Atasi Defisit Walau Terjepit
berita
Ekonomika
Sumber Foto : moneter.co.id 19 December 2018 20:00
Penulis
Defisit, lagi lagi defisit. Menjelang pergantian tahun awan mendung menggelayuti perekonomian nasional. Transaksi berjalan per November 2018 mencatatkan defisit sebesar 2,05 miliar dolar AS. Defisit timbul karena ekspor melempem ke level 14,83 miliar dolar AS atau turun 3,28 persen secara tahunan, sementara impor melambung ke posisi 16,88 miliar dolar AS atau naik 11,68 persen. Dalam 11 bulan (Januari-November) total defisit mencapai 7,52 miliar dolar AS.

Defisit tersebut dipengaruhi oleh pelemahan ekspor nonmigas yang nilainya lebih tinggi dari penurunan impor nonmigas. Berkurangnya ekspor nonmigas sebesar 0,90 miliar dolar AS berasal dari penurunan ekspor sejumlah komoditas seperti minyak kelapa sawit, batu bara, perhiasan, bubur kayu, dan peralatan listrik. Di sisi lain, impor nonmigas turun 0,71 miliar dolar AS dalam bentuk barang modal dan bahan baku, seperti mesin, pesawat mekanik, bahan bakar mineral, sisa industri makanan, dan serealia.

Bank Indonesia melihat permintaan global yang melandai dan pelemahan harga komoditas memengaruhi kinerja ekspor sehingga timbul defisit neraca perdagangan pada November 2018. Hal ini merupakan pengaruh dinamika global. Sebaliknya, kuatnya permintaan domestik meningkatkan nilai impor.

Melihat perkembangan terakhir, BI memperkirakan defisit neraca transaksi berjalan pada 2018 tetap berada dalam level yang aman, yakni di bawah 3 persen dari  PDB. Ke depan, BI akan terus mencermati dinamika ekonomi global serta domestik, dan pengaruhnya terhadap neraca perdagangan.

BI optimistis defisit transaksi berjalan masih dalam target karena berbagai kebijakan menurunkan defisit sudah dilakukan oleh pemerintah, seperti mendorong ekspor dan pariwisata, tinggal dilanjutkan dengan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, masyarakat, dan pebisnis sehingga ekspor bisa meningkat. Kebijakan terbaru pemerintah adalah mendorong ekspor dengan menyepakati Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Uni Eropa (Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement/IEU-CEPA).

Namun perkiraan BI tersebut cenderung moderat. Sejumlah ekonom memperkirakan defisit transaksi berjalan pada kuartal IV-2018 akan berada di kisaran 3,5 persen  dari produk domestik bruto (PDB), menyusul tekornya neraca perdagangan. Bukan tidak mungkin bisa di atas 3,5 persen terhadap PDB pada kuartal keempat, sehingga dalam setahun bisa mencapai di atas 3 persen dari PDB.

Perkiraan tersebut sudah menghitung kinerja neraca perdagangan pada akhir tahun. Apabila neraca perdagangan kembali defisit, bisa dipastikan defisit pada kuartal terakhir membengkak, kecuali mencatatkan surplus di atas 1 miliar dolar AS. Jika hanya sedikit tidak akan banyak menolong.

Hasil akhirnya masih akan ditentukan oleh data neraca transaksi berjalan pada Desember nanti, apakah akan berbalik surplus atau tetap defisit? Sekalipun surplus, berapa besar yang bisa diperoleh? Bagaimana pengaruhnya terhadap rupiah?

Penyelesaian defisit tidak bisa menunggu lama, harus diselesaikan segera karena dampaknya akan merembet ke mana-mana. Tetapi apakah pemerintah sudah menyiapkan strategi jitu untuk mengatasinya? Kebijakan apa yang paling tepat diterapkan dalam jangka pendek? Pilihan apa saja yang tersedia? Beranikah incumbent mengambil pilihan pahit dengan mengurangi subsidi BBM walau harus terjepit oleh risiko kehilangan konstituen?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Guru Besar Universitas Diponegoro

Transaksi berjalan memang kemungkinan defisit, sementara neraca perdagangan kecenderungannya surplus. Dalam neraca transaksi berjalan memang ada pembayaran bunga, asuransi, cicilan utang menjelang akhir tahun.  Defisit ini diperkirakan justru akan semakin meningkat.

Namun ini merupakan sesuatu yang sudah direncanakan, tidak akan menimbulkan banyak gejolak karena bukan pengeluaran yang tidak terencana. Yang mengganggu itu kalau ada kasus atau faktor yang tidak diperkirakan sebelumnya, seperti perubahan kurs, yang kemudian menimbulkan persoalan.

Dalam kondisi rupiah yang tidak melemah lagi saat ini di kisaran Rp 14.500-Rp14.600 per dolar AS, paling tidak ini tidak akan memicu adanya pelarian modal keluar (capital outflow). Semoga rupiah relatif stabil atau cenderung menguat. Kalau ini yang terjadi maka kemungkinan tidak akan memicu defisit transaksi berjalan.

Di tengah terjadinya defisit transaksi berjalan, ada dua berita bagus. Pertama, kemungkinan AS tidak menaikkan suku bunga acuan karena The Fed menganggap suku bunga saat ini sudah cukup tinggi, sehingga kemungkinan tidak akan ada kenaikan suku bunga dalam jangka waktu pendek.

Kedua, ada détente perang dagang antara China dan AS walaupun sifatnya sementara, masih terjadi negosiasi tarif. Selama kedua negara melakukan penyesuaian tarif, maka untuk sementara tidak memicu ketidakstabilan di pasar keuangan.

Defisit transaksi berjalan ini lebih dikarenakan adanya pembayaran faktor produksi ke luar negeri yang memang sudah jatuh tempo, tetapi relatif ini sudah direncanakan.  Defisit transaksi berjalan tidak memberikan banyak perubahan, kondisinya begini-begini saja, dalam arti gorengan politik tidak akan banyak berpengaruh. Pasar keuangan Indonesia sudah mampu menyesuaikan diri dengan isu-isu politik yang sebenarnya tidak fundamental.

Defisit transaksi berjalan ini tidak akan banyak berpengaruh ke kurs rupiah kecuali ada gejolak di pasar keuangan internasional,dan ini kemungkinan tidak akan terjadi hingga Februari 2019. (sar)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Eksekutif Next Policy, Dosen FEB UI

Defisit transaksi berjalan paling besar berasal dari trade balance, bukan dari cicilan utang karena cicilan utang itu ada di capital account. Dalam current account deficit ada trade balance yang menjadi komponen paling signifikan.  Di trade balance ada neraca barang dan neraca jasa. Dalam konteks itu,  neraca jasa kita memang negatif, neraca migas juga negatif, ekspor kita juga turun.

Semua ini menunjukkan bahwa kita mempunyai masalah dalam hal produktivitas dan daya saing. Demikian juga kalau kita bicara jasa, kita bicara mengenai daya saing. Secara kapasitas Indonesia masih sangat bergantung kepada jasa dari luar negeri, professional dari luar negeri.

Ekspor kita juga cenderung terus turun terkait dengan penurunan kontribusi sektor industri terhadap produk domestik bruto yang saat ini sudah mencapai 19 persen.  Sejak 2001 kontribusi sektor industri terus turun, tidak pernah naik.

Ini masalah yang sangat fundamental sehingga untuk memperbaiki defisit transaksi berjalan bukan pekerjaan mudah, bukan pekerjaan sebentar, perlu waktu.

Yang membuat industri di Tanah Air kesannya tidak mau bangkit lagi salah satunya karena masalah infrastruktur. Sebenarnya pemerintah sudah gencar dan fokus membangun infrastruktur sejak 2014. Hanya saja perlu dievaluasi dampaknya terhadap industri karena selama pembangunan infrastruktur yang gencar belum mampu mengungkit kinerja sektor industri yang pada akhirnya bisa membangkitkan ekspor. Pembangunan infrastruktur perlu dilihat lagi, mana yang memang benar-benar dibutuhkan oleh industri.

Masalah lain adalah keterbatasan tenaga kerja. Jumlahnya memang melimpah tetapi keterampilannya terbatas sehingga tidak compatible dengan kebutuhan industri. Ini juga yang menyebabkan deindustrialisasi dan rendahnya produktivitas. Faktor-faktor ini perlu dibenahi. Perlu waktu karena ini bukan pekerjaan 1-2 tahun, tapi 1 periode.

Apa yang bisa dilakukan dalam jangka pendek untuk mengatasi defisit transaksi berjalan jelas tidak pada sektor jasa atau industri, tetapi di neraca migas.  Defisit neraca migas ini bisa dikurangi dengan memotong subsidi BBM. Ini solusi praktis jangka pendek.

Dalam dimensi jangka pendek pemotongan subsidi BBM ini harus segera dilakukan, karena kalau mengharapkan sektor industri bangkit dalam waktu 1 tahun tampaknya sulit. Meski tidak mudah dilakukan pada tahun politik, tetapi pilihannya adalah mau memperbaiki ekonomi atau meng- entertain  konstituen.  

Momentum memotong subsidi sebenarnya sudah didapat pada beberapa bulan lalu tetapi kemudian dianulir. Jika pada saat itu dipotong subsidinya dan akan ada penyesuaian harga BBM, tetapi tekanan defisit pada awal 2019 akan berkurang dan rupiah akan stabil, tidak seperti sekarang dimana rupiah naik turun. Jika rupiah stabil sebenarnya incumbent bisa mengklaim sebagai prestasinya.

Kalau defisit ini tidak segera diatasi maka imbasnya akan kemana-mana. Dampaknya pada pertumbuhan ekonomi tahun depan akan dibawah 5 persen, sekitar 4,8 persen. Tetapi jika ada upaya sungguh-sungguh memperbaiki defisit maka pertumbuhan bisa mencapai 5,12 persen.

Defisit transaksi berjalan ini juga berimbas ke rupiah. Jika pemerintah mampu menekan defisit transaksi berjalan maka rupiah akan menguat dan bergerak di kisaran Rp14.300-Rp14.400 per dolar AS. Tetapi jika tidak bisa diatasi maka rupiah akan melemah ke level Rp15.400 per dolar AS. (sar)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ekonom Universitas Indonesia, Kepala Riset/ Ekonom Samuel Aset Manajemen

Sumber defisit neraca perdagangan pada bulan November ini adalah penurunan ekspor yang lebih besar dari penurunan impor. Penurunan impor memang sudah menjadi siklus pada setiap bulan November. Karena itu dari sisi impor ‘tidak begitu masalah’, walau ada kenaikan secara tahunan. Ini mengindikasikan permintaan di dalam negeri untuk tahun ini lebih tinggi dari pada 2017.

Kenaikan impor ini menunjukkan kegiatan ekonomi yang lebih aktif pada tahun ini. jika ekonomi membaik pasti permintaan akan barang impor meningkat. Hal ini tercermin dari permintaan secara tahunan. Penurunan impor terjadi hanya pada November karena siklus. Jika pada bulan tersebut impor naik justru menjadi tanda tanya, ada apa.

Yang perlu dicermati adalah ekspor yang turun cukup besar sebanyak 7 persen secara bulanan, sementara impor turun 4 persen. Penurunan ekspor terjadi dengan tujuan China sebesar 7 persen, Singapura 16 persen. Singapura merupakan bagian ekspor Indonesia ke China, namun karena melalui hub negara itu dihitung sebagai ekspor ke Singapura.

Penurunan ekspor ke mitra dagang pada umumnya terjadi pada negara yang memiliki hubungan dagang dengan China, seperti Thailand dan Malaysia.  Penurunan perdagangan dengan China dikhawatirkan sebagai efek dari perang dagang negara itu dengan AS.

AS menaikkan tarif bea masuk bagi produk China yang masuk ke negara itu sebesar 10 persen pada Juli 2017.  Kenaikan tarif sebesar 10 persen menyebabkan penurunan permintaan China terhadap produk dari Indonesia.

AS berencana menaikkan lagi menjadi 25 persen per Januari 2019, namun ditunda karena kesepakatan gencatan senjata perang dagang. Kedua belah pihak mencoba mencapai  kesepakatan baru mengenai masalah ini. Jika sampai April 2019 tidak tercapai kesepakatan maka berlaku tarif baru 25 persen.

Bisa dibayangkan kalau tarif bea masuk naik hingga 25 persen. Kenaikan  tarif 10 persen saja dampaknya sudah seperti ini. Ke depan Indonesia tidak bisa menghindar dari potensi perlambatan ekonomi China jika tarif bea masuk jadi dinaikkan ke 25 persen.

Hal ini akan membuat fundamental rupiah akan  terganggu karena sumber devisa yang sehat bagi rupiah adalah ekspor. Jika ekspor berpotensi melambat karena faktor perang dagang maka akan berimbas ke rupiah.  Ekspor ini yang harus dipikirkan .

Dalam kondisi perang dagang yang berpotensi berlanjut, mau tidak mau harus bekerja keras mencari pasar baru. Apakah pasar ke China harus dialihkan ke Asia Selatan, Eropa Timur, Afrika Utara, atau Amerika Latin? Butuh kecepatan untuk bisa menembus pasar baru.

Untuk impor, ada cara untuk menekannya tetapi sampai batas mana karena kebutuhan di dalam negeri cukup tinggi terhadap impor. Kita mempunyai masalah struktural karena ketergantungan ekonomi kita yang cukup tinggi terhadap impor. Industri mengimpor bahan baku rata-rata sekitar 60 persen. Masalah ini tidak bisa diselesaikan dalam jangka pendek.

Kebijakan pemerintah mengurangi impor belum cukup efektif, misalnya penggunaan kelapa sawit untuk campuran 20 persen minyak diesel (B20) pada saat harga minyak turun ke level 50 dolar AS per barel, maka harga B20 menjadi tidak efisien, karena mahal. Pemerintah harus tetap membeli minyak walau harganya turun, tetapi volume permintaan minyak tidak bisa dkurangi, karena efek dari ekonomi yang membaik.

Ini menjadi pilihan bagi pemerintah dalam jangak pendek. Pertama, paket hemat 1, menurunkan impor sehingga neraca perdagangan surplus, menghasilkan devisa untuk menopang rupiah, tetapi implikasinya pertumbuhan ekonomi akan berada di bawah 5,1 persen.

Kedua, paket hemat 2, jika ingin tumbuh lebih dari 5,1 persen, impor akan naik sehingga menimbulkan defisit dalam neraca perdagangan dan neraca transaksi berjalan yang akan mencapai sekitar 3 persen terhadap PDB.

Mana yang dipilih oleh pemerintah perlu mempertimbangkan mana yang memiliki cost paling kecil. Kita tidak bisa melihat benefit, tetapi lebih kepada biaya yang paling rendah. Tidak bisa semua pilihan ini diambil.  (sar)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF