Berharap Pada Program Ketenagakerjaan Capres-Cawapres
berita
Ekonomika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 12 March 2019 11:45
Penulis
Watyutink.com - Kejar-kejaran mendulang suara elektoral dalam Pilpres 2019, kedua kubu calon presiden – calon wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo – KH Ma’ruf Amin maupun  calon presiden --  calon wakil presiden  nomor urut 02 Prabowo Subianto – Sandiaga Uno terus melontarkan sejumlah tawaran  program untuk menarik simpati pemilih.

Tawaran program disampaikan dalam debat capres-cawapres. Dari lima debat yang direncanakan, dua debat capres-cawapres sudah berlalu, menyisakan tiga debat lagi. Dalam waktu dekat, tepatnya 17 Maret 2019, debat ketiga akan digelar dengan menghadirkan  cawapres Ma'ruf Amin dan Sandiaga Uno. Mereka akan beradu program mengenai pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial dan budaya.

Salah satu yang menarik dibahas dan menjadi perhatian publik adalah masalah ketenagakerjaan.  Para  pemilih, terutama angkatan kerja, akan mengamati program-program yang ditawarkan menyangkut isu yang cukup seksi dan panas  ini, sebelum menjatuhkan pilihannya. Para pemilih sangat berharap ada solusi permanen dalam masalah ketenagakerjaan.

Masalah ketenagakerjaan Indonesia cukup pelik. Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menyebutkan setidaknya ada tiga masalah ketenagakerjaan. Pertama, kemampuan dan pendidikan angkatan kerja tidak cocok dengan kebutuhan industri. Kedua, memiliki kemampuan di bawah standard industri. Ketiga,  tingginya jumlah pekerja miskin—pendidikan SD dan SMP--  yang mencapai 60 persen dari 128 juta angkatan kerja yang tidak memiliki karir, masuk ke industri padat karya.

Tentu masih banyak lagi masalah ketenagakerjaan.  Labor Institute Indonesia atau dikenal juga dengan sebutan Institut Pengembangan Kebijakan Alternatif Perburuhan menyebutkan lima masalah ketenagakerjaan, yakni  pemutusan hubungan kerja akibat digitalisasi atau otomatisasi,  informalisasi tenaga kerja, perlindungan BPJS, tingginya angka kecelakaan dan keselamatan kerja, dan outsourcing.

Lalu apa yang ditawarkan para kandidat presiden dan wakil presiden untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan ini?  Resminya akan disampaikan dalam debat ketiga nanti. Namun jauh-jauh hari mereka sudah membocorkan program yang akan ditawarkan kepada rakyat.

Capres 01 Joko Widodo, misalnya, menjanjikan akan meluncurkan Kartu Pra kerja untuk mereka yang belum mendapatkan pekerjaan. Dia menjelaskan mengenai dana insentif untuk pemegang Kartu Pra Kerja. Insentif tersebut bukan berarti memberikan gaji kepada pengangguran.

Kartu Pra Kerja diberikan bagi anak-anak muda yang baru tamat dari sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, atau lulusan perguruan tinggi yang akan mencari kerja. Melalui kartu ini, para lulusan sekolah bisa mendapatkan program pelatihan keterampilan atau vocational training.

Dengan begitu, lulusan sekolah atau perguruan tinggi bisa memiliki keterampilan untuk memudahkan mendapatkan pekerjaan. Pemilik kartu tersebut mendapatkan dana insentif dalam waktu terbatas 6-12 bulan.

Sementara itu, kubu Prabowo-Sandi menawarkan program ekonomi kerakyatan OK OCE  (Gerak OK OCE) yang jadi tulang punggung visi-misi mereka. Gerak OK OCE akan mendorong rakyat untuk membuka usaha sendiri ketimbang bersaing mencari pekerjaan.

Indonesia kaya sumber daya dan melimpah, tanah subur, dan memiliki sumber daya manusia yang baik. Namun tragis belum bisa swasembada pangan, mengimpor bahan-bahan yang bisa diproduksi sendiri. Gerak OK OCE akan menopang dan memandirikan ekonomi rakyat dengan membentuk badan usaha seperti koperasi sebagai sokoguru ekonomi Indonesia.

Program-program yang ditawarkan para kandidat presiden dan wakil presiden tersebut tentu ditujukan untuk mengurai benang kusut ketenagakerjaan di Tanah Air. Apakah program tersebut relevan dengan masalah yang dihadapi? Apakah program tersebut realistis untuk dijalankan? Bagaimana implementasi dari program tersebut agar bisa berjalan efektif?

Apakah program yang ditawarkan memberikan harapan yang lebih baik kepada angkatan kerja? Apakah program tersebut bisa sekaligus mengentaskan kemiskinan dan bagaimana mengaitkannya? Apakah dibutuhkan dana yang besar untuk menjalankannya dan dari mana sumber pembiayaan didapat?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Staf Pengajar Universitas Indonesia

Kenaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tanpa memberikan kesejahteraan yang merata kepada  warganegara Indonesia akan semakin memperlebar kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin.

Oleh karena itu janji lima tahun mendatang, berupa program ketenagakerjaan para calon presiden dan calon wakil presiden, menjadi sangat penting bagi rakyat Indonesia agar mendapatkan gambaran strategi pemerataan melalui ketenagakerjaan lima tahun ke depan. Apakah sebagian besar hasil pertumbuhan ekonomi akan dinikmati oleh kelompok pekerja formal atau kelompok pekerja informal, yang pada umumnya lebih miskin dari pekerja formal?

Keadaan ketenagakerjaan di Indonesia dapat dilihat dari data pekerja Indonesia yang diumumkan Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan Survey Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) Agustus 2018,  jumlah angkatan kerja Indonesia 131,01 juta orang meningkat dari tahun lalu 128,06 juta orang.

Kenaikan jumlah angkatan kerja sebesar 2,95 juta orang dapat diserap oleh  penciptaan lapangan kerja sebanyak 2,99 juta pada setahun terakhir. Angka ini dihitung dari  peningkatan jumlah pekerja Indonesia pada Agustus 2018 sebesar 124,01 juta orang dibandingkan jumlah pekerja 121,02 juta orang pada Agustus 2017. Jumlah penganggur terbuka sebesar 7 juta orang pada Agustus 2018, menurun dari 7,04 juta orang pada tahun sebelumnya.

Setidaknya, ada dua tantangan utama ketenagakerjaan di Indonesia.

Tantangan pertama ketenagakerjaan Indonesia bukan pada pengangguran terbuka yang angkanya menurun secara konsisten dalam dua dekade terakhir, namun pada pengangguran terselubung (hidden unemployment). Hal ini terutama terjadi bagi pekerja sektor pertanian dan perdagangan yang porsinya masing-masing sektor sekitar 28,79 persen dan 18,61 persen dari seluruh pekerja Indonesia.

Secara keseluruhan kedua sektor tersebut mencakup hampir setengah jumlah pekerja Indonesia. Pada umumnya, status pekerjaan pada pekerja sektor pertanian dan perdagangan termasuk sektor informal. Disebut sebagai sektor informal karena mereka tidak memiliki pendapatan tetap dan sebagian besar tidak memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan. Pekerja pertanian terutama berada di pedesaan dan pekerja perdagangan pada umumnya di perkotaan.

Pada Agustus 2018, sekitar 42,16 persen pekerja Indonesia berada di sektor formal yaitu terdiri  dari 39,7 persen buruh/karyawan/pegawai dan 2,46 persen pengusaha yang dibantu buruh tetap. Sebagian besar pekerja Indonesia atau 57,84 persen dari seluruh pekerja berada di sektor informal. 

Kelompok pekerja informal terbesar ada dalam 3 kelompok. Pertama, pekerja yang berusaha sendiri, komposisinya 19,05 persen dari seluruh pekerja Indonesia. Kedua, pekerja yang berusaha dibantu buruh tidak tetap 15,76 persen. Serta yang ketiga, pekerja keluarga/tak dibayar 12,21 persen. Kelompok pekerja yang ketiga inilah yang dapat dikategorikan sebagai “penganggur terselubung”, karena kontribusi produksi mereka tidak tercatat dalam nilai uang, sehingga tidak masuk sebagai bagian dari Produk Domestik Bruto yang menjadi dasar perhitungan pertumbuhan ekonomi.

Kelompok pekerja formal adalah mereka yang memiliki pendapatan tetap, yaitu buruh pabrik, karyawan swasta tetap di perkantoran, pegawai negeri sipil dan militer, pekerja dengan upah tetap mingguan atau bulanan, termasuk di dalamnya pekerja toko, pembantu rumah tangga maupun supir yang mendapat upah tetap per bulan.

Tantangan kedua adalah bagaimana meningkatkan produktivitas pekerja Indonesia, khususnya bagaimana mempercepat peningkatan pendidikan dan ketrampilan pekerja. Sebagian besar pekerja Indonesia berpendidikan rendah, yaitu porsinya terdiri dari 40,69 persen maksimal SD, 18,09 persen berpendidikan SMP, 18,01 persen di tingkat SMA, 11,03 persen di tingkat SMK dan 12,18 persen berpendidikan tinggi.

Saat ini peringkat Indonesia terkait dengan ketenagakerjaan dan sumberdaya manusia dalam Global Competitiveness Report 2018  yang diterbitkan World Economic Forum  berada di posisi yang rendah, yakni ranking 82 dari 140 negara dalam hal pasar tenaga kerja (labor market), peringkat 68 dalam hal kapabilitas inovasi (innovation capability), dan peringkat 62 dalam hal keterampilan (skills).

Apakah program andalan Capres dan Cawapres lima tahun mendatang akan dapat mengatasi tantangan ketenagakerjaan di Indonesia? Menjadi sangat menarik untuk mendapatkan gambaran siapa yang akan menikmati program andalan di bidang ketenagakerjaan yang ditawarkan oleh para capres dan cawapres dalam masa kampanye ini.

Pasangan capres-cawapres 01 (Joko Widodo – Ma’ruf Amin) antara lain menawarkan program andalannya berupa Kartu Pra-Kerja yang akan dinikmati oleh mereka yang akan masuk lapangan kerja sesuai dengan pernyataan capres yang dikutip oleh Kompas.com.

Menurut Capres Jokowi, kartu Pra-Kerja ini disediakan untuk anak-anak lulusan SMA, SMK, Politeknik dan Perguruan Tinggi yang akan diberikan pelatihan, dan apabila lulus pelatihan belum mendapat kerja akan diberikan semacam honor/gaji. Jumlah honor/gaji tersebut belum diumumkan saat ini dan masih belum masuk rencana APBN Perubahan tahun 2019 maupun RAPBN tahun depan 2020.

Jika Capres Jokowi menargetkan hanya bagi angkatan kerja baru maka jumlah angkatan kerja baru berdasarkan data 2018 saat ini sekitar 2,95 juta orang dan dari jumlah tersebut yang berpendidikan SMA, SMK atau perguruan tinggi ada sekitar 41,22 persen. Sehingga jumlah maksimal yang akan menikmati program tersebut sekitar 1,22 juta orang.

Apabila 1,22 juta orang tersebut diberikan Rp 1 juta per orang per bulan maka diperlukan Rp 1,22 trilyun per bulan atau Rp 14,64 trilyun per tahun. Apakah pemerintah bersedia mengalokasikan dana sebesar itu untuk 1,22 juta orang? Ataukah hanya sebagian kecil dari 1,22 juta orang yang akan menikmatinya karena keterbatasan dana yang disediakan, sarana dan prasarana pelatihan? Belum ada gambaran jelas tentang hal ini.

Sedangkan program andalan yang ditawarkan capres-cawapres 02 (Prabowo-Sandiaga Uno) menawarkan Program Gerak OK OCE yaitu bagi siapapun pekerja yang ingin menjadi wirausaha, sehingga targetnya menjadi sangat luas, dapat mencakup seluruh angkatan kerja Indonesia saat ini yaitu sekitar 131 juta orang. Dari data BPS Agustus 2018, sekitar 37,27 persen dari 124 juta pekerja Indonesia adalah pengusaha.

Saat ini program OK OCE sudah dilaksanakan di DKI Jakarta dan melalui situs website OK OCE menyatakan bahwa sudah ada 64.166 orang jumlah anggota OK OCE. Landasan hukum program OK OCE di DKI Jakarta telah diterbitkan yaitu Peraturan Gubernur No 102 tahun 2018 tentang Program Kewirausahaan Terpadu. Namun masih belum jelas laporan kinerja untuk menggambarkan keberhasilan dari program ini di DKI Jakarta karena belum ada laporan resmi yang dipublikasikan secara luas kepada publik.

Jelas bahwa masih ada kelompok pekerja yang belum terjangkau atau sulit tercakup oleh program yang dijanjikan kedua capres sehingga masih banyak peluang untuk menambah program ketenagakerjaan di masa lima tahun mendatang.

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti INDEF

Debat mengenai ketenagakerjaan kembali mencuat akhir-akhir ini terlebih menjelang debat ketiga dimana salah satunya membahas mengenai tenaga kerja. Berbagai isu mulai dimunculkan baik pihak 01, 02, maupun pihak di luar itu. Salah satu yang muncul adalah mengenai perbaikan kualitas dari sumber daya manusia kita.

Dalam hal peningkatan sumber daya manusia, paslon 01 lebih memiliki keunggulan dibandingkan paslon 02. Tema kampanye 01 yang mengusung perbaikan sumber daya manusia sudah sangat relevan dengan permasalahan yang dihadapi Indonesia saat ini. Paslon nomor 02 dengan program OKE OCE-nya menghadapi berbagai persoalan terlebih ketika program tersebut dinilai gagal di Jakarta.

Masalah selanjutnya yang krusial tentu saja produktivitas sumber daya manusia yang masih tertinggal dari negara-negara tetangga. Dampaknya banyak perusahaan yang memilih Thailand ataupun Vietnam sebagai negara tujuan investasi langsungnya. Terlebih perusahaan dengan penggunaan teknologi tinggi. Indonesia masih sangat tertinggal. Alhasil perusahaan berbasiskan teknologi tidak tertarik menanamkan investasi langsung di Indonesia.

Masalah ini sebenarnya bisa diselesaikan dengan program yang ditawarkan 01 melalui kartu pra kerjanya.

Ada satu kelebihan yang bisa ditawarkan paslon 02 sebenarnya, yaitu Cawapres 02 yang berasal dari industri (mantan Ketum HIPMI) pasti sangat menguasai tentang mismatch kebutuhan industri dengan penawaran tenaga kerja kita. Karena masalah mismatch ini yang belum muncul di dalam adu argumen hingga saat ini.

Program 01 dengan kartu pra kerjanya hanya berkutat pada pemberian dana untuk pelatihan namun tidak dirincikan strategi untuk menghilangkan mismatch tersebut. Padahal jika pra kerja dilaksanakan namun masih terjadi mismatch maka yang terjadi pemborosan anggaran,  hasilnya tidak sesuai yang diharapkan. Paslon 02 harusnya bisa melihat masalah ini sebagai pijakan utama program ketenagakerjaan yang ditawarkan.

Selanjutnya paslon 02 jangan terlalu bergantung pada program OKE OCE yang berfokus pada penciptaan wirausaha baru. Hal ini dikarenakan yang dibutuhkan masyarakat bukan usaha baru namun pekerjaan. Memang bisa program ini menghasilkan tenaga kerja namun masih sangat lama jika kita mau melihat hasilnya tersebut. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Nailul Huda

Peneliti INDEF

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Soal Subsidi MRT: Negara Jangan Pikir Profit, Tapi Benefit             Perjelas Kewenangan Berbasis Wilayah             Indonesia Masih Menarik Sebagai Negara Tujuan Investasi             Subsidi MRT Bukan untuk Orang Kaya             Pemerintah Harus Hitung Risiko Utang BUMN             Pembentukan Holding BUMN Harus Selektif             BUMN Jangan Terjerumus Jadi Alat Kepentingan Penguasa             MoU KPU-PPATK Jangan Sekadar Aksesoris             MoU KPU-PPATK Jangan Hanya Formalitas             Pemerintah Harus Promosikan Tempat Wisata Terlebih Dahulu