Blended Finance Pilihan Mendanai Infrastruktur
berita
Ekonomika

Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com)

11 October 2018 15:00

Indonesia membawa agenda blended finance atau sumber keuangan campuran dalam IMF-WB Annual Meetings 2018 di Bali. Sebagai tuan rumah, Pemerintah Indonesia menawarkan 31 proyek infrastruktur berkelanjutan atau sustainable development goals (SDGs) dengan skema blended finance tersebut. Menurut Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan 31 proyek tersebut merupakan hasil feasibility study PT MI (Persero).

Blended finance merupakan skema pembiayaan yang masih sangat baru bagi Indonesia. Oktober 2017 lalu, melalui Menko Maritim wacana digunakannya mekanisme blended finance dalam pembangunan sejumlah proyek infrastruktur digaungkan. Dalam dunia akademis istilah blended finance telah lama didengar. Ada pendapat yang mengatakan blended finance sama dengan Public-Private Partnership (PPP), pembangunan sektor publik yang dibiayai oleh swasta.

Bukan kali pertama pembangunan di Indonesia dilakukan secara bekerjasama dengan swasta, baik swasta nasional maupu swasta asing. Sejak era-Orde Baru (Orba) kerja sama dengan swasta dalam pembangunan proyek infrastruktur. Salah satu contohnya adalah tol Jagorawi, yang dibangun menggunakan dana investasi dari Jepang. Ada anggapan jalan tol Jagorawi dan sejumlah jalan dibangun Jepang untuk memfasilitasi mobil Pabrikan mereka melintas.

Untuk pembangunan proyek infrastruktur, telah disiapkan beberapa model skema pembiayaan campuran untuk mendanai proyek-proyek tersebut (funding mix/blended finance), seperti penerbitan surat utang, penawaran saham ke publik, serta kredit sindikasi perbankan. Selain itu, masih terbuka skema lain yang lebih inovatif, campuran antara utang dan ekuitas. Apakah skema blended finance tepat digunakan untuk proyek pembangunan infrastruktur berkelanjutan?

Skema blended finance ditawarkan dalam IMF-WB Annual Meetings 2018, pemerintah menjelaskan jenis proyek infrastruktur yang akan dibiayai menggunakan skema blended finance. Seperti pembangunan proyek LRT, trem, waste energy, ekowisata dan proyek ramah lingkungan lainnya. Pemerintah nyatakan siap memfasilitasi investor swasta yang hendak menggunakan skema blended finance. Fasilitas seperti apa yang akan diberikan pemerintah?

Jokowi gencar melakukan pembangunan infrastruktur yang bertujuan menciptakan pemerataan ekonomi. Gencarnya pembangunan infrastruktur dianggap menjadi salah satu penyebab terjadinya defisit APBN. Bahkan, konon katanya ada peralihan alokasi dana untuk mengejar pembangunan infrastruktur tersebut. Apakah digunakannya skema blended finance dalam pembangunan infrasktur berkelanjutan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menutupi defisit anggaran?

Skema blended finance diambil sebagai salah satu alternatif untuk pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Namun, apakah skema ini sudah dipersiapkan secara matang atau dadakan dikeluarkan untuk menutupi defisit anggaran yang belakangan terjadi karena gencarnya pembangunan? Apakah pemerintah sudah mempersiapkan peraturan yang baku untuk menjalankan skema tersebut? Siapa yang akan diuntungkan dengan skema blended finance tersebut, apakah pemerintah dan Rakyat Indonesia atau perusahan/investor swasta?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI

Kami tentunya akan membantu implementasi skema blended finance atau pembiayaan campuran dalam pembanguan infrastruktur berkelanjutan atau SDG’s. Bantuan atau support dari pemerintah diberikan dengan cara memberikan insentif berupa regulasi, seperti Perpres tentang sampah dan banyak lagi.

Selain itu metode atau skema blended finance telah dipersiapkan sejak 1,5 tahun yang lalu. Juga sudah diperekenalkan sejak bersamaan dengan persiapannya. Jadi, bukan suatu hal yang dilakukan secara tergesah-gesah, tapi dengan persiapan dan diperkenalkan ke publik selama kurang lebih 1,5 tahun.

Kami menyetujui metode pembiayaan ini, karena pemerintah tidak ingin menggantungkan semua biaya pembangunan hanya kepada APBN. Terutama pembangunan yang berhubungan dengan SDG's. Tidak sedikit proyek-proyek yang akan kita tandatangani pada penutupan IMF-WB Annual Meetings, dan kebanyakan berhubungan dengan SDG's seperti lingkungan hidup, sampah laut, sampah plastik, dan lain sebagainya. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Presiden Yayasan United in Diversity (UID)

Kita akan melihat pertumbuhan seperti apa yang bisa berkelanjutan untuk Indonesia, dan kita bisa melihat apa yang menjadi keinginan investor. Dari situ, kita bisa melihat bentuk pembiayaannya yang cocok untuk menjalankan suatu proyek.

Pada acara ini akan dibahas blended finance ini sebagai salah satu instrumen keuangan untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, menutup keterbatasan ruang fiskal, menarik sumber-sumber pendanaan internasional masuk ke Indonesia dan sekaligus berkontribusi pada kestabilan sistem keuangan negara.  

Jadi kita harus melakukan kerja sama antara sektor swasta, masyarakat dan para pemangku kepentingan. Hal ini tidak terlalu sulit karena banyak program dan proyek di Indonesia yang telah seiring dengan mencapaian SDG's, seperti green sukuk bond dan green bond. OJK pun telah mengeluarkan roadmap keuangan berkelanjutan dan banyak lagi. (ast)

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Imam Ghozali

Dosen STAIN Bengkalis

FOLLOW US

Upaya Perampokan Aset Negara di BUMN Geo Dipa Energi (Bagian-1)             Upaya Perampokan Aset Negara di BUMN Geo Dipa Energi (Bagian-2)             Rupiah Terpuruk di Atas Struktur Ekonomi Tak Sehat (1)             Selesaikan PR Rantai Ekspor, Ekonomi Biaya Tinggi (2)             Kuncinya Pada Penyediaan Infrastruktur Dasar             Maksimalkan Desentralisasi, Tak Perlu Asimetris             Otsus, Antara Bencana Atau Solusi             Otonomi Daerah Jangan Setengah-Setengah             Bereskan Dulu Masalah Penggunaan Dana Desa, Baru Bicara Dana Kelurahan             Oknum ASN Harus Berhenti Memposisikan Diri Seolah Pemilik Instansi