Aturan E-Commerce Datang, UMKM Siap Meradang
berita
Ekonomika
09 December 2019 15:45
Penulis
Watyutink.com – Ekonomi digital tumbuh sangat pesat, melebihi sektor-sektor tradisional yang selama ini dominan dalam membentuk produk domestik bruto (PDB). Jika dilihat dari peranannya terhadap peningkatan kesempatan kerja, transaksi perdagangan lewat sistem elektronik akan membuka kesempatan kerja di sektor informal lebih banyak.

Ekonomi digital juga meningkatkan kesempatan kerja (employment) di sektor transportasi, perdagangan, restoran dan akomodasi. Total kontribusi ekonomi digital terhadap PDB Indonesia  pada tahun lalu sudah mencapai Rp814 trilliun atau 5,5 persen dari PDB. 

Digital economy juga meningkatkan nilai tambah manufaktur. Sayangnya, produk lokal yang diperjualbelikan dalam perdagangan elektronik (e-commerce) baru sebesar 25 persen dari total nilai transaksi.

Melihat pesatnya pertumbuhan ekonomi digital, pemerintah mengeluarkan  beleid baru, PP Nomor 80/2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Seperti tidak ingin kalah langkah, pemerintah berusaha mengatur sektor yang tercipta karena kemajuan teknologi informasi. Melalui PP tersebut pemerintah mewajibkan pedagang online harus mempunyai izin. Bijakah kebijakan ini, di tengah semangat para pelaku membangun ekonomi digital?

Kewajiban tersebut berlaku bagi semua pelapak di e-commerce baik di dalam negeri maupun dari luar negeri. Langkah ini ditenggarai sebagai upaya perlindungan data pribadi konsumen, khususnya konsumen perdagangan dalam jaringan (e-dagang).

Poin aturan tersebut adalah semua pelaku bisnis yang menggunakan sistem elektronik yang memperoleh manfaat di Indonesia wajib memiliki izin. Kebijakan tersebut juga berlaku bagi UMKM yang menggunakan sistem elektronik sebagai media dagang. Apakah aturan ini akan menguntungkan atau justru akan mengkrangkeng UMKM?

Sejumlah kewajiban bagi pedagang daring pun harus dilakukan, diantaranya pedagang harus memiliki izin usaha, mencantumkan identitas legal, mematuhi aturan perpajakan hingga aspek perlindungan konsumen. Apakah aspek pengembangan usaha ke depan juga dipikirkan oleh pemerintah? Apakah kebijakan ini malah membuka peluang e-commerce ilegal?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Peneliti INDEF

PP ini muncul setelah beberapa hari sebelumnya pemerintah sudah mewacanakan adanya Omnibus Law untuk investasi dan kemudahan berusaha. Agak miris melihat di satu sisi pemerintah ingin menggenjot izin berusaha, namun muncul PP No 80 Tahun 2019 yang isinya memuat pengaturan berusaha di bidang e-commerce.

Dengan adanya pengaturan pasti akan ada administration cost bagi pelaku usaha untuk memulai usahanya di digital platform. Pertanyaan bagi pemerintah, apakah ketika Omnibus Law tentang kemudahan berusaha terbit, apakah PP ini masih berlaku?

PP ini muncul untuk menciptakan level of playing field yang sama antara penjual online dan offline. Hal ini dikarenakan pertumbuhan pasar online di Indonesia sangat pesat. Dibandingkan FIlipina, India, dan China, pertumbuhan transaksi online di Indonesia sangat cepat.

Kontribusi online market terhadap total ritel juga berkembang pesat seiring dengan peningkatan permintaan barang secara online. Walaupun masih berada di bawah 5 persen, namun peningkatan terjadi secara signifikan sejak 2013 hingga sekarang.

Ke depan, penjualan transaksi online diprediksi masih sangat besar dengan perkiraan penjualan melalui daring mencapai 11,32 miliar dolar AS atau setara Rp154 triliun (kurs 14.000). Alasannya adalah pertumbuhan kelas menengah Indonesia yang diprediksi akan terus meningkat hingga beberapa tahun ke depan.

Pada akhirnya Investasi di Ecommerce juga menjadi incaran. Data dari Google dan Temasek menyebutkan investasi di Ecommerce hanya kalah dari Ride Hailing baik di Indonesia maupun di ASEAN. Ecommerce menjadi sektor ekonomi digital yang masih berpotensi untuk terus meningkat pendanaannya.

Sedikitnya tiga dari 11 Unicorn di ASEAN merupakan e-commerce dan menurut Google dan Temasek, investasi di Ecommerce masih akan naik perkembangannya dibandingkan dengan jenis bisnis digital lain.

PP No 80 tahun 2019 hendaknya memperhatikan dan memperjelas pengaturan dalam hal model bisnis dalam PMSE, klasifikasi pelaku usaha di PMSE, pelaku usaha temporer, dan  potensi perpindahan dari e-commerce ke media sosial. Mari kita bedah satu per satu apa maksud dari keempat poin tersebut.

Model Bisnis dalam PMSE; Setiap platform digital mempunyai model yang berbeda-beda. Ada yang mudah untuk diatur namun ada pula yang sangat sulit diatur. Model Business to Costumer dan Business to Business masih dapat diatur melalui PP ini. Namun model Costumer to Customer sulit untuk diatur. Salah satunya adalah Forum Jual Beli Kaskus yang biasanya ada istilah Cash on Delivery (COD) untuk bertransaksi.

Klasifikasi Pelaku Usaha; Jenis pelaku usaha di e-commerce ada 4 kategori secara umum, yakni official store, store besar, store pengecer, dan pelaku usaha individu. Untuk tiga jenis pelaku pertama mungkin gampang untuk menjadikan dirinya badan usaha (bahkan official store sudah berbadan usaha), namun tidak dengan pelaku usaha individu.

Bagi pelaku usaha utama dimana berjualan di e-commerce mungkin masih bisa diwajibkan, namun bagaimana dengan pelaku usaha yang masih berstatus pelajar ataupun emak-emak yang menjadikan bisnis di e-commerce sebagai kegiatan sampingan? Apakah memungkinkan untuk berbadan usaha? Selain itu, warung klontong juga menjadi pertanyaan apakah memang harus berbadan usaha mengingat scope usahanya terlalu kecil.

Pelaku usaha Temporer : Banyak penjual di e-commerce (terutama CtoC) yang merupakan penjual individu yang hanya sesekali menjajakan lapaknya di e-commerce. Ini terjadi biasanya di marketplace dengan spesifikasi khusus barang-barang bekas seperti OLX. Di OLX, penjual hanya sesekali berjualan barang bekas. Berbeda dengan Bukalapak yang meskipun sama-sama menjual barang bekas, namun biasanya mereka menjual secara reguler. Jika diharuskan berbadan hukum pasti akan berat bagi pelapak di marketplace seperti OLX ini.

Potensi Perpindahan dari e-commerce ke media sosial: Jika sudah jenuh dengan peraturan di bisnis ecommerce, pelapak pasti akan mencari tempat berjualan lain Salah satu tujuannya adalah media sosial atau Social e-commerce. Media sosial seperti Instagram dan Facebook sudah mempunyai fitur-fitur untuk berjualan. Bahkan menurut survei IPSOS (2018) 52 persen responden bisnis lebih memilih Intagram dibandingkan ke web mereka masing-masing. Fitur Facebook juga banyak mengalami perubahan terutama untuk mendukung jual beli barang di media sosial Facebook.

Survei PayPal (2019) menyebutkan 80 persen transaksi di ecommerce dilanjutkan melalui platform media sosial seperti Intagram, Facebook, dan WhatsApp. Alasannya adalah dapat menjangkau konsumen yang lebih luas, mudah membangun bisnis, dan bisa melalui jaringan teman dan keluarga.

Pemerintah diharapkan dapat mempertimbangkan hal-hal di atas dalam pembuatan produk peraturan turunannya. Jangan sampai peraturan yang ada malah membuat bisnis di e-commerce menjadi lesu. Bisnis e-commerce merupakan bisnis dengan tiga pelaku (platform, pembeli, penjual). Diharapkan pemerintah tidak hanya memperhatikan dari sisi konsumen saja, namun dari sisi penjual juga patut untuk diperhatikan.  (msw)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti Indef

Digital economy adalah fenomena baru, namun kita tidak bisa menafikan peran digital ekonomi dalam perekonomian.  Perkembangannya dari hari ke hari makin pesat. Transaksi perdagangan melalui elektronik (online) makin banyak dibandingkan offline karena konsumen dimanjakan dengan kemudahan yang diberikan. Konsumen dapat membeli barang kebutuhannya dengan harga yang paling murah hanya dengan duduk manis dan scroll melalui gadgetnya.

Jika dilihat dari peranannya terhadap peningkatan kesempatan kerja, transaksi perdagangan lewat sistem elektronik akan membuka kesempatan kerja di sektor informal lebih banyak. Sebagai contoh, digital economy mempekerjakan sebagian besar wanita dan masyarakat Indonesia bagian timur.

Pada 2018, sektor transportasi meningkatkan kesempatan kerja (employment) sebesar 17 persen. Kontribusi digital economy dalam sektor perdagangan, restoran dan akomodasi sebesar 4,96 persen. Total kontribusi digital ekonomi terhadap PDB Indonesia pada 2018 adalah Rp814 trilliun (56,4 miliar dolar AS) atau 5,5 persen dari PDB. 

Digital economy juga meningkatkan nilai tambah manufaktur sebesar Rp 100 trlliun. Namun produk lokal yang diperjualbelikan dalam perdagangan elektronik (e-commerce) sebesar 25 persen dari total nilai transaksi.

Dapat dipahami mengapa pemerintah mengeluarkan PP Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang ditandatangani pada 20 November 2019. Ada beberapa alasan mengapa pemerintah meregulasi hal ini, antara lain:

1. Minat masyarakat terhadap  online shopping besar, transaksi perdagangan via online menawarkan kemudahan, dan konsumen pun bisa memilih barang yang sesuai dengan kebutuhannya dengan harga paling murah.

2. Ekosistem keuangan digital, berbagai sistem pembayaran pun sudah ditawarkan dalam bentuk digital finance, tanpa kartu ATM, kartu kredit masyarakat bisa melakukan transaksi.

3. Inovasi yang bertanggung jawab, inovasi financial technology tetap harus dipertanggungjawabkan, aman, ada perlindungan konsumen, dan well-managed risiko

4. Mencegah hal negatif terkait dengan digital economy di era disrupsi.

Digital economy memang perlu diregulasi karena selama ini database tentang pelaku bisnis dalam perdagangan elektronik sulit diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Tidak ada database berupa identifikasi pelaku bisnis, produk yang diperjualbelikan, segmentasi pasar, volume dan nilai transaksi perdagangan.

Perdagangan elektronik nampak seperti bola liar, hanya penyedia platform saja yang mengetahui detil berapa besar kue digital economy. Selama ini mereka belum mau berbagi data dengan pemerintah karena masalah trust dan takut kena pajak.

Tetapi yang dikhawatirkan jika pelaku bisnis dalam perdagangan elektronik harus berbadan hukum dan menjadi PKP, hal ini akan mendorong mereka  beralih menggunakan media sosial maka tentunya akan lebih sulit lagi pemerintah untuk mengidentifikasi para pelaku bisnis dalam perdagangan elektronik dan seberapa besar kuenya.

Seperti halnya pemerintah Indonesia yang meregulasi transaksi perdagangan elektornik, pemerintah Malaysia pun akan mengenakan 6 persen pajak digital atas layanan digital untuk penjualan dan service tax legislation. Kebijakan di Malaysia ini dimulai sejak 1 Januari 2020. Tetapi dampaknya baru dapat dilihat setelah penerapan digital tax ini. (msw)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

Peraturan ini mewajibkan pelaku usaha untuk punya izin usaha dalam melakukan kegiatan usaha PMSE. Mengenai hal tersebut pemerintah perlu segera mengeluarkan peraturan teknis yang membahas tata cara bagaimana mendapatkan izinnya. Ketentuan ini diragukan dapat efektif berjalan karena perdagangan dengan sistem elektronik sudah berlangsung secara masif, sehingga pemerintah akan kesulitan untuk mengatur proses perizinannya.

Peraturan tersebut juga menyebutkan bahwa pelaku usaha luar negeri yang secara aktif berjualan secara elektronik kepada konsumen di Indonesia, serta memenuhi kriteria  jumlah transaksi, nilai transaksi, jumlah paket pengiriman, dan jumlah traffic atau pengakses dianggap telah memenuhi kehadiran secara fisik dan melakukan kegiatan usaha di wilayah Indonesia. 

Poin tersebut bisa menjadi bumerang sebab nilai transaksi perdagangan memiliki tren yang meningkat secara signifikan, sehingga metode penentuan kriteria tersebut akan menjadi PR besar, apakah menggunakan nilai saat ini atau nilai yang akan datang (proyeksi).

Di sisi lain, pelaku usaha yang memenuhi kriteria tersebut wajib menunjuk perwakilan yang berkedudukan di Indonesia yang dapat bertindak sebagai dan atas nama pelaku usaha luar negeri tersebut. Namun sayangnya tidak dijelaskan bentuk badan usahanya. Seharusnya, perwakilannya berbentuk badan usaha yang melibatkan pelaku usaha lokal pada kepemilikan saham. Namun besaran persentasenya perlu dilakukan kajian lebih mendalam lagi.

Peraturan ini mewajibkan pelaku usaha perdagangan menggunakan sistem elektronik untuk memiliki izin. Namun hal itu dikecualikan kepada penyelenggara perantara. Poin ini sangat disayangkan sebab hanya menyasar merchant, bukan penyelenggara e-commerce. Sedangkan mayoritas merchant lokal merupakan UMKM, sehingga peraturan ini justru menghambat UMKM untuk naik kelas.

Peraturan ini juga mengatur sistem pembayaran, dalam pelaksanaan penyelenggaraan pembayaran melalui Sistem Elektronik, PPMSE dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri dapat bekerja sama dengan penyelenggara jasa sistem pembayaran berdasarkan kerja sama. Namun sayangnya kerja sama tersebut harus dilaporkan kepada Menteri Perdagangan, padahal mengenai sistem pembayaran Indonesia sudah memiliki GPN yang dibangun oleh BI, sehingga tidak tepat jika dilaporkan kepada Menteri Perdagangan. (msw)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF