BPR di Tubir Jurang
berita
Ekonomika
Sumber Foto: Youtube.com (gie/watyutink) 26 April 2018 10:00
Penulis
Posisi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) saat ini berada di tubir jurang. Semakin terdesak oleh teknologi dan tuntutan untuk meningkatkan kredit dan jumlah nasabah. Selama 2017, bank yang paling dekat dengan pedagang pasar,  petani, nelayan, dan rakyat kecil ini mengalami penurunan kredit yang signifikan. Masing-masing BPR hanya menambah kucuran kredit baru sebesar Rp4,82 miliar sepanjang 2017. Jika tidak segera diselamatkan, bisa jadi BPR akan jatuh terjembab ke jurang.

Jika dilihat, ada dua penyebab mengapa BPR berada di kondisi ini. Pertama, kehadiran financial technology (fintech) memenuhi kebutuhan hidup modern yang semuanya serba digital dan serba praktis. Kegiatan ekonominya yang melibatkan peran perbankan atau lembaga keuangan terlaksana tanpa perlu nasabah datang ke kantor bank. Dengan slogan “Go digital: Do or die”, bank-bank besar berlomba menggenjot fintech.

Apalagi sejak era branchless banking beberapa tahun terakhir, untuk meminimalisir biaya operasional bank, banyak nasabah lebih memilih menggunakan aplikasi fintech yang diluncurkan oleh bank-bank besar nasional beraset triliunan. Karena bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja tanpa perlu datang ke kantor bank. Haruskah BPR ikut-ikutan mengembangkan fintech yang butuh modal besar?  

Kedua, akibat diluncurkannya kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan subsidi bunga oleh pemerintah. Sejak 2015, suku bunga KUR dipatok 9 persen dan tahun ini menjadi 7 persen. KUR sendiri disalurkan melalui 3 bank besar plat merah: BRI, BNI, dan Mandiri, melalui 10 Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang ditunjuk oleh Komite KUR, dan beberapa bank swasta nasional serta lembaga keuangan besar.

Rendahnya suku bunga KUR membuat nasabah BPR ‘dibajak’ oleh bank-bank besar dan BPD. Besaran KUR yang tahun ini mencapai Rp120 triliun. Kalau soal prosedur KUR yang dianggap rumit bagi rakyat, BPR jelas lebih unggul. Tapi saat berhadapan dengan suku bunga KUR yang rendah, apakah BPR mampu?

Jumlah BPR terus menyusut. Setiap tahun ada saja BPR yang jatuh ke ‘jurang’ dan akhirnya menyerah tutup karena dibekukan atau dilikuidasi. Sepuluh tahun lalu jumlah BPR pernah mencapai 1.700, tapi kini jumlahnya menyusut menjadi 1.621 BPR yang tersebar di seluruh Indonesia.

Empat tahun lalu, jika ada rentenir meminjamkan uangnya ke rakyat yang butuh dana cepat, BPR masih mengimbangi, mengantisipasi, dan menaklukkan kecepatan dan fleksibilitas para lintah darat. Namun saat ini? Jangankan mengimbangi kecepatannya, mempertahankan untuk berdiri dan berjalan saja, BPR sudah terseok-seok. Inikah tanda-tanda datangnya ‘obituary’ BPR?

Apakah pemerintah peduli dengan nasib BPR? Sepertinya tidak. Dengan kebijakan KUR dan menunjuk bank-bank besar untuk menyalurkannya, pemerintah justru berkontribusi ‘menjorokkan’ BPR ke ‘jurang’. 

Selain itu, apa peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar BPR bisa sedikit bernafas? Sebab dengan 10,5 juta nasabah kredit serta jumlah total nasabah dana dan kredit yang mencapai 14 juta, sangat disayangkan kalau BPR harus dibiarkan sekarat. Pertanyaan lebih jauh, kenapa sampai saat ini belum terdengar pembahasan untuk melibatkan BPR dalam penyaluran KUR? 

Jika koperasi saja yang--dalam konstitusi--disebut sebagai soko guru perekonomian bangsa terkesan tidak diperhatikan, harap maklum jika BPR yang memiliki sistem kerja dan operasional seperti bank umum dibiarkan saja menghadapi dahsyatnya hantaman teknologi dan kepentingan kapitalistik pemilik modal besar.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(jim)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Politikus/ mantan Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak

Sejauh yang saya amati, komitmen pemerintah kepada industri perbankan lebih tertuju kepada perusahaan besar atau bisnis besar terutama asing. Bukan kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yang banyak tersebar di Indonesia, terutama di pelosok-pelosok daerah, dengan jumlah lebih dari 1.500 BPR dan BPRS. Jadi jangan berharap banyak BPR atau BPRS akan mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah.

BPR dan BPRS sejak dulu memang dekat dengan para pedagang pasar, petani, nelayan, dan rakyat kecil yang ada di kota-kota besar hingga di pelosok-pelosok daerah. BPR dan BPRS ini mampu menjadi jawaban bagi rakyat kecil agar tidak terjerat utang kepada rentenir atau lintah darat, dengan memberikan kredit yang tidak besar, di kisaran Rp10-50 juta, proses pencairan yang cepat, persyaratannya mudah dan bunga yang ringan dibandingkan rentenir.

Bagi rakyat kecil yang penting persyaratannya sederhana dan cepat. Cukup foto copy KTP. Bayar cicilan harian atau mingguan juga tak masalah. Syukur-syukur petugas BPR dan BPRS yang mendatangi mereka selaku debitur. Masih banyak yang lugu dan keperluannya juga sederhana yaitu untuk usaha kecil-kecilan. Hal-hal seperti ini yang kemudian mampu diakomodir oleh BPR dan BPRS. Sehingga, peran BPR dan BPRS ini sangat penting dan vital bagi perkembangan perekenomian rakyat.

Ironisnya, tahun demi tahun, jumlah BPR dan BPRS semakin turun. Bukan karena tidak bisa berkembang, melainkan karena tak mendapat perhatian dari pemerintah maupun otoritas. Padahal BPR dan BPRS ini bisa digunakan untuk kebijakan keuangan inklusif.

Kebijakan Laku Pandai (branchless banking) juga telah membuat ruang gerak BPR dan BPRS makin sempit. Bank-bank besar dengan produk dan layanan digital hadir di kampung-kampung menyasar nasabah BPR. Kehadiran financial technology (fintech) yang dimiliki oleh perusahaan besar atau bisnis besar--terutama asing, sebagian besar justru ikut menyasar kredit kecil-kecil yang menjadi pasar BPR.

Sebagai otoritas keuangan, peran OJK selama ini lebih banyak sebagai pengawas dan miskin supervisi. Banyak BPR dibiarkan, tapi begitu parah langsung dikirim ke Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Memang betul, sebagian BPR dan BPRS banyak yang memiliki masalah yang harus diselesaikan. Meski begitu, tak sedikit pula BPR dan BPRS yang mampu melakukan mitigasi dengan lebih prudence sehingga bisa terhindar dari fraud. Walaupun sudah bisa menyelesaikan masalahnya, otoritas masih menilai kondisi BPR dan BPRS perlu perbaikan.

Anehnya, OJK sendiri saat ini justru sibuk dengan hal baru, yakni mengawasi Bank Wakaf yang kemarin digagas oleh Presiden. Bank Wakaf sendiri yang sebenarnya bukan bank, melainkan lembaga keuangan mikro (LKM) syariah. Menjadi heboh karena presiden yang menggagasnya.

OJK juga ikut sibuk mengurusi ke Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) hanya karena keinginan Presidennya. OJK itu lembaga pengawasan independen sektor keuangan dan perbankan. Ini Undang-Undang yang mengatur. Bukan mengawasi sektor riil, termasuk BUMDes.

Proses penetapan direksi dan komisaris BPR BPRS di OJK juga lama sekali sehingga sering kali dipegang oleh pejabat sementara (PLT) tetapi bisa sampai setahun atau lebih karena  lama dan berbelitnya proses di OJK sejak fit and proper test sampai pengesahannya. Kami kadang putus asa memproses penggantian direksi BPR BPRS. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Sudah ratusan BPR dilikuidasi oleh otoritas keuangan, dan tampaknya masih ada lagi yang menyusul. Likuidasi bank-bank yang umumnya bermodal cekak ini mungkin akan kian cepat akibat persaingan makin ketat melawan pesaing yang lebih besar dan canggih.

Memang menyedihkan karena BPR sangat diandalkan oleh para pedagang kecil sebagai tempat menyimpan uang maupun sumber dana. Tapi apa boleh buat, BPR harus mengikuti proses seleksi ekonomi sehingga harus siap mati bila gagal bersaing.

Runyamnya, para pengurus BPR seolah tak mau belajar dari nasib buruk yang telah menimpa banyak rekannya, yang tersingkir karena gagal menjaga kesehatan perusahaan. Mereka bahkan menjadi penyakit yang menghancurkan perusahaan sendiri.

Lihat saja catatan OJK, penyebab utama likuidasi BPR pada umumnya bukanlah kekalahan dalam persaingan tapi salah urus bahkan kejahatan yang dilakukan oleh pengurusnya sendiri. Kredit fiktif dan pelanggaran prinsip kehati-hatian adalah faktor terbanyak di balik likuidasi BPR.

Bila perilaku buruk tetap marak, BPR bakal makin tenggelam di bawah hiruk pikuk perkembangan teknologi keuangan, dan sedang digandrungi oleh industri keuangan. Teknologi ini telah terbukti membuat sebuah bank atau lembaga keuangan non-bank bekerja jauh lebih efisien. Menggunakan tenaga kerja dan biaya operasional lebih sedikit tapi memiliki daya jangkau pasar jauh lebih luas.

Teknologi ini tak cuma canggih tapi juga mahal, bahkan di luar jangkauan BPR pada umumnya. Maka, tak ada pilihan bagi BPR untuk meningkatkan kepercayaan para nasabah tradisionalnya dengan membuktikan diri berkomitmen pada prinsip kehati-hatian.

BPR perlu belajar dari bank bank swasta  papan atas, yang kini didominasi oleh asing. Bank-bank ini rontok berjamaah dihantam krisis moneter tahun 1998 karena mengabaikan prinsip kehati-hatian. Dana nasabah bahkan 'digarong' oleh pemilik bank untuk kepentingan pribadi.

Namun sudah menjadi rahasia umum bahwa BPR masih dicengkeram oleh rendahnya kualitas SDM, baik dalam arti keterampilan maupun moral. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi keuangan, hal ini membuat BPR makin sulit bertahan. Jadi jangan kaget kalah masih akan banyak BPR dilIkuidasi oleh OJK. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Tauhid Ahmad

Executive Director INDEF

Agus Herta Sumarto

Peneliti INDEF

Deniey Adi Purwanto

Peneliti INDEF