Benarkah Sri dan Rini Bikin Jokowi Tak Menawan Lagi?
berita
Ekonomika

Ilustrasi Foto: Muid/watyutink.com

05 January 2018 15:00
Penulis
Elektabilitas Jokowi terus merosot. Hasil survei Organisasi Kesejahteraan Rakyat (Orkestra) menunjukkan elektabilitas Jokowi sebesar 24,38 persen. Sementara Indo Barometer menampilkan angka 34,9 persen. Dua gambaran hasil survei tersebut menujukkan peringatan bahaya bagi Jokowi jika ingin menjadi presiden dua periode. Sebagai petahana, Jokowi hanya memperoleh dukungan suara kurang dari 50 persen, ini jelas lampu merah. Bila tidak dibantu oleh kampanye bagi-bagi sepeda, buku, kaos, dan lain-lain dalam setiap kunjungan ke daerah, mungkin angka elektabilitasnya akan lebih rendah lagi.

Apa yang menjadi indikator dan penyebab penurunan elektabilitas Jokowi? Apakah dalam mendirijeni pemerintahannya, Jokowi kurang cakap? Ataukah kinerja para pembantunya (menteri), terutama di sektor ekonomi yang membuat elektabiltas Jokowi kian merosot?

Memang, selama 3 tahun pemerintah Jokowi, sektor ekonomi paling menjadi sorotan publik. Banyak kebijakan yang dianggap menunjukkan inkonsistensi atas janji kampanye Jokowi, terutama orientasi kebijakan pembangunan melalui hutang luar negeri, privatisasi aset BUMN, dan ‘penggenjotan’ pajak yang dianggap menindas rakyat, serta berbagai kebijakan lainnya yang dirasa tidak memiliki keberpihakan kepada rakyat.

Atas kondisi ini, pandangan publik pun tertuju kepada duo Srikandi pembantu Presiden yang diberi mandat menggawangi bidang ekonomi: Menteri Keuangan, Sri Mulyani dan Menteri BUMN, Rini Soemarno.

Dengan prestasinya menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia dari 2010 hingga 2016, kehadiran Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan menggantikan Bambang Brodjonegoro sebenarnya sangat diharapkan oleh publik bisa membenahi kondisi ekonomi Indonesia. Namun, ekspektasi tersebut perlahan mulai luntur setelah melihat kondisi ekonomi yang stagnan, APBN 2017 yang mengalami defisit, dan kebijakan pajak yang terkesan ‘membabi-buta’ demi tercapainya target pajak yang dipatok terlalu tinggi (baca: ambisius).

Sementara, kinerja Menteri BUMN, Rini Suwandi, yang dianggap oleh pengamat politik sebagai the lady who knew too much’ alias pemegang kartu Jokowi, juga tak lebih baik. Bahkan, banyak pihak yang memberi rapor merah.  BUMN karya yang selama ini hanya pelaksana proyek, justru dibebani investasi pembangunan infrastruktur. Walhasil cashflownya berdarah-darah. Tercatat banyak BUMN karya, dari mulai PT PP, WIKA, hingga Adhi Karya mencatat arus kas minus bervariasi, dari Rp1,5 triliun hingga Rp5 triliun. Belum lagi holding Tambang yang baru selesai dan rencana holding Migas banyak mendapat kritik, yang tentu semuanya itu tidak menguntungkan citra pemerintahan Jokowi. Belum lagi, hubungan Menteri BUMN yang tidak baik dengan DPR menimbulkan persepsi negatif termasuk investor.

Melihat sepak terjang dan kinerja duo Srikandi tersebut, layakkah penyebab merosotnya elektabilitas Jokowi dialamatkan kepada mereka? Jika benar demikian, kenapa Jokowi tidak segera ‘melukir’ (baca: reshuffle)nya? Atau jangan-jangan Jokowi  masih membutuhkan keduanya untuk keperluan Pilpres 2019 yang kita tidak ketahui?

Apa Pendapat Anda? Watyutink?

(cmk/afd)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Peneliti di CDCC (Center for Dialogue and Cooperation among Civilization), mantan Anggota Komisi I DPR RI  

Sebenarnya hasil survei dua lembaga yang disebutkan dalam synopsis watyutink.com tersebut hanya mempertegas sejumlah analisa yang diberikan sejumlah pakar ekonomi dan politik. Angka-angka ini jelas menunjukkan posisi Jokowi tidak aman dalam Pilpres 2019 mendatang. Saya meyakini, hal inilah yang menjadi alasan untuk dilakukannya reshuffle kabinet jilid tiga, sebagaimana yang telah diisyaratkan oleh Johan Budi sebagai jurub icara Istana.

Melihat jadwal pemilu mendatang dan tenggat waktu penetapan capres dan cawapres hanya dalam hitungan bulan atau kurang dari setahun, maka reshuffle kabinet kali ini merupakan reshuffle yang terakhir. Dengan demikian, hal ini merupakan kesempatan terakhir bagi Presiden untuk meningkatkan kinerjanya melalui pemilihan orang yang berkualitas, dan menempatkannya dalam posisi yang tepat.

Perlu disadari, bahwa pembentukan kabinet pasca terpilihnya pasangan Jokowi-Jk didominasi oleh alasan akomodosai bagi mereka yang berjasa, baik mereka yang berasal dari partai pendukung maupun mereka yang berasal dari non partai yang disebut relawan. Konsekwensinya, faktor kualitas menjadi nomor dua. Selain itu, Presiden dan Wakil Presiden tidak mudah menempatkan para kandidat di posisi yang tepat. Reshuffle kedua, telah dilakukan untuk mengoreksi dan memperbaikinya. Terjadi perbaikan kinerja namun belum optimal, ditambah tantangan yang dihadapi baik dari dalam negri, maupun situasi global yang semakin sulit.

Kini pertanyaannya bagaimana dengan peran Sri Mulyani  selaku Mentri Keuangan dan Rini Soemarno selaku  Menteri BUMN? Dilihat dari kapasitas personal jelas keduanya harus diakui sebagai srikandi yang hebat, begitu juga posisi yang didudukinya sudah tepat. Lalu dimana masalahnya?  Sri Mulyani hanya konsentrasi pada pinjaman sebagai sumber pendanaan berbagai projek yang ada, hal ini mengakibatkan membengkaknya hutang luar negeri kita. Ditambah dana yang digunakan tidak menimbulkan multiplier effect terhadap berbagai usaha di dalam negeri. Hal inilah yang menimbulkan kelesuan pasar.

Sementara sumber di dalam negeri, difokuskan kepada pajak yang membuat para wajib pajak berteriak. Pengampunan pajak jilid dua telah membuat wajib pajak merasa ditipu dan tidak dipercaya oleh Pemerintah. Kekecewaan dan kemarahan mereka walau tidak muncul ke permukaan telah menimbulkan efek yang sulit untuk dibaca.

Sementara Rini Soemarno yang Hubungan dengan China terlalu dekat, disamping memiliki manfaat positif, juga membawa dampak negatif. Dominasi China dalam banyak proyek dan membanjirnya tenaga kerja asal China telah menimbulkan dampak ekonomi dan politik sekaligus. Hal ini memperkuat stigma negatif etnis tertentu di dalam negeri yang telah mendominasi aset tanah dan bangunan, serta roda perekonomian kita sekaligus. Apalagi ketimpangan ekonomi cukup tinggi, dan tingkat kemiskinan yang dialami oleh kelompok mayoritas.

Kini Presiden memiliki kesempatan terakhir jika ingin terpilih kembali. Disamping memilih orang yang tepat sebagai pembantunya di kabinet, meletakkannya pada posisi yang tepat, tapi juga yang lebih penting adalah mengubah lebijakan yang bisa diterima dan dapat menentramkan kelompok mayoritas. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua Program Doktoral Ilmu Politik Sekolah Pasca Sarjana Universitas Nasional

Beberapa analis dan  pooling pendapat elektibilitas Jokowi cenderung semakin menurun. Meskipun sebagian orang bisa tidak sependapat. Pro kontra pasti tak terhindarkan menanggapi sebuah hasil survey. Terlepas angka-angka survey, jangan lupa,  anomali  politik kerap  terjadi, diluar prediksi.  Misalnya, kemenangan Golkar pada pemilu 1997 mencapai 78 persen. Ini adalah prestasi puncak Golkar selama pemilu orde baru. Namun, kemenangan Golkar tersebut juga sebagai sebuah Ironi politik. Diluar perkiraan, dimana krisis politik berlangsung sedemikian cepat. Ditandai kejatuhan Presiden Soeharto dari singasana kekuasaan. Fenomena lain yang menarik, misalnya kemenangan  Anis-Sandi Pemilukada DKI Jakarta. Kejadian ini, umumnya diluar perkiraan dan prediksi survei. Termasuk kekeliruan prediksi para analis politik.

Para analis dari berbagai sisi bisa memberi penjelasan, mengapa elektibilitas Jokowi cenderung merosot. Misalnya, kebijakan makro pemerintah Jokowi kurang mendongkrak perekonomian.  Pertumbuhan ekonomi hanya 5 persen. Dan beberapa isu krusial lainnya, turut menciptakan citra politik yang kurang kondunsif. Mulai dari  pembangunan infrastruktur, isu hutang, fiskal yang tidak mencapai target, ekspor menurun. Di sisi lain angka kemiskinan dan penganguran meningkat. Daya beli masyarakat menurun.  Ketimpangan sosial semakin lebar. Beberapa isu tersebut sangat sensitif. Ia menyentuh kebutuhan atau kepentingan dasar setiap orang. Terutama pada level menengah bawah. Pengalaman ini akan terekam dalam memori pemilih. Realitas semacam itu, tidak statis. Ibarat mahluk bernyawa, ia hidup dan  bekerja dengan carannya sendiri. Kemudian membentuk orientasi politik setiap orang. Dampak psikopolitis dapat mempengaruhi  evaluasi moral dan preferensi politik publik.  Asumsi-asumsi tersebut,

Memasuki tahun politik 2019, kontestasi politik Pilpres masih mengerucut pada Jokowi dan Prabowo. Namun yang menarik, Prabowo mengubah stateginya. Ia memposisikan diri sebagai king maker. Konon, Prabowo akan memunculkan duet Jenderal Gatot Nurmantyo (GN) dengan Anies Baswedan. Meskipun langkah ini naif dari sisi etika politik. Karena, Anis masih menjalankan amanah sebagai Gubernur DKI.

Dalam rumus politik praktis, tidak ada yang tidak mungkin. Preseden Jokowi lompat ke Pilpres bisa saja  berulang. Popularitas GN dan Anis yang terus melejit, berpotensi dan bakal mengancam Jokowi. Bahkan beberapa parpol yang berkiblat ke Prabowo mencanangkan barisan koalisi, Gerindra, PKS,PAN dan PBB.

Sementara, GN dan Anis punya klaim representasikan kelompok massa Islam. Termasuk dikalangan kelompok nasionalis moderat. Pasangan ini cukup mampu memainkan isu-isu populisme, isu nasionalisme, dan tema-tema  keadilan. Mempresentasikan simbol simbol Islam. Bahkan, GN cukup berhasil memikat hati massa Islam. Jika pasangan GN dan Anis  diperhadapan dengan figur Jokowi maka tampak kontras.

Figur Jokowi sangat lekat dengan simbol Jawa- Abangan. Simbol ini paralel dengan sikap politik Jokowi.  Dari sudut pandang kelompok  Islam politik dianggap tidak pro Islam.  Diperkuat dengan maraknya isu Jokowi pro Komunis Cina, setuju masuknya tenaga kerja asing (aseng), mengamini dominasi ekonomi Taipan. Sementara disisi lain, sosok Jokowi yang juga populis, sederhana, tidak cukup memadai meng-counter opini public yang sudah terbangun di kalangan sebagian masyarakat.

Isu-isu yang menggeliat di level akar rumput adalah yang langsung bersentuhan dengan kepentingan atau kebutuhan mereka. Jadi, bukan pada isu-isu eksklusif. Seperti soal kerugian BUMN, resufle kabinet dan sebagainya.

Meskipun isu-isu eksklusif konsumsi menengah atas juga berpengaruh.  Ikut memicu kelompok menengah atas mengkritisi kebijakan Jokowi. Tampaknya tantangan yang dihadapi Jokowi tidak ringan. Jika dibandingkan perolehan suara  Jokowi dengan Prabowo Pilpres 2014, beda tipis kurang 10 persen. Sementara, elektabiltas Jokowi diperkirakan 45 persen, dalam tren menurun.

Setidaknya dalam sisa masa kerja dua tahun kurang, Jokowi masih berpeluang mendongkrak elektabiltasnya. Bagaimana ia bisa memaksimalkan kinerja para menteri. Termasuk me-reshuffle menteri yang tidak menopang kinerja pemerintah. Melakukan terobosan terutama mengurangi beban ekonomi rakyat. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua TIM Kesehatan Relawan Jokowi-Ma'ruf

Mencermati hasil survei/polling dari beberapa lembaga survei memang terlihat elektabilitas Presiden Jokowi mempunyai kecenderungan menurun. Bahkan angkanya menembus angka psikologis dibawah 50 persen. Apalagi Indobarometer merilis angka elektabilitas Jokowi sebesar 34,9 persen, yang artinya sebagai petahana apapun upaya untuk memperbaiki kinerjanya, bisa dipastikan pemilu presiden 2019, Jokowi akan tumbang.

Itu bila dianalisa secara sederhana. Persoalannya sekarang untuk menganalisa hasil polling dari suatu lembaga survei, perlu juga dilihat integritas dan kredibilitas, serta latar belakang dan orientasi dari lembaga survei tersebut terutama aktor-aktornya yg menakhodai lembaga survei tersebut. Hal tersebut diperlukan karena memang realita sekarang hasil survei juga dijadikan media campaign bahkan lebih jauh, menjadi alat untuk mengacaukan analisis tim kandidat lain.

Contoh yang paling gamblang adalah pada pilkada DKI Jakarta. Hampir semua lembaga Survei merilis elektabilitas AHY adalah paling tinggi diantara 3 kandidat cagub DKI. Tapi hasil riil pada putaran pertama Pilgub DKI, AHY hanya memperoleh kisaran angka 17 persen. Kenapa hal tersebut bisa terjadi?

Jawabnya sederhana. Tim AHY terjebak pada hasil survei sehingga over confidence masuk pada putaran 2. Sehingga kampanye yang dilakukan konvensional, tidak kreatif dan kurang melibatkan relawan yang telah terbentuk.

Kembali ke elektabilitas Jokowi pada saat ini, dengan angka yang cenderung menurun, tapi kontradiktif dengan angka kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Jokowi, maka boleh dicurigai angka elektabilitas tersebut adalah angka yang semu.

Sehingga, bila dianalisa lebih lanjut dengan kredibilitas, integritas, dan track record lembaga survei yang merilis hasil polling dan ditambah dengan posisi, motif, frekuensi dan sumber pembiayaan survei, maka kita bisa menganalisa dengan baik tujuan dari rilis tersebut, apakah memang ingin menampilkan obyektivitas polling atau sekedar tahap tahap dalam kerangka taktis untuk mengacaukan strategi lawan politik dari bakal calon kandidat presiden pada pemilu 2019.

Bila rilis hasil polling tersebut dianggap obyektif, lalu dicari sebab-musabab menurunnya elektabilitas Jokowi yang dikaitkan dengan kebijakan para menteri kabinet terutama menteri keuangan "Tax Hunter" Sri Mulyani, dan menteri BUMN "Super Minister" Rini Soemarno, sebenarnya kurang beralasan karena berdasarkan polling yang sama tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi direntang angka 65-75 persen.

Mencermati secara komprehensif hasil dari polling tersebut yang kemudian digulatkan dengan persoalan riil politik terlihat bahwa rilis-rilis hasil survei/polling dari berbagai lembaga survei cenderung merupakan bagian dari taktik menuju 2019. Sehingga hasil polling yang dirilis pada akhir akhir ini hanya jadi bahan referensi dan untuk melihat "siapa yang termakan dengan taktik ini". Dan Jokowi pasti tidak akan memakan taktik seperti ini.

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti LIPI, Pengamat Politik 

Menteri adalah jabatan politik dan menteri adalah pembantu presiden. Pengangkatan dan pemberhentian menteri oleh presiden yang notabene adalah penanggungjawab tertinggi pemerintahan. Dengan sistem presidensial berarti kekuasaan ada di presiden. Artinya, jalannya pemerintahan (dengan semua kekurangan dan kelebihannya) selama rentang waktu 2014-2019 harus dipertanggungjawabkan ke rakyat. 

Presiden dengan kepiawaiannya dalam memimpin Indonesia harusnya paham apakah menteri-menteri yang direkrut tersebut kompeten dan profesional mengemban tugasnya. Apalagi kalau sampai menteri yang direkrut tersebut dipertahankan sampai saat ini (seperti Menteri BUMN, Rini Sumarno). Kecocokan/kesesuain antara presiden dan menterinya bisa jadi lebih menonjol ketimbang isu kompetensi dan profesionalitas. Chemistry antara presiden dan menteri saling membutuhkan. Inilah yang membuat presiden tampaknya sulit untuk mengganti menteri tertentu. Apalagi mengangkat dan memberhentikan menteri adalah hak prerogatif presiden. Jadi jelas ada hak prerogatif dan ada pertanggungjawaban. Hal ini yang perlu dipahami agar tidak ada kekecewaan dan ketidakpuasan akumulatif dan kolektif rakyat terhadap pemerintah. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF