Angkatan Kerja Berlimpah, Keterampilan Masya Allah
berita
Ekonomika

Sumber Foto : Harian Jurnal Asia

15 September 2017 14:30
Perekonomian Indonesia tahun 2030 akan jadi terbesar ke 7, bahkan ke 5, dunia. Apalagi jika syarat 113 juta tenaga kerja terampil (skilled workers) terpenuhi. Indonesia tahun 2015 dicatat Mc Kinsey Global Institute, punya 56 juta tenaga terampil. Tapi tahun 2030 yang dibutuhkan 113 juta tenaga. Bahkan 15 tahun ke depan, Indonesia harus menyiapkan 3,8 juta tenaga terampil tiap tahun.

Data BPS 2016 merinci 59,6 persen angkatan kerja berpendidikan SMP ke bawah. SMA 16,78 persen, SMK 11,34 persen. Diploma 1,2,3 baru 3 persen. Jenjang D4, S1, S2, S3 cuma baru 9 persen. Nah apakah angkatan kerja berpendidikan SMP itu yang akan jadi motor penggerak ekonomi 2030? Lagi pula jumlah lulusan PTN/PTS  setahun baru 784.000 sarjana. Itupun belum tentu siap pakai.

Dasawarsa 2020-2030 adalah era bonus demografi bagi Indonesia, karena usia produktif 17-64 tahun mencapai 70 persen atau sekitar 180 juta orang dari 260 juta penduduk pada tahun 2030.

Ironis. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2017 mencapai 9,27 persen. Mayoritas, SMK. Belum termasuk 10 persen penduduk usia kerja tak bersertifikat keahlian/keterampilan. Padahal baru 7,7 persen perusahaan yang bisa memberi pelatihan formal bagi para pekerja. Data peserta Diklat Kemenaker mencatat 80 persen penganggur berijazah SMK. Bahkan ada yang berpendidikan sarjana.

Dengan kondisi SDM begitu, mampukah tahun 2030 Indonesia naik peringkat jadi kekuatan ekonomi terbesar dunia ke 7 atau 5?

Indonesia tahun 2017 baru punya 12 persen angkatan kerja berpendidikan tinggi. Jauh tertinggal dari 25 persen angkatan kerja berpendidikan tinggi Philipina. Apalagi dibandingkan Singapura, yang sudah mencapai 50 persen.

Program-program vocational  maupun apprentice school  yang semula diandalkan, ternyata belum mampu mengejar kebutuhan tenaga trampil. Padahal tiap instansi mengklaim telah memenuhi tugas masing-masing. Berarti koordinasi antar instansi yang belum terpenuhi.

Sampai kapan masing-masing instansi dibiarkan berkubang dalam egoisme sektoral? Kapan Kemenakertrans. Kemendiknas, Kemenristekdikti, Kemenperind, dan instansi teknis lain, bisa segera berkoordinasi membenahi pembinaan SDM dan ketrampilan secara nasional, untuk segera disinkronisasikan?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(pso)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB

Analisis PwC tahun 2017 memang menempatkan Indonesia pada posisi empat besar dunia pada tahun 2050, atau peringkat ke 5 pada tahun 2030. Proyeksi di atas didasarkan pada indikator makro PDB dan pertumbuhan ekonomi serta potensi penduduk sebagaimana  halnya China dan India. Analisis berdasarkan proyeksi ini sah-sah saja jika asumsi yang dibangun khususnya terkait dengan kondisi makro, mikro ekonomi dan politik tidak mengalami banyak perubahan. Namun perlu dicatat, untuk mencapai posisi tersebut perlu upaya masif dan fundamental menyangkut investasi jangka panjang dan sistem nilai politik dan sosial budaya yang kuat.

Terkait investasi jangka panjang. Ada dua hal perlu dilakukan yakni pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah Jokowi, dan investasi menyangkut SDM yang akan menjadi Knowlegde Based Economy. Kita masih tertinggal jauh dengan negara Asia lainnya khususnya China.

Dalam investasi SDM, China melakukan investasi masif melalui kebijakan Deng Xiao Ping dengan mengirim anak-anak muda  mengenyam pendidikan di berbagai negara. Sampai saat ini mahasiswa China dan India, masih mendominasi mahasiswa asing di perguruan tinggi di Eropa dan Amerika Utara. Sangat jauh dengan jumlah mahasiswa Indonesia. Dampak dari kebijakan tersebut berbuah pada kemajuan China saat ini. Demikian juga dengan India dan Vietnam yang mengubah  Brain Drain  menjadi Brain Gain, dimana tenaga-tenaga terdidik tersebut diberi karpet merah kembali ke negaranya.

Hal fundamental kedua  menyangkut sistem tata nilai yakni sistem politik dan kelembagaan. Prasyarat ini dibuktikan oleh studi terbaru yang dilakukan Joel Mokyr, Profesor Ekonomi dan Sejarah dari Northwetsern University dalam bukunya A Culture of Growth: The Origins Modern Economy (2017).

Hasil analisis Mokyr menunjukkan bahwa negara-negara maju saat ini dibangkitkan oleh budaya pertumbuhan yang dipelopori komunitas intelektual terbuka, dan dihargai oleh pemerintah. Inilah yang membuat negara-negara Eropa, Amerika, Jepang, Korsel dan Singapura menjadi maju. 

Hal ini menjadi kendala besar di Indonesia karena sistim politik begitu mendominasi dengan mengesampingkan  ruang bagi kaum intelektual untuk memimpin. Ongkos politik yang sangat mahal dalam tatanan demokrasi kebablasan menyebabkan sulitnya kaum intelektual untuk memimpin.

Jadi jika hanya mengandalkan potensi bonus demografi dan sumber kekayaan alam yang akan habis, sulit bagi Indonesia untuk menjadi salah satu raksasa ekonomi  tanpa adanya prasyarat yang mendasarinya. Prasyarat ini mutlak karena bukti ilmiah sebagaimana hasil studi John Mokyr tersebut tidak bisa terbantahkan bahwa yang menjembatani aspek mikro dan makro ekonomi adalah aspek kelembagaan.

Di dalam aspek ini soal “trust” menjadi salah satu pilar penting dimana kombinasi  knowledge based society dan budaya intelektual akan menjadi “kendaraan” ampuh untuk menuju bangsa yang besar. Oleh karena semua aspek di atas merupakan investasi jangka panjang, dan harus dimulai dari sekarang.

Sistem meritokrasi harus dibangun dari awal karena inilah yang akan menjadi sistim nilai yang competitive dan fair. Sistem ini dilakukan oleh Korea Selatan, Jepang dan Singapura. Dalam konteks ini Indonesia masih compang camping karena banyak hal tidak substansial begitu menyita energi dan sumber daya untuk diselesaikan oleh negara, sementara hal fundamental menyangkut investasi jangka panjang seperti disebutkan di atas menjadi sangat terabaikan.

(Pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Guru Besar Bidang Ilmu Manajemen Pemasaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Soedirman

Masalahnya bukan pada angka persentase angkatan kerja yang berpendidikan tinggi saja, tetapi juga pada ada tidaknya link and macth antara pendidikan tinggi dengan dunia kerja. Link and Match yang merupakan konsep keterkaitan dan kesepadanan antara dunia pendidikan dan dunia kerja, perlu dikembangkan dan dihidupkan lagi. Dengan memfungsikan konsep tersebut dalam program pembinaan SDM nasional, diyakini bisa menurunkan tingkat pengangguran lulusan perguruan tinggi yang makin bertambah.

Yang lebih penting bagi pertumbuhan ekonomi adalah angka persentase lulusan pendidikan tinggi yang mampu menciptakan lapangan kerja. Disitulah pentingnya program-program vocational yang turut meningkatkan keterampilan lulusan pendidikan tinggi, bahkan lulusan pendidikan sekolah menengah.

Posisi Indonesia ke depan tidak hanya tergantung kepada program-program peningkatan ketrampilan dan pendidikan saja tetapi juga tergantung kepada kondisi perkembangan negara lain, atau kawasan regional suatu wilayah antar negara. Jika laju pertumbuhan di Indonesia tidak sama atau bahkan dibawah negara-negara lain, maka kondisi Indonesia akan tetap sama seperti sekarang. (Pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII)

Hambatan utama adalah pertama, rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) penduduk Indonesia yang berusia antara 19 - 24 tahun untuk mengakses Pendidikan Tinggi (PT). Meskipun sudah ada peningkatan yang signifikan beberapa tahun terakhir, saat ini APK untuk PT masih pada level 31% masih jauh dibanding dengan Malaysia dan Singapura. Rendahnya APK ini sangat berpengaruh terhadap angkatan kerja.

Kedua, ada kesenjangan informasi antara Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) dengan dunia pendidikan khususnya PT. Informasi dari DUDI tentang kualifikasi dan jenis-jenis keterampilan yang dibutuhkan masih belum banyak yang sampai ke PT secara detail. Sebaliknya informasi-informasi tentang kurikulum, ko-kurikulum dan ekstra kurikulum PT belum banyak yang terkoneksi dengan DUDI.

Pemanfaatan bonus demografi hendaknya diarahkan pada memposisikannya sebagai modal pembangunan (human capital) daripada sebagai masalah atau beban pembangunan. Oleh karena itu membangun manusia Indonesia harus lebih diprioritaskan daripada membangun hal-hal yang sifatnya fisik.

Strategi yang bisa dilakukan, pertama tentunya dengan meningkatkan APK, khususnya pada level PT. Dengan meningkatkan APK maka diharapkan akan menghasilkan dampak positif beberapa waktu ke depan, normatifnya antara 10 sampai 30 tahun, terhadap tingkat angkatan kerja. Jika saat ini dengan APK untuk PT pada angka 31 %, angkatan kerja lulusan PT masih sekitar 12 %, maka jika komposisi angkatan kerja ingin didominasi lulusan PT maka APK PT-nya harus dilipatgandakan.

Kedua, untuk mendukung peningkatan APK PT juga diperlukan prioritas pembangunan pada infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) pendidikan, khususnya PT.

Ketiga, penggunaan Anggaran Pendidikan sesuai amanat konstitusi harus benar-benar untuk pembiayaan pendidikan yang langsung dan bukan untuk membiayai pos-pos kegiatan yang tidak langsung, seperti pembayaran gaji.

Keempat, DUDI dengan PT perlu untuk bersinergi agar kebutuhan kedua pihak terpenuhi. DUDI memerlukan tenaga-tenaga terampil dari PT, sebaliknya PT memerlukan masukan dari DUDI untuk mendisain kurikulum yang tepat. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) telah mewajibkan agar kurikulum PT disinkronkan dengan dunia kerja yakni dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

Kelima, selain itu semua, PT harus berkontribusi bukan hanya menyediakan akses berupa pendidikan formal, tetapi juga berupa pelatihan-pelatihan kerja bersertifikat.

Ada pun instansi-instansi yang bertanggung jawab: Kemenristek Dikti, Kemenakertrans, Kemenperin, DUDI dan PT.

Tentang target menjadi 7 besar bahkan 5 besar ekonomi dunia pada 2030 mudah-mudahan bukan mimpi di siang bolong. Memang sekarang Indonesia sudah masuk G20, tetapi sangat berat untuk masuk ke 7 besar apalagi 5 besar mengingat beberapa fakta: pertumbuhan ekonomi melambat; sumber daya alam sudah banyak terkuras dan mayoritas dikuasai asing; dan investasi relatif stagnant, kalaupun meningkat tidak akan terlalu signifikan. (Pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen dan Peneliti Pada Master Ekonomi Terapan (MET) Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Katolik Atmajaya Indonesia

Berbicara bonus demografi Indonesia, sampai dengan 2030 terdapat generasi muda tidak produktif (66 persen) lebih banyak dari generasi produktif (34 persen). Sebuah momentum yang tepat untuk membangun kembali moral "Keindonesiaan” dan fokus membangun kompetensi anak bangsa di semua sektor, terutama sektor-sektor prioritas dan unggulan untuk menjawab tantangan Global dan menjaga produktivitas nasional.

Membangun kompetensi SDM merupakan hal urgent selain modal, teknologi dan sumber daya alam. Hambatannya menurut World Bank adalah pengaruh dari dalam negeri, terutama ego sektoral antar Kementerian. Hal yang juga terjadi di banyak negara berkembang.

Sebagai contoh, Pasca perang Dunia II Jepang dan Jerman sebagai negara kalah perang dengan ekonomi yang berantakan, dengan cepat mampu membangun SDM handal guna memulihkan dunia industrinya. Kedua negara berhasil bangkit dan memulihkan kembali perekonomian sebelum era 70-an.

Salah satu solusi adalah membangun human capital  dengan kompetensi SDM sesuai kebutuhan, dibarengi sikap nasionalisme yang tinggi. Dari pengalaman Jepang dan Jerman,  kunci survive dan keberhasilan adalah moral nasionalisme  dan pemahaman akan pentingnya membangun kompetensi SDM.

Bagaimana Indonesia? Secara empirik membuktikan keunggulan komparatif saat ini akan tergusur oleh keunggulan kompetitif yang lebih unggul berdasarkan pada pengetahuan, investasi, wawasan, dan inovasi dan sangat dipengaruhi perubahan budaya.

Sebaliknya negara yang hanya mengandalkan besarnya jumlah penduduk tetapi tidak kompetitif, nasibnya seperti Indonesia dewasa ini: melakukan ekspor tenaga kerja, umumnya unskill Labour seperti TKI/TKW baik legal atau tidak.

Seharusnya pasar kerja dimanapun akan mampu diisi oleh anak bangsa yang kompeten. Keunggulan kompetitif digerakkan oleh budaya produktif. Tetapi umumnya negara berkembang seperti Indonesia, lemah dari sudut ini. Dengan kata lain, budaya tidak produktif itu tetap bertahan dalam masyarakat kita. Mengapa?

Jawabnya: pertama, apa yang diperlukan untuk menjadi makmur berkaitan dengan bagaimana bersikap. Sikap itu dipengaruhi oleh cara kita memberi makna terhadap arti hidup, dan arti kerja. Jika orientasi nilai tentang sekadar mencari sesuap nasi atau pengejaran status sosial, maka keduanya tidak akan mengubah keadaan. Yang satu cepat puas, yang satunya lagi bekerja dan mengerjakan pekerjaan berdasarkan status quo dan regulasi semata.

Kedua, adanya mentalitas umum masyarakat kita yang kurang responsif terhadap perubahan atau pembangunan. Masih banyak masyarakat kita yang melihat perubahan sebagai kesulitan, ketimbang sebagai tantangan atau peluang yang memungkinkan dicapai.

Pandangan ini berlawanan dengan motto kaum pemenang. Kaum pemenang melihat setiap kesulitan adalah peluang perubahan dan  jalan keluar. Dari hasil renungan itu kita punya dua masalah besar pertama, pembangunan moral “Keindonesiaan” bagi anak bangsa. Kedua, pembangunan kompetensi SDM anak bangsa. Kebetulan fokus keduanya ada di wilayah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan koordinasi bersama Kementerian terkait.

Sedangkan untuk percepatan pembangunan kompetensi anak bangsa, diperlukan pembangunan moral Keindonesiaan bagi generasi kedepan, sesuai kebutuhan pasar kerja global. Apalagi adanya prediksi sebagai negara dengan perekonomian terbesar ke 7 pada 2030.

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Karyono Wibowo

Pengamat Politik. Peneliti di Indo Survey & Strategy. Peneliti Senior Indonesian Public Institute (IPI)

Jerry Massie, Dr., M.A., Ph.D.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies

FOLLOW US

Ekonomi 2020 Tak Janjikan Lebih Baik             Pertumbuhan 5,3 Persen Sulit Dicapai             Kapan Merdeka dari KUHP Peninggalan Belanda?             Bangsa Parasit             Tinjau Kembali Politik Pangan             Semantik Munafik Lunatik Kembali Otentik              Indonesia Kehilangan Arah dan Tujuan             74 Tahun RI: Kedaulatan Sebagai Slogan Politik              Perlu Mekanisme Seleksi Khusus             Ketahanan Pangan Indonesia Masih Rapuh