Belt and Road Initiative (BRI), antara Jebakan, atau Berkah
berita
Ekonomika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 03 May 2019 10:00
Penulis
Watyutink.com - Akhirnya proyek kerjasama Indonesia – China dalam rangka memuluskan skema Prakarsa Sabuk dan Jalan (Belt and Road Initiative/BRI), jadi ditandatangani di Beijing pada (26/4/2019). Sebanyak 23 proyek kerjasama disebutkan segera direalisasikan antara para pengusaha dari kedua negara (B to B), dengan tidak menimbulkan utang baru bagi Indonesia. Begitu yang disebutkan oleh Menko Kemaritiman Luhut B Pangaribuan.

Kerjasama (investasi) 23 proyek senilai total 14,215 miliar dolar AS tersebut, akan dibangun di Sumatera Utara, Kalimantan Utara, Maluku dan Bali, meliputi pembangunan kawasan industri dan infrastruktur penunjang  (Taman Kuning, Kaltara) dan Taman Teknologi di Pulau Kura-kura (Bali).

Skema Belt and Road Initiative (BRI/ObOR) adalah skema kerjasama  pembangunan internasional yang diperkenalkan pada 2013 oleh Xi Jinping, dan telah merangkul 65 negara di Asia, Afrika dan Eropa dengan total nilai kerjasama (baca : China meminjamkan dana) mencapai 4.4 triliun dolar AS. Indonesia sebagai salah satu negara target BRI di Asia diperkirakan akan menerima total investasi sebesar 69.256 juta dolar AS.

Dalam KTT Beijing kemarin, China menandatangani kontrak proyek-proyek baru senilai 64 miliar dolar AS atau sekitar Rp908 ribu triliun, dalam skema Belt and Road Initiative (BRI) yang dihadiri 37 kepala negara.

Dengan ditandatanganinya kontrak kerjasama 23 proyek BRI tersebut, maka peran  China di Indonesia dalam Investasi dan pinjaman telah bertambah besar. Per Semester I/2018 saja, pinjaman China kepada Indonesia telah mencapai 16,32 miliar dolar AS di bawah Singapura (55,67 miliar dolar AS) dan Jepang (28,66 miliar dolar AS).

Persoalannya, apakah semua proyek China yang dilaksanakan benar-benar telah memberikan kontribusi positif bagi perekonomian Indonesia? Lebih jauh, apakah proyek-proyek tersebut juga telah memberikan sumbangsih besar bagi penurunan angka pengangguran di Indonesia, alias menggunakan tenaga kerja lokal dalam negeri? Atau, malah akan memperuncing kesenjangan yang makin menganga kerena investasi China biasanya konon, satu paket dengan segala tetek bengek proyek sampai pada penggunaan tenaga kerja yang dibawa dari China.

Meski pemerintah menyebutkan bahwa proyek-proyek China yang akan dibangun kelak, harus memenuhi 5 persyaratan yang ditetapkan antara lain, adanya alih teknologi kepada pekerja Indonesia, penggunaan tenaga kerja lokal, harus memproduksi barang yang mempunyai nilai tambah, proyek berskema B to B, dan jenis usaha harus ramah lingkungan, namun pengalaman beberapa proyek China di Indonesia kerap menimbulkan kontroversi di dalam negeri. Tidak didapat keterangan apakah ke lima syarat yang ditetapkan, juga berlaku surut bagi proyek-proyek China sebelumnya.

Apakah dengan semakin besarnya peran China di bawah skema BRI di Indonesia, akan membuat semakin besar risiko debt trap bagi Indonesia, seperti yang dikhawatirkan banyak pihak? Sementara, defisit perdagangan Indonesia terhadap China pada 2018 juga mencapai  8,56 miliar dolar AS. Mampukah Indonesia mengubah “ancaman” debt trap China menjadi peluang yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan rakyat?     

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Ekonom Universitas Indonesia, Kepala Riset/ Ekonom Samuel Aset Manajemen

Jika kerjasama dengan China, itu bisa berupa kerjasama modal, teknologi, sampai dengan tenaga kerja yang dibawa dari China. Tapi bisa juga hanya kerja sama lingkup financing saja.

Kalau kerjasama sebatas financing, maka kita punya keleluasaan mau pakai teknologi dari mana saja,  begitupun dengan tenaga kerja akan diambil darimana saja. ada flesibilitas di situ.

Lain halnya jika proyeknya selain financing tapi juga teknologi beserta pekerjaan proyeknya, biasanya China hanya mau proyek itu dikerjakan oleh tenaga kerja dan segala macamnya dari China.

Hal itu mungkin yang cukup sensitive bagi Indonesia, karena kita sendiri juga butuh lapangan pekerjaan buat para pekerja kita.

Tapi argumen mereka ketika menggunakan tenaga kerja dari China, alasannya karena yang paham dengan pekerjaan tersebut hanya pekerja dari China. Lagipula ada faktor kendala bahasa yang membuat perusahaan China merasa lebih nyaman menggunakan tenaga kerja dari China ketimbang Indonesia.

Hal itu juga yang membuat kita sendiri merasa kurang nyaman. Pun katakanlah jumlah pekerja asing china itu relatif sedikit, tetapi dalam konteks lapangan pekerjaan bagi warga Indonesia, maka sudah selayaknya kita rasakan bahwa pekerjaan itu layak diberikan kepada pekerja Indonesia. Hal itu yang memang agak sulit.

Sebenarnya investasi dari mana saja boleh, dari Chinapun tidak masalah. tapi kembali masalahnya, apakah investasi itu akan menjadi lapangan pekerjaan bagi pekerja kita. Dari sisi ketenagakerjaan mungkin itu yang paling krusial. Di sisi lain, jangan sampai pula seolah-olah karena China yang punya uang maka lalu kita lalai terhadap klausul-klausul perjanjian kerjasama.

Harus diteliti benar apakah perjanjian kerjasama itu sifatnya equity atau ada penyertaan modal, atau bagaimana. Hal itu jika tidak menjadi fokus perhatian maka akan bisa menjadi titik kritis.

Apalagi bila kemudian pekerjaan itu lalu diambil alih dan operatornya dari pihak China.

Investasi walaupun sifatnya B to B itu artinya tetap utang, tetapi yang berutang adalah swasta bukan pemerintah. Kekhawatirannya, jika swastanya kemudian gagal bayar, maka China biasanya akan meminta diganti dengan kepemilikan. Untuk itu biasanya pula, China meminta equity swap. Artinya, bisa diganti dengan kepemilikan jika swasta gagal bayar.   

Jadi sekali lagi, yang perlu dijadikan dasar pertimbangan adalah soal penggunaan tenaga kerja asing China. Karena hal itu yang saat ini paling sensitif. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ekonom Konstitusi

Pertama, harus diketahui dulu kondisi ekonomi Indonesia saat ini, yang sangat ambisius dalam membangun perekonomiannya dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi.

Tetapi harus diingat bahwa pertumbuhan ekonomi China itu ditunjang oleh pembangunan infrastruktur yang “jor-joran”, dan langkah itu bukan tanpa risiko. Sebab, China sendiri membangun itu dengan utang cukup besar. Walaupun piutang mereka kepada Amerika Serikta (AS) juga besar tetapi dengan kondisi perekonomian AS yang tidak begitu stabil maka hal itu akan menimbulkan” domino effect” kalau kita mencoba untuk membangun kerjasama dengan China, yang sangat ambisius untuk membangun proyek-proyek infrastruktur walaupun dengan skema B to B.

Sekarang yang dibutuhkan adalah, bagaimana pemerintah membuka dengan benar informasi tentang kondisi ekonomi China yang sebenarnya.

Kedua, apakah sebegitu penting membangun kerjasama proyek-proyek yang sangat besar itu hanya dengan China? Hal itu yang paling penting.

Indonesia adalah negara yang membangun perekonomian dengan motto : “Berkawan Banyak”. Oleh karena itu ketergantungan kita terhadap China akan sama artinya dengan satu atau dua negara yang dilakukan oleh pemerintahan masa lalu.

Oleh karena itu kiranya dibutuhkan satu kajian publik. DPR RI perlu intervensi soal ini yakni tentang kerjasama B to B. Karena memang dalam konteks skema pembangunan Bappenas sudah membuat skema KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha) yang mana pelibatan badan usaha yang bekerjasama dengan pemerintah lebih memungkinkan peluangnya untuk mengakselerasi kerjasama pembangunan di bidang infrastruktur.

Tetapi harus diingat bahwa pelaksanaan B to B itu harus menguntungkan kedua belah pihak.

Jadi tidak hanya sekadar melihat proporsi transfer of knowledge, dan transfer of technology, tetapi bagaimana juga dengan skema yang dibuat. Apakah skema itu termasuk membawa tenaga kerja besar-besaran dari China, sementara Indonesia masih punya problem dengan persoalan pengangguran. Hal itu harus dilihat secara lebih detail.

Boleh-boleh saja bekerjasama dengan siapapun, tetapi dengan skema proyek yang besar dengan hanya satu atau dua negara maka kita akan mengulangi kesalahan yang sama, yang mengambil kebijakan kerjasama perekonomian dengan negara-negara tertentu di masa lalu.

Ketiga, pemerintahan Presiden Joko Widodo ini memiliki visi Trisakti dan Nawacita. Bahwa kemandirian ekonomi lebih diutamakan, sehingga harus dipastikan bahwa posisi tawar Indonesia dalam kerjasama pembangunan proyek-proyek itu harus dalam posisi yang sangat kuat. Walaupun dalam posisi tertentu misalnya, kita tidak memiliki sumber finansial yang cukup besar.

Tetapi dengan potensi sumber daya alam yang Indonesia miliki maka kita punya posisi tawar yang cukup kuat.

Pelajaran penting yang harus kita ambil dari pembangunan negara-negara lain  seperti negara-negara ASEAN yang memiliki perencanaan yang terarah dan terukur bahwa kita perlu menetapkan skala prioritas dalam membangun perekonomian Indonesia, termasuk dalam infrastruktur.

Tidak bisa kita hanya membangun dulu jalan dan jembatan misalnya, walau sah saja dalam konteks pemerataan, tetapi kalau akselerasi ekonominya tidak berkembang, maka dana akan tertanam lama dan kita akan rugi.

Satu hal lagi, dalam rangka pengawasan kerjasama proyek maka harus dicegah  adanya kemungkinan insider trading misalnya, atau adanya konflik kepentingan dalam proyek-proyek pembangunan. Temasuk dalam konteks Morowali. Jangan sampai birokrat menjadi pebisnis di sana.

Jadi harus dicegah dalam proyek-proyek B to B ini adanya konflik kepentingan, berhubungan posisi sebagai policy maker yang memiliki kewenangan.

Mencegah dari kepentingan pejabat yang berbisnis karena memasuki usia pensiun misalnya, maka proyek-proyek itu harus terbuka jangan sampai ada kepentingan pemburu rente di situ.

Parlemen (DPR RI) kiranya harus segera memanggil Menko Maririm Luhut B Panjaitan untuk menanyakan maksud sebenarnya dari kerjasama BRI dengan China. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Investasi, sebagaimana investasi pada umumnya, adalah langkah menanamkan modal dari investor untuk kemudian mendapatkan keuntungan dari hasil investasinya. Begitu logika bisnisnya.

Kalau sifatnya B to B, maka itu seperti murni investasi. Pengembalian keuntungan dari investasi itu yang diharapkan. Tetapi namanya investasi walaupun B to B tetap tidak lepas dari campur tangan pemerintah. Penting harus dilihat pertama adalah bagaimana skemanya. Apakah benar B to B , atau betul-betul tidak ada campur tangan pemerintah, dan juga feasibility study nya yang perlu dilihat.

Kalau dia B to B maka berarti melihat dari aspek komersialitas. Komersial atau tidak. Kalau tidak komersial mustahil investor mau masuk.

Agak meragukan memang, apakah kerjasama BRI itu betul-betul B to B atau swasta. Kalau investor hendak masuk biasanya banyak sekali aspek yang harus dipertimbangkan. Terlebih hal itu dilakukan di daerah-daerah yang pembangunan infrastruktur nya relatif terbatas termasuk di Kalimantan Utara.

Hal itu yang harus diperhatikan secara feasibility, secara komersial ekonomi atau finansial. Juga bagaimana tingkat pengembaliannya. Kalau dia bagian dari investasi, apakah feasible atau tidak.

Kalau dari tataran konsep, lima point persyaratan yang disebutkan oleh Luhut B Pangaribuan, itu memang yang ideal. Masalahnya dari sisi implementasinya apakah sama seperti yang dijanjikan. Hal itu yang seringkali bertolak belakang.

Apalagi kalau sampai ada klausul transfer of technology, itu luarbiasa sekali. Biasanya hal itu masuk kepada investasi-investasi manufaktur yang punya teknologi tinggi. Jadi ada transfer of knowledge pihak investor terhadap house country nya.

Aspek pemantauan menjadi sangat penting. Monitoring dan evaluasinya. Sebelum implementasi harus juga detail dalam melihat kesepakatan diantara kedua negara.

Transparansi juga menjadi hal penting. Harus terbuka apabila memang B to B, seperti apa mekanismenya. Kemudian bagaimana tingkat pengembaliannya. Kalau memang butuh campur tangan pemerintah, maka seperti apa intervensinya. Apakah secara finansial, insentive atau yang lain.

Sekali lagi harus dilihat kembali detail masing-masing proyek. juga selain feasibility secara finansial atau keuntungan secara mikro, begitu pula kelayakan secara ekonomi. Karena kita mesti melihat juga dari sisi skala prioritas. Apakah dari 23 proyek tersebut betul-betul semuanya prioritas yang sangat penting sehingga harus membutuhkan investasi dari luar. Terutama dari China, itu berdasarkan juga pengalaman negara-negara lain.

Pengalaman Morowali jika dilihat dari temuan di lapangan memang benar, hanya saja dari sisi pencatatan atau pendataan sering kali tidak sama dengan yang ditemukan di lapangan. Sudah banyak ditemukan dari beberapa tempat dan juga dari beberapa sumber yang cukup terpercaya.

Jadi dari temuan itu walaupun tanpa adanya catatan atau bukti tertulis seharusnya tetap menjadi concern bagi pemerintah. Apalagi jika dilihat dari pengalaman negara-negara lain yang pernah bekerjasama dengan China. Sehingga harus diperhatikan skala prioritasnya, jangan sampai terulang dalam beberapa program pemerintah seperti pembangunan infrastruktur proyek strategis nasional, selalu banyak sekali list nya. Tetapi kenyataannya hanya separuh kemudian terpaksa dipangkas lagi.

Jadi pertama, harus ditetapkan sesuai kebutuhan dan kapasitas. Kedua, dari sisi kapasitas implementasinya. Harus ada pertimbangan-pertimbangan yang bukan hanya secara finansial tetapi juga secara teknis kapasitas kemampuan mengeksekusinya.

Masalah investasi dari luar sendiri tidak masalah. Kita memang membutuhkan invstasi dari luar karena keterbatasan pembiayaan dari dalam negeri, terutama jangka pendek.

Jika setelah ditinjau lalu disimpulkan proyek-proyek itu adalah sesuatu yang secara urgensi strategis, kita juga punya keterbatasan dana dan dari pihak investor merupakan sesuatu yang prospektif, maka hal tersebut tidak ada salahnya.

Tinggal lagi dari pihak pemerintah memberikan beberapa insentif untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi investor. Seperti di Sumatera Utara, yang disasar adalah proyek pelabuhan Kuala Tanjung. Proyek itu memang sangat strategis dan ditargetkan mengalihkan beban dari Tanjung Priok sebagai pelabuhan internasional ekspor impor.

Jadi sekali lagi, harus ditinjau juga dari kesepakatan detailnya. Karena kita tidak bisa menutup mata dari kasus beberapa pelabuhan seperti di Srilanka. Walaupun ditinjau dari kapasitas ekonomi Indonesia tentu saja berbeda dengan Srilanka. Ekonomi Indonesia jauh lebih besar, fiskal nya juga lebih sehat. Jadi tingkat risikonya tidak seperti Srilanka. (pso)

 

 

 

    

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Insentif pajak, daya sistem pajak yang paling rasional             Menengok dan Menyiapkan SDM di Era Revolusi Industri 4.0             Polri Telah Berupaya Transparan Ungkap Rusuh 21-22 Mei             Possible and Impossible Tetap Ada             Ungkap Rusuh 21-22 Mei Secara Terang dan Adil             Banyak Masalah yang Harus Diselesaikan             Pilihan Cerdas Jadi Oposisi             Tergilas oleh Budaya Global             Penghambaan terhadap Simbol Dunia Barat             Tak Cukup Imbauan