Bencana Teluk Balikpapan dan Semangat Selandia Baru Menyelamatkan Ekologi
berita
Ekonomika
Sumber Foto: cubahora.cu (gie/watyutink.com) 17 April 2018 16:00
Penulis
Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern, mengeluarkan peraturan yang melarang pemberian izin baru bagi pengeboran minyak di lepas pantai (offshore). Kebijakan yang dikeluarkan pada Kamis (12/4/2018) lalu sebagai bentuk perlindungan terhadap ekosistem dan pencegahan terhadap perubahan iklim.

Peraturan baru tersebut mendapat dukungan kelompok pecinta lingkungan hidup. Namun, di sisi lain peraturan ini mendapat tentangan dari kelompok pelaku industri dan politisi karena dinilai akan merugikan ekonomi negara, dan mengancam eksistensi pekerja lokal dan pebisnis lokal di sektor pertambangan.

Dengan pendapatan 186 miliar dolar AS, yang sebagian besarnya disumbang oleh sektor pertanian, manufaktur, peternakan dan pariwisata, Selandia Baru memang tidak bergantung dari sektor migas yang hanya menyumbang 1,84 miliar dolar AS setiap tahunnya. Lantas, bagaimana dengan Indonesia?

Di Indonesia, pengeboran minyak lepas pantai masih menjadi incaran utama eksplorasi dan eksplotasi migas. Dan sektor migas masih menjadi penggerak utama perekonomian negara. Ironisnya, sektor ini justru penyumbang terbesar bagi bencana ekologi dan lingkungan.

Apa yang terjadi di Teluk Balikpapan menjadi bukti paling segar. Insiden kebocoran pipa minyak di Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur, pada 31 Maret 2018 terjadi akibat patahnya pipa penyalur minyak mentah dari Terminal Lawe-lawe di Penajam Paser Utara ke kilang Balikpapan. Pipa yang dipasang sejak 1998 itu putus dan bergeser sekitar 120 meter dari posisi awal. Sedikitnya 40 ribu barel minyak mentah tumpah dan kini menutupi 20 ribu hektare laut.

Kenapa ada kesan seolah Pertamina menutupi kejadian ini  dan menyampaikan pengumuman resmi setelah tiga hari? Bahkan Pejabat Pertamina Balikpapan menyangkal ada kebocoran meski kemudian meralatnya. Sampai-sampai Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan berani pasang badan dengan mengatakan kebocoran pipa itu sudah bisa diatasi dan bukan kesalahan Pertamina. Apa yang sebenarnya tengah disembunyikan?

Tumpahan minyak tersebut menutup 34 hektare kawasan mangrove. Sebanyak 6.000 batang dan 2.000 bibit mangrove di Kampung Atas Air, Margasari, menghitam. Bahkan kejadian yang sebelumnya didahului oleh kebakaran di atas laut ini telah menewaskan dua orang nelayan.

Greenomics Indonesia memperkirakan kerugian ekologis di Teluk Balikpapan mencapai 8,27 miliar dolar AS atau sekitar Rp 111,7 triliun. Penghitungan minimal ini didapat dengan mengacu pada nilai ekonomis dari berbagai komponen utama ekosistem laut dan hutan bakau.

Bagaimana bisa perusahaan sekaliber Pertamina tidak memiliki sistem pengamanan kegagalan operasi? Pertamina juga menggunakan pipa dengan alat pemberi peringatan yang tidak berfungsi, serta tabung penyalur minyak itu juga tidak dilengkapi sensor sehingga lokasi kebocoran tidak diketahui dengan cepat? Lokasi itu baru diketahui setelah penyelam turun ke kedalaman laut 20-26 meter.

Bukankah insiden ini menunjukkan bahwa Pertamina sebagai pelaksana (eksekutor) dan negara sebagai regulator tidak siap melakukan mitigasi kegagalan operasi? Lantas siapa yang harus bertanggung jawab?

Pasal 99 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengatur tentang ancaman kelalaian yang berdampak kerusakan lingkungan dan menelan korban dengan hukuman penjara 9 tahun dan denda Rp 9 miliar serta keharusan membayar ganti rugi kepada masyarakat dan lingkungan. Bisakah pemerintah menegakkan aturan itu? Sanggupkah Jokowi bertindak tegas seperti Jacinda Ardern?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(jim)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Sebetulnya soal accident, kecelakaan di mana pun bisa terjadi, di bawah menteri siapapun. Jadi tidak perlu panik kalau ada proyek atau jembatan ambruk seperti yang terjadi baru-baru ini di Tuban dan minyak bocor di Balikpapan tersebut.

Kecelakaan bisa terjadi di mana saja kapan saja oleh siapa saja. Yang penting adalah investigasi dan akuntabilitas. Segera dibentuk tim untuk menelusuri mendalami dan menemukan siapa yang bersalah. Karena salah bangunan atau salah pemeliharaan, kurang dana pemelihatan atau sabotase kriminal terkait politik dan atau terorisme lokal atau internasional.

Jadi tidak usah panik bahwa kalau ada jembatan ambruk yang salah presiden atau menteri anu.Memang kalau mau diusut ke ujungnya ya menteri dan presiden, tapi derajat kesalahan kekeliruan itu kan bisa dilokalisasi, difokuskan di mana dan apa dan siapa, mengapa, kenapa. Itu semua harus cermat.

Kita kembali yang normal sajalah, tidak usah semua kecelakan minim seperti hal itu di-expose terlalu dahsyat sampai berujung mau pemakzulan atau ganti presiden seperti selera para lawan politik petahana hari ini.

Silahkan diusut tuntas, temukan biang kerok dan biang keladinya, tapi jangan apriori menanggap "rezim petahana" ini serampangan atau tergesa-gesa, sehingga faktor kesalamatan diabaikan.

Cek dulu itu tangung jawab siapa, seperti halnya jembatan di Tuban itu. Apakah jalur yang melewati jembatan tersebut  masuk jalan yang menjadi tanggung jawab Kemenpupera, atau jalan provinsi yang menjadi tangung jawab gubernur, atau jembalatan kelas dua tingkat bupati setempat.

Kita harus kembali tertib administrasi agar tidak semua masalah jadi bola liar berujung kaos ganti presiden. (afd)
.

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
PNS Dinas Kesehatan Jakarta

Dari sejak zaman dahulu, masalah lingkungan akan senantiasa bertentangan dengan kebutuhan ekonomi. Oleh karena itu, selama negara masih membutuhkan kecukupan pangan dan pemenuhan kebutuhan primer yang lain, maka sebisa mungkin akan mengesampingkan masalah-masalah lingkungan, walaupun sudah sangat disadari arti dan dampak kerusakan lingkungan untuk keberlanjutan kehidupan. Jadi sementara kebijakan yang akan mengakibatkan terganggunya sektor ekonomi tidak akan menjadi prioritas, begitu juga individu.

Mengenai insiden kebocoran pipa minyak milik Pertamina yang terjadi di Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur ini Pemerintah mesti bersikap tegas. Langkah awal adalah meminta Pertamina bertanggung jawab mengatasi dampak kerusakan ekosistem laut akibat tumpahan minyak tersebut. Jika ada pihak lain yang terbukti menyebabkan kebocoran minyak tersebut, Pertamina masih bisa kok dimungkinkan menuntut pihak lain yang menjadi pemicu kebocoran pipa bawah laut itu.

Hal ini mengacu pada Peraturan Presiden (PP) Nomor 109 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut. PP yang menggunakan prinsip pencemar membayar (polluter pays principle) ini mewajibkan pemilik kapal membayar kerugian masyarakat dan kerusakan lingkungan dari pencemaran.

Kehadiran pemerintah dalam mengatasi bencana lingkungan ini sangat penting. Pembentukan tim gabungan mitigasi bencana yang melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, kementerian teknis, akademikus, LSM lingkungan, pihak perusahaan pemilik/pengelola pengeboran tersebut harus diprioritaskan.

Selain itu, pemerintah juga harus tegas menghukum pelaku terjadinya perusakan lingkungan tersebut. hukum harus ditegakkan. Tak perduli pelakunya adalah korporasi besar. Untuk hal ini kita bisa mencontoh Amerika Serikat. Ketika terjadi ledakan kilang pengeboran minyak Deepwater Horizon milik British Petroleum (BP) di Teluk Meksiko pada 2010, Presiden Barack Obama pada saat itu memerintahkan BP membayar ganti rugi senilai 20 miliar dolar AS atau sekitar Rp172 triliun kepada masyarakat dan pemerintah, selain kewajiban memperbaiki lingkungan yang tercemar. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Manager, Climate Reality Indonesia

Jika dianggap sebagai sebuah lakon, maka tumpahan minyak di Teluk Balikpapan merupakan drama lingkungan hidup dengan tokoh beraneka ragam, termasuk mereka yang dianggap bersalah karena menyebabkan malapetaka, maupun mereka yang disanjung sebagai pahlawan karena menawarkan solusi ataupun memperjuangkan nasib para korban.
 
Dalam rapat dengar pendapat tentang tumpahan minyak tersebut antara Komisi VII DPR RI dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, Polda Kalimantan Timur, dan PT Pertamina (Persero) Tbk., disimpulkan 10 tuntutan DPR kepada pemerintah dan Pertamina. Salah satunya adalah melaksanakan Iangkah antisipatif dan proaktif agar kejadian bencana seperti tumpahan minyak di Teluk Balikpapan tidak terulang Iagi di masa mendatang. 

Bulan lalu baru saja terbit buku karangan Denise L. Scheberle yang berjudul  Industrial Disasters and Environmental Policy: Stories of Villains, Heroes, and the Rest of Us.
 
Penulis, yang merupakan profesor di bidang kebijakan lingkungan, mengkaji empat bencana industri yang menjadi perhatian dunia, yaitu ledakan pabrik pestisida Union Carbide di Bhopal, India;  tumpahan minyak Deepwater Horizon BP di Teluk Meksiko; ledakan tambang Upper Big Branch dibawah kepemilikan Massey Energy di West Virginia, dan keracunan asbes di tambang vermiculite milik Zonolite di Montana.
 
Keempat peristiwa  di atas menggambarkan bencana industri yang nyata, ketika aktivitas perusahaan mengakibatkan hilangnya nyawa dan kerusakan lingkungan yang luar biasa.
 
Scheberle memahami bahwa banyak pelaku usaha yang bertanggung jawab dengan menerapkan konsep people–planet-profit di kegiatan industri, namun ia ingin menyelami hal-hal yang perlu diketahui masyarakat dalam hal bencana industri sehingga tragedi lingkungan dapat dihindari. Hasil kajiannya menunjukkan empat karakteristik umum dari bencana industri.

Pertama,  riwayat perusahaan  yang merasa puas dengan pencapaian korporat dan mengabaikan peraturan keselamatan dan lingkungan. Kedua, fokus pimpinan dan manajer yang memaksimalkan laba dengan segala cara. Ketiga, perencanaan dan persiapan yang tidak memadai jika terjadi masalah keselamatan kerja atau kasus lingkungan. Keempat, budaya yang mendorong penegak hukum untuk melonggarkan peraturan keselamatan kerja dan lingkungan hidup
 
Pada Rapat Dengar Pendapat,  Komisi VII DPR RI mendesak PT Pertamina (Persero) melakukan pembaruan sistem monitoring dan pengawasan obyek vitalnya dengan menerapkan teknoiogi terkini untuk memastikan bahwa ketentuan standar HSE (Health, Safety & Environment) dijalankan dengan benar.  
 
Pada dasarnya untuk menanggulangi tumpahan minyak, ada tiga kategori teknologi yang dapat digunakan secara terpisah atau digabungkan satu sama lainnya. Pertama, metode kimia seperti pengeras, pengurai, dan pembakaran di tempat. Kedua, metode biologis. Ketiga, metode mekanis, seperti pelokalisir, penghisap, dan penyerap.
 
Karena banyaknya kasus tumpahan minyak di dunia ini, maka ilmu dan teknologi terkait pun merupakan tema yang menjadi perhatian para peneliti maupun praktisi.  Ada beberapa temuan menarik yang tidak dinyana namun memberi harapan.
 
Bakteri laut non-patogenik yang diklasifikasikan sebagai hidrokarbonoklastik yaitu menggunakan hidrokarbon sebagai sumber energi, diteliti di University of Quebec dan diharapkan dapat mengunyah tumpahan minyak dalam jumlah besar.
 
Di University of Technology Sydney, rambut manusia yang merupakan penyerap minyak alami menjadi bahan penelitian mahasiswa dan diyakini juga dapat menanggulangi tumpahan minyak di perairan.
 
Sedangkan di Alexandria University, kulit pisang dari limbah pertanian sedang dibuktikan  sebagai teknologi pembersih tumpahan minyak karena kemampuan biodegradasi dan daya apungnya. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Bencana lingkungan kerap menjadi berita utama media massa jika skalanya besar dan membuat nilai kerugian yang besar pula. Biasanya pihak yang terlibat sering berusaha berkelit melepas tanggungjawab karena tidak ingin disanksi baik secara hukum maupun denda keuangan. Bencana lingkungan yang bukan disebabkan oleh alam tetapi aktivitas manusia perlu diinvestigasi agar pertanggungjawabannya jelas dan agar tidak terulang lagi. Beberapa kasus di Indonesia seperti Lapindo, Freeport, dan Newmont bisa menjadi pembelajaran mengenai hal ini. 

Terakhir pada Maret 2018 lalu, peristiwa kebocoran minyak mentah di lepas pantai Kalimantan Timur, setelah beberapa hari tanpa kejelasan sumber kebocoran dan pihak yang bertanggungjawab, maka Pertamina mengakui hal tersebut bersumber dari patahan jalur pipa minyak mentah miliknya. 

Mengapa perlu waktu berhari-hari mendeteksi sumber kebocoran tersebut? Hal ini tentu bisa dihindari bila ada kejelasan Standard Operating Procedure (SOP) mitigasi risiko operasi serta dukungan sumberdaya manusia yang andal, seperti diceritakan seorang teman yang pernah bekerja di salah satu perusahaan minyak milik asing, bahwa budaya kerja di perusahaan minyak asing dan lokal memang berbeda. Kedisiplinan dan ketaatan terhadap SOP menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar dan selalu dievaluasi pelaksanaannya secara periodik. Kelalaian sekecil apapun harus dihindarkan untuk mencegah terjadinya kerusakan besar yang mengakibatkan kerugian materi dan immateri baik bagi perusahaan maupun masyarakat sekitar. 

Masih menurut cerita teman saya, bahwa seharusnya begitu ada kejadian tumpahan minyak maka tindakan pertama adalah melokasir area kejadian agar tidak meluas setelah itu lalu mencari sumber kebocoran dan ditindaklanjuti sesuai prosedur. Sepertinya hal ini yang tidak terlihat dalam kasus di Kalimantan Timur. 

Seusai kejadian bencana lingkungan semacam di Kalimantan Timur itu, kiranya hal tersebut tidak hanya berhenti sampai pada penegakkan hukum semata namun harus ditindaklanjuti dengan upaya pencegahan dan mitigasi kejadian serupa jangan terulang kembali. Denda yang dijatuhkan pada pihak-pihak bertanggungjawab atas bencana tersebut sebaiknya langsung diperintahkan pengadilan untuk memperbaiki lingkungan yang rusak. Namun sepertinya pemerintah belum menyediakan mekanisme untuk mengakomodasi hal ini. Pemulihan kerusakan lingkungan belum jelas pihak yang bertanggungjawab koordinasinya, apakah KemenLHK ataukah dinas-dinas di lingkungan pemda setempat?

Bencana lingkungan di Indonesia datang silih berganti, namun upaya penegakan hukum masih harus diperkuat karena meski sudah diputus di pengadilan namun tindaklanjutnya belum terdengar lagi, seperti kasus pembakaran hutan yang divonis MA dengan denda ratusan milyar rupiah di tahun 2015. Memang disadari kasus bencana lingkungan sering memakan waktu panjang seperti kasus bencana lingkungan di teluk Meksiko 2010, baru di tahun 2015 BP bersedia membayar denda US$ 18,7 Milyar. Oleh sebab itu menjadi penting bagi segenap pemangku kepentingan untuk terus menyoroti kelanjutan vonis kasus bencana lingkungan hingga tuntas dieksekusi.

Para aparat penegak hukum terus didorong untuk mengusut tuntas pelanggaran yang terjadi pada bencana lingkungan sesuai peraturan yang berlaku dan menjatuhkan sanksinya. Di lain pihak, para pemangku kepentingan lainnya seperti pemerintah, para profesional di K3 atau HSE serta teknis operasional terkait wajib meninjau SOP dan sistem mitigasi yang ada saat ini. Latihan penanggulangan bencana lingkungan terkait industri ekstraktif sepertinya perlu dilaksanakan di Indonesia secara periodik agar kapasitas SDM Indonesia di bidang K3 atau HSE tetap andal menghadapi berbagai risiko lingkungan di kemudian hari. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Menengok dan Menyiapkan SDM di Era Revolusi Industri 4.0             Polri Telah Berupaya Transparan Ungkap Rusuh 21-22 Mei             Possible and Impossible Tetap Ada             Ungkap Rusuh 21-22 Mei Secara Terang dan Adil             Banyak Masalah yang Harus Diselesaikan             Pilihan Cerdas Jadi Oposisi             Tergilas oleh Budaya Global             Penghambaan terhadap Simbol Dunia Barat             Tak Cukup Imbauan             Investor Tak Hanya Andalkan Peringkat Daya Siang