Agar Ketimpangan Sosial Menjadi Fokus Bahasan
berita
Ekonomika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 21 October 2019 17:00
Penulis
Watyutink.com - Hiruk pikuk pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI pada 20 Oktober 2019 kemarin, usai sudah. Beberapa pekerjaan rumah besar dan berat bagi kabinet baru periode 2019-2024 mendatang, terbentang di depan mata. Sebabnya, kemurungan ekonomi dunia yang mengalami perlambatan dengan pertumbuhan ekonomi dunia 2019 yang menurun. Khusus bagi Indonesia, dapat mempertahankan pertumbuhan ekonomi 5 persen saja sudah lumayan.

Namun, data yang dirilis oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada rabu (9/10/2019) di depan Wakil Presiden Jusuf Kalla, mengonfirmasi sinyalemen yang disampaikan oleh beberapa pihak tentang semakin melebarnya ketimpangan sosial di Indonesia.

TNP2K melaporkan, satu persen orang di Indonesia menguasai 50 persen aset nasional. Jika dinaikkan jadi 10 persen, maka keluarga ini menguasai 70 persen. Artinya sisa 90 persen penduduk memperebutkan 30 persen sisanya.
Sementara indeks rasio gini memang turun dari 0,384 menjadi 0,382. Namun, capaian tersebut belum mampu menyelesaikan masalah ketimpangan di Indonesia. Dikhawatirkan, jika hal tersebut tak segera diselesaikan maka akan menimbulkan kecemburuan sosial.

Meksi secara statistik pada Maret lalu BPS mengumumkan adanya penuruan angka kemiskinan menjadi sebesar 25,14 juta orang, menurun 0,53 juta orang terhadap September 2018, dan menurun 0,80 juta orang terhadap Maret 2018, namun realitas tak dapat dipungkiri bahwa ketimpangan kekayaan tetap semakin meninggi.

Apa yang seharusnya menjadi fokus bahasan agar dilaksanakan upaya yang lebih taktis dalam percepatan pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan sosial? Konsep apa yang harus diperbaiki ke depan--oleh kabinet baru Jokowi--agar efektivitas program pengurangan ketimpangan dapat berjalan lancar?

Persoalan ketimpangan di Indonesia telah lama menjadi pusat perhatian. Oxfam pada beberapa tahun lalu juga pernah mengangkat--seperti kemudian dikutip oleh Anthony Budiawan pada 2018 lalu--bahwa harta 4 orang terkaya Indonesia setara bahkan lebih dari 100 juta kekayaan penduduk miskin. Indonesia sendiri saat ini menjadi negara dengan tingkat ketimpangan sosial tertinggi di Asia dan nomor enam di dunia. (Liputan6.com,5/04/2018).

Anthony Budiawan menyatakan, hal tersebut terjadi karena Indonesia masih menganut sistem ekonomi liberal. Kepemilikan perusahaan dibeberapa sektor industri juga dikuasai oleh beberapa perusahaan besar dengan pangsa pasar besar. Salah satunya, penguasaan lahan perkebunan dan pertambangan yang dikuasai segelintir pengusaha dan dikuasai asing dengan konglomerat CPO-nya.

Begitu pula sektor publik dengan jalan raya, semuanya berbayar karena investor yang juga bermain di proyek jalan tol. Sebagai akibatnya, saat ini seratus orang terkaya Indonesia bisa mempunyai kekayaan hingga Rp.1.375 triliun.
Nah, mumpung para menteri masih diseleksi oleh Presiden Jokowi, kiranya pekerjaan rumah yang menyentuh langsung ke hajat hidup warga kebanyakan harus menjadi prioritas utama.

Kira-kira, masihkah soal pengurangan ketimpangan sosial ini menjadi hal yang menarik dibahas di kabinet mendatang?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Peneliti INDEF (Institute for Development of Economics and Finance)

Sebetulnya jika dilihat memang angka kemiskinan sedikit turun, tapi problem ketimpangan tetap meningkat. Penurunan angka indeks gini rasio juga kecil sekali.

Yang disampaikan oleh TP2KN itu terkait dengan penguasaan aset. Jadi cara melihatnya dari sisi yang berbeda. Hal tersebut memang biasa dilakukan juga di dunia internasional seperti Credit Suisse yang juga rutin memetakan secara global. Intinya sama, yakni bagaimana kemampuan pemerintah untuk mengatasi persoalan ketimpangan antar kelompok masyarakat. Antara kelompok kaya dengan kelompok menengah ke bawah.

Jadi walaupun kemiskinan bisa sedikit diturunkan tapi ternyata ketimpangannya tetap membesar. Hal itu sebenarnya adalah gambaran dari program pemerintah untuk mengatasi ketimpangan yang belum berhasil. Even di kemiskinan sebetulnya juga ada indeks keparahan kemiskinan yang harus diperhatikan.

Hal itu ternyata di banyak tempat juga hasilnya tidak begitu menggembirakan. Jadi kemiskinan ketika dihitung secara agregatif yang sebetulnya ada perbaikan sedikit menurut BPS, tapi begitu masuk ke indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan, maka biasanya juga belum tentu turun. Karena ada ukuran lainnya misalnya ukuran ketimpangan diantara orang miskin sendiri.

Kalau sudah masuk ke indeks itu memang problemnya akan lebih rumit lagi.

Jadi memang saat ini dibutuhkan kebijakan yang lebih efektif yang harus diciptakan. Kalau tidak, ketimpangan akan tetap meninggi. Tidak bisa hanya sekadar program PKH atau Dana Desa.

Gambaran tentang ketimpangan kepemilikan aset di awal statement adalah gambaran kelas atas yang sebetulnya bagi mereka yang hanya tinggal duduk saja, sementara asetnya terus bertambah. Aset mereka asal ditempatkan saja di beberapa sudut investasi maka dia akan bisa terus bertambah kaya.

Itulah problemnya, sehingga kalau mau diniati untuk diperbaiki salah satunya adalah dengan melakukan pajak progresif seperti di negara maju.

Pajak kita sudah relatif progresif karena beberapa segmen terbukti berbeda beda dalam tarif pajaknya. Meski memang modelnya belum seperti di negara maju.

Cara lainnya adalah, para pemilik aset besar ini harus digandeng untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan ketimpangan. Misalnya melalui CSR atau program lainnya. Atau lewat redistribusi kekayaan, seperti di Jepang ada model pajak warisan.

Si orang kaya ini sebetulnya butuh kenyamanan untuk perusahaannya agar bisa terus tumbuh. Untuk ke arah sana, dia sebetulnya harus juga berkontribusi dan membantu menyelesaikan persoalan ketimpangan di negara-negara tempat dia berinvestasi. Karena jika semakin timpang, maka potensi gangguan atau ketidakamanan seperti konflik sosial juga semakin tinggi, terutama bagi investasinya.

Untuk mencegah itu maka pada titik tertentu mereka harus melibatkan diri misalnya berawal dari CSR.

Tetapi, CSR perusahaan saat ini tidak semuanya menyentuh ke aspek ketimpangan. Banyak juga yang cuma branding tapi sebetulnya secara total value tidak mendorong juga untuk pengentasan ketimpangan. Jadi mereka harus didorong ke arah itu.

Dari sisi penerimaan pajak negara, jika penerimaan pajak bisa naik maka bicara pengentasan ketimpangan akan lebih mudah. Terutama ketika penerimaan pajak yang meningkat karena didorong oleh kontribusi pembayaran pajak oleh orang kaya yang lebih signifikan, dengan pajak progresif yang konsisten.

Sebetulnya tidak harus dari PPh (pajak penghasilan), bisa juga dengan penarikan pajak lebih besar dari aset-aset yang diinvestasikan oleh orang-orang kaya di tempat-tempat tertentu. Sementara si pemilik aset hanya ongkang-ongkang kaki menerima hasil investasinya. Misalnya pada aset-aset mereka yang tidak beresiko sama sekali. Bentuknya bisa obligasi dan lain-lain.

Hal seperti itu yang seharusnya pajaknya jangan dikurangi atau diberi diskon oleh pemerintah. Kenyatannya, imbal hasil dari obligasi pajaknya didiscount agar obligasi pemerintah lebih menarik para pemilik modal. Kalau hal itu masih dilakukan, itu sebetulnya membantu melanggengkan ketimpangan kepemilikan aset dimaksud, yang seharusnya dicegah.

Seharusnya bisa lebih progresif, pajak untuk hasil obligasi dari aset tidur seperti itu pajak nya harus lebih tinggi. Agar para pemilik modal itu tidak seenaknya meletakkan investasi tidak produktif di obligasi.

Kecuali kalau dia mau masuk ke sektor riil yang benar-benar menghasilkan peluang mempersempit kesenjangan sosial, maka jenis investasi itu yang seharusnya pajak bisa lebih dikurangi. Karena juga bisa menciptakan lapangan kerja. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ekonom Senior CORE Indonesia

Perihal ketimpangan sosial yang masih tinggi memang menjadi pekerjaan rumah besar bagi kabinet mendatang. Mengapa dana-dana untuk program pengentasan kemiskinan yang sudah begitu besar digelontorkan tetapi dampaknya masih sangat kecil.

Bisa diteliti juga, sebetulnya dana yang digelontorkan itu seberapa jauh telah digunakan untuk kegiatan-kegiatan produktif yang memiliki multiplier effect di daerah.

Kedua, apakah ketika dana-dana itu sampai ke desa atau ke daerah program yang dijalankan apakah sesuai atau tidak dengan kapasitas yang dimiliki oleh penduduk di daerah tersebut. Jadi jangan sampai mereka justru tidak mengerti apa-apa.

Maka berarti program yang dilaksanakan memang harus tepat sasaran. Seberapa besar program itu memang tepat sasaran untuk memberikan dampak kepada masyarakat lokal terutama.

Ketiga, harus diperhatikan lagi siapa pembuat program-program tersebut. Artinya untuk program pengentasan ini ketika di daerah siapa yang mengajukan, dan  Seberapa besar tingkat ketercapaiannya. Kalau ternyata kemudian dampaknya sangat kecil, maka berarti ada yang keliru. Harus diteliti lagi, apa saja yang masih menjadi faktor penghambat.

Pelaksanaan program-program tersebut sepertinya tidak bisa jika tanpa pengarahan, pengawalan, pembinaan. Setiap daerah pasti berbeda beda karakter, kemampuan atau kapasitas dari setiap penduduk desa. Hal itulah yang sebetulnya menjadi PR bersama.

Semua program yang bertujuan pengentasan kemiskinan harus dikaji ulang. Bukan berarti salah, tapi harus dilihat seberapa besar efektivitasnya. Mengapa efektivitasnya rendah dan ada persoalan apa sebenarnya.

Keempat, harus dilihat lagi apakah SDM setempat punya kapasitas atau kemampuan untuk melaksanakan program. Kadang dengan kapasitas yang terbatas dari aparat desa dan warga masyarakat membuat program pengentasan menjadi terhambat.

Angka kemiskinan oleh BPS memang disebutkan menurun pada Maret 2019 lalu, tapi seharusnya dengan program-program pengentasan yang ada seharusnya tingkat kemiskinan atau kesejahteraan warga seharusnya bisa jauh lebih baik dari yang ada sekarang. Seharusnya juga jika program berhasil, maka mereka yang jadi TKW di luar negeri juag seharusnya tidak ada lagi. (pso)

 

 

 

 

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Eksekutif NGO Lokal

Sebenarnya program-program dari pemerintah untuk mengurangi ketimpangan sosial dengan pemberdayaan warga desa sudah diupayakan dengan baik. Permasalahannya, selama ini tidak pernah ada pengawasan dan pendampingan melekat. Yang dilaksanakan selama ini hanya bagaimana program nya dapat landing atau dapat dilaksanakan.

Contohnya seperti program keluarga harapan (PKH), memang ada dampaknya tetapi amat tidak memadai, dan cenderung seperti memberikan ikan, bukan memberikan kail. Seharusnya PKH itu dapat dibuat dalam bentuk kelompok yang pada akhirnya dapat menghasilkan suatu nilai ekonomis. Tujuan dari PKH sendiri sebenarnya adalah mewujudkan keluarga sejahtera dan anak-anak yang bisa sekolah. Tapi ternyata, pelaksanaan di lapangan tidak seperti yang diharapkan semula. Para penerima bantuan PKH ternyata ada yang berasal dari keluarga kaya, dan siapapun warga yang memiliki kedekatan istimewa dengan elit atau aparat desa. Jadi kebanyakan yang terjadi salah sasaran.

Sekarang pertanyaannya apakah memberikan dana-dana bantuan tunai seperti PKH dan lain-lain bagi warga perdesaan harus dengan pengawasan Kejaksaan dan Kepolisian, maka hal itu kembali lagi kepada moral dan attitude masyarakat, yang seharusnya sudah diberikan pengarahan sejak awal.

Baru sekarang diadakan evaluasi, dan diberikan kejelasan identifikasi para penerima PKH. Para penerima PKH sekarang digolongkan sebagai rumah tangga miskin dan rumahnya ditempeli sticker “Rumah Tangga Miskin”. langkah tersebut efektif, karena para keluarga berada penerima PKH tersebut kemudian malu rumahnya digolongkan sebagai rumah tangga miskin.

Sisi positif dari warga masyarakat adalah, edukasi bagi warga untuk berani menyatakan sesuatu yang tidak benar.

Untuk Dana Desa, sebenarnya juga memberikan dampak positif terutama infrastruktur perdesaan yang dapat digunakan sebagai urat nadi perekonomian desa. Hanya sayangnya, yang memanfaatkan infrastruktur terutama jalan yang dibangun bukanlah warga masyarakat desa, tapi kendaraan yang biasa mengangkut komoditas lain selain hasil pertanian, seperti yang terjadi di Kalimantan atau Sumatera. Padahal seharusnya yang lebih banyak memanfaatkan infrastruktur jalan desa adalah warga pedesaan untuk mengangkut hasil-hasil pertanian.

Seharusnya memang, sebelum program Dana Desa diluncurkan di suatu wilayah, dilaksanakan dulu pemetaan dan kajian komprehensif di setiap kabupaten. Kajian dan pemetaan tersebut untuk mengidentifikasi masalah dan kebutuhan warga desa yang sebenarnya. Apalah desa tersebut memerlukan jalan tani dan sebagainya. Kajian tersebut bisa dilakukan bekerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, NGO sebagai pemerhati sosial, ataupun pihak Perguruan Tinggi setempat.

Infrastruktur yang dibangun memang sudah cukup baik, hanya yang lucu, ketika pada tahun ini dibangun paving jalan, pada tahun depan paving yang dibangun dibongkar dan kembali dibangun paving blok pada jalan yang sama. Hal itu karena aparat desa tidak tahu lagi harus membuat apa dengan dana desa yang dicairkan. Itu kalau kita boleh bicara jujur.

Sehingga, sebenarnya ruh dari UU Desa No 6 tahun  2014 itu adalah untuk mensejahterakan masyarakat desa dimana negara hadir di tengah masyarakat, dan ternyata hasilnya masih sangat jauh dari yang diharapkan.

Sebenarnya dengan adanya Permendagri No. 20 tahun 2018 tentang Peruntukan Dana Desa untuk kegiatan ekonomi yang akan menjadi pengungkit ekonomi masyarakat, sudah jelas arahnya. Tapi karena keterbatasan pengetahuan Kepala Desa ataupun pendamping desa apalagi yang tidak mengerti apa-apa maka kegiatan pemberdayaan ekonomi tidak berjalan baik.

Ihwal pendamping desa ini juga masih dipertanyakan apakah kualitas pendamping desa yang diangkat sudah sesuai dengan Undang-undang sehingga masih jauh dari yang diharapkan.

Kesimpulannya, para pemangku desa harus kembali duduk bersama untuk merumuskan apa saja kegiatan yang sekiranya dapat digunakan sebagai pengungkit ekonomi desa dan warga desa.

Selama ini bukannya tidak ada, tetapi parsial dan daya ungkit nya juga minimalis, paling-paling hanya dibuatkan kolam lele. Atau dibelikan mobil angkutan desa yang disewakan. Dalam aturan memang boleh, karena itu nantinya akan menjadi aset desa, dan juga ada yang membuat lokasi pariwisata desa. Bagus, tapi tetap masih parsial pemanfaatannya.

Padahal jika dana desa dikelola dengan benar dan disatukan, hal itu akan dapat menciptakan daya ungkit ekonomi perdesaan yang besar. Juga, menciptakan multiplier effect yang signifikan diantaranya penyerapan tenaga kerja masyarakat desa. Contohnya, misalnya dibangun areal peternakan yang bukan sekadar breeding saja, tetapi juga dapat dibuat produk olahan misalnya pembuatan sosis dan lain-lain.

Begitupun dapat membuat pakan ternak yang tidak harus menggunakan konsentrat. Bisa juga dibuat satu kawasan pertanian terpadu dimana di situ ada perternakan, kolam dan sawah. Hasil dari sawah berupa jerami terbukti mampu meningkatkan berat badan ternak sapi dan kambing 0,73 Kg per hari per ekor. Jerami diberikan probiotik kemudian diberikan kepada ternak. Hasilnya sangat signifikan dan kotorannya pun tidak berbau. Kotoran ternak dihilangkan gas metan untuk kemudian menjadi pupuk organik.

Penggunaan pupuk organik berdampak pada lahan yang unsur hara nya kembali baik, tanah menjadi subur kembali karena bahan kimia yang ada di tanah hilang. Ternak juga dapat menghasilkan. Dari jeroan sapi dapat diolah menjadi probiotik untuk mengolah jerami. Sekam padi bisa digunakan untuk biomass pellet. Pellet sebagai bahan bakar terbarukan pengganti gas. Pada 2005 kami sudah melakukan hal itu sebagai “integrated farming” di wilayah Jombang dan berhasil.

Jadi memang intinya kalau dana desa bisa lebih didayagunakan lagi dengan membentuk satu kawasan pertanian terpadu. Dimana bergabung misalnya delapan desa dengan dibuat program untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sehingga dari situ juga dapat menimbulkan penyerapan tenaga kerja di desa. Jadi dari situ ada delapan desa yang akan merasakan dampak positif dari kegiatan ekonomi tersebut. (pso)

 

 

 

 

 

 

 

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Fithra Faisal Hastiadi, Dr., S.E., MSE., M.A

Direktur Eksekutif Next Policy, Dosen FEB UI

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Eko Listiyanto

Peneliti INDEF (Institute for Development of Economics and Finance)

FOLLOW US

Tidak Pada Tempatnya Meragukan Data BPS             Harus Disadari, Ada Akar Masalah yang Tidak Diselesaikan             Sektor Konsumsi Harus Tetap Didorong             Data Angka Konsumsi dan Investasi Masih Menunjukkan Peningkatan             Rakyat Harus Diuntungkan dalam Jangka Pendek             Jangan Kejar Target Pembangunan Fisik Saja             Kemampuan Investasi dalam Menyerap Tenaga Kerja Semakin Rendah             Sektor UKM Masih Bisa Diandalkan             Masih Harus Banyak Dilakukan Pembenahan             Tantangan Besar Meningkatkan Tenaga Kerja Menjadi SDM Berkualitas