Agar Data BPS Tetap Dipercaya!
berita
Ekonomika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 15 November 2019 19:00
Penulis
Watyutink.com - Nampaknya, kegaduhan tiada henti melanda jagad publik di Indonesia. Hampir berbarengan dengan rilis ADB (Asian Development Bank) tentang ditemukannya 22 juta orang Indonesia yang kelaparan kronis selama 2016-2018, Bloomberg.com dan economist dari capital economics Ltd. Juga menyatakan kecurigaan dan kurang begitu percaya akan rilis BPS tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan III/2019 sebesar 5,02 persen. Setelah sebelumnya merata 5,05 di triwulan II dan 5,07 di triwulan I/219.   

Dalam analisis economist, merujuk pada data ekonomi bulanan, pertumbuhan ekonomi Indonesia disebutkan sudah melambat drastis dalam setahun belakangan. Mereka juga bingung mengapa pertumbuhan ekonomi Indonesi bisa sangat stabil di kisaran 5 persen untuk jangka waktu panjang (Anthony Budiawan,14/11/2019).

Kecurigaan kepada data kinerja perekonomian Indonesia selama beberapa tahun, di samping karena memang terdapat beberapa data perlambatan yang cukup signifikan pada triwulan III/2019, juga bisa dilihat pada data PMTB yang turun drastis dari 2,24 persen (Tri III/20018) menjadi hanya 1,29 persen pada Tri III/2019. Menurut Anthony Budiawan, belanja pemerintah juga anjlok dari 0,48 (Tri III/2018) menjadi hanya 0,08 persen pada Tri III/2019 akibat merosotnya penerimaan pajak. Beberapa data lain seperti ekspor dan impor juga turun padahal impor merupakan 75 persen kebutuhan bahan baku dan penolong industri dalam negeri. 

Meski BPS dalam konferensi pers nya membantah membuat data asal jadi karena pembuatan data BPS dilakukan dengan standar yang ketat, juga diawasi oleh IMF, namun muncul pertanyaan penting, apakah BPS memang layak dicurigai oleh pengamat asing?

Data resmi pemerintah yang diwakili oleh BPS, apalagi terkait kinerja perekonomian, memang bukan perkara sepele. Data BPS juga dipelototi oleh para investor luar negeri dan lembaga donor atau pemberi utangan seperti Bank Dunia dan IMF. 

Keteledoran pengambilan data dan keliru mengambil kesimpulan, bisa menjadi malapetaka yang berakibat tidak dipercayanya lagi data resmi pemerintah. Apalagi jika misalnya ada rekayasa yang dibuat untuk kepentingan-kepentingan jangka pendek kekuasaan. Akan sangat mahal harganya. 

Oleh karenanya memang, meski ada standar penyimpangan untuk memberi batas toleransi kekeliruan, namun tidak bisa terlalu besar. Dengan demikian, metode pengambilan sampel menjadi sangat urgen disamping tingkat kedalaman dan keluasan wilayah pengambilan data. Beberapa pihak menyebut semestinya potensi ekonomi Indonesia bisa lebih besar dari yang tertera pada data BPS, namun BPS belum menemukan metode yang tepat untuk bisa mengambil sampel data.

Dari jaminan BPS akan reliabilitas data yang dirilis, semestinya publik cukup tenang dan percaya diri bahwa kondisi perekonomian dalam negeri masih aman-aman saja. Meski sampai sekarang, banyak pihak “pening” dan mengurut dada, mengapa meski pada Maret 2019 lalu  diumumkan tingkat kemiskinan menurun, tetapi bagai petir disiang bolong, ADB belum lama malah menerbitkan hasil survei tentang 22 juta orang Indonesia yang kelaparan itu. Opo tumon?
Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Direktur Eksekutif Next Policy, Dosen FEB UI

Menanggapi masalah kecurigaan pihak asing terhadap BPS, dapat diberikan tanggapan pertama, sebetulnya bukan masalah data BPS direkayasa. Yang jelas data itu valid dan juga sudah diuji kebenarannya. Metodenya juga secara berkala dilihat dan juga dipantau oleh lembaga-lembaga internasionl seperti  World Bank (WB) dan IMF. 

WB dan IMF membuat beberapa forecasting tentang Indonesia juga berdasarkan data BPS. Artinya sudah dikenal secara internasional. 

Yang kemarin diragukan oleh economist dari capital economist, memang bisa saja data melemah karena bagaimanapun metode itu tidak ada yang sempurna apalagi jika bicara data collection di Indonesia memang masih banyak kelemahan. Masih ada saja noise, dan banyak data lain yang punya kecenderungan agak bias, tetapi pastinya metode yang diterapkan sudah tepat.

Ditempat lain pun jika kita bicara data dan fakta di lapangan pasti akan ada selisih. Toh kemarin ketika BPS melakukan forecasting ekonomi mayoritas ekonom punya pendapat yang tidak banyak jauh berbeda dengan data yang dipublish BPS. 

Kalau bicara konsensus para ekonom memang angkanya sekitar 4,95 persen – 5,05 persen. Artinya, hal itu masih berada dalam wilayah control para ekonom. 

Sehingga kemudian kami rasa data BPS sampai saat ini masih cukup reliable. Kalaupun datanya masih mengandung beberapa kelemahan, memang iya. Tapi secara reliability sepertinya masih cukup reliable

Perihal tidak adanya data pembanding di dalam negeri, pastinya tidak semudah itu. Walaupun untuk data pembanding memang bisa saja. tetapi yang memang memiliki sumberdaya untuk melakukan itu hanya BPS. Untuk mencari data dibutuhkan biaya mahal dan BPS sudah memiliki Tacit knowledge, dan memiliki cukup akumulasi pengetahuan sehingga kalaupun ada institusi yang ingin melampirkan data pembanding maka secara kualitas tidak akan bisa melebihi BPS, karena BPS sudah memiliki sumberdaya melimpah dan melakukannya sudah puluhan tahun.

Jadi kalau ada yang ingin masuk melakukan hal seperti BPS maka akan sangat mahal sekali.
Di negara-negara lain di dunia juga masing-masing memiliki statistical office atau “BPS”. Saya rasa hal itu merupakan best practise dimanapun dan tidak harus ada data pembanding. Justru yang perlu ada kebijakan yang for the data. Kalau ada banyak data tersebar dimana-mana maka risiko yang timbul bisa menimbulkan banyak noise

Maka akan sangat baik jika BPS kita beri kewenangan untuk hal hal itu, dan bahkan diberikan semacam anggaran tambahan untuk survei-survei yang dibutuhkan guna melengkapi keberadaan datanya. Misalnya untuk data konsumsi yang sekarang lebih banyak diperoleh dari Susenas. 

Data Susenas sepertinya juga banyak noise dan tidak terlalu “bersih” juga atau bias, untuk kemudian menjadi pembanding seharusnya bukan berasal dari institusi lain tetapi BPS bisa melakukan survey lain terkait konsumsi. 

Juga, BPS bisa melakukan semacam triangulasi atau checking data dari Susenas misalnya. Hal itu bisa saja dilakukan tapi tentunya butuh tambahan anggaran.

Jadi baiknya fokus ke BPS saja, bagaimana kemudian bisa memperkuat BPS. Ongkosnya akan sangat mahal kalau misalnya BPS merekayasa data. Karena jika itu ketahuan maka akibatnya tidak akan dipercaya lagi. 

Pastinya hal itu merupakan tuduhan serius karena ketika pemerintah melakukan fraud bisa menyebabkan investasi yang akan masuk semakin sedikit serta bisa memicu capital outflow. jadi saya rasa tidak pada tempatnya untuk menuduh BPS merekayasa data. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

Pertama, dalam statistik ada ungkapan yang disebut dengan “how to lie with statistics”. Tapi ketika di sebuah negara riset tandingan tidak tersedia maka data dari lembaga seperti BPS misalnya, bisa dipandang sebagai referensi. Tapi bukan sebagai referensi utama. Karena hal yang terjadi pada BPS seperti sekarang sudah terjadi berkali-kali.

Misalnya ketika orang meragukan angka kemiskinan, pengangguran dan angka Gini Ratio, lalu publik juga meragukan beberapa angka lain. Apalagi jika kemudian statistik juga sudah dimasuki oleh orang dari Bank Dunia. Artinya dengan itu kemudian bertemu pada prinsip pertama tadi “how to lie with statistics”. Tidak hanya itu, tapi bertemu juga dengan prinsip kedua yakni bagaimana menjadi referensi, tapi bukan referensi utama. Dia cuma sekadar referensi pembanding. Maka dengan alasan itulah pada sekitar Mei-Agutus 2015 saya pernah menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di era Joko Widodo tidak akan pernah bisa lebih dari 4,9 plus minus 0,2.

Saat itu saya cuma sendiri walaupun bersama beberapa ekonom lain, ada yang angkanya lebih tinggi. Ketika itu ada juga ekonom lain yang angkanya lebih sadis yakni hanya 4,5 persen. Sementara saya bergerak di antara 4,7 ke angka 5. 

Dalam kenyataannya kemudian ternyata ada beberapa hal yang menguatkan kajian saya. Pertama, nilai tukar melemah. Saya ikuti terus bahkan sampai membuat grafik. Bisa dilihat pada janji awal pemerintah ketika mencanangkan rate Rp10 ribu per dolar AS tapi akhirnya sekarang jadi Rp14,100 per dolar AS. Hal itu mengakibatkan cara untuk mengukur PDB menjadi tidak menentu. Sebetulnya kita mengukur PDB dalam dolar AS atau dalam satuan rupiah.

Jika mengukur pada harga berlaku, maka ada dua alternatif, ada harga kostan tahun 2000 dan ada harga berlaku. Pertanyaan besarnya jika berdasakan harga berlaku berdasarkan Dolar AS, maka pada saat kita mengalami defisit di neraca transaksi berjalan/CAD (minus 3 persen) dan - 8,7 miliar dolar AS pada defisit neraca perdagangan, maka dalam logika sederhana itu menandakan terjadinya penurunan, tidak bisa lagi ditetapkan angka 5 persenan untuk pertumbuhan ekonomi. 

Karena komponen pertumbuhan ekonomi terdiri dari C+I+G+ (X-M). sementara ekspor impor anjlok dan CAD negatif. Karenanya maka sekarang tinggal tiga komponen lain yakni Konsumsi (C), Investasi (I) dan Belanja pemerintah (G).

Ketika berbicara komponen Investasi kita melihat Investasi juga diragukan. Indikatornya, Bank Dunia yang menyatakan bahwa era Jokowi terdapat “lack of triple C”, yakni lack of credibility, lack of certainty, dan lack of compliance. Hal itu terbuka dinyatakan oleh Bank Dunia.

Sebelumnya juga dinyatakan oleh The Economist, bahwa yang namanya infrastruktur terdapat kekeliruan. Jadi ada konsistensi penilaian asing terhadap Indonesia yang sesungguhnya berada dalam dua dimensi, satu dimensi menyanjung-nyanjung agar Indonesia tetap menjual surat utang dengan bunga tinggi, dan satu hal lagi dimensi memukul. Memukulnya menggunakan Bank Dunia, ADB dan bahkan termasuk oleh Moodys, The Economist

Dalam catatan saya ada lima institusi yang memukul Indonesia yakni The Guardian, The Economist, ADB, Bank Dunia dan Moodys. Moodys secara tegas menyatakan bahwa ada ancaman atas gagal bayar utang swasta yang disebabkan terjadinya penurunan pendapatan.

Kalau terjadi penurunan pendapatan berarti cocok dengan kondisi sebelumnya bahwa terjadi penurunan daya beli masyarakat. Ketika terjadi penurunan daya beli, sayangnya terjadi “operasi” terhadap semua media untuk tidak lagi memberitakan perihal terjadinya penurunan daya beli masyarakat. Lalu diturunkanlah kajian Rhenald Kasali yang menyatakan bahwa pada era disrupsi tidak mengakibatkan terjadinya penurunan daya beli, tetapi yang terjadi hanya pergeseran atau shifting selera belanja masyarakat dari konvensional menjadi belanja online. Padahal secara riil memang terjadi penurunan daya beli.

Hal itu berarti ada fakta yang ditutup-tutupi. Bahkan beberapa jurnalis di bawah generasi saya bercerita bahwa memang benar ada operasi terhadap media terkait daya beli masyarakat. Bahkan jika tetap diteruskan akan ditegur dengan ancaman terhadap transaksi iklan.

Itu artinya, asing sekarang menyadari maka sebetulnya fakta-fakta itu sudah berjalan beberapa tahun, hingga keluarlah statemen Rocky Gerung bahwa pemerintah sedang memproduksi hoax. Itu logika Rocky tapi dia tidak mampu menjelaskan apa yang dimaksud, sementara saya sendiri di banned oleh media.

Sekarang, kalau komponen investasi turun sementara komponen G basisnya adalah utang, maka itu artinya defisit. Maka yang tinggal hanya unsur konsumsi sementara daya beli sedang melemah. Jadi mau tidak mau pertumbuhan akan turun. 

Jadi, dari seluruh komponen pertumbuhan ekonomi memang menjelaskan sedang terjadi perlambatan. Dalam Istilah saya terjadi “Perlambatan berkesinambungan”. 

Jika dikatakan bahwa dalam statistik ada penyimpangan atau standar deviasi yang ditoleransi sebesar plus minus 1 persen, maka angka deviasi saya hanya 0,2 persen. Terlalu besar jika sampai deviasi plus minus satu atau dua persen. tidak masuk akal. Artinya kita harus melihat secara kritis komponen pertumbuhan ekonomi C+I+G+(X-M). Lalu dilihat lagi bagaimana pertumbuhan di sektor pengeluaran dan bagaimana sebenarnya pertumbuhan di sektor lapangan usaha. Itu sebenarnya yang harus dilihat. Dari kedua sektor itu kita bisa melihat bahwa tidak ada lapangan usaha yang meningkat kecuali telekomunikasi dan perdagangan serta aneka rupa makanan.

Lapangan usaha di manufaktur ambruk, pertanian juga tidak bisa diharap. Pertambangan juga sama jeleknya. Yang ada cuma perdagangan (termasuk e-commerce), makanan dan telekomunikasi. 

Sektor telekomunikasi bisa bertahan karena orang membeli pulsa. Keuntungan jualan pulsa itu juga akhirnya jatuh ke asing karena kita menerapkan asas kebebasan repatriasi. Dengan demikian kita tidak bisa menyebut terjadi pertumbuhan. Kalaupun misalnya disebut masih ada pertumbuhan 5,02 persen, maka itulah yang disebut dengan fals growth yang ujungnya pseudo growth. Tetapi saya tidak mau menyebut itu weakness growth

Dari perlambatan yang berkesinambungan itu bisa dilihat sebetulnya bahwa ada problematika mendasar yang tidak kunjung diselesaikan. Itulah sebabnya kenapa infrastruktur tidak memicu pertumbuhan, Karena tidak menarik hubungan signifikan antara sumberdaya, produksi dan distribusi. 

Yang terjadi hanya sekadar memotong middle man, para pemburu rente dari produksi ke distribusi. Dia belum selesai mengambil posisi antara sumberdaya ke produksi. Akibatnya, indeks persaingan tidak membaik dan biaya logistik menurun tidak signifikan. Pada gilirannya kemudian ease of doing business (EoDB) juga tidak bisa membaik. 

Oleh karenanya saya tidak merubah pendapat saya pada periode kedua pemerintahan Joko Widodo. Selama model perencanaan APBN masih business as usual, maka Joko Widodo periode ke-2 tidak akan bisa lepas dari perangkap perrtumbuhan stagnan. Dengan begitu sesungguhnya dia tidak menyelesaikan akar masalah. Itu problem sebenarnya. Apalagi sekarang Sri Mulyani sudah kembali menerbikan surat utang. Tidak ada harapan tumbuh jika APBN masih bersandar pada utang. (pso)     

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

FOLLOW US

Investor Tak Terpengaruh Prediksi Ekonomi RI             Moody’s Tak Tahu Jeroan Indonesia             Ada  Gap, Ada Ketimpangan             Prioritas Utama Tingkatkan Pertumbuhan             Dana Desa Berhadapan dengan Kejahatan Sistemik             Pembangunan Desa Tidak Bisa Berdiri Sendiri             Harus Disadari, Korupsi akan Mengikuti Kemana Uang Mengalir             Banyak Hal Harus Dibenahi dengan kebijakan Strategis dan Tepat             Pertumbuhan Konsumsi Berpotensi Tertahan             Amat Dibutuhkan, Kebijakan Pertanian yang Berpihak pada Petani!