Ancaman Pelarangan CPO ke Uni Eropa, Menimbang Berkah atau Bencana Ekologi
berita
Ekonomika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 29 March 2019 09:00
Penulis
Rencana Uni Eropa (UE) melarang penggunaan minyak sawit (CPO) Indonesia menjadi bahan baku biofuel, menuai kecaman dari dalam negeri. Rencana pelarangan itu, yang dituangkan dalam Delegated Regulation Supplementing Directive 2018/2001 of The EU Renewable Energy Directive (RED II) telah diajukan ke Komisi Uni Eropa per (13/03/2019).

Indonesia pantas meradang, karena jika pelarangan jadi dilaksanakan maka CPO Indonesia akan ditolak masuk ke UE efektif mulai 2030 mendatang. Padahal, sekitar 20 juta petani sawit menggantungkan hidupnya dari kebun sawit. Lagipula minyak sawit telah menjadi komoditas utama menggantikan pemasukan negara dari sektor migas. Sektor migas Indonesia memang mulai redup sejak Indonesia keluar dari keanggotaan OPEC pada 2008. Sejak itu, pembukaan lahan untuk kebun sawit mulai digalakkan besar-besaran.

Produksi minyak sawit dunia kemudian didominasi oleh Indonesia dan Malaysia. Produksi total minyak sawit kedua negara menghasilkan sekitar 85-90 persen dari total produksi minyak sawit dunia. Indonesia sebagai produsen dan eksportir minyak sawit terbesar.

Kementerian Pertanian mencatat, tidak kurang dari 14.03 juta hektare lahan di Indonesia telah dibuka untuk perkebunan sawit. Sekitar 5 juta hektare diantaranya kebun sawit milik rakyat. Sisanya milik perusahaan sawit swasta yang aktif membuka lahan dan menjadi eksportir CPO ke manca negara.

Pembukaan masif lahan untuk kebun sawit itulah, yang menjadikan UE mempertimbangkan pelarangan CPO Indonesia ke UE. Adanya informasi bahwa kebun sawit di Indonesia telah menyebabkan deforestasi, terjadinya konflik lahan yang mengakibatkan pelanggaran HAM dan pekerja anak, telah dimasukkan sebagai alasan pelarangan.  

Benarkah sinyalemen UE bahwa industri CPO di Indonesia telah menyebabkan deforestasi akut? Sikap UE--yang sampai muncul ide pelarangan CPO--pasti setelah melakukan serangkaian penelitian mendalam atas sebab-sebab yang diajukan. Tetapi, apakah data-data tersebut benar-benar valid? Sampai sejauh mana peluang Indonesia bisa menggugat keputusan UE jika CPO benar-benar dilarang masuk ke UE?

Kerugian yang akan dihadapi Indonesia dari pelarangan CPO memang tidak main-main. Saat ini tingkat produksi minyak sawit Indonesia berkisar 37,8 juta ton dengan rata-rata produktivitas berkisar 3,6 ton per hektare. Namun, angka tersebut sebetulnya terbilang di bawah standar. Potensi produktivitas minyak sawit masih bisa digenjot 8-10 ton per ha, yang diharapkan bisa digunakan untuk kesejahteraan petani.

Devisa yang dihasilkan dari ekspor minyak sawit tercatat sekitar Rp300 triliun per Januari 2018 lalu. Sekitar 200 kabupaten di Indonesia disebutkan berkontribusi dalam pengembangan kebun sawit ataupun sektor-sektor terkait penjualan barang/jasa bagi kebun kelapa sawit.  

Dengan gambaran multiplier effect yang ditimbulkan perkebunan sawit di Indonesia--berikut dampak terhadap penerimaan devisa--apa saja yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah Indonesia? Benarkah sinyalemen Walhi bahwa rencana penerapan B100 bagi biodiesel akan mempercepat punahnya hutan di Indonesia yang tingkat kerusakannya sudah mencapai 62 persen (http://www.dw.com,21/6/2018)?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Direktur Eksekutif Nasional WALHI

Reaksi pemerintah terhadap UE sangatlah berlebihan dan kekanak-kanakan berdasarkan beberapa alasan berikut:

1. Pelarangan tersebut bukanlah untuk keseluruhan CPO yang masuk ke UE. Pelarangan hanya dibatasi bagi penggunaan CPO untuk biofuel, sementara CPO untuk keperluan lainnya tidak lah dilarang.

2. Pelarangan tersebut diberlakukan mulai 2030, artinya Indonesia masih boleh mengekspor CPO untuk biofuel hingga 10 tahun ke depan. Sampai batas waktu tersebut Indonesia seharusnya bisa menyiapkan peta jalan untuk mulai mengurangi secara bertahap ekspor CPO untuk biofuel Eropa dan beralih ke produk lainnya.

3. Kerusakan hutan dan lingkungan hidup akibat praktik ekspansi industri sawit sudah sangat kasat mata dan tidak bisa disembunyikan dan dipungkiri lagi oleh pemerintah. Seharusnya pemerintah melakukan penegakan hukum yang serius dan tetap pada konitmennya untuk tidak menambah lagi alokasi untuk perkebunan sawit yang saat ini sudah mencapai 14 juta hektar lebih. Bandingkan dengan luas lahan pertanian pangan yang hanya sekitar 7 juta hektar. Apakah rakyat Indonesia akan disuruh makan sawit di masa depan? 

4. Petani sawit sering sekali dijadikan alasan oleh pemerintah dan industri sawit skala besar, padahal bukti-bukti dan penelitian menunjukkan banyaknya konflik sosial, perampasan lahan, serta petani sawit kecil yang terilit hutang kepada perusahaan. Belum lagi praktik buruk terhadap buruh harian lepas di kebun-kebun sawit besar yang kondisinya sangat tidak manusiawi. Sebaiknya pemerintah menegur dan menghukum industri besar yang telah menghina harkat dan martabat rakyat kecil, dan bukannya membela membabi buta kepentingan industri besar sawit. 

5. Industri sawit skala besar telah mengakibatkan pencemaran sumber-sumber air warga lokal, dan sering berkonflik dengan masyarakat adat. Seharusnya, kembali, pemerintah melindungi segenap warga dan rakyat Indonesia, dan bukan menutup-nutupi berbagai permasalahan yang ditimbulkan industri sawit skala besar.

6. Seharusnya pemerintah melakukan pengawasan atas produktivitas kebun sawit Indonesia yang masih sangat rendah. Hal ini mengakibatkan permintaan dan kerakusan atas lahan yang terus meningkat. Jika produktivitas bisa ditingkatkan, maka luas lahan yang diperlukan tidak perlu lebih banyak untuk bisa menghasilkan volume yang sama.

Oleh karenanya, pemerintah sebaiknya melakukan introspeksi dan perbaikan yang serius pada sektor industri sawit ini, dan bukannya seperti orang kebakaran jenggot dan bertindak bagaikan "buruk rupa cermin dibelah."

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Pelarangan CPO oleh EU seharusnya tidak dibaca semata karena alasan tunggal: lingkungan. Proses menghambat CPO ke Eropa yang sudah berjalan bertahun-tahun memunculkan fakta-fakta adanya alasan lain yang kuat dan tidak bisa dielakkan EU yaitu: kepentingan bisnis.

Lobby politik kelompok bisnis yang terganggu dan terancam akibat kehadiran CPO di Eropa terus berusaha agar pasokan CPO tidak lagi mengalir ke Eropa sehingga rapeseed oils, sunflower oils, dan soybean oils bisa tetap berjaya dalam kompetisi bisnis. 

Kejadian belakangan ini sesungguhnya menjadi wake-up call bagi para pemangku kepentingan industri sawit di Indonesia bahwa semua rencana untuk mengurangi ketergantungan pasar di Eropa harus segera diimplementasikan dengan konsisten dan komitmen penuh. Apabila program hilirisasi CPO tidak berjalan alias gagal maka Indonesia telah kehilangan kesempatan emas membangun negeri melalui kelapa sawit.

Kelapa sawit sendiri sebagai tanaman kebun menuai kontradiksi, di satu pihak menghasilkan produk komersial bernilai tinggi dengan segala potensi turunannya, namun di pihak lain sering disebut tanaman yang rakus menghabiskan sumber hara dan air di tanah sehingga di-cap perusak lingkungan. Belum lagi perilaku investor dan korporasi saat memperluas kebun sawit yang tidak mengindahkan ekosistem hutan demi lahan siap tanam untuk sawit. 

Memang disadari bahwa lahan kelapa sawit di dunia itu terbatas, sangat sedikit sebab lahan yang paling cocok untuk kelapa sawit berada di sabuk khatulistiwa dan Indonesia menjadi primadona di antara negara-negara yang berserak di benua Afrika, Amerika serta Asia. 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Keuangan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Bappenas serta Badan Restorasi Gambut dengan koordinasi Kementerian Koordinator bidang Perekonomian sebagai pemerintah harus duduk bersama dengan pihak masyarakat industri sawit untuk memastikan implementasi program hilirisasi sawit berjalan secara konsisten dan berhasil mencapai tujuannya. Jangan membuang waktu atau menunda lagi dengan berbagai alasan. Bila program pembangunan infrastruktur atau pembangkit listrik relatif berjalan baik, maka hal yang sama setidaknya juga berlaku untuk hilirisasi kelapa sawit. 

Sejatinya bila peta jalan hilirisasi kelapa sawit diimplementasi konsisten dan penuh komitmen maka saat ini sudah banyak produk turunan sawit diproduksi di Indonesia yang menyerap sebagian besar CPO tersebut.  

Di pihak lain, rencana larangan EU terhadap penggunaan CPO di Eropa perlu diuji melalui jalur hukum yang disediakan oleh WTO. Pengalaman sengketa dagang dengan berbagai negara menjadi rujukan dalam mempersiapkan gugatan terhadap EU di WTO agar berhasil. Hal ini penting dan strategis agar menegaskan masyarakat internasional bahwa Indonesia dengan profil sebagai salah satu negara yang patut diperhitungkan di dunia, memiliki kapabilitas merespon hal-hal yang tidak adil dan sesuai aturan perdagangan internasional. Indonesia tidak pasif dan tidak hanya sering menjadi pihak tergugat dalam beberapa sengketa dagang terakhir.

Semoga upaya pelarangan penggunaan CPO oleh EU menjadi wake-up call bagi semua para pemangku kepentingan kelapa sawit di Indonesia. Terlepas dari kelebihan dan kekurangan kelapa sawit maka sudah saatnya segenap komponen bangsa bersatu menghadapi tantangan EU yang dapat mengancam usaha-usaha mensejahterakan rakyat Indonesia sesuai mukadimah konstitusi Republik Indonesia. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

Terkait rencana pelarangan CPO ke Uni Eropa dan juga kajian apabila Indonesia berencana mengajukan gugatan ke Uni Eropa, maka dapat disampaikan bahwa peluang untuk bisa memenangkan gugatan itu sangat kecil.

Pasalnya, Indonesia dan UE tidak memiliki kesepakatan apapun untuk komoditas CPO ini. Karena sifatnya non tarrif measures atau tariff barriers. Kecuali kalau itu kebijakan tarif, itu berbeda. Bahkan apabila gugatan Indonesia yang bersifat tarif sekali pun, tingkat kemenangannya sangat kecil.

Oleh karena itu langkah Indonesia melakukan gugatan ke WTO tidak akan efektif, karena susah dibuktikan. Apalagi, untuk mengajukan perkara di tingkat internasional membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dibutuhkan biaya 6 juta dolar AS sampai 10 juta dolar AS untuk membayar pengacara. Itu pun pengacara yang standar. Persentase win or lose nya masih rendah. Apalagi kalau membayar yang lebih mahal lagi. 

Pemerintah sebaiknya lebih mematangkan atau mengusahakan perjanjian Indonesia-European Union Comprehenssive Economic Partnershop Agreement (IEU CEPA) yang masih tertunda. 

Perjanjian yang sifatnya lebih bilateral akan lebih efektif ketimbang mengadukannya ke WTO. Apabila Indonesia mengadukan ke WTO, bisa menjadi bumerang untuk Indonesia, atau dinilai buruk. Karena akan menjadi rekam jejak yang tidak terlalu bersahabat. 

Jadi, memang harus ditimbang-timbang. Selain melalui CEPA, Indonesia juga bisa melakukan pembicaraan formal kepada UE untuk mencari jalan keluar, apa yang dibutuhkan Indonesia dan apa yang dibutuhkan UE. 

Komoditas CPO memang membutuhkan terapi khusus, karena menyangkut faktor lingkungan hal mana negara-negara Eropa sangat serius untuk hal itu. 

Indonesia bisa mencari negara partner lain untuk bisa mengekspor CPO. Misalnya saja, Senegal, Pantai Gading, dan Angola. Sasaran negara lainnya, bisa menyasar ke Negara Asia Timur Tengah seperti Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, dan Qatar. Juga Uzbekistan dan Kazaktan. 

CPO Indonesia juga berpeluang di Polandia, Ukraina, Rusia, Australia dan Selandia Baru. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Aktivis anti dam besar dan perkebunan besar

Gertakan Uni Eropa (UE) untuk menolak minyak sawit indonesia, didukung oleh tuduhan yang kuat. Karenanya wajar, tuduhan itu membuat gemetar lutut penguasa dan pengusaha (sawit) Indonesia. UE menuduh, minyak sawit itu adalah barang haram jadah karena untuk memproduksinya telah didahului dengan perusakan lingkungan yang dahsyat, kejahatan HAM yang mengerikan disertai perbuatan kriminal lainnya.

Disebut merusak lingkungan karena kebun sawit dibangun dengan membabat jutaan hektar hutan primer. Memusnahkan jutaan plasma nutfah dan jutaan keanekaragaman hayati (menggantinya dengan monokultur -- sawit). Pemusnahan plasma nutfah dapat berarti (antara lain) tertutupnya kemungkinan untuk meramu berjuta-juta "komposisi" (obat) yang dibutuhkan oleh semua mahluk hidup.

Pemusnahan keanekaragaman hayati, sudah pasti berdampak pada keseimbangan ekosistem (harimau atau gajah yang rajin masuk kampung/ kota bukan kalena ketertarikan untuk nongkrong bareng milenial, melainkan karena terancam mati kelaparan disebabkan habitatnya dirampok pengusaha perkebunan). 

Disebut melakukan kejahatan HAM, karena tidak ada perkebunan sawit di Indonesia yang dibangun tanpa merampok lahan milik komunitas (hak ulayat dan sebagainya), atau dengan memaksa, mengintimidasi, memenjarakan, bahkan membunuh pemilik lahan yang menolak menyerahkan lahannya. 

Peta konflik lahan perkebunan sawit di Indonesia, menyebar di semua perkebunan yang ada. Bedanya hanya pada luas lahan yang dirampok dan jumlah rakyat yang jadi kurban.

Jadi, jika proposal delegasi pemerintah yang berunding dengan UE sekadar membangun argumen untuk menolak tuduhan "sebagai rampok dan penjahat" bisa dipastikan negosiasi akan buntu. Delegasi indonesia harus maju ke UE dengan pendekatan rekonsiliasi.

Pertama, kemukakan Rencana Aksi untuk mengakui jumlah lahan yang bermasalah lengkap dengan konpensasi yang akan diberikan kepada "pemilik sah" dari lahan konflik itu. Kedua, kemukakan Rencana Aksi (dan strategi) untuk pengamanan plasma nutfah dan keanekaragaman hayati. Ketiga, delegasi itu haruslah benar-benar merepresentasi pemerintah, pengusaha, masyarakat kurban, Ornop yang terlibat langsung dengan isu sawit. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Kepala Badan Standarisasi Nasional (BSN)

Kita tahu semua bahwa pasca succes story ekspor nonmigas yang berasal dari komoditi kayu dan turunannya termasuk plywood, produk minyak sawit (CPO) menjadi komoditi unggulan ekspor penting. Komoditi ini menghidupi puluhan juta orang mulai dari produksi, logistik dan sarana pendukungnya. 

Produk berbasis pada sumber daya hayati/nabati, merupakan kekuatan geopolitik Indonesia. Produk yang berbasis pada kekuatan fotosintesa tanaman yang menggunakan bahan baku air dan gas CO2 dari udara, memang untuk kondisi Indonesia yang beriklim tropical basah sangat potensial. Potensi fotosintesi bahkan ini sulit tertandingi oleh negara yang beriklim 4 musim dan negara tropis lain yang miskin curah hujan. Inilah salah satu keunggulan komparatif Indonesia, terutama dalam hal ketersediaan air dan matahari sepanjang tahun. Namun demikian, banyak negara yang mengkritisi terkait dengan kompetisi yang berlindung di balik isu isu lingkungan, HAM dan lain-lain. Tidak heran banyak publikasi dan kajian di Eropa yang memberikan kesimpulan bahwa penanaman kelapa sawit, baik lahan bekas kebakaran hutan maupun lahan lainnya, disorot memberikan dampak terhadap efek rumah kaca.

Melalui program Renewable Energy Directive (RED II), Uni Eropa mulailah memperngaruhi gerakan-gerakan anti Sawit. Sayangnya banyak kajian-kajian dan publikasi yang menghantarkan ke RED tersebut tidak berdasar pada data-data dari Indonesia, umumnya mereka mengambil data dari Malaysia, dengan alasan tidak tersedia data dari Indonesia yang berbahasa Inggris. Padahal kalau dilihat ekolosistem hutan di Malaysia dan Indonesia tidak identik. Indonesia mempunyai ekologi yang lebih beragam mulai dari dataran rendah bergambut sampai dataran tinggi dengan curah hujan yang beragam.

Namun kontra argumen tentang berbagai kajian ilmiah sudah lewat, dan Indonesia kurang kuat menanggapi isu-isu lingkungan ketika masih disuarakan oleh lembaga penelitian, kemudian masuk NGO dan akhirnya ke ranah politik. Saat ini posisi Indonesia sudah di level ini dengan mempertanyakan beberapa hal tentang kebijakan RED dan adanya beberapa kampanye negatif dengan pelabelan produk dengan mencantuman Oil Palm Free. Di balik lemah counter terhadap isu yang dilontarkan dari berbagai pihak di Eropa, Indonesia masih belum tegas juga menghadapi masalah ini.

Baru-baru ini saja, lontaran ancaman balik dari Indonesia mulai menguat di antaranya Indonesia mempertimbangkan akan tidak membeli produk Erupa. Lontaran memang sekali-kali perlu dikeluarkan untuk menunjukan posisi kita. Ini menjadi penting ketika di Parlemen Eropa sendiri kasus sawit didominasi oleh partai hijau, sementara partai besar pada umumnya memandang bukan isu utama. Ketidak selarasan ini, bisa jadi karena saat ini umumnya partai besar di Eropa tidak menjadi mayoritas dan oleh karenanya sebagian berkoalisi dengan partai hijau. Dengan demikian mereka harus mengakomodasi interest dari partai hijau. Ada kesan di antara mereka menggangap isu ini relatif kurang urgen. Kondisi ini bisa menguntungkan kita untuk melakukan serangan dengan membawa isu-isu lain untuk memperkuat keseriusan kita dalam memperjuangan sawit.

Di level nasional, ada kesibukan lain yang sedang ditata yaitu terkait dengan sertifikasi. Hal ini untuk meyakinkan pihak lain bahwa kita mempunyai sistem sertifikasi yang menjamin bahwa pengelolaan perkebunan kelapa sawit sudah memperhatikan kaidah lingkungan. Misalnya dengan melakukan sertifikasi seperti ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil). 

Di berbagai kasus sistem sertifikasi sangat membantu dalam menyakinkan pihak lain tentang tata kelola perkebunan. Seperti di komoditi kayu, dengan  Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). terbukti Indonesia berhasil menymembuat sistem sertifikasi yang diterima pihak luar. Membangun kepercayaan perlu waktu, proses pengembangan sistem SVLK memerlukan lebih dari 7 tahun oleh kementerian LHK dan didukung sistem akreditasi oleh KAN,  Lembaga Non Struktural yang dijalankan di BSN.

Belakangan ini KAN diminta turut mengembangkan sertifikasi ISPO untuk meingkatkan pengakuan sertifikasi dengan menerapkan standar yang baku baik nasional maupun internasional. Posisi sekarang KAN telah memperoleh 12 skema pengakuan internasional melalui MRA/MLA. Tanpa memperhatikan hal ini, ISPO meski sebelumnya sdh berjalan, namun masih kurang mendapatkan pengakuan diantaranya diakibatkan sejumlah keraguan terhadap validitas sistem pemberian sertifikasi. Dan hal ini sering terjadi apabila, suatu skema sertifikasi, kurang melibatkan pihak stake holder mulai dari pelaku usaha dan pakar. Apabila disinyalir terlalu dominan unsur pemerintah maka tingkat keberterimaannya kurang.

Berangkat dari permasalahan di atas, sudah saatnya ke depan kita harus memperbaiki “Orkestasi Perkelapa Sawitan”, Beberapa yang perlu diperkuat antara lain adalah perbanyak riset dan publikasi berbahasa Ingris di berbagai jurnal regional dan internasional, pengembangan skema sertifikasi yang mengaju pada standard ISO/IEC  dan sistem akreditasi yang diakui IAF dan ILAC, perkuat tim negosiator, regulasi yang mengacu pada prinsip-prinsip good regulatory practice dan perlu adanya dirigen yang impartial dan kuat sehingga  mampu memandu orkestasi persawitan secara lebih baik. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti di Institute For Development and Economics and Finance (INDEF)

Beberapa waktu yang lalu, Komisi Eropa (European Comission) mengeluarkan peraturan pelaksana terkait Arahan Energi Terbarukan II (Renewable Energy Directive/RED II). Secara umum, RED mencakup arah kebijakan Uni Eropa dalam meningkatkan konsumsi energi terbarukan di negara-negara Uni Eropa hingga 32 persen pada tahun 2030. 

Walaupun minyak nabati (biofuels) menjadi salah satu sumber energi terbarukan yang didorong oleh Uni Eropa, 
namun sawit diklasifikasikan sebagai komoditas dengan risiko Indirect Land-Use Change (ILUC) yang tinggi. Hal ini berimplikasi terhadap posisi komoditas sawit dimana minyak sawit tidak dianggap sebagai sumber energi terbarukan dan secara bertahap konsumsinya harus di turunkan di negara-negara Uni Eropa pada 2030. 

Dalam aspek ekonomi, tidak dapat dipungkiri bahwa komoditas sawit memiliki peranan yang signifikan bagi ekonomi nasional maupun ekonomi rumah tangga para petani sawit maupun para pekerja yang bekerja di sektor ini.

Pada aspek ekonomi nasional, sawit merupakan salah satu komoditas utama ekspor Indonesia. Pada tahun 2018, ekspor komoditas ini mencapai 17,89 miliar dolar AS (BPS, 2019). Sehingga tidak salah jika komoditas ini dianggap ikut berkontribusi mengerem defisit neraca perdagangan yang semakin melebar pada tahun 2018. Di level rumah tangga, keberadaan sawit memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan. 

Studi yang dilakukan oleh Bank Dunia (2011) menunjukkan bahwa keberadaan sawit berperan dalam penurunan kemiskinan di Indonesia.
Ekspansi komoditas sawit dalam beberapa tahun terakhir memberikan tekanan terhadap sejumlah komoditas minyak nabati lainnya. 

Pada awal 2000an, minyak sawit hanya menguasai 30,54 persen dari total pasar minyak nabati dunia, tertinggal dari minyak kedelai (soybean) yang menguasai 35,64 persen. Sedangkan minyak nabati dari rapeseed dan bunga matahari hanya berkontribusi terhadap 20,2 persen dan 13,62 persen. Namun pada tahun 2018, kontribusi minyak sawit mencapai 35,25 persen, sedangkan minyak kedelai hanya 28,9 persen. Meskipun demikian, komoditas minyak nabati dari bunga matahari menjadi komoditas yang paling mendapatkan tekanan dari ekspansi minyak sawit dimana share nya terus mengalami penurunan dari 18,14 pada 1990 menjadi hanya 8,99 persen. Sehingga minyak sawit dianggap sebagai ancaman atas eksistensi dari bisnis minyak bunga matahari. 

Dalam perspektif ekonomi politik, berbagai kampanye negatif terhadap sawit dianggap sebagai bagian dari perjuangan untuk mendapatkan kue ekonomi.
Pertanyaannya adalah bagaimana masa depan komoditas ini di tengah berbagai hambatan dan penolakan yang dilakukan oleh sejumlah lembaga? 

Mengingat potensi yang sangat besar bagi pemenuhan kebutuhan energi dunia di tengah semakin menurunnya produksi berbagai sumber energi fosil, maka permintaan akan minyak nabati dari sawit diperkirakan akan tetap tinggi. Selain itu, hilirisasi industri sawit juga akan meningkatkan produksi dari sawit sendiri. Oleh sebab itu, permintaan atas komoditas ini di masa yang akan datang akan tetap tinggi. 

Meskipun demikian, terdapat pekerjaan rumah untuk terus meningkatkan aspek keberlanjutan dari industri sawit ini agar ke depan, industri ini tidak lagi dibenturkan dengan aspek lingkungan. Selama ini, sawit dianggap sebagai minyak jahat (cruel oil) oleh beberapa lembaga maupun akademisi karena ekspansi dari lahan sawit mendorong deforestasi sehingga pada akhirnya berkontribusi dalam menghasilkan emisi karbon dioksida. Akan tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, berbagai upaya sudah dilakukan untuk meningkatkan aspek keberlanjutan dari sawit seperti sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) sebagai mekanisme untuk meningkatkan aspek keberlanjutan dari industri ini. 

Selain itu, peningkatan aspek keberlanjutan dapat didorong melalui peningkatan tata kelola rantai pasok di komoditas sawit yang memberikan insentif terhadap pengelolaan sawit dengan prinsip keberlanjutan.(pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Menengok dan Menyiapkan SDM di Era Revolusi Industri 4.0             Polri Telah Berupaya Transparan Ungkap Rusuh 21-22 Mei             Possible and Impossible Tetap Ada             Ungkap Rusuh 21-22 Mei Secara Terang dan Adil             Banyak Masalah yang Harus Diselesaikan             Pilihan Cerdas Jadi Oposisi             Tergilas oleh Budaya Global             Penghambaan terhadap Simbol Dunia Barat             Tak Cukup Imbauan             Investor Tak Hanya Andalkan Peringkat Daya Siang