Batam, Upaya Mengulang Kisah Sukses
berita
Ekonomika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 20 December 2018 17:30
Penulis
Watyutink.com - Polemik rencana pemerintah untuk menyelesaikan apa yang dianggap sebagai dualisme di kawasan perdagangan bebas (Free Trade Zone-FTZ) Batam makin melebar. Sejumlah pakar ekonomi dan hukum serta pelaku usaha di Batam kemarin (19/12) mengadakan forum diskusi yang difasilitasi oleh Indef di Jakarta.

Metodologi penyelesaian masalah Batam  oleh pemerintah dengan menggabungkan BP Batam ke dalam Pemkot Batam dan mengangkat Walikota Batam sebagai BP Batam ex-officio menjadi sasaran kritik tajam.

Disebutkan, bahwa rencana tersebut selain tidak sejalan dengan cita-cita Batam ke depan sebagai salah satu penggerak perekonomian nasional, juga menyalahi aturan yang ada terutama aturan hukum pada Undang-undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang melarang kepala daerah untuk rangkap jabatan. Risiko abuse of power dan konflik kepentingan diperkirakan akan mewarnai perjalanan BP Batam ke depan jika rencana penggabungan tersebut jadi dilaksanakan.

Pemerintah juga dipandang belum mendapatkan informasi yang komprehensif tentang masalah yang sebenarnya terjadi di Batam. Keputusan untuk mengalihkan BP Batam ke Pemkot Batam dipandang hanya ingin segera menyelesaikan persoalan dualisme kelembagaan. Padahal, permasalah di Batam bukan semata-mata masalah dualisme kelembagaan, selain itu mengakhiri dualisme dengan cara pengalihan BP Batam dinilai sebagai cara yang keliru.

(Baca Juga : Batam Redup Saat Indonesia Butuh Dolar AS)

Jika demikian halnya, mengapa sampai muncul ide pemerintah untuk menggabungkan BP Batam ke dalam Pemkot Batam? Apakah benar rencana penyelesaian masalah Batam tidak didahului oleh kajian yang matang dan melibatkan masukan dari berbagai pihak yang kompeten untuk merevitalisasi kawasan perdagangan bebas Batam?

Jejak kejayaan Batam ketika dikelola dengan nama Otorita Batam pada masa sebelum reformasi, sempat menjadi daerah dengan pertumbuhan ekonomi cukup baik. Pada 2013 saja, pertumbuhan ekonomi Batam sempat menyentuh angka 8,39 persen, jauh meninggalkan pertumbuhan ekonomi nasional. Namun belakangan seiring perjalanan waktu Batam semakin kehilangan daya tarik investasi. Pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau secara nasional anjlok pada 2017 lalu dan hanya setingkat di atas Nusa Tenggara Barat (NTB). NTB di urutan 34 dan Kepri di urutan 33 dengan pertumbuhan hanya 1,52 persen di semester pertama 2017.

Sepertinya memang dibutuhkan tidak hanya kecepatan pengambilan keputusan dalam menyelesaikan masalah Batam, tapi juga kecermatan dan kematangan pertimbangan dalam pengambilan keputusan agar Batam kembali bersinar.

Satu hal lagi, Kawasan Perdagangan Bebas (FTZ) Batam yang didirikan berdasarkan UU No 53 tahun 1999  tentang Pembentukan Kota Batam pada ayat 21 huruf c, sangat jelas memberikan amanat kepada pemerintah untuk segera membuat Peraturan Pemerintah (PP) tentang pengaturan hubungan kerja antara Pemerintah Kota Batam dan Otorita Batam/BP Batam.

(Baca Juga : Pembubaran BP Batam, Buruk Muka Cermin Dibelah?)

Disinyalir, penurunan kinerja Batam terjadi setelah Pemerintah daerah dan Pemko Batam ikut mengatur sektor ekonomi, investasi dan industri di Batam, terutama setelah era otonomi daerah. Dari sana, seolah terjadi pengerdilan kewenangan kawasan Free Trade Zone Batam dan menciptakan semacam dualisme kelembagaan. Dualisme kelembagaan menciptakan dualisme kewenangan yang semestinya dapat diselesaikan oleh pemerintah pusat dengan menerbitkan PP yang mengatur hubungan kerja Pemkot dan BP Batam sesuai UU No 53/1999. Mengapa setelah 19 tahun PP tersebut tak kunjung dibuat? Ada apa sebenarnya?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengamat Ekonomi Center for Information and Development Studies (CIDES)

Untuk merevitalisasi Batam agar kembali menjadi pusat pertumbuhan ekonomi nasional, diperlukan pertama, Profesionalisme dari mereka yang mengelola kawasan bebas perdagangan Batam. Sebagai daerah yang dibentuk dengan amanah Undang-Undang No 53 tahun 1999 Batam telah menorehkan jejak sejarah kesuksesan kawasan yang pernah dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup baik di Indonesia. Namun sayang, belakangan karena kelemahan pengelolaan, pertumbuhan ekonomi Batam pada 2017 hanya lebih baik satu tingkat dari peringkat terendah pertumbuhan ekonomi di Indonesia yakni NTB.

Padahal, dulu orang Vietnam, Johor di Malaysia bahkan orang China belajar kepada Indonesia tentang cara mengelola kawasan bebas perdagangan. Bedanya, mereka sampai sekarang tetap mempertahankan profesionalisme dalam pengelolaan FTZ, sementara Indonesia menjadi terus tertinggal.

Profesionalisme pengelolaan kawasan secara profesional juga menjadi syarat penuh bagi ketua BP Batam jika ingin Batam tetap unggul sebagai Free Trade Zone (FTZ)

Kedua, harus ada backup penuh 100 persen dari pemerintah. Penyediaan fasilitas  dan infrastruktur kawasan FTZ harus menjadi prioritas pertama bagi pemerintah saat ini.

Kalau saja Batam bagus pengelolaannya, maka soal ekspor kita yang minus ini saat ini bisa ditolong oleh Batam. Dulu Batam terkenal sebagai pusat ekspor barang elektronik.

Jadi dukungan penuh pemerintah pusat memang amat menentukan. Seperti yang dilakukan pemerintah Malaysia di Johor, Vietnam atau di Tianjin China. Dukungan penuh pemerintah sangat total di sana. Sama seperti kawasan bebas Batam yang juga dibentuk dengan backup Undang-undang, tapi karena pemerintah pusat tidak turun ke sana maka kinerja kawasan bebas Sabang juga tidak berjalan baik.

Untuk Pemkot sebaiknya serahkan saja masalah residensial seperti Iuran, fasilitas penunjang seperti rumah sakit diserahkan saja kepada Pemkot. Bahkan lebih jauh, kalau pemkot memang mau menunjukkan kemampuannya maka bentuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di pulau yang dipandang layak dan dikelola dan dikembangkan oleh Pemkot. Tinggal lagi nanti bagaimana bisa bersaing secara sehat mana yang lebih maju antara KEK nya Pemkot dengan FTZ nya BP Batam.

Pemerintah pusat juga harus membangun pulau-pulau sekitar Batam yang bisa dikembangkan masuk ke dalam FTZ seperti pulau Karimun misalnya. Hanya sayangnya sampai saat ini pemerintah tidak kunjung membangun itu.

Prinsipnya yang mana bisa dibagi kewenangan antara pemkot dengan BP Batam mestinya bisa diatur oleh pemerintah misalnya soal iuran dan pajak kendaraan atau PBB, dan itu bukan soal sulit. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dewan Pakar KADIN Kota Batam

Menurut PP No 6 tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan BP Batam pada pasal 2 menyebutkan bahwa Kekayaan Badan Pengusahaan merupakan kekayaan Negara yang tidak dipisahkan.

Pasal 8 ayat 1 juga menyebutkan bahwa Kepala Badan Pengusahaan berkedudukan sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Badan Pengusahaan.

Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 4 (1) menyebutkan Menteri/pimpinan lembaga adalah Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bagi kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya, jadi kepala BP Batam adalah Pengguna Anggaran/Barang.

Dengan demikian Walikota tidak bisa menjadi Pengguna Anggaran/Barang di Daerah. Sementara Pengguna Anggaran/Barang di daerah saja adalah SKPD.

JIka Walikota menjadi Kepala BP Batam, akan terjadi kerancuan dalam pelaksanaan UU Perbendaharaan Negara dan Pengelolaan Keuangan Negara.

Hal itu tidak pernah ada sebelumnya dan harus dihindari. Kalau tidak, maka itu adalah sebuah preseden yang buruk.

Oleh karena itu rencana penggabungan Walikota Batam ex officio Kepala BP Batam, tidak sesuai dengan asas pemerintahan yang baik dan good governance dalam penyelenggaraan keuangan Negara dan daerah. Tidak sesuai juga dengan penerapan best practices dalam pengelolaan keuangan Negara.

Karena itu rencana merangkapkan Walikota ex officio Kepala BP Batam merupakan hal yang seharusnya dilarang atau tidak dilakukan.

Walikota adalah pejabat politik yang pada umumnya berbasis partai politik. UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 76 ayat 1 menyebutkan kepala daerah dilarang :

  1. Membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan.

Maka dari itu BP Batam yang menguasai begitu banyak aset Negara harus dijauhkan dari kepentingan politilk. Menjadi pengurus BUMD saja dilarang, apalagi Walikota menjadi Pimpinan BP Batam, padahal BP Batam merupakan lembaga pusat, mengikuti ketentuan APBN  dan pengelola BMN (Barang Milik Negara). Maka secara prinsip tata Negara dan tata kelola (good governance) sudah dilanggar, dikhawatirkan pada praktiknya nanti akan terjadi pelanggaran.

Opsi hukum yang seharusnya diambil dalam penyelesaian dualisme di Batam adalah melaksanakan UU No 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Batam. pada Pasal 21 ayat 1 dinyatakan bahwa dengan terbentuknya kota Batam sebagai Daerah Otonom, Pemkot Batam dalam penyelenggaran pemerintahan di daerahnya mengikutsertakan Badan Otorita Batam. Pada pasal berikutnya disebutkan bahwa hubungan kerja antara Pemkot Batam dan Badan Otorita Batam diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (PP).

Jadi jelas bahwa keikusertaan dalam pasal 1 di atas bukanlah rangkap jabatan oleh Walikota. Rangkap jabatan jelas melanggar Undang-undang.

Namun sayangnya setelah 19 tahun UU No 53 tahun 1999 diterbitkan, PP yang mengatur hubungan antara Pemkot Batam dengan Badan Otorita Batam tidak pernah disusun dan diterbitkan. Padahal sejak dulu sudah ada 89 kali rapat, 59 kali penelitian dan 5 ada konsep tentang Rencana Peraturan Pemerintah (RPP). Tapi semuanya tidak pernah berhasil diterbitkan.

Rekomendasi yang dapat diberikan adalah pertama, Menyusun PP Hubungan kerja Pemko Batam dengan BP Batam sesuai UU No 53/ 1999.

Kedua, Opsi 1 + Pembagian Wilaya. Area Pemukiman diserahkan kepada Pemko Batam, selebihnya diserahkan kepada BP Batam.

Ketiga, Keputusan untuk ex officio, dilakukan melalui masa peralihan merubah BP Batam menjadi lembaga daerah. Ada proses pengalihan aset-aset yang dapat dialihkan ke Pemko dalam masa lebih kurang 1 tahun.(pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Menengok dan Menyiapkan SDM di Era Revolusi Industri 4.0             Polri Telah Berupaya Transparan Ungkap Rusuh 21-22 Mei             Possible and Impossible Tetap Ada             Ungkap Rusuh 21-22 Mei Secara Terang dan Adil             Banyak Masalah yang Harus Diselesaikan             Pilihan Cerdas Jadi Oposisi             Tergilas oleh Budaya Global             Penghambaan terhadap Simbol Dunia Barat             Tak Cukup Imbauan             Investor Tak Hanya Andalkan Peringkat Daya Siang