-undang yang ada yaitu selama 20 tahun dulu dan kemudian nanti ada perpanjangan. Jika kontrak untuk 20 tahun dulu, maka kita bisa memasukkan Pertamina sebagai pemegang saham. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Anggota Institute Sukarno for Leadership Universitas Bung Karno (UBK)

Blok Masela akhirnya diserahkan bulat-bulat kepada Inpex Jepang. Kado presiden Jokowi dan para menterinya pasca pertemuan G20 beberapa waktu lalu di Tokyo. Ini bukan negosiasi tapi penyerahan diri, takluk 100 persen dibawah kaki perusahaan asing. Tindakan ini bahkan sebelum ludah para Capres 2019 kering setelah mereka berjanji tentang kedaulatan dan nasionalisme.

Tidak tanggung tanggung, blok migas terbesar di dunia ini diserahkan penuh untuk jangka 35 tahun dengan akumulasi jangka waktu kontrak 55 tahun. Jangka waktu yang merupakan usia rata rata orang Indonesia. Kalau anda sekarang berumur dewasa, pada saat anda mati tua nanti Blok ini masih berada di bawah genggaman asing.

Sebelumnya, Menteri ESDM meneken revisi Plan of Development (PoD) Blok Masela oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Inpex yang sebelum hanya memiliki kontrak sampai 2028, kini ditambah menjadi 2055.

Konon janjinya nanti kalau blok Masela 35 tahun ke depan masih ada sisanya buat bangsa Indonesia, buat BUMN kalau mau diambil alih lagi kelak. Sebagaimana disebutkan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK) bahwa potensi gas bumi paska berakhirnya kontrak Blok Masela oleh Inpex Masela Ltd tahun 2055 masih ada sekitar 3 tcf sampai 4 tcf. Luar biasa bangsa Indonesia disuguhi janji yang akan dipenuhi 35 tahun lagi.

Lalu apa maksud pemerintah melakukan Holding migas? Pertamina Mengambil alih PGN? Bukankan itu untuk memperkuat bisnis gas anak bangsa?. Lalu mengapa blok gas terbesar diserahkan kepada asing? Mana pertamina dan anak perusahaannya PGN dan cicit perusahaannya Pertagas? Tidak ada satu kata BUMN pun dalam kontrak PSC ini. Mestinya BUMN dan BUMN terlibat dalam satu kesatuan dalam kontrak ini.

Padahal begitu hari pertama Inpex Jepang dan kawannya melalukan produksi, maka pada saat itu juga seluruh biaya investasi dan operasi mereka diganti oleh negara. Sebagaimana diketahui bahwa Inpex memperoleh konsesi kontak dengan skema cost recovery. Menteri ESDM menjalankan prinsip diskriminasi dalam pengelolaan Blok Masela. Karena semua perusahaan nasional wajib menerapkan skema Gros Split.

Penyerahan blok migas bulat bulat kepada asing bahkan dengan skema yang mendiskriminasi bangsa sendiri, BUMN sendiri, jelas merupakan bentuk pengkhianatan. Bangsa Indonesia harus menuntut keadilan agar BUMN migas menguasai Blok migas dengan prinsip perlakuan yang sama. Asing tidak boleh sama sekali menguasai mayoritas kekayaan alam yang menguasai hajat hidup orang banyak. Jika itu terjadi maka jelas sebuah pengkhianatan kepada bangsa, negara dan konstitusi.

Menurut konstitusi UUD 1945 pasal 33 ayat 1,2, dan 3, blok Masela harus dikuasai negara, perpanjangan tangan negara adalah BUMN. Dengan demikian maka kebutuhan bangsa Indonesia terhadap Bahan Bakar Gas terjamin pemenuhannya, bagi keselamatan bangsa dan negara. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Migas

Ihwal Kontrak kerjasama blok Masela sebetulnya sudah selesai. Tapi pengerjaan persiapan proyek Blok Masela tanpa diiringi pengembangan terminal di Pulau Jawa maka akan menyebabkan kebingungan perihal hasil produksi akan dibawa kemana. Kadang yang sudah komit beli saja akhirnya tak bisa terealisasi.

Jadi komitmen mengubah BBM menjadi gas itu yang penting, bukan sekadar membangun fasilitas saja. Kalau tidak ada komitmen pengembangan yang lain di luar blok maka akan terjadi kasus yang sama seperti Bontang, Corpus Cristi dan Woodside. LNG Bontang sekarang ada kelebihan produksi yang tidak terserap. Sementara Corpus dan Woodside sebetulnya Pertamina sudah beli/kontrak untuk Singapura dan Amerika Serikat. Tetapi karena tidak ada terminal gas di Pulau Jawa, tidak ada storage, maka akhirnya dijual lagi.

Jadi ini lebih pada masalah di hilir. Blok Masela itu dari sisi production untuk memproduksi LNG. Sementara dari sisi distribution dan utility itu yang perlu dipikirkan.

Belum lagi aspek keekonomian yang harus dilihat lebih jauh. Harga gas itu ada sisi prosentase dari minyak, jika harga minyak anjlok maka menjadi tidak ekonomis. Juga, masalah pengembangan industri Petrokimia yang telah tertingal jauh. Blok Masela jadi, oke. Tetapi harusnya Indonesia mempunyai planning untjuk pengembangan industri Petrokimia di wilayah timur. Di wilayah barat Indonesia sudah ada, tetapi malah jadi importir bahan baku kimia.

Sebaiknya jangan berhenti pada blok Masela yang sudah sign kontrak untuk POD dan membangun proyek produksi gas. Kalau hanya sisi produksinya saja kemudian dianggap selesai tanpa planning untuk membangun yang lain, maka nanti akan menimbulkan keriuhan seolah gas yang ada hanya digunakan untuk Korea, Jepang dan China. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

FOLLOW US

Aturan Timbulkan Administration Cost, Beban Bagi UMKM                Pelaku Bisnis E-commerce Tak Perlu Berbadan Hukum             Hambat Usaha Kecil Naik Kelas             Investor Tak Terpengaruh Prediksi Ekonomi RI             Moody’s Tak Tahu Jeroan Indonesia             Ada  Gap, Ada Ketimpangan             Prioritas Utama Tingkatkan Pertumbuhan             Dana Desa Berhadapan dengan Kejahatan Sistemik             Pembangunan Desa Tidak Bisa Berdiri Sendiri             Harus Disadari, Korupsi akan Mengikuti Kemana Uang Mengalir