Batam Redup Saat Indonesia Butuh Dolar AS
berita
Ekonomika

Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com)

20 September 2018 13:00

Penulis
Geliat Industri di Batam tidak lagi sekencang dulu. Malah ancaman PHK dan “tutup warung” nya perusahaan dan pabrik-pabrik di kawasan industri Batam menjadi hiasan berita utama ekonomi akhir-akhir ini.

Terakhir, PT Nagano Drilube Indonesia, sebuah perusahaan PMA asal Jepang juga tutup pada (5/09). Direkturnya, seorang WN Jepang kabur meninggalkan puluhan karyawan pabrik pengecatan/coating nya di kawasan industri Batamindo, Batam. Tidak diketahui alasan dari minggat nya sang direktur dan kenapa perusahaannya collaps.

Fenomena bangkrutnya kawasan industri Batam ditandai dari berhenti beroperasinya ratusan pabrik sejak beberapa tahun terakhir. Pada 2017 saja, tak kurang 150 pabrik galangan kapal (shipyard) berhenti beroperasi dan terpaksa merumahkan pekerjanya.  Sementara sampai dengan Juli 2018 tercatat 48 perusahaan tutup. Total sejak 2015 sekitar 200 ribu pekerja Kawasan Industri Batam di PHK (Jawapos.com,2017).

Mengapa kawasan industri yang dulu pernah menjadi salah satu andalan industrialisasi di Indonesia menjadi demikian mengenaskan? Bukankah sektor manufaktur/industri adalah penyumbang terbesar PDB, juga penyerap tenaga kerja paling banyak? Mengapa bertahun-tahun terjadi gejala penurunan kinerja industri di Batam tapi sepertinya tidak tersentuh pembenahan? Apa sebenarnya yang terjadi?

Batam mulai dikembangkan awal 1970 an sebagai kawasan basis logistik dan operasional untuk industri minyak dan gas bumi oleh Pertamina. Berdasarkan Kepres No. 41/1973, pembangunan dan pengelolaan Batam diberikan kepada Otorita Pengembangan Industri Pulau Batam (Otorita Batam) yang ditunjuk untuk mempercepat pertumbuhan kawasan industri Batam. Pada 2007 dibentuk Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), lembaga/instansi pemerintah pusat yang dibentuk sesuai PP Nomor 46/2007. Tupoksinya, melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan kawasan sesuai dengan fungsi-fungsi kawasan. Sebelumnya BP Batam bernama Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam atau lebih dikenal dengan nama Otorita Batam.

Sejak dikembangkan itulah, pertumbuhan ekonomi Batam mampu berkontribusi bagi ekonomi nasional dan daerah sekitarnya. Sampai dengan Desember 2013, nilai ekspor nonmigas Batam sebesar 9.36 juta dolar AS serta Penanaman Modal Asing (PMA) sebanyak 7.28 miliar dolar AS. Pertumbuhan ekonomi Batam pada 2013 sempat 8,39 persen lebih tinggi dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi nasional. Saat itu Batam bersama dengan Kepulauan Bintan dan Kepulauan Karimun telah berstatus sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang diharapkan dapat meningkatkan investasi di Batam yang pada akhirnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sayangnya, kinerja tersebut tidak lagi dapat dipertahankan. Keadaan justru malah semakin menurun. Pada 2017 lalu, pertumbuhan ekonomi Kepulaun Riau hanya 2,02 persen (year on year), jauh dari triwulah keempat tahun 2016 yang mencapai 5.24 persen (yoy).

Apakah fenomena kemunduran drastis kawasan ekonomi Batam adalah salah satu gejala dari terjadinya deindustrialisasi di Indonesia? Padahal, pada Juni 2015 Presiden Jokowi sempat berjanji akan memperbanyak pesanan bagi industri galangan kapal (shipyard) di Batam. Namun, periode 2017-2018 industri shipyard justru berjatuhan.

Apa sebaiknya yang harus ditempuh untuk mengembalikan gairah investasi dan pertumbuhan industri di Batam? Bagaimana agar investor tidak lagi merasa Batam sebagai kawasan ekonomi yang sudah “selesai” dan mereka hengkang ke negeri-negeri tetangga yang lebih menjanjikan iklim berinvestasi?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengusaha, Mantan Anggota DPD RI, Direktur Indonesian Resources Studies (IRESS)

Kemungkinan masalahnya pada kemudahan bagi insvestor, juga mengenai masalah buruknya ketersediaan energi. Bisa juga karena pajak yang kalah bersaing dengan Singapura dan Negara tetangga lainnya, ini bisa menjadi persaingan antar tetangga, contohnya bagi mereka itu seperti kebutuhan energi, listrik dan gas kalau ternyata lebih mahal maka mereka tidak bisa melanjutkan bisnisnya di situ. Kemudian soal kemampuan tenaga kerja atau aspek-aspek yang terkait dengan pajak. Biasanya yang terkait dengan  industri ini ada urusan masalah pajak dengan Negara itu apakah mengenai tenaga kerja kemudian sarana yang dibutuhkan. Mulai dari soal listrik, komunikasi, gas atau energi secara umum, diluar tenaga kerja. Jadi seperti kasus di Medan misalnya itu tutup karena energinya lebih mahal dari nilai kerja.

Menyangkut kepastian hukum bagi investor, hal ini juga sama. Mengenai masalah kepastian hukum, masalah pungli, hal ini sudah sangat akut terjadi dari dulu dan pemerintah tidak bisa membereskan masalah itu termasuk Pemda. Pemda semestinya dengan pusat bisa bekerja sama dan jangan menjadikan orang yang ingin berbisnis itu hanya menjadi objek bagi PAD. Sehingga pada sistem investasinya tidak mendukung.

Masalah lain bisa juga masalah pengelolaan yang tidak manageable, atau mungkin menyangkut wilayah otorita Batam nya itu sendiri. Seharusnya me-review kenapa menjadi kalah bersaing dengan Negara-negara tetangga. Ada aspek-aspek yang seharusnya diperbaiki temasuk masalah mengenai perizinan atau masalah pungli seperti yang tadi diatas, hal itu yang bisa menjadi faktornya.

Kalau Pemda Batam menuntut agar pengaturannya di serahkan kepada Pemda Batam, hal seperti itu bisa menjadikan bertambah runyam. seperti yang saya katakan, terkadang Pemerintah Daerah hanya memikirkan persoalan PAD saja, atau malah ada oknum-oknum yang melakukan pungli, yang akhirnya menjadi pengganggu terhadap iklim investasi yang seharusnya kita jaga.

Batam itu didirikan secara umum untuk industri. memang bisa saja kita memiliki kilang di wilayah tersebut, atau tempat pengolahan Gas.

Rekomendasi saya atas persoalan Batam ini, harus meningkatkan daya saingantara lain sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Memang satu lain hal kita lebih baik daripada Negara lain, tapi yang kita tahu soal harga gas Negara kita masih lebih mahal. Listrik kita pun masih lebih mahal di tambah lagi nanti kita bicara tentang pengelolaan manajemen yang kaitannya dengan pajak dan perijinan.

Yang lain saya kira harus bicara mengenai pemberantasan pungli supaya investor lebih aman, baik regulasi dan kepastian hukumnya. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
 Pengamat Kebijakan Publik/ Anggaran

Indikator penting yang dijadikan sebagai ukuran untuk menilai terjadinya deindustrialisasi antara lain: peranan sektor industri terhadap PDB, tren pertumbuhan investasi, dan penyerapan  tenaga kerja, serta nilai ekspor hasil industri. Apa yang terjadi di Batam saat ini, bisa saja berpotensi mengarah pada deindustrialisasi di Batam.

Namun, secara makro saat ini di Indonesia tidak ada penurunan sektor industri terhadap PDB, perkembangan ekspor non migas pun mengalami pertumbuhan, demikian pula terdapat peningkatan penyerapan tenaga kerja di sektor industri.

Tetapi apa yang terjadi di Batam saat ini jika tidak dilakukan penanganan cukup serius pasti akan merambat juga ke daerah" lain. Perlu juga diapresiasi, ditengah goncangnya perekonomian dunia karena menguatnya nilai mata uang dollar namun Indonesia masih bisa mempertahankan kestabilan perekonomian dibandingkan negara" lainnya. 

Untuk konteks Batam, yang harus segera mungkin dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan evaluasi terhadap regulasi dan SDM jika ingin mengembalikan batam sebagai pusat industri seperti dulu. Sinergisitas antara pusat dan daerah harus dibangun dalam kaitannya investasi yang diperkuat dengan regulasi dan SDM yang ada sehingga tidak terkesan pemerintah daerah berjalan sendiri seperti saat ini. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Batam merupakan saksi sejarah ambisi pemerintah Indonesia dalam membangun pusat ekonomi industri untuk menyaingi Singapura. Adalah BJ Habibie yang begitu berhasrat menjadikan Batam sebagai lokomotif ekonomi sekaligus model kawasan berikat bagi wilayah-wilayah Indonesia lainnya. Hal ini didukung oleh letak strategis Batam di Selat Malaka yang merupakan salah satu selat tersibuk di dunia karena banyak kapal hilir mudik dari sisi Barat dan sisi Timur benua Asia. Selain itu dukungan politik dari pemerintahan Orde Baru terhadap Batam begitu kuat dengan ditandai lahirnya lembaga bernama Otorita Batam yang beberapa tahun lamanya sempat dikendalikan langsung oleh BJ Habibie. Batam memang sempat menjadi pusat detak jantung perekonomian Indonesia. 

Batam pasca reformasi memiliki cerita lain lagi. Hadirnya otonomi daerah menjadi isu kritis dalam pengelolaan Batam hingga saat ini. Kewenangan pengelolaan Batam diperebutkan oleh Otorita Batam yang bertransformasi terakhir menjadi Badan Pengusahaan Batam yang bersandar pada PP Nomor 46 tahun 2007, dengan pemerintah kotamadya Batam yang bersandar pada UU Nomor 23 tahun 2014. Silang sengketa kewenangan ini sudah berlangsung lama, dan terakhir diberitakan bahwa tahun 2017 DPR akan membentuk pansus sengketa kewenangan tersebut, namun hingga tahun 2018 belum ada solusi menyeluruh terhadap permasalahan ini.

Jika saat ini diberitakan adanya kelesuan ekonomi dan industri di Batam yang salah satunya hengkangnya investor industri galangan kapal, sesungguhnya hal itu merupakan gunung es dari permasalahan pokok pengelolaan Batam yaitu: Kejelasan wewenang lembaga pemerintah dalam mengelola wilayah Batam. Pemerintah pusat harus menetapkan dan menegaskan manakah lembaga pemerintah yang berwenang mengelola di Batam, sehingga dualisme kewenangan di Batam dapat diakhiri segera.

Dengan adanya kejelasan wewenang pengelolaan Batam maka berbagai kebijakan untuk memacu perekonomian Batam dapat segera dieksekusi dan hasilnya dapat segera terlihat. Namun jika tidak ada kejelasan kewenangan tersebut maka para investor dan pelaku ekonomi di semua sektor industri akan gamang dan ragu dalam mengambil berbagai tindakan usaha.

Berbagai usulan sebagai solusi terhadap pengelolaan Batam saat ini dan masa depan sudah dikemukakan seperti juga salah satunya ditulis oleh Muhamad Zaenuddin dalam bukunya berjudul: “Isu, Problematika, dan Dinamika Perekonomian dan Kebijakan Publik”. 

Apabila memang Batam menjadi prioritas pembangunan nasional maka segenap pemangku kepentingan harus memiliki komitmen menuntaskan permasalahan tersebut di atas. Selanjutnya kajian sosial ekonomi politik dan hukum terhadap kewenangan pengelolaan Batam harus dilakukan sebagai dasar pengambilan keputusan penyelesaian masalah tersebut. Janganlah membuang waktu dengan menggantung permasalahan tata kelola Batam karena adanya tarik-menarik kepentingan. Semakin lama menunda solusi terhadap Batam maka semakin banyak kerugian yang didapatkan oleh rakyat Indonesia, tidak hanya rakyat Batam. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Institute for Development of Economics & Finance (INDEF)

Perihal kemunduran kinerja kawasan industri Batam, menurut saya yang terjadi jelas salah urus. Batam adalah bagian dari salah urus. Hal itu sudah berlangsung lama dan bukan hanya di era nya pak Jokowi terutama paska otonomi daerah. Batam kemudian menjadi salah kiblat. Karena Batam itu sebetulnya adalah kawasan industri yang khusus, dari awal design nya adalah Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK.

Problem nya, kawasan ekonomi khusus tersebut ternyata bukan seperti yang di addres oleh Undang Undang KEK. Jadi berbeda. Undang Undang KEK itu sejatinya untuk kepentingan daerah. Batam sebagai kawasan industri unggulan itu mimpinya adalah untuk kepentingan Indonesia. Jadi memang tidak akan bisa pengelolaan Batam dengan menggunakan KEK, walaupun namanya Kawasan Ekonomi Khusus.

Persoalannya ini sudah lama dan semakin carut marut. Waktu itu kami pernah membikin riset atau kajian bahwa Batam ini harus diselesaikan dengan langkah pertama, Goodwill dulu dari pemerintah, terutama pemerintah pusat.

Jadi kami senang watyutink.com mengangkat perihal ini mumpung momentumnya ada disaat menjelang pergantian kepemimpinan baik yang lama atau yang baru. Masyarakat pasti ingin mengetahui apa platform atau goodwill dari masing-masing capres untuk empat tahun ke depan bagi Batam. Karena Batam ini adalah mimpi Indonesia sebenarnya.

Mestinya kalau sekarang kita mau mengejar industrialisasi dan sebagainya, telah tersedia satu kawasan yang telah siap yakni Batam.

Jadi pertama, ada tumpang tindih secara hukum akibat munculnya Undang-Undang Otonomi Daerah. Makanya ihwal Batam ini harus ada keberanian. Misalnya pemerintah membuat satu terobosan hukum dengan menetapkan Batam sebagai Daerah Ekonomi Khusus, seperti Daerah Istimewa Aceh.

Hal ini--khususnya secara administrasi pemerintahan--Batam dibuat menjadi daerah ekonomi sehingga tidak ada urusan dengan pemerintahan, seperti halnya kita bandingkan dengan kawasan-kawasan industri yang sekarang menjadi pesaing terutama yang sekarang berkembang pesat seperti Shenzen di China serta kawasan ekonomi di Malaysia dan Thailand.

Di sana memang seperti Negara dalam Negara dalam artian “tata kelola”nya di berikan kekhususan. Jadi peraturan di kawasan industri itu memang harus khusus. tetapi juga memiliki kepentingan spesial dan tidak seperti sekarang, di berikan fasilitas khusus tapi tidak punya manfaat khusus.

Batam, apapun namanya yang utama adalah selesaikan secara hukum dulu. Antara lain berikan keistimewaan dengan nama Daerah Ekonomi Khusus.

Kenapa diberikan keistimewaan, karena semata-mata untuk tujuan ekonomi dan bukan untuk tujuan yang lain. Oleh karena itu perlu revitalisasi. Kalau sekarang, gara-gara Otonomi Daerah masyarakat berbondong ke Batam sehingga sekarang Batam menjadi padat.

Padahal yang namanya daerah ekonomi itu, penduduknya diarahkan untuk mendukung dan memenuhi kebutuhan ekonomi industri di daerah tersebut. Tapi karena untuk tujuan pilkada maka jumlah pendukung menentukan, sehingga jumlah penduduknya melebihi kebutuhan kegiatan ekonomi yang ada di Batam. Terutama kegiatan industri. Hal ini masih memungkinkan untuk di revitalisasi misalnya ditentukan ada satu wilayah Batam yang masih luas untuk direvitalisasi penduduknya berdasarkan hasil studi kelayakannya.

Selanjutnya kawasan yang tadinya diperuntukan untuk industri, direvitalisasi kembali. Benar-benar dikembalikan kepada fungsinya seperti semula menjadi kawasan industri.

Sebenarnya dulu di dalam Perpres saat awal pembangunan kawasan ini, telah ada tiga pilar untuk industri dan sebagainya.

Semuanya sudah dilakukan kecuali ada satu hal yang belum, yaitu pembangunan infrastruktur terutama transhipmen. Hal Itu amat vital karena kalau kita ingin mengembangkan Batam sebagai pusat industri maka kita harus punya pelabuhan yang memadai. Kalau pelabuhan itu kita bangun, maka Singapura pun akan “lewat”.

Karena saat ini pelabuhan di Singapura itu sudah mahal sekali biaya jasa pengapalan dan sebagainya. Ekspor kita pun tidak harus melalui Singapura kalau itu telah ada. Artinya Batam benar-benar menjadi gerbong penarik pulau-pulau di sekitarnya, bisa dari Kalimantan, Sulawesi, Sumatera termasuk dari Jawa.

Hal mana nanti bisa sebagai basis pertahanan juga, karena China juga baru mengembangkan “BRI” yang dulunya Jalur Sutera.

Jika kita bisa menempatkan Batam sebagai “etalase” Indonesia, maka berbagai pengusaha tidak harus merangsek ke pulau-pulau lain cukup dengan Batam selaku etalase Indonesia. Batam bisa menjadi “Border” dan itu memudahkan karena Batam juga sebagai enclave. Kalau sudah jadi border point yang kuat maka penyelundupan pun bisa di minimalisir.

Yang selama ini menjadi persoalan adalah di dalam negeri kita selalu di adu domba. Para elit nya pun demikian. Sehingga yang di untungkan adalah Singapura.

Singapura akan selalu memanfaatkan kelemahan Batam untuk bisa menikmati berbagai macam gain perdagangan, termasuk menjadi pusat transhipmen, juga pusat ekspor Impor. Padahal Singapura jauh lebih kecil tetapi ekspor nya jauh lebih besar dari Indonesia. Berarti barangnya sesungguhnya adalah barang dari Indonesia.

Oleh karena itu persoalan Batam ini harus diangkat di masa transisi sekarang. Siapapun yang menjadi presiden nya nanti harus ditanya mengenai komitmen nya untuk membangun Batam kembali.

Karena Batam bisa paling cepat untuk mengakselerasi industrialisasi sebab sarana nya telah siap semua baik infrastruktur dan segalanya. Tetapi Investor belum mau masuk karena belum adanya kepastian hukum dan regulasi.(pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Imam Ghozali

Dosen STAIN Bengkalis

FOLLOW US

Upaya Perampokan Aset Negara di BUMN Geo Dipa Energi (Bagian-1)             Upaya Perampokan Aset Negara di BUMN Geo Dipa Energi (Bagian-2)             Rupiah Terpuruk di Atas Struktur Ekonomi Tak Sehat (1)             Selesaikan PR Rantai Ekspor, Ekonomi Biaya Tinggi (2)             Kuncinya Pada Penyediaan Infrastruktur Dasar             Maksimalkan Desentralisasi, Tak Perlu Asimetris             Otsus, Antara Bencana Atau Solusi             Otonomi Daerah Jangan Setengah-Setengah             Bereskan Dulu Masalah Penggunaan Dana Desa, Baru Bicara Dana Kelurahan             Oknum ASN Harus Berhenti Memposisikan Diri Seolah Pemilik Instansi