BUMN Dibenci, Dirindu
berita
Ekonomika
Sumber Foto : wartaekonomi.co.id 25 March 2019 16:45
Penulis
Watyutink.com - Badan Usaha Milik Negara kembali jadi sorotan, seperti pada awal pekan ini. Jejaring Ekonom, Jurnalis, dan Analis Kebijakan menggelar diskusi mengenai problematika dan tantangan BUMN dalam 5 tahun ke depan, mengulik secara mendasar kehadiran, peran,  fungsi, pembenahan, dan rencana di masa yang akan datang.

Membincangkan BUMN selalu menarik karena ia dinilai merupakan perwujudan dari Pasal 33 UUD 1945, bahwa negara mengelola sumber daya dan cabang-cabang produksi penting yang menguasai hajat hidup orang banyak, yang digunakan untuk kemakmuran rakyat.

Pada dataran praksis, perwujudan Pasal 33 UUD 1945 tersebut diatur  lebih jauh dalam UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang  BUMN. UU tersebut secara lengkap mengatur fungsi dan tugas perusahaan negara dan apa saja yang menjadi tanggung jawabnya.

Dalam praktiknya, BUMN memiliki banyak problem akut pada pengelolaan seperti kurangnya profesionalisme manajemen dan inefisiensi proses produksi  yang membuat perusahaan plat merah itu merugi. Di sisi lain, peran mereka untuk memakmurkan rakyat hingga saat ini belum terlihat secara nyata.

Beberapa tahun terakhir banyak wacana tentang BUMN yang mencuat ke publik, termasuk di dalamnya mengenai pembentukan holding BUMN dalam rangka efisiensi, penugasan BUMN, hingga pembengkakan utang BUMN.

Meskipun diterpa banyak permasalahan, kinerja BUMN hingga Februari 2019 dilaporkan membaik dengan kepemilikan aset yang meningkat.  Indeks saham perusahaan negara tumbuh lebih tinggi dari rerata Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia. Ini dapat dikatakan bahwa investor percaya pada kinerja korporasi plat merah tersebut.

Fenomena tersebut menyisakan pertanyaan benarkah kinerja BUMN dalam 5 tahun terakhir ini membaik?  Apakah penugasan BUMN membuat kinerjanya memburuk?  Apakah pembengkakan utangnya termasuk hal yang wajar?  Risiko apa saja yang mengintai di balik pembengkakan utang BUMN?

Jika maksud pemerintah membuat BUMN sehat, mengapa kebijakan membentuk holding BUMN menjadi polemik? Padahal, hal tersebut dilakukan untuk efisiensi dan menciptakan sinergi di perusahaan-perusahaan BUMN.  Risiko besar apa yang mengintai pembentukan holding BUMN?

Penyehatan dan memaksimalkan peran BUMN untuk kesejahteraan rakyat menjadi keinginan semua pihak. Namun perlukah revisi UU Nomor 19 Tahun 2003 untuk mewujudkannya?   Seberapa penting  revisi UU tersebut?  Hal apa yang paling mendasar yang perlu direvisi dari UU itu?

Apakah BUMN selama ini sudah hadir secara nyata untuk kemakmuran rakyat sesuai amanat UUD 1945? Untuk itu, apa yang harus dilakukan BUMN ke depan agar amanat konstitusi tersebut dapat diwujudkan secara nyata?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Untuk BUMN yang menerima subsidi seharusnya dipisahkan dengan yang non subsidi, sehingga tidak mempengaruhi kinerja BUMN yang non subsidi.  Khusus untuk BUMN infrastruktur sebaiknya tidak atas penunjukan langsung karena bisa tidak efisien dalam menjalankan proyek.

Mengenai kehadiran BUMN dalam 5 tahun, yang menyumbang keuntungan tetap hanya beberapa BUMN saja, terutama yang sudah go public. Karena dengan kontrol publik menyebabkan manajemen melakukan proses transparansi dan menjalan tata kelola perusahaan yang baik (GCG).

BUMN memang harus lebih banyak hadir di sektor dimana swasta tidak mampu. Namun saat ini praktiknya sama dengan swasta. Bahkan mengambil bisnis swasta.

Menyangkut pembiayaan infrastruktur yang membutuhkan dana jangka panjang, tentunya bagi bank BUMN harus terus mencari Dana Pihak Ketiga yang lebih jangka panjang dan murah. Untuk infrastruktur  besar juga mempengaruhi leverage BUMN infrastruktur dalam melakukan pinjaman, karena BMPK yg terbatas.

Walaupun tidak semua dijamin pemerintah, namun utang BUMN secara risiko perlu diperhitungkan oleh pemerintah. Mungkin sudah saatnya obligasi daerah dapat diterbitkan sebagai salah satu sumber pembiayaan lain, atau swasta yang membangun, secara bertahap pemerintah membayar.

Penyaluran kredit pada 2019 masih fokus pada infrastruktur namun sudah lebih terbatas karena keterbatasan sumber dana yang ada, apalagi akan berebut dana dengan pemerintah yang pasti bunganya lebih tinggi. LDR bank buku 3 sudah 103 persen dan buku 4 sudah mencapai 97 persen.

Mengenai holding BUMN,  seharusnya lebih mengarah pada pembentukan ecosystem atau efisiensi untuk meningkatkan nilai perusahaan, bukan sekadar untuk mempemudah memperoleh pembiayaan saja. Apalagi kalau holding anak perusahaan jenisnya sama, lebih baik dimerger saja. (sar)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

Pemerintah memberikan penugasan kepada BUMN. Penugasan tersebut berupa subsidi untuk public service obligation, kewajiban BUMN memberikan layanan kepada masyarakat. Sebagai contoh, PSO diberikan kepada PT Kereta Api Indonesia, PT Pelni, dan LKBN Antara. Subsidi PSO meningkat dari tahun 2015-2018.

Untuk membangun infrastruktur selain dari pengeluaran belanja modal, pemerintah memberikan tugas kepada BUMN. Untuk menguatkan tugas tersebut pemerintah menyuntikkan dana dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN). PMN semula Rp 64,9 triliun kemudian turun menjadi Rp 50,5 triliun.

Dalam perjalanan waktu ternyata penugasan untuk membangun infrastruktur tidak cukup kuat menggunakan PMN yang bersumber dari pembiayaan investasi  APBN. Akibatnya PMN jauh berkurang tahun 2017 dan 2018. Pemerintah kemudian kembali berorientasi pada pembangunan sumberdaya manusia setelah dukungan dana dari sumber APBN tidak mudah lagi dilakukan.

Akibatnya, BUMN yang mendapatkan tugas untuk membangun infrastruktur berutang. Sejumlah BUMN karya yang berutang antara lain PT Pembangunan Perumahan, PT  Waskita Karya, PT Wijaya Karya, PT  Hutama Karya, PT Kereta Api Indonesia. Utang yang besar dilakukan oleh PT PLN.

Terjadi perubahan sumber pendanaan dari rencana realokasi BBM ke belanja modal, kemudian penugasan kepada BUMN. BUMN semula diberikan modal melalui PMN, namun ternyata BUMN harus  menambah utang.

Tidak semua BUMN yang terlibat dalam penugasan infrastruktur kemudian secara mudah memberikan akses informasi secara ‘mudah’ kepada publik. Demikian pula dengan Kementerian BUMN.

Perusahaan yang telah go public tentu saja melaporkan performa kinerja keuangannya. Misalnya, PT Pembangunan Perumahan. Yang dialami perusahaan itu antara lain adalah profitabilitas perusahaan tertekan. ROA dan ROE turun.

Likuiditas tidak dilaporkan secara gamblang. Kalau dilihat lebih terinci terkesan ada masalah likuiditas dimana utang lancar meningkat tajam dibandingkan aset lancar. Payout Ratio juga turun. Artinya, perusahaan menjadi lebih mengutamakan ekspansi.

Risiko yang menggunakan indikator yield menunjukkan peningkatan. Artinya,  terjadi paradoks. Seharusnya penugasan infrastruktur berdampak positif terhadap kinerja keuangan BUMN, yang terjadi sebaliknya.

Apa yang terjadi pada PT PP juga terjadi pada PT Wijaya Karya, Waskita Karya. Masalah yang sama menekan kinerja keuangan BUMN lain. PT  Adhi Karya tertekan profitabilitasnya yang dapat dilihat pada ROA dan ROE perusahaan tersebuti. Di samping itu, tidak menuliskan rasio likuiditas, seperti dua BUMN sebelumnya.

Jalan tol dibangun dimana-mana. Sekalipun Jasa Marga melaporkan likuiditas current ratio (CR), namun CR-nya menurun. Artinya, perusahaan itu  menaikkan utang lancar. Utang lancar tersebut mulai mengurangi likuiditas perusahaan. Seharusnya Jasa Marga lebih berbahagia, namun profitabilitasnya  ternyata juga menurun. Itulah contoh dampak kebijakan penugasan pemerintah yang menekan kinerja keuangan BUMN.

Mengenai perubahan kebijakan PMN  yang kembali berkurang, mendekati kebijakan pemerintahan sebelumnya. Hal itu terjadi karena kemampuan pembiayaan investasi dalam APBN kepada BUMN  mengalami penurunan.

Pemberian pinjaman dari pemerintah kemudian berubah, yaitu dari positif menjadi negatif. Artinya, justru pemerintah mendapatkan manfaat dari BUMN, bukan sebaliknya, pemerintah memberikan pinjaman kepada BUMN.

Disamping itu, pemerintah mengalokasikan anggaran berupa kenaikan kewajiban penjaminan pemerintah untuk pembiayaan infrastruktur melalui pinjaman langsung dari lembaga keuangan internasional kepada BUMN. Dalam transaksi pembiayaan utang APBN, terjadilah peningkatan pinjaman luar negeri untuk kegiatan BUMN.

Sementara itu, peranan  pendapatan negara yang bersumber dari bagian laba BUMN menunjukkan rasio yang menurun. BUMN yang dihela oleh pemerintah untuk menyiasati ambang batas defisit anggaran itu kemudian berdampak pada rasio pendapatan bagian laba BUMN terhadap pendapatan negara menjadi turun.

Dalam hal posisi pinjaman luar negeri, utang BUMN non bank lebih besar dibandingkan utang luar negeri bank BUMN. Namun utang luar negeri yang dilakukan swasta ternyata masih lebih besar dibandingkan utang luar negeri BUMN.

Pengaruh tekanan kinerja BUMN termasuk BUMN infrastruktur dan program kerja infrastruktur tersebut  telah membuat terjadinya fenomena trade-off, yaitu realisasi kemampuan pemerintah memberikan subsidi energi dan non energi menurun, sedangkan pembayaran bunga utang naik.

Dari studi kasus BUMN yang sudah disebutkan, ROA PT PP memang naik, namun ROE-nya turun. Jadi peran kepemilikan modal milik sendiri turun.  ROA Wijaya Karya turun, kurang baik. Juga ROA Adhi Karya turun, kurang baik. Juga ROA Jasa Marga turun. Kurang baik. Oleh karena itu jangan hanya melihat aset yang naik saja.

Dalam beberapa kasus perusahaan swasta membangun infrastruktur  terlambat. Dalam hal ini BUMN  lebih unggul, namun BUMN melibatkan anak-anak perusahaan. Disamping itu, pembangunan infrastruktur hampir tidak ada yang sendirian, melainkan konsorsium. Karena itu perlu pelibatan swasta dalam bentuk konsorsium.

Menyangkut holding BUMN, apakah memang dibutuhkan dan tidak menyimpan bom waktu? Tidak mudah menjawab pertanyaan ini. Contoh kasus Semen Indonesia. Sebagai perusahaan holding, current rasio Semen Indonesia turun dari 220,9 persen per Desember 2014 menjadi 172,14 persen per September 2018.

Likuiditas, deviden, earning per share Semen Indonesia. EPS  turun dari Rp 938,35 menjadi Rp 351,91 pada periode yang sama. Sekalipun Debt to Asset Ratio dan Debt to Equity Ratio naik, namun profitabilitas turun tajam. Return on Asset turun dari 16,24 persen menjadi 4,08 persen. Return on Equity turun dari 22,29 persen menjadi 6,53 persen. Net Profit Margin turun dari 20,65 persen menjadi 9,64 persen.

Sekalipun pembentukan holding dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing perusahaan terhadap pesaing, namun ada ongkos yang dibayar oleh perusahaan holding seperti likuiditas dan profitabilitas yang tertekan, sementara dividend dan EPS juga turun.

Dalam jangka pendek holding yang seharusnya meningkatkan kinerja keuangan, pada kasus Semen Indonesia justru tidak memperlihatkan perkembangan yang menggembirakan. Holding masih sebatas menaikkan nilai buku, tetapi diikuti oleh kenaikan Debt to Asset Ratio dan kenaikan Debt to Equity Ratio. Ada masalah dalam solvabilitas. Oleh karena itu target holding perlu selektif dan tidak perlu terburu-buru. (sar)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti INDEF

Dua hal penting menyangkut BUMN adalah holding dan RUU BUMN yang tentunya saling berkaitan. Pertama, dinamika holding BUMN. Wacana holding BUMN sebetulnya sudah mencuat pasca krisis ekonomi 1998. Reformasi ekonomi termasuk di dalamnya revitalisasi BUMN menjadi tuntutan rakyat kala itu karena kekecewaan yang besar pada BUMN yang menjadi lumbung korupsi dan sapi perah para pejabat, politisi, dan kroni Orde Baru ketika itu.

Kemudian di bawah pemerintahan baru pasca reformasi, pemerintah melalui Menteri BUMN Tanri Abeng telah menyusun Master Plan BUMN, dimana spirit utama perbaikan BUMN melalui value creation. Dengan konsep value creation, BUMN terlebih dahulu harus didepolitisasi dan debirokratisasi.

Salah satu instrumen yang ditawarkan untuk melepas BUMN dari jerat intervensi politik dan birokrasi yaitu dengan klusterisasi BUMN dalam beberapa kelompok melalui holding. Melalui holding, diharapkan rentang kendali (span of control) dari pemerintah menjadi lebih ringkas dan mudah. Pemerintah cukup melakukan kontrol terhadap holdingnya saja sehingga diharapkan tercipta efisiensi dan fleksibilitas korporasi.

Lompat pada masa kini, holding BUMN masih menjadi perdebatan dan pertentangan dari berbagai pihak, terutama dari DPR. Proses holding BUMN idealnya dilakukan setelah revisi UU BUMN No. 19 Tahun 2003 diselesaikan, agar mekanisme dan pelaksanaan holding BUMN tidak mengalami misinterpretasi dan bertentangan dengan UU.

Namun, sejak draft RUU BUMN disodorkan DPR pada 2 Februari 2015, pembahasan RUU BUMN masih alot dan jauh dari kata sepakat. Akhirnya, guna mempercepat proses holding BUMN, pemerintah mengambil jalan pintas dengan menerbitkan landasan hukum pelaksanaan holding BUMN melalui Peraturan Pemerintah (PP) No.72 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas.

Hingga saat ini, sudah terbentuk tujuh holding BUMN (Semen, Pupuk, Kehutanan, Perkebunan, Tambang, Energi, dan Perumahan). Masih ada empat rencana holding BUMN yang diusulkan pemerintah yaitu Perbankan, Infrastruktur (konstruksi dan jalan tol), Pangan, dan Kemaritiman.

Beberapa isu penting mengenai holding BUMN yang bersandar pada PP 72/2016.

1.            Pemaksaan proses holding BUMN melalui PP 72/2016 mendapat reaksi pro dan kontra dari DPR karena merasa ‘dilangkahi’. Apalagi dalam draft RUU BUMN pada Pasal 6 ayat 6, DPR mengusulkan bahwa setiap aksi BUMN terkait penyertaan modal negara dan pendirian BUMN harus mendapat persetujuan dari DPR RI.

2.            Terdapat pertentangan pada UU BUMN dan UU Keuangan Negara perihal “kekayaan negara yang dipisahkan”. Diperlukan formulasi yang jelas terkait pengelolaan dan pengawasan BUMN sesuai prinsip good governance dengan business judgement rules

3.            Perubahan mekanisme PMN tanpa melalui APBN harus melalui UU, tidak dapat melalui PP, diperkuat dengan UU BUMN Pasal 4 ayat 5.

4.            PP 72/2016, Pasal 9 ayat 1 huruf d

•             Ketentuan perubahan ini menyebabkan pergeseran pengalihan saham milik negara kepada BUMN atau PT lain sebagai PMN dianggap sebagai upaya restrukturisasi dan hanya tunduk pada regulasi korporasi yakni UU tentang Perseroan Terbatas.

•             Meski demikian, konsep Restrukturisasi berupa holding secara eksplisit tidak dikenal dalam UU BUMN. Pemerintah harus melakukan analisis biaya dan manfaat terhadap eksternalitas yang dihasilkan kepada masyarakat, bukan sekedar aksi meraih profit

•             Perlu diwaspadai, dengan adanya holding nantinya justru mencipatakan iklim monopoli baru dan tidak baik bagi iklim dunia usaha

5.            PP 72/2016, Pasal 2A ayat 2, 6, dan 7

•             Ketentuan ini mengatur mengenai peralihan saham dari satu BUMN kepada BUMN lain sehingga statusnya menjadi anak perusahaan. Hingga saat ini, belum ada regulasi spesifik yang mengatur terkait anak perusahaan BUMN. Oleh sebab itu, diperlukan regulasi terkait anak perusahaan BUMN sampai derivasi bisnis selanjutnya.

•             Jika status anak perusahaan belum jelas, maka ketentuan “disamakan dengan BUMN” dapat melanggar konstitusi. Dikarenakan, hanya BUMN yang berhak untuk mengelola kekayaan negara dan sumber daya alam

•             Regulasi ini berpotensi untuk disalahgunakan pihak tertentu yang dekat dengan penguasa (rent seekers) agar dapat memaksakan anak perusahaan BUMN atau PT yang dimilikinya bebas melakukan aksi korporasi dengan tujuan profit atas dalil “tugas negara”

6.            PP 72/2016, Pasal 2A ayat 3, 4, dan 5

•             Ketentuan ini pada dasarnya memberikan dasar hukum bagi pergeseran maupun pengalihan saham milik negara dalam rangka PMN kepada BUMN atau PT lain. Oleh karena itu, ketentuan ini bukan semata-mata mengakomodasi holding BUMN, naum dapat berupa aksi korporasi yang tunduk pada UU PT

•             Regulasi ini lebih lanjut tidak secara tegas mengatur bahwa penerima saham BUMN atau PT lain harus berupa BUMN dengan saham 100 persen milik negara. Dengan begitu, dapat dimungkinkan peralihan sebagian/seluruh saham BUMN kepada PT non-BUMN

•             Padahal, dalam PP No 44/2005 dijelaskan bahwa pemberian PMN kepada PT yang belum terdapat saham negara hanya dapat dilakukan untuk menyelamatkan perekonomian nasional. Prosesnya pun perlu melalui DPR.

Untuk itu, beberapa catatan kritis terkait proses Holding BUMN yang sudah berjalan saat ini adalah restrukturisasi bukan sekadar holding. Penyehatan berupa holding perlu diidentifikasi terlebih dahulu kondisi BUMN terkait. Baru dapat dilakukan aksi apakah holding, merger, likuidasi, atau tidak perlu dilebur.

Holding bukan merupakan satu-satunya cara untuk “menyehatkan” BUMN. Perlu identifikasi dan pemetaan spesifik dari masing-masing BUMN di tahap awal restrukturisasi. Tindakan restrukturisasi dapat diambil dengan melihat indikator finansial, manfaat sosial ekonomi, prinsip GCG, serta budaya birokrasi korporasi yang telah lama terbentuk.

Holding BUMN tidak berarti tujuan, namun salah satu cara untuk mencapai tujuan. Tujuan BUMN sendiri tercantum dalam amanat UU, yang bermuara pada kemakmuran rakyat.

Tantangan BUMN yang saat ini coba dijawab dalam proses RUU sebetulnya bukan hanya upaya melepas BUMN dari jerat intervensi politik parlemen, tetapi tidak kalah pentingnya BUMN juga harus bisa dinetralisir dari beban politik pemerintah.

Hal yang paling dikhawatirkan ketika BUMN sudah semakin sulit lagi diawasi oleh DPR sebagai perwakilan rakyat, BUMN justru berpotensi semakin terjerumus dijadikan alat politik pemerintah. Meskipun nantinya holding dan superholding BUMN terbentuk, tidak ada jaminan gerak bisnis BUMN bebas dari intervensi penguasa.

Beberapa direksi BUMN acapkali dibongkar pasang dalam waktu yang relatif singkat karena sulitnya menolak intervensi kebijakan pemerintah. Belum lagi, jabatan direksi dan komisaris yang ditempati banyak ‘relawan’ membuktikan tidak mudahnya membebaskan BUMN dari cengkeraman kepentingan penguasa. (sar)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Fithra Faisal Hastiadi, Dr., S.E., MSE., M.A

Direktur Eksekutif Next Policy, Dosen FEB UI

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Eko Listiyanto

Peneliti INDEF (Institute for Development of Economics and Finance)

FOLLOW US

Tidak Pada Tempatnya Meragukan Data BPS             Harus Disadari, Ada Akar Masalah yang Tidak Diselesaikan             Sektor Konsumsi Harus Tetap Didorong             Data Angka Konsumsi dan Investasi Masih Menunjukkan Peningkatan             Rakyat Harus Diuntungkan dalam Jangka Pendek             Jangan Kejar Target Pembangunan Fisik Saja             Kemampuan Investasi dalam Menyerap Tenaga Kerja Semakin Rendah             Sektor UKM Masih Bisa Diandalkan             Masih Harus Banyak Dilakukan Pembenahan             Tantangan Besar Meningkatkan Tenaga Kerja Menjadi SDM Berkualitas