Apa Untungnya Indonesia Masuk Belt and Road Initiative?
berita
Ekonomika
Sumber Foto: Griffith University (gie/watyutink.com) 03 May 2018 12:00
Penulis
Sepertinya, selangkah lagi Indonesia bakal masuk dalam program Belt and Road Initiative  (BRI) –sebelumnya bernama One Belt One Road (OBOR).  Hal ini ditandai dengan kedatangan 16 orang pakar dari China datang ke Indonesia pada Kamis (26/4), sebagai tindak lanjut dari kunjungan rombongan Indonesia yang dipimpin Menko Kemaritiman Luhut B Panjaitan ke China pada 11 April 2018 untuk menawarkan 15 proyek investasi.

Kedatangan 16 orang ahli dari China tersebut untuk menindaklanjuti dua nota kesepahaman (MoU) antara pemerintah Indonesia dan China yang ditandatangani Luhut pada 13 April 2018, yakni tentang pengembangan mobil listrik dan pengembangan Tanah Kuning Mangkupadi Industrial Park di Kalimantan Utara. Selain itu, rombongan China juga melakukan kunjungan lapangan di wilayah-wilayah yang ditawarkan oleh Luhut guna penilitian dan melakukan studi kelayakan untuk investasi, yakni: Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Riau, Jambi, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Bali, dan Papua. MoU ini dilakukan untuk memperkuat Poros Maritim dalam rangka masuknya Indonesia dalam prakarsa BRI.

Luhut mengaku, ada lima kontrak kerja sama yang telah ditandatangani. Pengembangan proyek hydropower di Kayan, Kalimantan Utara, senilai 2 miliar dolar AS, pengembangan industri konversi dimethyl ethercoal menjadi gas senilai 700 juta dolar AS, perjanjian joint venture pembangkit listrik tenaga air di Sungai Kayan senilai 17,8 miliar dolar AS, joint venture pengembangan pembangkit listrik di Bali senilai 1,6 miliar dollar AS, dan pengembangan smelter baja senilai 1,2 miliar dolar AS. Luhut menyebut, total nilai investasi yang didapatkan sebesar 23,3 miliar dolar AS atau sekitar Rp310 triliun.

Jika investasi yang didapatkan dari China dalam rangka Indonesia masuk dalam prakarsa BRI, tentu akan memunculkan pertanyaan: apakah bergabung dengan BRI bakal menguntungkan Indonesia? Apakah investasi China mampu memberikan keuntungan buat rakyat dalam hal memberikan lapangan pekerjaan? Sebab faktanya, saat ini investasi China justru membuka gerbang masuknya jutaan tenaga kerja China ke Indonesia dan menyingkirkan peluang kerja bagi rakyat Indonesia.

Dengan bergabung dalam pakta BRI, asumsinya adalah pasar buat industri China semakin terbuka , padahal saat ini pun produk China sudah membanjiri pasar Indonesia. Sudah siapkah industri nasional mengantisipasi serbuan produk-produk industri China? Jika lengah dan membiarkan produk industri China menguasai pasar nasional, bukan tidak mungkin industri nasional akan keok, terutama kelompok Usaha Mikro, Kecil, Menegah dan Koperasi (UMKM-Kop) akan merasakan imbas langsung atas serbuan produk China.

Kenapa kita tidak belajar dari pengalaman negara-negara di Asia seperti lainnya Pakistan, Srilangka, Bangladesh, Maladewa, Kyrgistan, Tajikistan hingga Laos? Negara-negara itu mendapatkan investasi dan utang dari China, tetapi kemudian harus rela menyerahkan sebagian aset (wilayah)-nya akibat gagal bayar, terlilit utang kepada China karena tingginya bunga.

Belum lagi masalah geopolitik, tentang ancaman keamanan dan kedaulatan bangsa Indonesia. Ingat, dulu VOC masuk ke Nusantara awalnya untuk berdagang, bisnis, dan investasi, lalu Belanda melakukan penguasaan politik dengan menjajah Indonesia selama 350 tahun. Bagaimana dengan pakta OBOR/BRI China? Akankah Indonesia mengulang sejarah penjajahan VOC dahulu?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(jim)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Politikus/ mantan Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak

Sehubungan dengan prakarsa Belt and Road Initiative  (BRI) atau One Belt One Road (OBOR) tersebut, karena hal tersebut memiliki keterkaitan dengan perjanjian dan kerja sama yang strategis dan berjangka panjang dengan negara lain, maka pelaksanaannya harus sesuai dengan konstitusi, terutama di pasal 11 ayat 2 UUD 1945, yang berbunyi: Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Artinya, dalam rencana maupun pelaksanaan perjanjian, pemerintah harus mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari DPR. Tanpa ratifikasi atau persetujuan DPR, maka perjanjian dengan pihak luar negeri, apapun bentuknya, termasuk prakarsa Belt and Road Initiative  (BRI) atau One Belt One Road (OBOR) disebutkan tadi, sifatnya tidak mengikat. Seperti MoU yang disebutkan dalam sinopsis watyutink.com tersebut, antara pemerintah Indonesia dengan China yang ditandatangani oleh Menko Kemaritiman. Perjanjian yang ditandatangani tersebut tidak bisa mengikat bangsa in ke depannya.

Jadi, tanpa izin dari DPR tidak bisa pemerintah tiba-tiba nyelonong sendiri mengadakan persetujuan, kesepakatan atau Mou dengan negara lain, baik itu bilateral maupun multirateral dengan pihak asing. Hal ini sangat lazim dilakukan di negara-negara demokratis di manapun di dunia.

Jika pemerintah Indonesia ingin bergabung dengan pakta yang dibentuk oleh Presiden China, Xi Jinping sejak tahun 2013 tersebut, maka hal itu harus dibahas dengan DPR secara mendalam, dan betul-betul disepakati bersama antara pemerintah dengan DPR.

Jangan sampai muncul MoU investasi seperti yang kemarin, yang kemudian menjadi polemik karena melahirkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) dan memberikan kemudahan bagi masuknya tenaga kerja asing khususnya dari China. Hal ini terjadi kan karena pemerintah nyelonong. Ini konsekwensi dari pemerintahan yang tidak memiliki Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dalam pengelolaan negara yang besar ini. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Keuntungan Indonesia masuk OBOR sudah dirasakan dalam beberapa tahun belakangan. Yakni membanjirnya duit dari RRC. Sekarang ini seolah tiada pembangunan infrastruktur tanpa keterlibatan RRC.

Duit dari RRC juga mengalir deras ke para pengusaha papan atas, termasuk yang berada di posisi strategis di pemerintah dan legislatif. Bisnis mereka aneka macam. Ada yang di bidang energi, teknologi informasi, perkebunan, pertambangan, real estate, industri pengolahan, telekomunikasi, dan perikanan.

Semua itu menunjukkan bahwa Indonesia sedang dimanja oleh RRC, yang membutuhkan Indonesia sebagai satelit strategis di Asia Tenggara. Hal ini terkait dengan keberadaan Trans Pacific Partnership (TPP), yang sejak Maret lalau berganti nama menjadi Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP).

Sama dengan TPP, meski minus Amerika, CPTPP bertujuan meredam nafsu RRC menjadi poros ekonomi dan politik dunia. Di Asean, yang sudah menyatakan siap menjadi pengusungnya  adalah Singapura, Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Brunei. Pengusung lainnya adalah Jepang, Korea Selatan, Australia, Kanada, Meksiko, dan Chile.

Keberadaan Indonesia dalam orbitnya bisa diandalkan untuk menghadap empat negara Asean - Vietnam, Malaysia, Singapura, Brunei, dan Filipina - yang lebih suka bergabung dengan Trans Pacific Partnership (TPP), yang dibangun untuk meredam birahi RRC menjadi poros ekonomi dan politik dunia.

Hal lain yang merisaukan RRC adalah penolakan OBOR oleh India. Tetangga dekat RRC ini bahkan sudah memperkuat angkatan lautnya di samudera Hindia. Tujuannya adalah untuk mengimbangi menguatnya kehadiran angkatan laut RRC di samudera ini. India curiga bahwa untuk menangkal RRC. Hal ini dipicu oleh kecurigaan India bahwa RRC sedang berupaya menjadikan pelabuhan di negara tetangganya seperti Srilanka dan Maladewa sebagai basis militernya.

Inilah mengapa RRC tampaknya akan makin memanjakan Indonesia. Tujuannya tentu saja untuk menciptakan ketergantungan Indonesia pada utang, teknologi, dan pasar RRC. Dengan demikian, siapapun yang berkuasa di Indonesia tak akan bisa melepaskan diri dari pengaruh RRC.

Untuk meyakinkan awam, kini berbagai propaganda tengah ditebar seolah industri RRC sanggup menghasilkan produk berkualitas tinggi, yang setara dengan pesaingnya dari negara maju. Industri RRC juga dikesankan seolah telah melepaskan diri dari ketergantungan pada teknologi negara maju. Tapi ZTE langsung lunglai begitu pemerintah AS melarang semua perusahaannya berbisnis dengan produsen smartphone terbesar ketuga di RRC ini. Menurut kajian Kementerian Industri RRC, hampir semua kebutuhan chip ZTE, termasuk untuk produksi, diimpor dari AS. Nah! (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Proyek One Belt One Road (OBOR) merupakan proyek yang digagas oleh Pemerintah China pada tahun 2013 untuk memperluas wilayah perdagangan China serta untuk memasarkan produknya ke berbagai belahan dunia. Salah satu jalan sutra OBOR menghubungkan China dengan Asia Tenggara, Asia Selatan dan Samudera Hindia. Dalam hal ini, proyek OBOR akan mengembangkan koridor ekonomi China-Indocina dengan memanfaatkan rute transportasi internasional yang bergantung pada kota-kota utama di sepanjang rute OBOR sekaligus menggunakan penggerak industri utama sebagai platform kerjasama antara China dengan negara-negara yang dilaluinya, termasuk Indonesia.

Selain itu, Jalan Sutra Maritim Abad 21 dirancang untuk beralih dari pantai China ke Eropa melalui Laut Cina Selatan dan Samudra Hindia dalam satu rute, dan dari pantai China melalui Laut Cina Selatan ke Pasifik Selatan di sisi lain. OBOR melalui jalur laut ini akan berfokus pada membangun rute transportasi yang mulus, aman, dan efisien sehingga dapat menghubungkan pelabuhan laut utama di sepanjang jalan sutra OBOR. Perihal OBOR menguntungkan atau justru merugikan bagi Indonesia, hal ini sangat bergantung dari keberpihakan pemerintah terhadap bangsa dan negaranya sendiri.

Pertama adalah terkait tenaga kerja asing (TKA) dari China yang sekarang sedang marak diperbincangkan. Pada dasarnya, TKA yang boleh masuk ke Indonesia adalah hanya mereka yang memiliki keahlian khusus. Namun, sejak datangnya Wakil Perdana Menteri China ke Indonesia pada 27 Mei 2015, yang sebelumnya didahului oleh penandatanganan nota kesepahaman antara pemerintah Indonesia dan China, TKA asal RRC secara berangsur-angsur datang ke Indonesia, khususnya untuk melaksanakan turn-key project.

Di sisi lain, setelah berlakunya UU nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, kewenangan melaksanakan pengawasan orang asing menjadi kewenangan keimigrasian dimana sebelumnya kewenangan tersebut dimiliki oleh kepolisian. Padahal, jumlah aparat keimigrasian jauh lebih sedikit dibandingkan kepolisian sehingga pengawasan orang asing menjadi lebih lemah. Terlebih, banyak pula TKA yang masuk melalui pelabuhan maupun jalan kecil yang tidak diawasi oleh keimigrasian.

Persoalan TKA diatas, termasuk TKA dari China sebagai penyumbang TKA terbesar di Indonesia, dapat diantisipasi melalui ketegasan pemerintah dan aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Selain itu, penggunaan teknologi informasi tidak hanya digunakan di tingkat pusat, tetapi juga diaplikasikan di tingkat daerah, bahkan sampai petugas lapangan sebagai eksekutor. Tidak lupa pula pentingnya koordinasi dan sinergi antar instansi terkait serta antara pusat dan daerah sehingga implementasi kebijakan dan regulasi dapat selaras satu dengan yang lainnya.

Kedua, masih berhubungan dengan hal pertama diatas, adalah tentang kompleksitas geopolitik yang berkaitan erat dengan keamanan dan kedaulatan bangsa Indonesia. Pada hakikatnya, pelayanan keimigrasian harus berbanding lurus dengan keamanan negara. Dalam hal ini, sangat penting bagi pemerintah Indonesia untuk menciptakan keseimbangan antara meningkatnya pemberian pelayanan keimigrasian bagi perlintasan orang dan disaat yang bersamaan juga menjaga keamanan negara. Oleh karena itu, perlu mengintegrasikan penegak hukum sebagai bagian dari pengamanan perlintasan di wilayah perbatasan dengan penggunaan data intelijen keimigrasian untuk pengamanan, pelayanan, dan pengawasan orang asing.

Ketiga adalah terkait serbuan barang-barang asal China yang membanjiri Indonesia. Pemerintah patut memperhatikan dampak yang ditimbulkan akibat semakin bebasnya barang-barang asal China yang masuk ke Indonesia. Dampak yang diperhatikan tersebut adalah tidak melulu persoalan ekonomi dan secara spesifik adalah investasi. Jangan sampai Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk sebesar 260 juta orang hanya menjadi pasar yang empuk bagi barang-barang dari luar negeri tanpa mampu memproduksi barang-barang karya bangsa sendiri. Dengan demikian, potensi OBOR harus mampu Indonesia manfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat disertai dengan melakukan antisipasi atas tantangan OBOR agar Indonesia menjadi negara yang berdaulat, adil, dan makmur. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua Pusat Studi Amerika Universitas Indonesia

Setiap negara beroperasi di dalam konteks yang dibentuk oleh banyak negara-negara dan aktor-aktor internasional lain. Aktor-aktor tersebut bisa besar dan kuat namun ada pula yang kecil. Ada yang memiliki kapabilitas militer dan ekonomi yang besar dan ada yang sama sekali tidak memiliki nya; ada yang memiliki sumber daya alam penting dan ada yang tidak memiliki sumber daya apapun.

Aturan negara biasanya memasukkan soal pengaturan geografi dan politiknya. Aturan geografi-politik termasuk bukan saja lokasi namun juga termasuk fitur-fitur topografis. Aturan fisik lingkungan internasional juga menunjukkan fitur-fitur yang nyata.

Dalam hal ini, apabila kawasan Eurasia bereaksi bersama struktur ekonomi negara-negara pantai kawasan Pasifik yang dominan, terhadap struktur kultur-militer-ekonomi yang ada.

Satu kawasan yang tidak bisa ditembus dengan mudah oleh lautan dan terkelilingi adalah pedalaman Eurasia, yakni Asia Tengah, dan sebagian besar wilayah Ural dan Siberia.Penguasaan wilayah ini akan membuat sebuah negara tersebut memiliki kekuasaan yang sangat besar.

40 persen perdagangan Cina diangkut melalui Selat Malaka. Koridor ekonomi Bangladesh-China-India-Myanmar akan menurunkan ongkos dan waktu transportasi (Thayer, 2016).  Jalan sutera maritime (The Maritime Silk Road) akan memungkinkan Cina untuk memperoleh akses ke fasilitas maritim di lautan hindia, seperti pelabuhan di Myanmar, Sri Lanka, dan Pakistan (Thayer, 2016). Apabila inisiatif “One Belt One Road-OBOR) berhasil maka akan menjadi sangat penting untuk pembangunan ekonomi Cina (Thayer, 2016). Isu besar yang sangat memprihatinkan adalah hubungan antara China dan pedagang-pedagang kawasan

Indonesia posisinya unik karena bisa dimasukkan dalam kategori: kaya sumber daya tapi cenderung bisa terlibat konflik. Rente dari sumber daya alam menjadi pemicu konflik baik di tataran domestik maupun terhadap aktor asing atau bangsa lain. Konflik juga dapat dipicu baik oleh kapasitas negara yang lemah, di samping tentunya karakter sumber daya. 

Inisiatif Cina soal “The Maritime Silk Road” adalah bagian dari dorongan strategis Cina yang lebih luas. Namun karena kebutuhan akan sumber daya alam dari Indonesia telah membuat RI memiliki posisi tawar yang baik. Namun, posisi ini justru bisa berakibat buruk karena Cina akan mencari jalur alternative.

Situasi dunia yang cukup terganggu dengan adanya kebijakan yang diskriminatif terhadap perdagangan kemudian mengundang langkah-langkah balasan. Indonesia mengalami kendala dalam hal pengeksporan hasil perkebunan sawitnya.

Untuk mengatasi hal ini seyogyanya kita tetap bersahabat sehingga Cina tidak akan mencari jalan alternative dan RI ditinggalkan oleh adanya fokus baru ke arah pelabuhan di Myanmar, Sri Lanka, dan Pakistan atau memanfaatkan koridor Koridor ekonomi Bangladesh-China-India-Myanmar

Apabila Cina masih tertarik untuk investasi di Indonesia tentunya kita beruntung karena Cina tidak hanya akan fokus ke arah koridor yang baru, koridor ekonomi Bangladesh-China-India-Myanmar. Masih nyamannya Cina untuk berdagang dan berusaha semakin ada keharusan bagi Indonesia untuk menciptakan aturan-aturan yang meregulasi perusahaan-perusahaan yang investasi di Indonesia. Terutama soal investasi yang membawa serta pekerja-pekerja.

Industry 4.0 akan semakin sedikit menggunakan tenaga manusia sehingga keinginan untuk mengintervensi peraturan pemerintah akan berhenti dengan sendirinya. Industri 4.0. kebanyakan belum mencari pegawan non-skilled dan kualitas SDM Indonesia belum lagi bisa di tingkatkan dalam waktu dekat.

Demi antisipasi masa yang akan datang dan memudahkan prediktibilitas maka aturan-aturan yang menyangkut BKPM seyogyanya turut memperhitungkan soal ketenagakerjaan dan kewajiban industri yang ditanamkan di Indonesia harus mengandung komponen transfer teknologi dan pelatihan ketenagakerjaan.

Kita belum ada perjanjian soal pakta OBOR. Yang ada adalah kebutuhan bangsa Indonesia akan infrastruktur memadai sebelum mengambil langkah berikutnya untuk memanfaatkan FDI (Penanaman Modal Asing).

Pengukuhan rasa kebangsaan juga harus dilakukan setiap warga negara. Jangan sekedar menunggu manfaat namun mengoyak kehidupan berbangsa. Hanya bangsa yang bisa bersepakat, yang mampu memiliki posisi tawar yang kuat. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII)

Belt and Road Initiative (BRI) sedang hangat diperdebatkan di masyarakat terutama yang menyangkut untung ruginya Indonesia tergabung di dalamnya. Pro dan kontra ini bukan semata-mata masalah substansinya, tetapi hal apa pun yang berbau Tiongkok saat ini selalu menjadi masalah yang sensitif. Seandainya inisiatif BRI ini berasal dari Australia, atau Jepang atau negara-negara Eropa mungkin tidak akan sehangat seperti saat ini.

Telah banyak analisis skeptis terhadap BRI ini mulai dari yang mengkhawatirkan Indonesia hanya akan dijadikan pasar produk-produk Tiongkok sehingga Indonesia akan kebanjiran produk-produk Tiongkok.

Ada juga yang mengkhawatirkan bahwa BRI akan mengakibatkan masuknya jutaan tenaga kerja kasar dari Tiongkok, bahkan akan merupakan sarana migrasi besar-besaran penduduk Tiongkok ke Indonesia.

Selain itu kekhawatiran Indonesia akan terjebak hutang yang mengakibatkan hilangnya sebagian wilayah NKRI. Bahkan ada yang mengkhawatirkan bahwa BRI akan digunakan sebagai kendaraan untuk menjajah Indonesia, sebagaiman pengalaman di masa lalu ketika Belanda menggunakan VOC untuk menjajah Indonesia.

Analisis-analisis skeptis tersebut hendaknya direspon secara arif sebagai tanda bahwa kecintaan rakyat Indonesia terhadap negerinya sangat besar. Oleh karena itu pemerintah hendaknya meningkatkan kewaspadaan dan senantiasa berusaha membuktikan bahwa hal-hal negatif tidak akan terjadi.

BRI ini akan berbasis "Multilateral Treaty" atau Perjanjian Internasional yang melibatkan berbagai negara yang akan dilewati oleh jalur BRI tersebut. Demikian juga dengan masing-masing negara akan ada "Bilateral Treaty" atau "Treaty Contract."

Kata kuncinya adalah pelibatan ahli-ahli hukum internasional dan ahli hukum kontrak bisnis internasional yang nasionalismenya kuat. Mereka akan menegosiasikan klausula-klausula yang merefleksikan kepentingan rakyat dan negara Indonesia. Mereka harus mampu memprediksi dampak-dampak dari klausula-klausula baik yang menguntungkan maupun yang merugikan. Sebagai contoh bagaimana agar jalur tersebut tidak hanya digunakan untuk mengangkut produk-produk Tiongkok dengan mencantumkan klausula yang mewajibkan sebaliknya, yaitu mengangkut produk-produk Indonesia ke Tiongkok. Dengan demikian salah satu program Nawacita untuk membangun "Tol Laut" juga akan terlaksana, sehingga produk-produk Indonesia pun akan mengalir secara lancar ke Tiongkok yang memiliki pasar raksasa. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Tauhid Ahmad

Executive Director INDEF

Agus Herta Sumarto

Peneliti INDEF

Deniey Adi Purwanto

Peneliti INDEF