BPJS Defisit, Apakah Salah Pengelolaan?
berita
Ekonomika

Sumber Foto : BPJS-online.co (gie/watyutink.com)

10 August 2018 20:00

Penulis
Harapan Presiden Jokowi agar seluruh seluruh penduduk Indonesia sudah terlindungi jaminan kesehatan pada 2019 sepertinya akan sulit terealisasi. Dari target 2019 sebanyak 257,5 juta orang, proyeksi realisasi yang mampu dicapai BPJS Kesehatan ialah 82,3 persen pada 2019.

Belum lagi target itu dapat dikejar, tiba-tiba pihak BPJS Kesehatan menerbitkan tiga Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan (Perdirjampelkes), yang mengatur penjaminan pelayanan operasi katarak, Persalinan Bayi Sehat, dan rehabilitasi medis (fisiotherapy).

Rencana yang awalnya akan dilaksanakan pada bulan Juli 2018 kemarin akhirnya ditunda setelah mengundang polemik di masyarakat, terutama dari pihak kedokteran, dalam hal ini Ikatan Dokter Indonesia (IDI), yang menganggap Perdirjampelkes dapat mengurangi pelayanan kesehatan kepada masyarakat peserta BPJS.

Para peserta yang notabene adalah rakyat Indonesia, yang sekitar 4 tahun ini sudah menikmati pelayanan dan mulai menaruh kepercayaan kepada asuransi plat merah ini pun ‘terpukul’ atas terbitnya Perdirjampelkes tersebut.

BPJS beralasan, Perdirjampelkes terbit demi efisiensi anggaran DJS yang terus mengalami tekor dan untuk menjaga keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), serta memastikan peserta JKN-KIS memperoleh manfaat pelayanan kesehatan. BPJS mengaku pelaksanaan Perdirjampelkes bisa mengifisienkan anggaran hampir sekitar Rp360 miliar. Loh, bukankah BPJS itu stakeholder pelaksana?  Walaupun alasannya untuk efisiensi, tetapi mengenai regulasi itu ada di tangan Kemenkes?

Efisiensi yang dilakukan BPJS karena selama 4 tahun berjalan, anggaran Dana Jaminan Sosial (DJS) yang dikelola BPJS Kesehatan terus mengalami defisit. Dalam laporan keuangan BPJS Kesehatan, DJS terhitung untuk Januari 2017 hingga per 31 Agustus 2017 defisitnya mencapai Rp9,7 triliun. Sementara Tahun 2018 ini, defisit keuangan BPJS Kesehatan diperkirakan mencapai Rp11,2 triliun. Sebelumnya, pemerintah juga telah melakukan intervensi kepada BPJS melalui PMN masing-masing senilai Rp5 triliun pada 2015 dan Rp6,8 triliun pada 2016, serta belanja negara sebesar Rp3,6 triliun pada 2017.

Untuk membantu BPJS, pemerintah berencana mengucurkan dana talangan yang besarannya belum disampaikan. Rencananya, dana talangan ini akan dianggarkan dari APBN.

Ironisnya, di tengah defisit yang dialami BPJS Kesehatan selama 4 tahun berdiri, ternyata BPJS masih sempet berinvestasi di pasar saham dengan memiliki saham di PT Red Planet Indonesia Tbk (PSKT) yang neraca keuangannya masih merugi. Berdasarkan laporan keuangan yang dirilis Rabu (25/7/2018), emiten perusahaan perhotelan berkode PSKT ini merugi Rp 18,38 miliar.

Loh, bukankah itu duit iuran rakyat untuk kesehatan yang dipakai untuk membeli saham oleh BPJS?Jika mau berinvestasi, kenapa kepada bisnis perhotelan bukan pada perusahaan yang memiliki core business yang sama?

Apakah investasi BPJS ini tidak melanggar fungsi dan tugas lembaga yang diamanatkan oleh pemerintah dan undang-undang untuk memberikan asuransi jaminan kesehatan kepada masyarakat agar rakyat bisa mengakses rumah sakit saat sakit dengan lebih mudah dan murah?

Kenapa duit rakyat tersebut dimain-mainkan seenaknya oleh BPJS? apakah ini menegaskan bahwa terjadi salah urus dalam pengelolaan BPJS? Kenapa tidak ada tindakan tegas oleh pemerintah kepada BPJS?

Bukankah hal ini berarti mengorbankan hak rakyat untuk mendapatkan layanan kesehatan?

 Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Ketua Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) IDI

Saya pernah diundang dalam pertemuan dengan deputi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK). Dalam pertemuan tersebut, dijelaskan bahwa para Direktur BPJS tidak bisa mengeluarkan peraturan direktur. Karena cantolan  hukumnya nggak ada. Namun, kalau BPJS sendiri sebagai badan atau lembaga, dimungkinkan untuk membuat peraturan BPJS.

Selain itu, seberapa pun besar defisit yang dialami oleh BPJS pasti kan akan ditutupi oleh pemerintah. Karena penerima bantuan iuran (PBI) dari BPJS kan masih di bawah unit cost. Jadi yang membuat atau menyebabkan BPJS selalu defisit karena: pertama,  PBI-nya belum pada level real unit cost seseorang yang tidak mampu itu seharusnya membayar berapa iurannya.

Dulu pada waktu saya menjadi Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), sebelum BPJS mengeluarkan ketetapan iuran untuk PBI, saya sudah mengatakan bahwa besaran PBI semestinya sebesar Rp60.000. Kala itu masih PBI yang pemerintah tetapkan sebesar Rp19.500. Dengan penilaian pada layanan primer. Sementara untuk layanan primer hitungan kita saat itu sudah Rp20.500. Jadi, layanan primernya saja sudah lebih tinggi dari hitungan pemerintah. Oleh karena itu, BPJS pasti defisit.

Untuk saat ini saya kurang tau berapa PBI yang ditetapkan pemerintah. Jikalau saat ini PBI-nya masih di bawah Rp60.000, saya kira tetap akan masih defisit. Dan defisitnya akan terus berlangsung untuk tahun-tahun ke depan.

Kedua, kemampuan dari BPJS untuk mengintensifkan para peserta BPJS. Artinya, bagaimana upaya BPJS agar semua peserta mulai sejak awak sudah secara aktif membayar iuran BPJS. Tapi, tetap BPJS tidak boleh membuat aturan-aturan yang mengatasnamakan untuk mengurangi defisit dan efisiensi. Karena itu tanggung jawab pemerintah, bukan tanggung jawab BPJS.

Oleh karena itu, jika BPJS membuat aturan lagi, justru yang dikhawatirkan adalah pelanggaran kode etik terjadi di sana. Kode etik dalam artian, tenaga kesehatan dalam menanganinya jangan-jangan nanti malah tidak sesuai standar (under standart). Dalam hal ini, yang dimaksud dengan under standart berarti unethical. Hal tersebut bisa terjadi karena memang unit cost-nya tidak mencukupi. Sudah begitu, masih akan diefisiensi lagi pula.

Artinya, defisit yang terjadi di BPJS merupakan sebuah keniscayaan. Karena kalau dilihat dari unit cost yang ditetapkan oleh pemerintah, BPJS pasti defisit. Apalagi sepengetahuan saya, BPJS ini dibentuk sebagai lembaga sosial, bukan lembaga profit oriented, seperti halnya asuransi kesehatan swasta. Makanya, tidak masuk akal jika dikatakan dengan mengurangi pelayanan seperti yang tertuang dalam Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan (Perdirjampelkes) tersebut sebagai alasan untuk melaksanakan efisiensi dan menekan defisit.

Sudah semestinya dilakukan audit berkala kepada BPJS, yang dilakukan oleh institusi yang diberi kewenangan untuk melakukan audit tersebut. Dengan demikian, kita bisa benar-benar mengetahui apakah BPJS sudah melaksanakan good corporate governance (GCG) dalam pengelolaannya atau tidak.

Anehnya, di saat defisit seperti ini justru saya mendengar ‘slentingan’ kabar bahwa para petinggi BPJS itu tinggi-tinggi. Saya sendiri tidak tahu kebenaran kabar tersebut. Tetapi, kalau memang benar hal itu yang terjadi, kan semestinya hal itu diaudit kan. Kenapa, karena BPJS adalah lembaga sosial, bukan lembaga profit oriented. Selain itu, baik dalam pelaksanaan audit maupun pelayan, sudah seharusnya organisasi profesi juga ikut dilibatkan. Supaya tidak terjadi pelanggaran etik.

Pada hemat saya, kalau ingin BPJS ini berjalan dengan baik, maka unit cost yang ada pada BPJS itu harus dipenuhi PBI-nya. Kemudian, peserta BPJS yang bukan PBI ya harus membayar sebagaimana seharusnya. Dengan demikian, saya kira BPJS akan berjalan dengan baik, tanpa ada permasalahan yang selalu membelit seperti selama ini.

Selain itu, harus ada sinergitas antar lembaga, institusi, departemen, dan kementerian, seperti Kementerian Kesehatan, PUPR dan KLH. Untuk menjaga agar masyarakat tetap hidup sehat. Dan orang sakit semakin berkurang. Dengan demikian, BPJS tidak akan semakin terbebani lagi dengan banyaknya klaim pengobatan akibat banyak orang sakit. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)

BPJS ini sudah berjalan lebih dari 3 tahun, namun masih sarat permasalahan. Dari mulai keluhan pelayan, bagaimana panjangnya antrian pasien untuk mendapatkan layanan kesehatan dengan menggunakan BPJS, hingga klaim-klaim dari institusi kesehatan seperti rumah sakit maupun klinik, dan pembayaran jasa medik kepada dokter yang dibayarkan terlambat. Sehingga mengakibatkan keresahan dan berujung risiko penurunan kualitas pelayanan terhadap pasien.

Mutu pelayanan RS bisa terganggu. Risiko terhadap rumah sakit swasta adalah harus mencari dana talangan untuk mengatasi kondisi ini. Sehingga menyebabkan kurangnya kemampuan untuk membeli obat-obatan maupun peralatan kesehatan. Yang kemudian, hal ini dibebankan kepada pasien sehingga ini sangat merugikan pasien.

BPJS punya persoalan-persoalan yang di hulu. Dalam arti permasalahan penyakit-penyakit yang berkaitan dengan gaya hidup, sehingga skema-skema pembiayaan model apapun tidak akan mampu mengatasi defisit.

Penyakit gaya hidup itu di antaranya karena masyarakat tidak mempunyai pola hidup yang sehat. Kemudian jarang berakifitas, dan yang terakhir yang paling dahsyat adalah konsumsi rokok yang sangat tinggi. Ini sebenarnya harus diselesaikan oleh pemerintah dengan tindakan-tindakan yang preventif dan promotif. 

Skema-skema pembiayaan model apapun yang dibuat, tanpa tindakan-tindakan preventif promotif, tentu akan sia-sia. Apa gunanya masuk asuransi kalau toh masih akan keluarkan biaya, apalagi untuk yang kelas mandiri.

Saya pikir, Kementerian Kesehatan dan institusi-institusi lainnya harus punya program-program untuk membereskan persoalan-persoalan di hulu. Soal rencana pemerintah mau memberi dana talangan untuk menambal defisit BPJS, itu menjadi hal yang bagus. Saya mendukung. Sehingga, dalam hal pelayanan kepada masyarakat, tidak dikurangi. Dan yang penting, defisit BPJS ini jangan dibebankan ke masyarakat. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Imam Ghozali

Dosen STAIN Bengkalis

FOLLOW US

Upaya Perampokan Aset Negara di BUMN Geo Dipa Energi (Bagian-1)             Upaya Perampokan Aset Negara di BUMN Geo Dipa Energi (Bagian-2)             Rupiah Terpuruk di Atas Struktur Ekonomi Tak Sehat (1)             Selesaikan PR Rantai Ekspor, Ekonomi Biaya Tinggi (2)             Kuncinya Pada Penyediaan Infrastruktur Dasar             Maksimalkan Desentralisasi, Tak Perlu Asimetris             Otsus, Antara Bencana Atau Solusi             Otonomi Daerah Jangan Setengah-Setengah             Bereskan Dulu Masalah Penggunaan Dana Desa, Baru Bicara Dana Kelurahan             Oknum ASN Harus Berhenti Memposisikan Diri Seolah Pemilik Instansi