Benang Kusut Dunia Riset Kita
berita
Ekonomika

Sumber Foto: 123rf.com

30 September 2017 15:00
Penulis
Dunia riset kita sungguh muram. Padahal, riset adalah komponen penting bagi pertumbuhan peradaban suatu bangsa. Dengan riset yang unggul, suatu negara dapat meningkatkan nilai tambah industri dalam negeri, yang berimplikasi pada peningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Dari sisi anggaran riset, kita amat jauh tertinggal bahkan untuk di kawasan Asean. Tahun ini saja anggaran riset kita masih berkisar 0,08 persen dari PDB. Masih jauh dibanding Malaysia yang 1,3 persen dan Singapura 2,36 persen dari PDB.  Negara-negara maju di Eropa, Amerika, dan Asia Timur bahkan mengalokasikan anggaran riset di atas 2 persen dari PDB.

Lebih miris lagi, anggaran riset dan pengabdian mayarakat di Perguruan Tinggi dipotong dari Rp250 miliar pada 2016 menjadi hanya Rp150 miliar saja!

Padahal, anggaran riset di negara maju selalu naik siginifikan dengan tujuan memunculkan temuan-temuan dan inovasi baru teknologi, guna menciptakan nilai tambah produk industri. Dukungan pemerintah negara maju untuk dunia riset pun tidak tanggung-tanggung. China mendirikan pusat riset dengan spesifikasi teknologi dan produk terspesialisasi dalam  enclave-enclave  riset. Begitu pula Amerika mendirikan Silicon Valley,  pusat industri komputer dan semikonduktor sekaligus pusat riset unggulan.

Dunia riset kita? Selain anggaran yang minim, juga 75 persen kegiatan riset masih didanai oleh pemerintah. Berbanding terbalik dengan di negara maju, yang anggarannya bisa sampai 80 persen didanai oleh dunia usaha dan industri. Riset di Indonesia pun masih didominasi oleh perguruan tinggi dibanding riset swasta.

Jadi, di mana letak masalah dunia riset kita? Anggaran yang terbatas sehingga hasil riset kurang bermutu sehingga tidak dapat dipakai oleh dunia usaha dan industri?

Atau, hasil riset para peneliti kita yang kurang "membumi" sehingga supporting dana dari pemerintah dan dunia usaha tidak juga mengucur? Sebab sudah jadi rahasia umum bahwa para peneliti di berbagai lembaga melakukan riset hanya sekadar sebagai "kewajiban rutin". Para peneliti kita masih disibukkan oleh urusan birokrasi lain di luar riset.

Konon pula, periset "serius" tidak dihargai hasil karyanya. Ambil contoh kasus Warsito, penemu rompi antikanker yang terpaksa menyetop produksinya karena dilarang oleh Kementerian Kesehatan. Warsito melakukan riset dengan berpijak pada ilmu fisika yang dikuasainya selama belasan tahun tanpa bantuan pemerintah sedikit pun. Ketika produk rompi antikanker nya mulai dilirik sebagai salah satu alternatif pengobatan karena banyak penderita yang mengalami kemajuan, Kementerian Kesehatan menyetop dan belum ada solusi hingga kini, Padahal di beberapa negara maju Asia dan Eropa, temuan Warsito justru diapresiasi tinggi oleh dunia kedokteran dan diakui sebagai salah asatu alternatif penyembuh kanker. Warsito kini memilih bermukim di Jepang dan terus melanjutkan riset-risetnya. 

Jadi, sampai kapan dunia riset kita masih menjadi "anak tiri" dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi? Padahal semua sektor di negeri ini masih amat membutuhkan hasil riset unggulan guna meningkatkan daya saing bangsa.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(pso)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Anggaran memang bisa jadi "alasan" ketiadaan inovasi. Tapi sebetulnya yang paling penting itu jiwa dan semangat ingin perubahan yang justru secara "agamis" sudah diperintahkan oleh surat Ar Rad  yang sering dikutip Bung Karno: “Tuhan tidak akan merubah nasib suatu bangsa, jika bangsa itu sendiri tidak bekehendak kuat untuk memperbaiki nasibnya”.  Justru karena kita mengalami "kolonialisme dan imperialisme", maka tercipta suatu kondisi dimana konfrontasi tertakdirkan untuk terjadi antara “yang terjajah” dan penjajah hanya bisa diselesaikan dengan perang pembebasan.

Namun setelah itu terbukti bahwa dalam tubuh sesama bangsa, bisa terjadi konflik dan kompetisi. Nah, negara berkembang seperti Indonesia terjebak pada dikotomi  “lu lu gue gue” antara pemerintah dan oposisi secara ambivalen dan ekstrem. Kita tidak terbiasa mengolah konflik melalui mekanisme penyelesaian konflik secara damai. Kemudian terjeblos pada neo feodalisme baru, dimana elite sesama bangsa malah bertindak lebih kolonial dari kolonialisme terhadap sumber daya manusia sesama bangsa, yang dianggap bisa menjadi saingan politik.

Untuk menempatkan riset sebagai diskursus utama pertumbuhan, kita harus belajar untuk hidup dengan kompetisi yang berbasis meritokratis, dimana inovasi dan invensi dihargai secara terhormat dan sportif, ksatria. Perebutan kinerja yang terbaik dan terbagus secara fair. Hanya dengan itu putra-putri terbaik dan inventor terbaik bisa berkinerja secara nasional maupun internasional.

Kita ketinggalan regulasi insentif untuk venture capital atau alokasi dana riset dengan pendekatan kebijakan tax deductible, untuk merangsang riset jangka panjang strategik yang memerlukan "masa inkubasi panjang" sebelum hasil riset itu bisa viable secara ekonomis.

Agar berorientasi pada riset yang dibutuhkan masyarakat, tentu saja pendekatannya harus fungsional dan meritokratis. Tidak mungkin penghargaan terhadap hasil riset hanya berdasarkan ketentuan birokrasi yang sekadar memenuhi target mengumpulkan "kredit akademis atau jenjang birokrasi", padahal riset yang dilakukan tidak relevan, tidak produktif, dan tidak kreatif. Sekadar mememuhi kriteria bikin skripsi, apa itu sekedar S1, lalu Master yang penuh jiplakan dan akhirnya PhD yang juga sekadar pesanan prestise  yang samasekali tidak orisinal, kreatif, dan inovafif.

Kata kunci dari inovasi dan invensi adalah kreativitas, produktivitas, dan terobosan. Kebekuan status quo menghambat perubahan dan program pencerdasan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui persaingan yang sehat, bergairah, dan menjadi stimulan untuk kinerja seluruh bangsa secara totalitas. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Inovasi Industri Kemenristekdikti

Saya melihat dari sisi lain. Meskipun pendanaan riset kita tidak begitu tinggi, tapi banyak juga produk-produk inovasi yang bisa dihasilkan dan dikerjasamakan dengan industri dan siap untuk dimanfaatkan masyarakat luas.

Saya melihat sebetulnya sudah ada akumulasi knowledge yang ada di lembaga litbang atau perguruan tinggi, dengan sedikit sentuhan dari pemerintah berupa pendanaan inovasi, produknya sudah bisa dibuat dan dikembangkan. Akumulasi  knowledge melalui berbagai penelitian sudah terjadisejak 5-10 tahun lalu.

Simak saja kemampuan ITB bersama dengan beberapa industri yang sudah bisa mengembangkan smartphone  dan BTS. Para peneliti BPPT bersama PT INTI sudah mampu membuat ADSB untuk memenuhi kebutuhan bandara. Peneliti BPPT bersama PT Kimia Farma mampu mengembangkan garam farmasi. Peneliti Universitas Diponegoro telah mampu mengembangkan alat yang menghasilkan ozon yang siap untuk dimanfaatkan oleh para petani kita.

Memang dukungan pemerintah masih belumlah cukup agar produk-produk inovasi karya anak bangsa tersebut (yang selama ini merupakan produk impor) dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Pemerintah masih perlu hadir untuk melindungi produk tersebut dengan memberikan pasar khusus sebelum mereka dilepas untuk berkompetisi di pasar bebas.

Tentang inisiasi dari dunia industri kita, beberapa contoh produk inovasi tersebut merupakan produk inovasi untuk tujuan substitusi impor. Untuk penelitian yang berkembang di masyarakat memang harus kita lihat secara menyeluruh dan memang belum banyak industri kita yang membuka ruang kerjasama dengan para peneliti kita. Untuk itu BUMN kita perlu didorong agar dapat berperan sebagai pengagas utama pengembangan produk inovasi.

Sekarang, beberapa sudah mengarah ke sana, meskipun seperti yang saya sampaikan, kehadiran dan dukungan pemerintah terhadap riset apapun masih sangat diperlukan, bukan hanya soal pendanaan, tapi lebih dari itu adalah keberpihakan atas produk karya anak bangsa. Kemenristekdikti sudah mempunyai program seperti program start up dan program inovasi industri.

(pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Guru Besar, Spesialis Bisnis Internasional, Ahli dalam Bisnis, Pemasaran, Pendidikan, Organisasi dan Manajemen

Menurut laporan Global Innovation Index 2017, peringkat pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi Indonesia berada di posisi 87, jauh di bawah Malaysia (37) dan Vietnam (47).

Mengutip Institute for Development of Economics and Finance (Indef), posisi rendah tingkat inovasi Indonesia berawal dari rendah nya dana riset serta Litbang. Benar seperti disampaikan Watyutink.com, belanja riset Indonesia terhadap PDB masih sekitar 0.2 persen selama dua tahun terakhir dibandingkan dengan negara lain di ASEAN yang rata-rata di sekitar 2.5 persen.

Rendahnya tingkat inovasi bermuara juga pada rendahnya penemuan patent dan teknologi baru sehingga bangkitnya start up company berbasis teknologi juga sangat kurang. Lihat misalnya Amazon, FB, Ali Baba, semua berbasis teknologi inovatif yang pada gilirannya mampu berkembang menciptakan shareholders wealth plus lapangan pekerjaan.

Sebenarnya riset, litbang, tidak tepat jika diserahkan kepada pemerintah. Belajar dari pengalaman Amerika, Eropa, Jepang yang merupakan negara-negara piawai dalam riset, kerja besar itu adanya di kampus.

Kantor berita Reuters menerbitkan hasil penelitian mereka bersama Clarivate Analytics menunjukkan bahwa ternyata terdapat 100 universitas paling maju dalam pengembangan sains dan penciptaan teknologi baru yang merangsang pertumbuhan pasar serta industri inovatif. Juaranya adalah Stanford di Silicon Valley yang selama beberapa tahun menjadi yang paling inovatif di dunia sebagai pengembang innovative-based jaringan IT. Mengapa universitas dan bukan pemerintah? Karena ahli-ahli riset dan litbang swasta adanya di universitas. Pemerintah juga lakukan riset dan litbang, namun hanya di bidang yang sangat strategis. Di Amerika Serikat, misalnya, bidang angkasa luar oleh NASA. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB

Klauss Schwab, CEO World Economic Forum pernah mengatakan bahwa ke depan, terminologi negara berkembang dan negara maju tidak relevan lagi, karena ke depan yang membedakan adalah negara tersebut “innovation rich” atau “innovation poor”.

Penggunaan istilah negara maju dan berkembang yang hanya menunjukkan pertumbuhan ekonomi cenderung misleading. Salah satu kunci dari negara yang innovative rich seperti Korea dan Jepang adalah pentingnya riset atau penelitian karena ia merupakan benih dari adanya inovasi dan pertumbuhan ekonomi.

Sebagaimana terlihat dari laporan terkini Global Innovation Index 2017, Indonesia berada pada posisi 87 dari 127 negara, sementara Korea dan Jepang pada posisi 11 dan 14. Bahkan Singapore menduduki posisi ke-7. Temuan utama dari laporan ini adalah pentingnya R&D (Research and Development) dan di sinilah Indonesia memiliki masalah cukup serius.

Meski anggaran memang menjadi salah satu kunci, namun ada faktor yang lebih penting lagi menyangkut  rendahnya research and innovation culture di semua lini.

Riset bukan dianggap sebagai kebutuhan investasi jangka panjang dengan dorongan insentif moneter maupun non moneter yang kuat, namun  hanya menjadi bagian pelengkap dari dominasi kehidupan sosial-ekonomi dan politik bangsa ini. Bukan rahasia umum peneliti kita lebih stres memikirkan bukti kuitansi (bahkan naik ojek sekalipun) ketimbang substansi. Belum lagi rumitnya birokrasi dan administrasi yang harus dijalani. Hal ini menyebabkan budaya riset menjadi kurang menarik.

Penelitian sejatinya menjadi diskursus utama karena sebagaimana buku Clauss Schwab dalam Fourth Industrial Revolution, inovasi menjadi mesin pertumbuhan ekonomi ke depan. Dengan demikian diperlukan perubahan mindset dari pengambil kebijakan dan para kepala daerah agar menempatkan peneliti di garda depan pembangunan daerah dengan memberikan insentif dan pelonggaran birokrasi sehingga mereka lebih bisa berkreasi tanpa terkurung aturan birokrasi dan adminstrasi. Yang terjadi di daerah malah PNS yang berada di badan litbang sering dianggap “diparkir” ketimbang dijadikan aset utama pembangunan daerah.

Hal yang sama diperlukan untuk mengubah mindset dunia usaha untuk menjadi penggagas dunia riset dengan memberikan insentif fiskal pada mereka. Riset dalam dunia usaha adalah investasi jangka panjang sehingga diperlukan dukungan fiskal yang menarik dari pemerintah.

Perubahan orientasi riset juga diperlukan untuk menyeimbangkan demand side, yakni riset yang menjawab kebutuhan masyarakat dan berdaya guna, dengan memberikan ruang pada peneliti untuk lebih banyak berinteraksi dan ber-iterasi dengan masyarakat. Pemerintah harus memahami bahwa dunia riset sering membutuhkan iterasi yang tidak sekali dua kali. Banyak keberhasilan riset yang berguna justru lahir dari iterasi uji coba yang telah mengalami kegagalan puluhan kali. Nah, di sinilah yang sering menjadi masalah karena pemerintah sering menganggap penelitian yang gagal sekali saja, sudah dianggap gagal selamanya (bahkan dianggap membuang uang negara) dan tidak diberi ruang untuk dilakukan iterasi berikutnya bahkan cenderung di-discourage!. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Kepala Badan Standarisasi Nasional (BSN)

Yang menjadi kendala selain anggaran adalah terjadinya gap antara dunia riset-- baik lembaga riset maupun perguruan tinggi yang melakukan riset, pengguna/user hasil riset industri, dunia usaha, dan juga institusi.

Gap itu antara lain kurangnya analisa kebutuhan riset yang komprehensif dan integral terhadap kebutuhan. Ini dikarenakan keterlibatan user, khususnya dunia industri, masih minim sekali. Ada beberapa yang terlibat, namun biasanya hanya memanfaatkan insentif pemerintah ketimbang mengutamakan kinerja perusahaan atau daya saing.

Sisi lain, ihwal presisi dalam memilih topik penelitian. Peneliti kita tidak memahami detail apa yang dibutuhkan industri atau user lain. Dinamika pasar dan laju penelitian di luar negeri juga lebih cepat, sehingga kadang peneliti tidak mampu mengejar ketertinggalan.

Sebagai contoh, tahun ini ada tren perkembangan iptek, lalu disiapkan proposal, tahun berikutnya kita lakukan penelitian lagi, hasilnya terkadang sudah out of date dibanding yang dibutuhkan pasar dan perkembangan riset di luar negeri. Kondisi ini dipersulit dengan bahan penelitian yang harus diimpor dan memakan waktu berbulan-bulan.

Ini juga PR besar dunia riset kita. Contohlah Iran, mereka mandiri dan fast moving materials. Kalau alat-alat, Iran masih mendatangkan juga dari luar negeri.

Untuk menjadikan penelitian sebuah diskursus, perlu peningkatan kapasitas peneliti dan kinerja lembaga riset dan perguruan tinggi. Saya mendengar kondisi penelitian kita non anggaran ada yang memprihatinkan karena para peneliti kurang fleksibel dalam membuka link  dengan industri. Mereka direpotkan oleh administrasi yang kaku.

Paralel dengan itu, industri harus diajak untuk lebih aktif berinteraksi. Contohnya ketika saya studi di Jerman di bawah manajemen Fraunhofer, lembaga penelitian swasta yang tersebar di kota-kota Jerman. Yang menarik, awal tahun ada semacam forum interaksi permasalahan industri. Para industriawan bicara permasalahan, sementara para peneliti mendengar dan bertanya detail. Di akhir tahun diadakan ada acara serupa dan para peneliti presentasi hasil risetnya, industri mendengarkan.

Diskusi interaktif terjadi dan saling memberi masukan. Interaksi semacam ini sangat baik sehingga update terhadap masalah-masalah lapangan. Tentunya ini tidak berlaku umum sebab ada penelitian yang memerlukan waktu multiyear, dan butuh waktu dikomunikasikan dengan industri pengguna.

Industri kita yang memegang lisensi luar, cenderung tergantung pada induknya di Negara lain, masih banyak yang mengembangkan produk sendiri dan belum mengerti tentang kemampuan institusi riset kita, di samping kemampuan para peneliti kita juga harus terus ditingkatkan.

Masalah lain, mindset  industri belum open terhadap dunia riset kita. Banyak yang masih “bermental dagang” sehingga untuk mengembangkan produk/proses baru takut risiko finansial. Padahal, semua output riset memerlukan waktu, tetapi inovasi yang didapat akan memberikan keuntungan yang sustainable.

Agar riset kita dapat membumi, perlu dilakukan analisis kebutuhan yang komprehensif. Lembaga riset bisa lakukan itu. Namun, karena dinamika pasar dan persaingan ketat maka komunikasi intensif dan interaktif sangat perlu dilakukan. Baik komunikasi online maupun langsung.

Pengalaman BSN dalam pendampingan UKM dilakukan secara online, aplikasi dan layanan teknik terpadu, kemudian kita melakukan pendampingan lapangan terhadap kebutuhan UKM khususnya terkait standarisasi, meski di lapangan juga sering terjadi masalah yang harus dilakukan riset. Ini sangat efektif dan kami membuat role model untuk memberikan contoh kepada Pemda atau siapa saja.

Idealnya, diperbanyak role model karena tipe dan karakteristiknya berbeda-beda. Namun karena keterbatasan dana, kami pilih yang terbaik agar menginspirasi yang lain. Untuk industri besar kita sering lakukan kunjungan ke pabrik. Banyak permasalahan iptek yang harus diriset dan ini tantangan. Regulasi yang menghambat riset industri juga banyak.

Untuk riset yang memerlukan waktu lebih lama kita harus mengkomunikasikan hasil riset di forum global melalui seminar di luar negeri atau menulis pada jurnal bertaraf internasional yang bermutu. Yang terakhir ini banyak diupayakan oleh kementerian Ristekdikti melalui berbagai program insentif. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Seperti banyak disitir berbagai pihak bahwa besar anggaran belanja riset Indonesia sangat rendah dibanding negara-negara lain. Angka 0.08 persen dari GDP menjadi hafalan jika menyebut berapa besar anggaran belanja riset Indonesia. Sesungguhnya angka itu, tepatnya 0.085 persen, dikutip dari UNESCO yang memasok data tersebut ke Bank Dunia pada tahun 2013 dan menjadi viral ke pelbagai kalangan di Indonesia.

Berapa besar sebenarnya anggaran belanja riset Indonesia di tahun 2013? Jika merujuk angka 0.08 persen dari GDP Indonesia 013 menurut Bank Dunia sebesar 912.5 miliar dolar AS, akan mendapat angka sekitar 0.77 miliar dolar AS. Sebagai bandingan dengan beberapa negara tetangga pada tahun yang sama dapat disebut di sini (Singapura 6.08 miliar dolar AS, Malaysia 3.80 miliar dolar AS, Thailand 1.85 miliar dolar AS, Vietnam 0.64 miliar dolar AS, dan Filipina 0.37 miliar dolar AS). Menjadi pertanyaan bagaimana cara mengelola dana 0.77 miliar dolar AS tersebut agar riset Indonesia menghasilkan manfaat sebesar-besarnya?

Menyadari centang perentangnya dunia riset di Indonesia, seakan tidak ada resep manjur mengobati permasalahan yang ada. Namun demikian, perlu tetap optimistis karena jika ada kemauan, di situ ada jalan. Kemauan segenap pihak menempatkan riset dan inovasi sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi harus diestafetkan dari generasi ke generasi, jangan terputus. Tidak cukup hanya muncul di RPJP/M Nasional dan berbagai regulasi, perlu juga diwujudkan dalam pengambilan keputusan yang berbasis riset. Terkadang situasi mendesak menuntut keputusan dibuat cepat namun hendaknya diupayakan mendapatkan data riset, tidak harus berasal dari Indonesia, bisa berasal dari belahan dunia lain walau tidak persis sama.

Proporsi pemerintah dalam anggaran belanja riset Indonesia masih dominan dibanding pihak swasta (industri), berkisar antara 70-80 persen. Hal ini berbeda dengan di beberapa negara maju, proporsi pihak swasta lebih besar dibanding pemerintah. Untuk meningkatkan proporsi anggaran belanja riset pihak swasta tidak sulit karena jika pihak swasta memandang ada keuntungan melakukan riset, maka anggaran akan meningkat demi unggul dalam persaingan bisnis. Menjadi tugas pemerintah menyediakan, menjaga, dan meningkatkan lingkungan kondusif bagi pihak swasta agar melihat keuntungan melakukan riset tersebut. Instrumen pemerintah adalah berbagai kebijakan dan regulasi di sektor-sektor terkait. Konsistensi dan kepastian menjadi kunci utama mendorong peningkatan partisipasi pihak swasta dalam hal apapun termasuk anggaran belanja riset.

Sudah menjadi rahasia umum, masing-masing pihak di pemerintahan melakukan kegiatan riset yang tidak berkoordinasi, sehingga sering dijumpai kegiatan riset yang duplikasi, hasil riset yang putus di tengah jalan, riset yang tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman, dan masih banyak lainnya. Semua kegiatan riset tersebut didorong oleh kepentingan masing-masing pihak. Tidak sepenuhnya dikatakan salah, karena memang sistem birokrasi pemerintahan masih menuntut demikian. Perguruan tinggi dan badan penelitian dapat bercerita pengalaman mereka tentang hal ini.

Salah satu gagasan yang pernah dilontarkan adalah Agenda Riset Nasional yang diharap menjadi panduan riset nasional sehingga arah riset Indonesia lebih fokus dan menghasilkan “sesuatu” berdayaguna. Namun demikian banyak dinamika terkait hal tersebut di atas. Benturan kepentingan menjadi penghalang untuk meningkatkan kinerja riset Indonesia.  Apabila 0.77 miliar dolar AS dapat digunakan secara efektif, maka diyakini ada hasil yang bisa dicapai. Semoga pengelolaan anggaran belanja riset Indonesia akan menjadi lebih baik. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII)

Kendala besar riset selain masalah dana, dihadapi oleh semua level baik level akademik, pemerintah, maupun dunia usaha dan industri. Pada level akademik, masih minim sekali riset-riset yang menghasilkan paten yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan industri. Pendaftaran paten di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual masih didominasi oleh asing. Selain itu riset-riset yang menggali potensi-potensi lokal juga masih minim, seperti indikasi geografis.

Demikian juga riset-riset sosial yang aplikatif dan riset kebijakan juga masih belum memadai. Semua itu bermuara pada kemampuan periset-periset akademisi untuk menghasilkan riset-riset yang dibutuhkan oleh masyarakat pada umumnya dan dunia usaha dan industri pada khususnya.

Pada level pemerintah, lembaga-lembaga pemerintah yang terkait dengan riset seperti LIPI, DRN, BPPT, dan Balitbang kementerian saat ini seakan berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi dan sinergi.

Pada level usaha dan industri masih jarang yang memiliki bagian khusus research and development (R&D).  Mereka cenderung lebih memilih untuk memproduksi dan memperdagangkan barang-barang yang ada daripada menciptakan produk-produk baru hasil pengembangan sendiri. Lebih suka membayar fee dan royalti kepada pemilik-pemilik paten yang mayoritas industri-industri besar milik asing, daripada menghasilkan invensi hasil riset sendiri atau hasil riset perguruan tinggi Indonesia sendiri.

Agar riset menjadi diskursus utama dalam pertumbuhan nasional diperlukan perubahan paradigma dan koordinasi serta sinergi semua stakeholder  riset. Pemerintah hendaknya memposisikan riset sebagai faktor yang berpotensi untuk berkontribusi dalam pembangunan daripada beban pembangunan. Oleh karena itu sudah semestinya mata anggaran riset ditambah, bukan dikurangi.

Selain itu, lembaga-lembaga pemerintah yang terkait dengan riset berkoordinasi dan bersinergi membuat Rencana Induk Pengembangan Riset agar jelas arah riset dalam pembangunan nasional. Dengan demikian dapat dijadikan panduan bagi dunia akademik, dunia usaha dan dunia industri.

Dunia usaha dan dunia industri di tanah air tidak menjadi penggagas utama riset karena memang bukan termasuk 'core business'  mereka. Padahal dunia usaha dan industri multinasional sangat mengandalkan litbang karena hanya dengan itu mereka bisa melakukan invensi yang akan menjadi faktor utama bertahan dan berkembangnya perusahaan dan industri mereka. Perusahaan yang tertinggal inovasinya tidak akan bertahan dalam persaingan global. Lihat saja bagaimana NOKIA, SAMSUNG dan IPhone misalnya. Oleh karena itu perusahaan dan industri di Indonesia juga pada umumnya tidak mengembangkan kompetensi riset.

Agar orientasi riset difokuskan pada kebutuhan masyarakat, diperlukan Rencana Induk Pengembangan (RIP) Riset Nasional yang melibatkan seluruh stakeholder riset. Perguruan tinggi saat ini didorong untuk memiliki RIP melalui program-program hibah kompetisi. Yang diperlukan kemudian adalah RIP Riset Nasional, sehingga RIP yang ada di perguruan tinggi akan mengacu kesana. Demikian juga diperlukan koordinasi dan sinergi semua pihak. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Riset di Indonesia ibarat barang langka, yang cuma tampak indah di mimbar-mibar akademik. Mengharapkan industri sebagai tulang punggung riset, sekarang ini ini seperti mimpi di siang bolong karena anggaran untuk riset boleh dikatakan cuma basa-basi.

Apa yang dikatakan oleh Kunio Yoshihara bahwa industri nasional sesungguhnya cuma komprador perusahaan-perusahan multinasional jelas masih relevan hingga kini. Hal ini tampak dari ketergantungannya pada bahan baku impor.

Industri farmasi misalnya, 90 persen bahan bakunya masih impor. Demikian pula dengan industri baja, komponen kendaraan bermotor, elektronik, kimia dan berbagai indutri manufaktur lainnya.

Berharap dari pemerintah bisa lebih konyol. Lihat saja APBN 2018 yang sangat security oriented, bukan infrastuktur.

Dalam APBN ini, TNI dan Polri dapat jatah Rp183,5 triliun!  Bandingkan dengan anggaran untuk kementerian Riset Dikti yang hanya Rp 41,3 triliun, dan Rp 40,1 trilun untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Bagaimana dengan infratruktur? kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang bertanggungjawab terhadap sebagian besar pembangunan infrastuktur, hanya memperoleh jatah Rp 106,9 triliun.

Tak kalah merunyamkan adalah kenyataan bahwa sistem belajar-mengajar di Indonesia masih bergaya kolonial. Guru adalah pusat kebenaran sekaligus pembenaran sehingga para murid harus hafal mati apa saja yang diajarkan oleh sang guru.

Nyaris tak ada ruang untuk perbedaan pendapat dan riset. Maka tak aneh bila masyarakat sangat mudah kehilangan akal dan menjadi fanatik.

Pada 1984 pemerintah pernah mencoba Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA), yang mewajibkan murid melakukan riset untuk menjawab pertanyaan-pertayaan para guru. Para murid juga didorong untuk berdiskusi secara terus menerus agar memiliki logika dan tidak mengharamkan perbedaan pendapat. 

Namun, entah kenapa, CBSA dibunuh sebelum berkembang oleh pemerintah. Maka jangan heran bila dalam soal riset, di tingkat Asean pun Indonesia masuk dalam papan bawah.

Lihat saja “ASEAN – The Emerging Research and Innovation Hub” yang dirilis Agustus tahun lalu oleh Thomson Reuters. Laporan ini menyebutkan bahwa aktifitas riset dan pendaftaran paten anggota Asean melesat 40 persen dalam tiga tahun terakhir.

Sumbangan Asean dalam literatur ilmiah dunia juga meningkat dua kali lipat. Dari 1,37 persen pada 2006, menjadi 2,43 persen pada 2015.

Berdasarkan data di atas, laporan tersebut mempekirakan bahwa Asean akan tumbuh menjadi salah satu pusat riset dan innovasi dunia.

Hanya saja, sekitar 85 persen aktifitas riset dan innovasi di Asean adalah milik Singapura, Malaysia, dan Thailand. Sisanya milik negara anggota lain seperti Indonesia, Vietnam, dan Malaysia.

Maka tak berlebihan bila ada yang mengatakan bahwa Indonesia tergolong negara paling malas di dunia dalam melakukan riset dan berinnovasi. Dalam hal ini Indonesia tampak bagai raksasa loyo yang cuma bisa jadi obyek dalam pergaulan dengan para tetangganya yang jauh lebih kecil. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Mantan Penasihat KPK, Pendiri Dworowati, Civilization & Strategy (DCS) Yogyakarta

Saya hanya komentar soal riset dalam bidang bisnis. Ada inovasi radikal, ada yang sekadar inovasi saja. Kalau inovasi dari desktop ke laptop, konsumen bisa mikir. Itu inovasi biasa. Tapi kalau dari mesin ketik ke komputer, maka logika konsumen tidak sampai. Yang begitu itu ide dan risetnya dari lembaga riset dan produsen/industri.

Rasanya riset yang menghasilkan inovasi radikal tadi belum ditemukan di Indonesia, khususnya perguruan tinggi. Masih perlu waktu lama untuk sampai pada tahapan itu.

Riset yang ada di sekolah bisnis umumnya hanya berkisar pada bidang manajemen fungsional dan strategi. Itupun umumnya hanya konfirmasi atau menolak teori yang sudah mapan. Belum sampai pada penemuan teori baru. Hal yang masih tidak terjangkau rasanya. Teori baru tidak dapat ditemukan dengan model riset kuantitatif begitu. Jadi masih amat terbelakang.

Yang riil ada baru untuk keperluan pengurusan pangkat akademik dosen. Inipun umumnya didanai pemerintah lewat Kemenristekdikti itu. Dan itupun baru berjalan beberapa tahun.

Kenapa begitu? Karena sesungguhnya kegiatan non riset itu lebih menghasilkan uang. Mengajar dan menjabat. Untuk apa memilih pekerjaan yang sulit dan hanya memiliki efek kesejahteraan yang rendah. Mungkin disitu pokok persoalannya.

Saya kurang update  info tentang riset science dan teknologi. Dugaan saya kok malah lebih maju dari bidang riset bisnis.

Jadi, riset kita masih amat jauh, apalagi untuk menjadi motor penggerak laju pertumbuhan ekonomi melalui temuan inovasi bidang teknologi. (pso)

 

 

 

  

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pakar di Bidang Administrasi, Guru Besar Fakultas Ilmu Administrasi UI

Menurut saya ada kegagalan di dalam tata kelola “Triple Helix” antara akademisi, pengusaha, pemerintah, asosiasi, dan media. Selama ini sepertinya tidak ada desain yang pas.

Akademisi lebih memikirkan bagaimana supaya dapat cum yang banyak guna mengejar kenaikan pangkat. Pengusaha atau industri kurang berinteraksi dengan kaum akademisi. Dan pemerintah sibuk buat aturan tanpa memperhatikan tataran implementasinya yang terseok-seok.

Apalagi jika bicara “Penta Helix” yang melibatkan komunitas asosiasi dan peran media dalam menumbuhkembangkan iklim dan ekosistem inovasi yang harus tumbuh cepat.

Saat ini, setahu saya, Direktorat Inovasi Ristekdikti sedang menyiapkan indeks pengukuran kinerja terhadap “Alignment Penta Helix”, supaya orkestrasinya berjalan untuk menciptakan inovas-inovasi di setiap daerah.

Intinya supaya ABGAM bisa saling sinergi dan menunjang. (pso)

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Staf Ahli BPPT, Konsultan

Perkembangan kemampuan iptek di suatu negara harus ditinjau dari beberapa perspektif, yaitu pelaku litbang yang menilai perkembangan kemampuan dan efektivitas melakukan pembaruan iptek. Kedua, perspektif pelaku bisnis yang menilai perkembangan kemampuan dari ketersediaan sumber daya melakukan inovasi, pendalaman proses pertambahan nilai, dan pembaruan proses produksi. Ketiga, perspektif pemerintah yang menilai kontribusi terhadap perkembangan ekonomi. Keempat, dan yang terpenting adalah perspektif masyarakat yang menilai kontribusinya terhadap tingkat kemajuan dan kualitas kehidupan mereka.

Sebagaimana terjadi di negara kita, apabila keempat perspektif di atas tidak terpenuhi maka perkembangan kemampuan iptek tidak dapat berlangsung dengan baik. Banyak pelaku litbang di negara kita mengeluh karena tidak dihargai. Ini indikasi bahwa perusahaan umumnya tidak memiliki keinginan kuat untuk mentranslasi hasil litbang ke dalam barang, jasa, dan proses produksi yang memiliki nilai ekonomi.

Tidak mengherankan apabila anggaran pemerintah untuk lembaga litbang menjadi tidak signifikan. Dalam kondisi demikian, lembaga litbang tidak memiliki cukup energi untuk mengembangkan kemampuan SDM, serta memperbarui sarana prasarana litbang. Selanjutnya lembaga litbang mengalami kesukaran memenuhi perspektif mereka sendiri: meningkatkan kemampuan pembaruan iptek.

Kondisi demikian sangat mempengaruhi perspektif masyarakat, yang kurang merasakan faedah litbang dan menganggap produk dalam negeri hanya perpanjangan produksi negara lain, atau tidak sebaik kualitas produk impor. Sehingga timbul anggapan, litbang bukan tujuan penting profesi. Akibatnya lembaga litbang tidak mudah mendapatkan SDM yang kompetitif.

Berbagai kajian sistem inovasi nasional yang dilakukan di berbagai negara juga menggarisbawahi situasi tersebut di atas. Peningkatan kemampuan iptek dan pemanfaatan hasil riset dalam kegiatan ekonomi, merupakan proses pembelajaran interaktif antar unit kerja perusahaan, kerja sama antar perusahaan, dan dengan organisasi litbang.

Hubungan dan interaksi itu dipengaruhi oleh kepentingan dan perspektif pihak yang berkepentingan, kondisi pasar dan persaingan, kedalaman proses pertambahan nilai dan struktur rantai pasok di lingkungan bisnis perusahaan, serta infrastruktur iptek. Penjelasan ini menunjukkan perkembangan kemampuan iptek terjadi dalam lingkungan sistem interaksi dan umpan-balik yang kompleks, yang memiliki kepentingan berbeda-beda. Apabila interaksi dan umpan balik tidak efektif, maka proses pembelajaran tidak akan berjalan baik.

Akar masalah kesenjangan interaksi lembaga litbang dan perusahaan terletak pada perspektif misi lembaga litbang, dan pandangan perusahaan tentang tingkat risiko investasi untuk kegiatan inovasi. Kedua hal itu menimbulkan permasalahan sistemik, menghambat interaksi dan kerja sama. Keadaan ini selain menghambat, juga menunjukkan adanya kegagalan pasar transaksi teknologi, sehingga kegiatan litbang dan inovasi sebagai suatu profesi tidak menjanjikan.

Sejumlah instrumen kebijakan bisa diusulkan, antara lain orientasi perspektif misi agar lembaga litbang dapat memposisikan dirinya sebagai sumber dan penyedia jasa teknologi pelaku ekonomi; sebagai pengembang teknologi; dan sebagai kontributor kemajuan ilmu pengetahuan.

Agar ketiga perspekstif misi tersebut saling berkaitan, setiap lembaga litbang perlu menyusun roadmap jasa teknologi yang mereka prioritaskan, kompetensi inti yang harus dimiliki, spektrum teknologi yang harus dikembangkan, dan litbang yang diperlukan. Lembaga litbang juga harus menjabarkan kebijakan alih teknologi, menyelaraskan ukuran kinerja, dan kebijakan HKI di lingkungannya. Diperkuat dengan kebijakan alokasi APBN bagi lembaga litbang yang sesuai dengan perspektif misi dan roadmap masing-masing lembaga.

Kedua, pengembangan instrumen kebijakan untuk menstimulasi perkembangan kemampuan dan investasi kegiatan inovasi. Instrumen kebijakan yang direkomendasikan mencakup penyediaan pasar, insentif perpajakan, insentif finansial termasuk skema pinjaman lunak, matching loan, loan guarantee, capital ventura, dan pengembangan program litbang strategis. (pso)

 

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti Madya LIPI

Kendala dunia riset sosial di Indonesia salah satunya adalah pada pengelolaan anggaran berdasarkan "standar biaya umum" sehingga kegiatan pengumpulan data lapangan dikategorikan sebagai perjalanan dinas (belanja barang).

Akibatnya, skema anggaran tersebut tidak memberikan keleluasaan bagi peneliti sosial untuk mengumpulkan data. Misalnya, hotel ditentukan berdasarkan standar tertentu, transportasi harus menyewa mobil. Laporan pertanggungjawaban administrasi keuangan kadang-kadang lebih sulit dari penelitian itu sendiri.

Contoh lain adalah FGD (focus group discussion) menggunakan skema anggaran sosialisasi pejabat sehingga bersifat seremonial, dan informasi yang dikumpulkan bias pejabat pemerintah. Skema anggaran untuk penelitian seharusnya diperlakukan khusus, terutama penelitian sosial karena laboratoriumnya adalah masyarakat.

Pengumpulan data lapangan bukanlah semata-mata perjalanan dinas, melainkan upaya memfasilitasi peneliti untuk berinteraksi dengan warga masyarakat yang menjadi subyek penelitiannya. Karakter penelitian sosial membutuhkan waktu yang lebih lama dalam wawancara maupun pengamatan.

Kendala lain adalah ketersediaan literatur yang belum memadai dibandingkan dengan kampus-kampus atau lembaga-lembaga penelitian di negara-negara maju. Meskipun LIPI telah memiliki akses terhadap jurnal internasional, tetapi masih terbatas pada artikel-artikel yang relatif lama. Juga ketersediaan buku-buku berbahasa Inggris masih terbatas sebagai referensi utama.

Agar penelitian menjadi diskursus dalam pertumbuhan nasional, perlu dukungan nyata dari negara. Dalam hal ini pemerintah seharusnya menugaskan kampus-kampus dan lembaga-lembaga penelitian untuk melakukan kajian dan penelitian yang diperlukan dan disertai dukungan anggaran yang nyata. Selain itu, pemerintah memiliki visi pembangunan yang berbasiskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sekarang ini, ada kecenderungan pemerintah lebih tergantung pada impor komoditas pangan dan barang-barang industri daripada melakukan riset sebagai dasar dari pengembangan sektor pangan dan industri. Sebagai contoh dalam pembangunan infrastruktur, bahan-bahan dasarnya diimpor dari Vietnam atau RRT. Mengapa pemerintah tidak mengembangkan riset untuk memproduksi bahan-bahan pembangunan infrastruktur?

Tidak semua riset sosial berorientasi pada manfaat praktis masyarakat. Ada penelitian-penelitian dasar yang ditujukan untuk mengembangkan konsep-konsep dan teori-teori sosial. Juga terdapat penelitian terapan yang ditujukan agar dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan, seperti rekomendasi kebijakan, position paper, dan timbangan ilmiah.

Riset yang berorientasi pada masyarakat sekarang ini merupakan kebutuhan bersama untuk mendukung kebijakan negara, terutama prioritas nasional pemerintah. Strategi menghasilkan riset untuk masyarakat adalah dengan memberikan insentif yang lebih besar agar para peneliti sosial tidak berhenti pada tingkatan teoritis.(pso)

 

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Lana Soelistianingsih, Dr., S.E., M.A.

Ekonom Universitas Indonesia, Kepala Riset/ Ekonom Samuel Aset Manajemen

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Perkuat Investasi, Industri dan Ikatan Kewilayahan di ASEAN             Perubahan Nomenklatur Tak Efektif dalam Jangka Pendek             Ketergantungan pada Komoditas Dikurangi, Perbanyak Industri Olahan Berbasis Komoditas             Setia Ekspor Komoditas Alam, atau Diversifikasi Ekspor?             Perlu, Optimalisasi Non Tariff Measure (NTM)             Kebijakan NTM akan Bermanfaat, Selama Tidak Berlebihan.             Sesuaikan pilihan jenis NTM dengan karakteristik produk impor             Kebijakan Mandek Terganjal Implementasi, Koordinasi, Eksekusi               Pemerintah Sibuk Urusi Poliitk             Tinjau Kembali Struktur Industri Nasional