Bagi Industri Sawit, Badai Belum Berlalu
berita
Ekonomika

Sumber Foto: GIMNI (gie/Watyutink.com)

07 March 2018 10:00
Penulis
Seolah tak henti diterjang badai. Industri sawit Indonesia kini menghadapi ketentuan Departemen Perdagangan Amerika Serikat (United States Department of Commerce/USDOC) yang telah menetapkan besaran bea masuk anti-dumping untuk produk biodiesel Indonesia dan Argentina pada 21 Februari lalu. Sontak, Indonesia menyiapkan gugatan terhadap Amerika Serikat melalui forum World Trade Organization (WTO). Kementerian Perdagangan RI menilai besaran bea masuk AS ditetapkan tanpa dasar dan menyalahi ketentuan anti-dumping WTO.

Saat ini United States Internasional Trade Comission (USITC) tengah menyelidiki ada tidaknya kerugian yang dialami industri AS untuk impor biodiesel Indonesia, sebelum terbitnya putusan akhir pengenaan bea masuk itu pada 6 April mendatang.

Pada Januari lalu, WTO memenangkan enam gugatan Indonesia terhadap Uni Eropa (UE) terkait sengketa biodiesel sejak 2013. UE pada 2013 telah menetapkan bea masuk anti-dumping untuk produk biodiesel Indonesia dengan margin dumping sebesar 8,8 persen-23,3 persen. Sejak saat itu, ekspor biodiesel Indonesia ke UE mengalami penurunan sebesar 42,84 persen, dari 649 juta dolar AS turun menjadi 150 juta dolar pada 2016. Nilai ekspor biodiesel anjlok paling rendah pada 2015, hanya sebesar 68 juta dolar AS.

Mengapa produk sawit Indonesia terus diterpa tuduhan dumping dan black campaign oleh UE dan sekarang AS? Apa latar belakangnya? Adakah kaitannya dengan resolusi UE sebelumya (2017) atas industri sawit Indonesia yang dianggap menimbulkan banyak masalah deforestasi, korupsi, pekerja anak, sampai pelanggaran HAM? Apakah resolusi UE tersebut benar adanya dan bukannya ekses dari perang kepentingan dagang (proteksionisme) yang dilakukan UE terhadap Indonesia?

Parlemen Uni Eropa pada 17 Januari lalu memang telah mengesahkan rancangan proposal energi dengan menghapus minyak kelapa sawit sebagai bahan dasar biodiesel pada 2021 dan minyak nabati pada 2030. Resolusi itu disetujui dengan pemungutan suara sebanyak 492 politisi UE setuju, 88 menolak, dan 107 lainnya abstain. Dokumen tersebut nantinya akan diajukan kepada pemerintah masing-masing negara dan komisi Uni Eropa.

Bagi industri sawit dalam negeri, resolusi itu jelas membuat industri sawit RI ‘mati angin’ karena pasar EU adalah pasar produk minyak sawit (CPO) terbesar Indonesia. Industri minyak sawit juga adalah penyumbang devisa terbesar dengan nilai ekspor pada 2017 mencapai 22,97 miliar dolar AS, naik 26 persen dibandingkan 2016 sebesar 18,22 miliar dolar AS. Industri sawit juga menyerap sebanyak 16 juta petani plasma sawit di seluruh Indonesia.

Tak heran jika Menko Kemaritiman Indonesia Luhut B Pangaribuan bergegas menyusun strategi bersama beberapa pengusaha sawit besar dalam negeri. Lobi ke Uni Eropa disiapkan terkait resolusi pelarangan penggunaan minyak sawit yang tinggal tiga tahun lagi, dan minyak nabati yang tersisa 12 tahun lagi.  

Pertanyaannya, efektifkah lobi tersebut? Apakah bukan lebih baik mengevaluasi kebijakan terkait industri sawit terutama hal-hal yang dijadikan bahan black campaign oleh pihak luar negeri (UE dan AS) seperti konservasi lahan pertanian menjadi lahan sawit, deforestasi, perkara pekerja anak, perlindungan HAM terhadap konflik lahan sawit dengan penduduk, dan lain hal yang dapat memperbaiki citra industri sawit? Belum lagi perkara subsidi kepada industri sawit raksasa oleh pemerintah, bukan kepada petani sawit rakyat.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(pso)

 

SHARE ON
OPINI PENALAR
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Negosiasi merupakan alternatif konfrontasi perang dagang. Nah, Indonesia harus kompak sebagai Indonesia Incorporated dari bureauratic governance, diplomat, corporate, NGO, dan labour union profesionals. Back to basic asas, bersatu kita teguh bercerai kita runtuh. Devide et impera mengancam kita dalam suasana lebih canggih kompleks karena bersifat global multilateral.

Negosiasi selalu mencerminkan peta realitas. Ya harus alot, ulet, dan lincah. Koalisi dengan negara senasib dan siap retaliasi reaksi. Respons setimpal setara dengan manuver proteksionis tersebut.

Jika Uni Eropa (UE) berkeras tidak mencabut pelarangan terhadap penggunaan minyak sawit dan minyak nabati di UE, maka koalisi aliansi multilateral mungkin bisa memberi bobot tekanan opini publik.

Untuk meluaskan pasar ekspor CPO, ya pasar global terbuka. RRT dan India masih bisa berkembang jika ekonomi dunia tumbuh lebih baik tahun depan sesuai proyeksi generik pelbagai think tank.

Ihwal black campaign dari UE dan AS, walau sudah dicoba moratorium lahan sawit tapi terkesan belum implementatif dari upaya rehabilitasi di dalam negeri, itu mungkin belum terlaksana di lapangan. Jadi harus ada real delivery dari komitmen negosiasi supaya ada mutual agreement kesepakatan persetujuan timbal balik. Bukan aksi sepihak. Arbitrase dan Mahkamah Internasional bisa juga dipakai jalurnya. Intinya, ya, mesti bisa berani politicking global. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Permasalahan perdagangan dunia hanya berputar pada isu-isu klasik seperti proteksi ekonomi dalam negeri dari serbuan produk impor dan di lain pihak pembukaan pasar ekspor yang berujung pada besaran tarif untuk produk impor ataupun hambatan non tarif.

Komoditi minyak sawit Indonesia beserta produk turunannya juga mengalami nasib serupa dalam perdagangan dunia. Uni Eropa berusaha membendung masuknya minyak sawit dan produk turunannya dari Indonesia dengan pengenaan tarif tinggi dan hambatan non tarif lainnya. Indonesia masih bernafas lega saat WTO memenangkan gugatan Indonesia kepada Uni Eropa terkait hal tersebut. Sekarang, Amerika Serikat meniru Uni Eropa terhadap produk biodiesel dari Indonesia.

Seharusnya pemerintah Indonesia sadar bahwa sudah saatnya penanganan perdagangan minyak sawit dan produk turunannya perlu unit khusus yang melibatkan jajaran pemerintah antara lain Ditjen Perdagangan Luar Negeri - Kemendag, Ditjen Perkebunan - Kementan, Ditjen Industri Agro - Kemenperin, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan - Kemen LHK, serta Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional - Kemenlu, kemudian jajaran swasta meliputi industri kebun sawit dan industri minyak sawit dan produk turunannya, serta lembaga terkait seperti GAPKI, PPKS, dan BPDP Kelapa Sawit.

Para pemangku kepentingan sawit tersebut dapat memulai komunikasi dan koordinasi untuk menyamakan persepsi serta strategi menghadapi tantangan perdagangan dunia sebagai Indonesia Incorporated, suatu gagasan yang sudah lama digaungkan beberapa pihak pada waktu lalu, salah satunya Arifin Siregar-mantan Gubernur BI, saat bangsa ini diperhadapkan dengan persaingan antar bangsa dunia. Pertemuan reguler kelapa sawit yang diselenggarakan GAPKI dapat menjadi pintu masuk 'rembug nasional sawit Indonesia'. Setiap komponen bangsa seperti tersebut di atas harus ambil peran secara jelas dan terukur dalam perdagangan dunia minyak sawit ini.

Minyak sawit--entah sudah disadari atau belum oleh segenap pihak di Indonesia, merupakan salah satu dari sedikit produk strategis bangsa ini. Kelapa sawit hanya dapat tumbuh subur di lingkar khatulistiwa sehingga hanya Indonesia dan Malaysia menjadi produsen utama minyak sawit. Jika Jepang dan Korea sangat dikenal dengan produk elektronikanya yang menguasai dunia, kemudian China yang menyerbu dunia dengan berbagai produk murahnya, maka Indonesia memiliki potensi dan kesempatan menguasai dunia melalui minyak sawit dan produk turunannya. Hal ini tentunya membuat gusar beberapa negara mapan di dunia seperti Amerika Serikat yang menjadi produsen minyak kedelai terbesar dunia, kemudian negara-negara Eropa yang menjadi produsen utama minyak nabati seperti rapeseed oil dan sunflower oil.

Hal ini semakin nyata bila menengok data konsumsi minyak nabati dunia yang pada 2016/2017, menurut lembaga Statistika, mencapai 182,3 juta metrik ton dengan besaran konsumsi minyak sawit (32,9 persen), minyak kedelai (29,41 persen), minyak rapeseed (16,03 persen), minyak sunflower (9,06 persen) serta minyak lain-lain (12,6 persen). Menjadi maklum jika Amerika Serikat berusaha segenap tenaga agar minyak kedelai tidak bergusur oleh minyak sawit. Demikian juga Eropa yang mati-matian membendung minyak sawit agar tidak menggerus rapeseed oil dan sunflower oil.

Persaingan antar bangsa di perdagangan dunia komoditas minyak sawit akan berlangsung dalam waktu panjang. Oleh karena itu segenap pemangku kepentingan minyak sawit di Indonesia harus fokus dan sistematis merumuskan berbagai strategi yang menguatkan minyak sawit dan produk turunannya sebagai komoditi andalan Indonesia, termasuk membuka pasar baru di India dan China. Semoga kelapa sawit sebagai karunia Tuhan dapat digunakan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti Center Of Development Sudies (CDS), Tenaga Ahli Komisi IV DPR RI

Kelapa sawit adalah tumbuhan industri penting penghasil minyak masak, minyak industri, maupun bahan bakar (biodiesel). Minyak sawit termasuk komoditas penting di Indonesia karena kontribusinya dalam perekonomian. Pengembangan kelapa sawit di Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup pesat sejak tahun 1970--terutama periode 1980-an--menjadikan Indonesia sebagai penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia.

Selama ini, pembangunan kelapa sawit yang dituduh sebagai penyebab terjadinya deforestasi, kehilangan keanekaragama hayati, konflik sosial dan perubahan iklim. Tuduhan tersebut ternyata tidak benar menurut beberapa fakta dan hasil riset. Penyebab dari masalah lingkungan dan sosial tidak seluruhnya berasal dari pembangunan kelapa sawit, bahkan kelapa sawit ikut berkontribusi menjaga lingkungan dan pengurangan kemiskinan di pedesaan. Sektor kelapa sawit juga mendorong pengembangan wilayah di daerah pinggiran. Presiden Jokowi juga pernah menyatakan perkebunan sawit adalah sektor strategis  nasional dan harus terus dipertahankan. Hal ini mengisyaratkan agar pemerintah dan stakeholder kelapa sawit Indonesia perlu menerapkan langkah startegis berupa kebijakan dan startegi operasional dalam rangka pembangunan kelapa sawit berkelanjutan.

Pemerintah mempunyai target produksi 40 juta ton minyak sawit di tahun 2020 dan sudah menghitung bahwa sudah cukup dengan lahan yang sudah ada sekarang, asal produksi ditingkatkan maksimal. Pemerintah telah melihat kemampuan perusahaan besar dan petani kecil seperti apa dan ternyata cukup untuk mencapai apa yang ditargetkan. Produktivitas sawit dapat ditingkatkan melalui pengunaan benih unggul dan Good Agriculuture Practise (GAP) terutama di tingkat petani.

Produksi minyak kelapa sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) Indonesia dan Malaysia sebanyak 85 persen dari total produksi seluruh negara. Dengan membuat “Standar Global Baru Produksi Minyak Sawit Berkelanjutan”, yang merupakan hasil harmonisasi antara Standar Malaysia dan Indonesia akan menjadi standar internasional baru di bidang industri minyak sawit dunia. Diharapkan standar baru yang ramah lingkungan ini dapat melawan tuduhan negatif terhadap industri minyak sawit. Khususnya kerja sama di bidang industri oleochemical dan produk turunan sawit lainnya. Peningkatan kerja sama di bidang industri hilir minyak sawit ini diharapkan dapat mengatasi skenario ekonomi global serta dampaknya terhadap permintaan produk-produk minyak sawit dari negara-negara pengimpor utama.

Untuk menjawab semua tuduhan negatif dan black campaign terhadap industri sawit di Indonesia diperlukan langkah-langkah strategis. Pertama, pemerintah harus memerintahkan kepada perkebunan rakyat, perusahaan perkebunan besar nasional dan perkebunan besar swasta untuk menerapkan  pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang ramah lingkungan dan berkelanjutan (Suistanable Development) untuk mencegah terjadinya kabut asap akibat kebakaran hutan. Hal ini sesuai dengan rencana pemerintah untuk menerapkan Zona Ekonomi Hijau (Green Economic Zone/GEZ) dan menerapkan sistem pembukaan lahan kelapa sawit (Land Clearing/LC) dengan tanpa membakar hutan (zero burning policy) kepada seluruh perkebunan kelapa sawit.

Kedua, pemerintah harus mendorong agar peningkatan produk turunan sawit diperbaiki dan ditingkatkan. Selama ini produk turunan kelapa sawit dari Indonesia lebih sedikit dibanding Malaysia atau negara penghasil kelapa sawit lainnya. Sehingga memiliki nilai tambah yang lebih tinggi dan menambah devisa negara. Dengan strategi tersebut, masa depan sawit di Indonesia diharapkan akan menjadi lebih baik. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti INDEF

Ungkapan badai pasti berlalu tidak berlaku bagi kelapa sawit Indonesia. Pasca dimenangkannya gugatan Indonesia terhadap kebijakan Uni Eropa atas pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) atas produk biodiesel asal Indonesia di World Trade Organization (WTO), masih ada aral rintangan untuk sawit kita.

Seperti diketahui, kebijakan  Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) yang diberlakukan atas minyak sawit (biodiesel) Indonesia sebesar 8,8 persen-23,3 persen dimulai sejak mulai 2013.  Alhasil, sejak saat itu ekspor biodiesel Indonesia ke UE mengalami penurunan sebesar 42,84 persen, dari 649 juta dolar AS turun menjadi 150 juta dolar pada 2016. Nilai ekspor biodiesel anjlok paling rendah pada 2015, hanya sebesar 68 juta dolar AS.

Meskipun sudah bisa bernafas lega untuk sementara, setidaknya masih ada 3 rintangan yang bakal menghadang kelapa sawit. Pertama, rencana Uni Eropa menghapus penggunaan Biodiesel per 2030. Secara bertahap per 2021 , biodiesel Indonesia direncanakan tidak bisa masuk Uni Eropa dengan alasan pengelolaan sawit terkait dengan etika lingkungan yang masih dipermasalahkan oleh Uni Eropa.  Kedua, bea masuk ketentuan Departemen Perdagangan Amerika Serikat (United States Department of Commerce/USDOC) yang telah menetapkan besaran bea masuk anti-dumping untuk produk biodiesel Indonesia dan Argentina pada 21 Februari 2018 lalu, dan ketiga bea masuk kelapa sawit di India setelah diberlakukan pada November 2017.

Meski Uni Eropa bukan pangsa terbesar pasar kelapa sawit, namun posisi kelapa sawit di Uni Eropa strategis. Bagi Uni Eropa, kelapa sawit Indonesia menempati urutan pertama dalam total impor kelapa sawit Uni Eropa. Pada 2016, impor kelapa sawit Uni Eropa mencapai 4,08 miliar Euro (Eurostat, 2016). Impor dari Indonesia merupakan yang terbesar dengan besaran 1,95 miliar Euro (47,79 persen). Malaysia menjadi negara kedua asal kelapa sawit di Uni Eropa. Impor produk kelapa sawit Uni Eropa dari Malaysia per 2016 mencapai 1,19 miliar Euro (28,19 persen). Sedangkan sisanya berasal dari negara lainnya dengan jumlah impor 0,98 miliar Euro (24,02 persen).

Pangsa terbesar ekspor kelapa sawit Indonesia, secara volume, adalah India dan China. Pada 2016, ekspor kelapa sawit Indonesia ke India mencapai 5,4 juta ton. Sedangkan ekspor ke China sebesar 3,1 juta ton. Pada urutan ketiga ke  Pakistan dan keempat ke Spanyol mencapai masing-masing 2,1 juta ton dan 1,1 juta ton.

Pada prinsipnya, mempertahankan pangsa pasar ekspor adalah penting. Berapapun persentasenya. Terlebih apabila di dalam region tersebut produk Indonesia merupakan nomor satu. Itulah mengapa pasca dimenangkannya gugatan Indonesia terhadap Uni Eropa, Indonesia tidak bisa berpangku tangan. Ada non tariff entry barrier ke Uni Eropa yang masih menjadi PR besar Indonesia: isu kelapa sawit yang berkelanjutan.
 
Bagaimanapun juga, pengelolaan kelapa sawit harus berwawasan lingkungan dan bersifat inklusif. Namun di sisi lain, pemerintah perlu melobi terkait dengan indikator-indikator yang tertuang dalam ISPO (Indonesia Susatainable Palm Oil) diakui oleh RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) yang menjadi syarat sertifikasi lingkungan masuknya kelapa sawit ke Uni Eropa.

Meski semua kelapa sawit Indonesia sudah sertifikasi RSPO, namun ada satu tantangan yang sifatnya jangka panjang, rencana Uni Eropa menghilangkan penggunaan biodiesel per 2030. Hal ini dipastikan akan mengancam ekspor kelapa sawit Indonesia di masa depan. Pemerintah harus mencari alternatif jalan keluar atas rencana tersebut.

Setidaknya ada dua hal utama yang harus dilakukan, pertama mengembangkan pasar biodiesel dalam negeri. Hal ini sejalan dengan usaha pemerintah dalam rangka mengurangi ketergantungan energi fosil dalam penggunaan energi di Indonesia. Kedua, mencari alternatif pasar baru. Negara-negara Eropa Timur, Asia Selatan dan Amerika Selatan adalah kawasan yang bisa menjadi pangsa pasar baru kelapa sawit kita. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Karyono Wibowo

Pengamat Politik. Peneliti di Indo Survey & Strategy. Peneliti Senior Indonesian Public Institute (IPI)

FOLLOW US

Kapan Merdeka dari KUHP Peninggalan Belanda?             Bangsa Parasit             Tinjau Kembali Politik Pangan             Semantik Munafik Lunatik Kembali Otentik              Indonesia Kehilangan Arah dan Tujuan             74 Tahun RI: Kedaulatan Sebagai Slogan Politik              Perlu Mekanisme Seleksi Khusus             Ketahanan Pangan Indonesia Masih Rapuh             Persoalan Ada Pada Tingkat Konsumsi             Kedaulatan Pangan Didukung Pola Makan dan Perilaku Konsumsi Pangan