Aman Tak Aman Posisi Utang Negara
berita
Ekonomika

Sumber Foto: koranjakarta.com

30 November 2017 13:00
Penulis
Silang pendapat soal utang pemerintah seolah tiada habisnya. Spekulasi yang muncul malah sudah menjadi konsumsi politik dalam negeri yang kian menghangat, terlebih menjelang tahun politik 2018-2019. Penambahan lebih dari Rp1.000 triliun utang negara dalam kurun waktu tiga tahun pemerintah Jokowi menjadi bahan spekulasi yang mudah menjerumuskan keutuhan bangsa ke dalam perpecahan serius. 

Sampai dengan Agustus 2017, total utang negara menjadi Rp3.825,79 triliun atau naik drastis Rp45 triliun dibandingkan posisi akhir Juli 2017 Rp3.779,98 triliun. Sebagian besar utang negara (80,7 persen) didominasi oleh Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp3.087,95 triliun. Dari jumlah total SBN yang diterbitkan, 40 persennya dimiliki oleh investor asing, dengan total denominasi asing sebesar Rp841,79 triliun. SBN dalam mata uang rupiah sendiri sebesar Rp2.246,16 triliun. Utang negara yang berasal dari pinjaman luar negeri (19,3 persen) sebesar Rp732,37 triliun dan dalam negeri Rp5,48 triliun.

Dari sisi “pakem” ekonomi, amankah bagi perekonomian nasional komposisi utang negara yang sudah mencapai sekitar 28,1 persen utang terhadap PDB tersebut? Terlebih defisit APBN saja sudah menyentuh angka 2,92 persen. Hanya sedikit lagi mencapai batas maksimal 3 persen sesuai Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Keuangan Negara.  Apakah posisi Presiden Jokowi bisa terancam jika defisit APBN sempat melewati angka 3 persen? Perlukah memperbesar limitasi defisit APBN? Amankah komposisi utang SBN 40 persen dimiliki oleh asing, padahal ada pendapat, batas aman obligasi pemerintah yang dimiliki asing maksimal hanya 20 persen? Bukankah riskan, terutama jika terjadi penciutan pasar modal tiba-tiba karena adanya krisis ekonomi, maka akan ada capital outflow yang tak bisa dicegah?

Meski utang negara menurut Menkeu Sri Mulyani masih dalam batas aman menurut prinsip ekonomi--sepanjang digunakan untuk tujuan produktif yakni infrastruktur, pendidikan, perkembangan pasar uang, dan belanja sosial seperti dana sosial, bencana alam dan lain-lain--namun soal pemanfaatan, pengelolaan, dan strategi utang pemerintah tetap harus dalam kontrol negara sepenuhnya. Karena ihwal utang negara sudah menjadi hal sensitif yang dapat menggoyang soliditas pemerintahan.

Masalahnya, utang negara yang membengkak saat ini seolah tidak punya korelasi dengan kemakmuran masyarakat, terutama kelas menengah bawah. Pelemahan daya beli tetap terjadi, sebagaimana diamini oleh para pakar. Terjadi juga risiko utang PLN yang membengkak sehingga PLN akan menggabungkan golongan daya listrik menjadi minimal 4.400 kWh. BPJS defisit. Juga tutupnya gerai-gerai belanja besar dan lesunya pasar. Tidak berlebihan kiranya jika ada yang menyatakan utang semakin besar tapi kehidupan semakin susah. Lalu apa artinya penjelasan soal rasio utang negara yang masih aman dengan keluhan masyarakat kebanyakan? Dimana letak missing link-nya?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(pso)     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

     

SHARE ON
OPINI PENALAR
Guru Besar Ekonomi Universitas Nasional

Posisi utang Indonesia menurut pakem ekonomi masih dapat dikatakan aman. Dibandingkan dengan Amerika Serikat dan Jepang, rasio utang terhadap PDB masing-masing dua negara itu jauh lebih tinggi dibanding Indonesia. Amerika mempunyai beban utang per kapita sebesar 62,000 dolar AS (150 persen) dan Jepang bahkan 237 persen (85.000 dolar AS). Indonesia baru berada pada tataran 997 dolar AS.

Negara berutang untuk menggerakkan perekonomian dan membangun infrastruktur terbilang wajar. Amerika saja mengalami defisit perdagangan lebih dari 40 miliar dolar AS, dan Amerika berutang kepada Jepang. China berutang kepada India. Tapi Amerika tetap kuat secara ekonomi. Bahkan dunia menyediakan lebih dari 5 triliun dolar AS untuk dibelanjakan oleh Amerika per tahun. Sebagian besar tabungan dunia diinvestasikan di Amerika dalam dolar. Itu artinya Amerika berutang dengan mengeluarkan surat-surat berharga kepada investor luar negeri.   

Indonesia sendiri masih di kisaran 28,1 persen utang terhadap PDB dengan defisit APBN 2,92 persen atau masih di bawah batas aman 3 persen yang disyaratkan Undang-Undang. Dalam tiga tahun periode pemerintahan Jokowi, Indonesia menambah utang lebih dari Rp1.000 triliun, sehingga posisi per Juni 2017 utang adalah Rp3,706,5 triliun yang terdiri dari Surat Utang Negara (SUN) Rp2,979,5 triliun (80,4 persen), dari pinjaman Rp727,2 triliun (19,6 persen) terdiri dari pinjaman luar negeri 19,5 persen dan dalam negeri 0,1 persen. Tapi komposisi utang seperti itu dikatakan aman karena memberikan keuntungan dari sisi pengelolaan, dan pemerintah masih dapat melakukan profiling terhadap SUN yang jatuh tempo dalam rangka mengelola cash flow dan likuiditas keuangan negara.

Memang, ada sejumlah negara yang terpuruk ekonominya akibat utang seperti Argentina, Meksiko, dan negara-negara di Eropa Barat khususnya Yunani. Meksiko sempat mengalami dua kali krisis ekonomi pada 1982 dan 1994 sehingga harus mendepresiasi mata uangnya sampai 100 persen. Pangkal soal dari krisis itu adalah mismanajemen utang luar negeri yang melahirkan instabilitas finansial. Biasanya ditandai dengan perubahan drastis harga-harga aset finansial seperti saham, obligasi, dan surat-surat berharga lainnya. Pada gilirannya akan memicu krisis finansial yang ditandai dengan depresiasi nilai mata uang domestik secara tajam, penurunan cadangan devisa, dan pelarian  modal ke luar negeri.

Menurut Komisky dan Reinhart (1995), tahap awal menjelang krisis moneter biasanya otoritas moneter mengatasi gejolak finansial dengan kebijakan suku bunga. Bila kebijakan suku bunga tidak berhasil berarti sudah terjadi krisis finansial. Krisis finansial yang gagal disembuhkan merupakan transisi menuju krisis ekonomi. Pada umumnya krisis ekonomi diawali dengan krisis moneter. Itulah terjadi dengan Thailand, Malaysia, Korea Selatan, dan Indonesia pada 1998. Yang terkena dampak paling parah adalah krisis yang dialami Indonesia 1998. Sebenarnya dalam era globalisasi gejolak finansial dapat dikatakan permanen (selalu terjadi), masalahnya adalah terkendali apa tidak.    

Kondisi utang Indonesia aman, meski ada yang merisaukan yakni lebih dari seperempat penerimaan negara dipakai untuk membayar cicilan utang. Pemerintah akan kesulitan kembali membayar utang bila tiba-tiba pasar surat berharga mengalami penciutan besar-besaran dan terjadi pelarian modal. Tapi selama masih bisa mengendalikan defisit APBN di bawah 1,9 persen dari PDB selama lima tahun berturut-turut, melakukan reformasi pajak secara komprehensif, dan mengendalian pengeluaran pemerintah pusat, terutama rasionalisasi subsidi dan pengalihan beban pembangunan infrastruktur kepada BUMN, artinya aman (Iman Sugema, 2017).

Seperti negara berkembang lain, Indonesia menghadapi masalah utama yakni ketidakcukupan modal. Selama akumulasi modal dengan potensi domestik belum terkejar, mau tidak mau utang luar negeri masih merupakan solusi. Bottleneck perekonomian memang terletak pada infrastruktur yang jauh tertinggal dibanding negara tetangga. Jika pembangunan infrastruktur harus dibiayai dengan utang negara, maka infrastruktur tersebut harus mampu mendorong pengembangan industri, mengubah  orientasi perekonomian nasional dari mengandalkan komiditas primer menjadi industri manufaktur, terutama produk ekspor. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Koordinator Investigasi Center For Budget Analysis (CBA)

Di tengah-tengah ambisi pemerintah terkait pembangunan infrastruktur, Indonesia masih dibayang-bayangi beban utang masa lalu. Persoalannya adalah bagaimana menghadapi dua masalah pelik tersebut. Target pembangunan tetap berjalan, dan utang beserta bunganya bisa ditutup.

Seperti tidak ada pilihan dan solusi lain, pada akhirnya pemerintah harus kembali menambah utang negara. Masifnya program pembangunan tentunya berdampak terhadap porsi belanja negara yang membengkak. Di sisi lain pendapatan negara tidak sanggup menutupi beban belanja tersebut.

Untuk 2017 saja belanja negara ditetapkan sebesar Rp2.133,3 triliun, sedangkan total pendapatan negara di angka Rp1.736,1 triliun. Ada defisit sebesar Rp 397,2 triliun atau setara 2,92 persen dari produk domestik bruto (PDB). Angka tersebut mendekati ambang batas yang ditentukan.

Untuk 2018, belanja negara direncanakan sebesar Rp2.204,4 triliun dan masih defisit sebesar 2,19 persen atau sebesar Rp 325,9 triliun. Hal ini berarti pemerintah kembali menambah utang.

Data terbaru Bank Indonesia (BI) mengenai posisi utang luar negeri Indonesia per September 2017 tercatat sebesar 343,13 miliar dolar AS atau setara Rp4.636 triliun. Angka utang ini naik dibanding Agustus 2017 yang tercatat hanya 340,93 miliar dolar AS.

Utang yang dimiliki Indonesia menjadi ujian berat bagi pemerintah Jokowi. Bagaimana tidak, struktur utang luar negeri Indonesia sekitar 69-70 persen masih digunakan untuk membayar utang masa lalu. Hanya sekitar 30-31 persen digunakan untuk utang ke depan. Dan akhirnya utang yang dilakukan setiap rezim pemerintah, termasuk Jokowi, akan menjadi beban warisan untuk pemerintah selanjutnya.

Meskipun pemerintah berdalih utang Indonesia masih aman karena berada di bawah 30 persen dari produk domestik bruto, namun perlu dicatat porsi kepemilikan investor asing cukup besar. Tercatat sebanyak 39 persen utang Indonesia dikuasai investor asing. Bandingkan dengan utang Jepang, misalnya, meskipun mencapai 200 persen dari PDB, namun 70 persen porsi utangnya dikuasai oleh warga negaranya.

Setidaknya pemerintah Jokowi bisa mendorong jajarannya untuk ekstra kerja keras dan berhemat serta memaksimalkan serapan anggaran, belanja dari seluruh kementerian/lembaga (K/L) maupun pemerintah daerah (pemda) harus dijaga ketat agar defisit anggaran bisa ditekan. Yang terpenting, uang negara jangan sampai dijadikan bancakan pejabat tidak bertanggung jawab, melainkan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

Terkait penggunanaan anggaran masih banyak ditemukan masalah. Kalau dari sudut pandang kita terkait efisiensi dan pemaksimalan anggaran baik itu di kementerian atau lembaga pemerintah daerah bahkan BUMN masih jauh dari kata maksimal.

Secara keseluruhan banyak program-program yang outputnya tidak jelas dan terjadi inefisiensi. kegiatan yang dilaksanakan pada sebagian besar K/L Pemda dan BUMN tidak berorientasi pada hasil yang penting anggaran habis. Belum lagi masalah penyelewengan anggaran, kesemua masalah tersebut ikut menyumbang terhadap kondisi perekonomian saat ini yang lesu.

(pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti INDEF

Dalam kacamata rasio perbandingan utang terhadap PDB, rasio Indonesia masih di titik aman sesuai UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam UU tersebut memang nilai ambang batas rasio hutang terhadap PDB adalah 60 persen. Pada tahun 2016, rasio hutang terhadap PDB mencapai 33,99 persen. Angka ini lebih rendah dari 2015 (36,09 persen) namun lebih tinggi dibanding 2014 (32,95 persen). Sedangkan tahun ini, pemerintah menargetkan rasio hutang terhadap PDB  di kisaran 28,1 persen.

Jika membandingkan negara lain, rasio utang terhadap PDB Indonesia jauh lebih kecil. Jepang bahkan rasio-nya sudah melebihi angka 200 persen, Singapura juga demikian. Segala narasi pembelaan yang seringkali disampaikan oleh pemerintah benar 100 persen. Namun beberapa hal patut diwaspadai dalam menyikapi utang pemerintah saat ini, terlebih hutang naik signifikan selama 3 tahun terakhir.

Yang paling utama adalah kemampuan pemerintah membayar utang. Terlebih saat ini sedang terjadi penurunan tax ratio (rasio penerimaan pajak terhadap PDB). Tax ratio Indonesia tahun lalu mencapai titik terendah sejak tahun 2010. Bahkan shortfall penerimaan pajak tahun ini dikhawatirkan melonjak dari prediksi pemerintah maupun Bank Dunia. Shortfall ini yang dapat mengurangi kemampuan pemerintah membayar utang, terlebih di saat yang sama pembangunan infrastruktur pemerintah tetap berjalan.

Kondisi tax ratio yang menurun juga menyebabkan defisit primary balance yang berarti pendapatan pemerintah pusat dikurangi pengeluaran pemerintah pusat (tidak memasukkan pembayaran bunga) mengalami defisit. Sehingga untuk menjalankan kegiatan pembangunan tidak cukup hanya dari pemerintah saja. Jika ditambah pembayaran bunga utang bank tentu lebih kesulitan lagi. Untuk membayar bunga utang harus ditebus dengan cara berutang lagi. Defisit primary balance ini melonjak tajam sejak 2012 hingga 2015 dan tahun ini ditargetkan berkurang.

Beban pembayaran bunga utang menjadi salah satu beban terbesar dalam struktur pengeluaran pemerintah pusat. Pembayaran tersebut sudah melebihi angka 10,9 persen dari total pengeluaran pemerintah. Angka tersebut mendekati angka belanja modal. Kondisi ini menunjukkan beban pembayaran bunga utang Indonesia menjadi prioritas utama, menyingkirkan prioritas lainnya seperti belanja sosial bahkan belanja modal. Kondisi ini tidak menguntungkan bagi masyarakat. APBN seharusnya menstimulus ekonomi masyarakat, namun lebih banyak digunakan untuk membayar beban bunga utang.

Kondisi ini akan mengerek defisit anggaran pemerintah di tengah target defisit anggaran 2,92 persen dari PDB. Angka tersebut memang masih aman dalam UU Keuangan Negara (limit 3 persen). Namun perlu dicatat bahwa shortfall pajak harus sesuai dengan apa yang diperkirakan. Jika shortfall penerimaan membengkak maka defisit patut diwaspadai. Perlu pengetatan anggaran lagi yang berujung pada pelambatan ekonomi.

Kondisi bunga utang tersebut sangat berkaitan dengan suku bunga utang yang ditawarkan Indonesia dimana angkanya sudah terlampau tinggi. Bahkan lebih tinggi dibandingkan Malaysia ataupun Thailand. Bunga yang tinggi tersebut memang dapat menarik investor, namun dapat merugikan keuangan pemerintah yang harus membayar bunga tinggi. Hal ini yang menyebabkan investor asing gemar membeli SUN Indonesia (SUN dimiliki asing 40 persen). Dikaitkan dengan risiko capital outflow, hal yang agak sulit terjadi karena suku bunga yang menarik dari pemerintah. Investor hanya berpatokan pada keuntungan dengan suku bunga yang tinggi.

Memang, utang dapat memberikan stimulus terhadap perekonomian terlebih pada sektor-sektor strategis, seperti pembangunan infrastruktur ataupun pendidikan. Namun yang terjadi stimulus utang belum dirasakan manfaatnya secara optimal oleh masyarakat. Utang untuk pembangunan infrastruktur mempunyai manfaat yang lama, terlebih hanya difokuskan pada pembangunan jalan tol. Maka daya beli masyarakat belum berimbas secara langsung. Program pemerintah melalui pembangunan infrastruktur padat karya melalui dana desa ataupun program lainnya, dapat menjadi solusi penyaluran utang pembangunan infrastruktur yang dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, seperti bendungan/embung. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Kepala program studi Magister Sains Manajeman Sekolah Pascasarjana Unas

Zaman Orde Baru dulu, kita masih ingat jika negara mendapatkan pinjaman atau utang dari negara kreditur, itu dianggap prestasi yang tinggi dan malah melakukan syukuran karena berarti masih mendapatkan kepercayaan luar negeri. Hal tersebut merupakan paradoks moral dan kemungkinan paradoks tersebut masih melekat sampai kini.

Pada dasarnya utang sebagai modal adalah hal yang wajar, namun perlu diperhatikan bahwa mencari sumber utang harus diperhatikan sumber yang paling efisien seperti biaya modal, bunga, jangka waktu pengembalian, tenggang waktu pembayaran bunga, dan cicilan. Tentu hal ini akan berbeda apabila pinjaman itu adalah pinjaman negara. Di samping masalah biaya modal, bunga dan lainnya tidak terlepas dari konspirasi antarbroker dan antarpenguasa. Broker disini adalah penghubung yang akan memanfaatkan marketing fee. Di situ tentu ada konspirasi politik.

Kalau kita masih ingat bahwa pemerintah Jokowi mendapatkan tawaran pinjaman dari Jepang dengan persyaratan yang sangat lunak, namun Jokowi memilih berutang ke China, sehingga menimbulkan spekulasi politik yang semakin gaduh seperti masalah ideologi komunis, kereta cepat Jakarta-Bandung yang nenimbulkan spekulasi pribumi dan non pribumi. Rezim sekarang dalam teori keuangan disebut rezim yang agresif terhadap pengelolaan dana, ini diperlihatkan dengan drastisnya kenaikan hutang bulan Agustus lalu yang mencapai Rp45 triliun.

Pertanyaannya, adalah apakah ada korelasi terhadap kesejahteraan masyarakat? Jawabannya tidak ada, karena utang tersebut digunakan untuk membiayai infrastruktur yang tidak ada kaitannya dengan ekonomi rakyat, sedangkan manfaat infrastruktur adalah jangka panjang. Boleh saja Jokowi melakukan itu tentunya tidak secara menyeluruh sehingga menimbulkan kemacetan yang luar biasa, tetapi tentu harus dilakukan secara prioritas.

Pertanyaan berikutnya, apakah komposisi utang tersebut aman? Jawabannya aman, asal peruntukan utang tersebut sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Akan menjadi tidak aman kalau utang tersebut dikorupsi. Presiden Jokowi akan terancam apabila proyek yang sudah dicanangkan dengan menggunakan utang yang sangat fantastis itu kemudian mangkrak. Terkesan, proyek yang akan diselesaikan sebelum tahun 2019 merupakan proyek kejar tayang dan masyarakat sebagian besar sudah tahu dan menuduh sebagai upaya pencitraan dan tidak ada kaitannya dengan ekonomi rakyat.

Apabila pembangunan infrastruktur mangkrak dan penambahan utang sangat drastis, itulah paradoks utang. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Lana Soelistianingsih, Dr., S.E., M.A.

Ekonom Universitas Indonesia, Kepala Riset/ Ekonom Samuel Aset Manajemen

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Pajak lebih Besar untuk Investasi Tidak Produktif             Semua Program Pengentasan Kesenjangan Harus dikaji Ulang             Perkuat Investasi, Industri dan Ikatan Kewilayahan di ASEAN             Perubahan Nomenklatur Tak Efektif dalam Jangka Pendek             Ketergantungan pada Komoditas Dikurangi, Perbanyak Industri Olahan Berbasis Komoditas             Setia Ekspor Komoditas Alam, atau Diversifikasi Ekspor?             Perlu, Optimalisasi Non Tariff Measure (NTM)             Kebijakan NTM akan Bermanfaat, Selama Tidak Berlebihan.             Sesuaikan pilihan jenis NTM dengan karakteristik produk impor             Kebijakan Mandek Terganjal Implementasi, Koordinasi, Eksekusi