Adu Strategi di Tengah Berlanjutnya Pelemahan Rupiah
berita
Ekonomika
Sumber Foto : twitter.com (gie/watyutink.com) 05 July 2018 17:00
Penulis
Mata uang Dolar Amerika Serikat (AS) terus ‘mengamuk’. Pada sesi siang (3/7) nilai mata uang rupiah bahkan melemah hingga menyentuh Rp14.450 per dolar AS. Pada Senin (2/7) kemarin, Bank Indonesia (BI) mematok kurs tengah di Rp14.418 per dolar AS, melemah 87 point atau 0,61 posisi Rp14.331 per dolar AS. Sementara kurs jual ditetapkan Rp14.490 per dolar AS sedangkan kurs beli berada pada Rp14.346 per dolar AS.

Pelemahan rupiah itu sekaligus menandakan bahwa jurus menaikkan suku bunga acuan Bank Indonesia hingga 5,25 persen (29/6) menjadi tidak berpengaruh. Faktor eksternal yang dituding menjadi biang keladi dari penguatan dolar AS terhadap berbagai mata uang dunia akibat terjadinya pelemahan mata uang Yuan terkait kenaikan tarif produk-produk China yang masuk ke Amerika Serikat.

Tentu saja pelemahan rupiah yang terus berlanjut menimbulkan kekhawatiran berbagai pihak di dalam negeri. Apalagi ditengarai pelemahan rupiah pada minggu ini bisa saja menyentuh level Rp15.000 per dolar AS. Bila pelemahan berlanjut sampai menyentuh angka ‘keramat’ Rp15.000 per dolar AS, maka dampaknya bisa meluas ke berbagai hal. Mulai dari pertumbuhan ekonomi yang bakalan ‘memble’, pelaku usaha yang berpikir seribu kali untuk mengajukan kredit/pelemahan pertumbuhan kredit, terjadinya risiko gagal bayar utang luar negeri oleh kalangan swasta yang jatuh tempo, sampai membengkaknya jumlah utang luar negeri RI yang berdenominasi mata uang asing. Yang lebih buruk, bisa saja menimbulkan langkah efisiensi tenaga kerja oleh dunia usaha. Bagaimana agar kondisi-kondisi itu tidak berlanjut menjadi malapetaka ekonomi pada beberapa hari ke depan?

Untuk itu, mari kita lihat statemen dari otoritas moneter dan keuangan ihwal rencana strategis apa yang akan dilakukan terkait berlanjutnya pelemahan rupiah dan mata uang dolar AS yang kian perkasa.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, akan terus mewaspadai dan melihat kondisi yang terkait dinamika nilai tukar maupun dari sisi keseluruhan perekonomian. Meski sudah menaikkan suku bunga acuan hingga 50 basis poin yang tidak berpengaruh, langkah meminimalisir gejolak mata uang juga dilakukan dengan memperhatikan defisit neraca transaksi berjalan agar semakin kecil, juga menggalakkan kembali ekspor dan sektor yang mendatangkan devisa khususnya pariwisata. Di saat yang sama juga mulai selektif ihwal kebutuhan impor yang disesuaikan benar dengan kebutuhan perekononomian dalam negeri.

Tentu menarik untuk mengajukan pertanyaan, mengapa sederetan langkah  meminimalisir dampak resiko pelemahan kurs rupiah seakan baru diberikan perhatian sekarang? Bukankah defisit neraca transaksi perdagangan dan defisit neraca pembayaran sudah terjadi sejak (12/2017) dan terus berlanjut sampai kuartal I/2018 dan saat ini? mengapa ekspor baru diberi perhatian khusus, sementara sejak lama sudah disuarakan untuk membangun strategi baru revitalisasi industri berorientasi ekspor/sektor manufaktur yang jika berjalan baik banyak memberikan dampak positif bagi perekonomian? Bukankah impor barang modal dan bahan baku pernah disebutkan sebagai gejala membaiknya perekonomian nasional pada akhir 2017 lalu? Sementara defisit neraca pembayaran terjadi karena salah satunya oleh impor BBM kita yang amat besar di tengah kenaikan harga minyak bumi?

Bagaimana menjelaskan semua hal di atas agar strategi mengatasi dampak pelemahan rupiah bisa dijabarkan secara utuh?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Dosen Departemen Ilmu Ekonomi FEB Unpad, Peneliti Center for Economics and Development Studies

Dalam persoalan gejolak nilai tukar ini, menurut saya, kinerja rupiah saat ini lebih dipengaruhi oleh eksternal faktor dari kebijakan ekonomi AS yang dalam beberapa kali pengambilan kebijakannya lebih pada pengetatan kebijakan moneter. Artinya The Fed memang secara kontinyu mengambil kebijakan menaikkan suku bunga acuan. Sehingga dari sisi paritas tingkat bunga akan membuat aliran modal mengarah ke perekonomian AS sehingga terjadi capital outflow dan menyebabkan permintaan dolar naik, rupiah terdepresiasi.

Namun, hal itu sudah diantisipasi oleh Bank sentral Indonesia (BI) dengan respon menaikkan 7 Days Repo Rate (7DRR), sehingga sesaat setelah BI menaikkan 7DRR menjadi 5,25 Persen respon pasar cukup positif. Pada dasarnya kinerja BI sudah cukup optimal dalam menjaga volatilitas mata uang rupiah. BI juga sudah melakukan operasi valas artinya di pasar valas BI sudah bermain menjalankan perannya menggunakan cadangan devisa. Memang, cadangan devisa kita bukan yang terkuat seperti China yang cadangan devisanya besar, tapi rasanya masih cukup aman dalam melakukan intervensi maupun melakukan transaksi luar negeri.

Paling tidak ketika melihat respon pasar, sudah ada sinyalemen positif ketika sesaat setelah 7DRR dinaikkan, rupiah menguat. Nah, ketika rupiah kembali mengalami pelemahan berarti memang supply dari valas kita kurang mencukupi dalam menghadapi tingginya permintaan. Artinya, ada faktor selain faktor moneter dan variable keuangan yakni faktor fundamental ekonomi kita yang tidak mampu menahan laju depresiasi rupiah. Itu disebabkan kinerja ekspor kita tidak terlalu baik. Produk ekspor kita itu impor konten nya tinggi dari bahan baku dan bahan penolong. Value added yang dihasilkan dari hasil ekspor tidak sebanding dengan pembayaran yang dikeluarkan untuk impor.

Terkait kenaikan 7DRR yang naik 25 basis poin selama 2 kali ada kemungkinan besar memang berdampak pada tingkat bunga perbankan. Namun, transmisi sampai pada tingkat bunga kredit tidak akan “one to one relation”. Artinya, jika 7DRR naik 0,5 persen, tingkat bunga kredit tidak akan langsung naik 0,5 persen. Jadi buat iklim usaha sebenarnya tidak terlalu berdampak signifikan.

Sebenarnya untuk iklim usaha, transmisi kebijakan moneter itu hanya akan berdampak cost of fund/biaya bunga. Sedangkan tingkat bunga fixed itu komponennya bukan hanya biaya bunga, melainkan ada ekpektasi profit, overhead cost dan premi resiko, sehingga cost of fund itu hanya salah satu saja dari komponen pembentuk tingkat bunga kredit. Rasanya, akan cukup jauh mengkorelasikan kenaikan tingkat suku bunga 7DRR dengan kenaikan bunga kredit meskipun akan ada pengaruhnya.

Statemen sementara pakar bahwa kenaikan tingkat suku bunga BI sekarang tidak akan cukup memadai untuk menghadapi gejolak mata uang kecuali dengan kenaikan 3-4 persen. Menurut saya, statetemen tersebut secara teori memang benar untuk menyeimbangkan tingkat bunga, dimana ketika tingkat bunga kita lebih tinggi atau yield kita lebih tinggi dibandingkan negara-negara lain terutama Amerika. Tetapi kalau sampai besaran 3-4 persen itu sangat riskan. Kebijakan bank sentral tidak akan kredibel kalau sampai seperti itu. kalau kebijakan moneter dilaksanakan sangat ketat misalnya dari 5,25 persen ingin melompat menjadi 8 persen, akan terjadi gejolak atau shock. Sehingga sangat berisiko. Sekali lagi, faktor pelemahan rupiah bukan hanya dari paritas tingkat bunga, tapi lebih kepada faktor fundamental. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Departemen Ilmu Ekonomi FEB Unpad, Peneliti Center for Economics and Development Studies

Kalau bicara fundamental, itu bicara jangka panjang. Tidak bisa instant seperti kebijakan standar ekonomi yang berdampak jangka pendek. Jika bicara revitalisasi industri, kita memang perlu grand strategy dimana produksi kita sebaiknya menggunakan endowment factor yang dimiliki oleh Indonesia. faktor yang memang dimiliki oleh Indonesia sehingga lebih meningkatkan daya saing. Untuk meminimalisir import content. Tapi memang hal itu tidak mudah karena di satu sisi struktur industri kita lebih didominasi Penamanan Modal Asing (PMA). PMA itu, ketika akhir tahun tutup buku mereka melakukan rapatriasi profit, dimana perusahaan Jepang atau asing lainnya ‘menarik’ profitnya dari pabrik-pabrik nya yang ada di Indonesia. Artinya PMA memang dalam jangka panjang ada dampak positif dan negatif utamanya terhadap transaksi keuangan karena sangat dimungkinkan terjadi repatriasi profit. Sangat perlu regulasi yang membatasi aktivititas repatriasi profit. Sehingga mungkin dibatasi repatriasi tidak tiap tahun tapi setiap 5 tahun sekali untuk menjaga stabilitas permintaan dolar AS.

Sebenarnya depreasiasi dan apresiasi mata uang itu kan hanya soal permintaan dan penawaran. Pemintaan tinggi tetapi memang supply kita terbatas sehingga rawan terjadi gejolak atau shock dalam nilai tukar kita. 

Rekomendasi saya mengenai langkah stabilisasi oleh BI ketika menggunakan instrumen moneter yang dimiliki pada gejolak nilai tukar ini, hendaknya jangan  terlalu ketat sehingga berdampak pada sektor riil kita. Masalah nilai tukar kita lebih pada faktor fundamental tidak hanya eksternal.

Harus ada grand strategy jangka pendek yang merupakan ranah BI, ada juga strategi jangka panjang yang ranahnya pemerintah, yaitu memperbaiki struktur industri kita yang import content nya sangat tinggi. Lalu harus ada aturan yang membatasi reptriasi profit oleh PMA. Juga meningkatkan daya saing manufaktur untuk ekspor. Sehingga tidak melulu mengandalkan pada komoditas primer yang harga nya sedang jatuh. Semuanya butuh grand strategi jangka panjang jika ingin rupiah stabil, tidak hanya dalam 1 atau 2 tahun.

Rupiah saat ini sebetulnya telah menemui keseimbangan baru, dimana awalnya ‘main’ dikisaran Rp10 ribu per dolar AS, tapi saat ini sudah ada di posisi Rp13 ribu ke atas. Jadi ketika terdepresiasi ke angka Rp14 ribu itu sebetulnya sudah tidak kaget lagi. Kecuali sudah terdepresiasi ke angka Rp17 ribu per dolar AS. Jadi jangan lagi kita bicara soal nilai rupiah yang dulu Rp10 ribu perdolar AS karena sekarang sudah ada keseimbangan baru.

Yang dibutuhkan itu sebenarnya bukan nilai atau posisi, tapi volability dari nilai tukar. Kalau stabil di Rp14 ribu dalam jangka waktu lama, itu gak masalah daripada kembali terapresisasi ke Rp12 ribu lalu kembali ke Rp14 ribu. Itu yang membuat masalah.

Jika gejolak nilai tukar memaksa rupiah ke angka lebih dari Rp15 ribu per dolar AS, itu ranahnya BI memainkan kebijakan jangka pendek selain intervensi pasar dengan cadangan devisa. Saya rasa masih diperlukan kebijakan lain selain tingkat bunga tentunya. Tingkat bunga akan cukup riskan kalau dinaikkan terus. Saya tidak tahu jika itu terjadi apakah BI akan mengambil resiko dengan menaikkan suku bunga acuan lagi,. Senjata yang sama ketika digunakan 2 kali akan menjadi tidak efektif dan kredibel, malah akan terjadi “trade off ”. Pasar akan menilai itu tidak efektif karena sebelumnya dinaikkan 2 kali toh rupiah tetap mengalami pelemahan. Satu-satunya jalan dengan menggunakan cadangan devisa yang dimiliki untuk intervensi pasar. (pso)  

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti INDEF

Gejolak nilai tukar rupiah yang telah berlangsung sejak awal tahun 2018 menimbulkan kecemasan bagi seluruh pihak. Betapa tidak, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat sepanjang tahun ini telah mencapai 6,47 persen (year to date), dari Rp13.542 per dolar AS per 2 Januari 2018 hingga terus merosot ke level Rp14.418 per dolar AS per 3 Juli 2018.   

Tidak dapat disangkal bahwa kemerosotan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dipicu oleh kombinasi faktor eksternal maupun internal. Dari eskternal, optimisme akan pemulihan pertumbuhan ekonomi AS mendorong Bank Sentral AS 'The Fed' untuk melanjutkan kembali kebijakan moneter ketat (tight monetary policy) dengan menaikkan suku bunga acuan The Fed Fund Rate (FFR). Dengan kenaikan FFR dua kali selama paruh pertama tahun 2018 ini semakin memperkuat sinyal bahwa The Fed benar-benar akan kembali mengerek naik FFR hingga 3 kali lagi sampai akhir tahun 2018. 

Di tengah besarnya peranan investasi asing pada portofolio jangka pendek (hot money) baik di pasar modal maupun pasar obligasi, Indonesia sangat rentan terhadap pengaruh pelarian modal asing tersebut (capital outflow). Buktinya, pasar modal Indonesia turut diguncang dengan migrasi modal asing ke luar negeri. Sepanjang tahun 2018 Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)  Indonesia anjlok mencapai -9,79 persen (year to date), menjadi yang terburuk kedua di kawasan ASEAN setelah Filipina (-14,14 persen). Merahnya kinerja pasar modal Indonesia tersebut tidak lepas dari aktivitas jual bersih (net sell) investor asing sebesar Rp50,23 triliun sepanjang semester pertama 2018. Padahal tahun lalu saja, penjualan bersih investor asing di pasar modal Indonesia sepanjang 2017 “hanya” sebesar Rp39,9 triliun. 

Indonesia juga harus bersiap-siap menghadapi potensi tekanan eksternal lainnya yang tidak kalah kuat yaitu meluasnya eskalasi perang dagang antara AS dengan China. Perseteruan dagang yang tengah berlangsung antara kedua negara besar tersebut berpotensi menyeret negara-negara di kawasan lain seperti Amerika Utara, Amerika Tengah, Uni Eropa, dan bahkan Asia untuk melakukan tindakan retaliasi atau pembalasan terhadap kebijakan proteksionis di masing-masing negara. 

Bagi Indonesia, dampak yang paling nyata adalah terhambatnya ekspor ke negara-negara tujuan utama ekspor Indonesia seperti China, Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa yang mengambil porsi 47 persen terhadap total ekspor nonmigas Indonesia selama Januari-Mei 2018. 

Dari sisi internal, pemerintah memiliki andil yang cukup besar mempengaruhi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Besarnya utang jatuh tempo pemerintah pada tahun 2018 yang mencapai Rp384 triliun turut memicu volatilitas rupiah. Belum lagi dengan pembayaran bunga utang atas SBN jangka pendek yang diterbitkan pada tahun ini. Dengan porsi utang pemerintah yang berdasarkan mata uang dolar AS mencapai 29 persen dari total utang pemerintah maka berarti kebutuhan pemerintah atas dolar AS juga sangat besar. Dalam konteks ini, dengan utang pemerintah yang semakin membengkak sebagai konsekuensi dari kebijakan fiskal yang agresif maka pemerintah turut bertanggungjawab terhadap instabilitas nilai tukar rupiah yang terjadi saat ini.

Selain itu, depresiasi rupiah terhadap dolar AS juga tidak lepas dari persoalan fundamental ekonomi Indonesia berupa penyakit akut defisit neraca transaksi berjalan yang telah berlangsung sejak tahun 2012. Penyebab utama minusnya kinerja transaksi berjalan tersebut adalah defisit neraca minyak dan gas (migas) sejak tahun 2011. Tahun 2011 awal terjadinya defisit migas Indonesia yang saat itu ‘hanya’ sebesar -0,65 miliar dolar AS, namun terus menerus membesar hingga mencapai puncaknya pada tahun 2017 sebesar -8,57 miliar dolar AS. Dengan pertumbuhan konsumsi migas domestik yang terus meningkat dan produksi migas dalam negeri yang menurun maka defisit perdagangan migas di masa mendatang berpotensi akan semakin besar sehingga akan terus memperburuk nilai tukar rupiah. 

Dalam menghadapi situasi genting seperti ini, sangat tidak cukup mengandalkan intervensi otoritas moneter dalam menjaga stabilitas rupiah. Kenaikan suku bunga acuan BI sebanyak tiga kali hingga mencapai 100 bps terbukti tidak ampuh menjinakkan gejolak rupiah. Otoritas Fiskal juga harus turun tangan menyembuhkan persoalan kronis ekonomi Indonesia utamanya dalam mendorong pertumbuhan sektor riil. Pemerintah juga harus membuktikan reformasi fiskal berupa efisiensi belanja sehingga defisit APBN dan nafsu untuk berutang dapat ditekan.

Tidak kalah pentingnya, 16 paket kebijakan ekonomi yang telah diproduksi pemerintah juga mestinya mampu menyembuhkan masalah fundamental ekonomi domestik. Salah satu contoh kebijakan pemerintah yang bertujuan menjaga stabilitas rupiah adalah pemberian insentif pajak deposito bagi dana hasil ekspor (DHE) yang diparkir di perbankan dalam negeri melalui Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II. Belum lagi paket kebijakan ekonomi lainnya yang berupaya menstimulus pertumbuhan sektor manufaktur yang berorientasi ekspor.  

Persoalannya, sampai saat ini pemerintah tidak pernah lagi membahas bagaimana efektivitas dari seluruh paket kebijakan ekonomi tersebut. Pendek kata, stabilitas nilai tukar rupiah hanya mampu diciptakan apabila fundamental ekonomi domestik semakin kokoh, didukung oleh konsistensi dan kredibilitas kebijakan pemerintah. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Melemahnya nilai mata uang rupiah terhadap dolar AS saat ini hingga menyentuh Rp14.450 per dolar AS, tentu memberikan sinyal bahwa ekonomi terguncang. Guncangan ekonomi tersebut membuat semakin berat target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan pada Triwulan II.

Dampak terdepresiasinya rupiah tentu saja akan mempengaruhi kinerja sektor moneter maupun sektor riil. Di sektor moneter, perdagangan di pasar spot terjadi volatilitas tinggi. Artinya melemahnya rupiah  akan membuat semakin banyaknya para investor di sektor keuangan untuk ‘menahan’ diri di pasar obligasi. Meskipun Bank Indonesia (BI) mencoba membuat kebijakan stabilisasi dengan menaikkan bunga acuan (7DRR) hingga 50 bps guna menahan laju depresiasi rupiah (posisi bunga acuan saat ini 5,25 persen). Hal ini akan berimplikasi ‘menganggu’ target pertumbuhan ekonomi.

Kenaikan BI 7 DRR tersebut hanya sebagai solusi sangat pendek yang sementara saja sifatnya. Hal ini terjadi Karena volatilitas rupiah yang sudah sulit dikendalikan, dan dampaknya juga belum tentu seefektif yang diharapkan. Oleh karena itu, BI sebagai otoritas kebijakan moneter dan pemerintah sebagai otoritas kebijakan fiskal harus waspada dan segera mencari formulasi kebijakan yang saling mendukung dan efektif. 

Di sektor riil, Kedua kebijakan tersebut diharapkan langsung mengarah pada perbaikan fundamental ekonomi, salah satunya perbaikan transaksi berjalan. Tentu saja, sektor riil ini akan mampu mendorong dan mempengaruhi langsung kinerja pertumbuhan ekonomi. Harapannya adalah kebijakan yang mendorong peningkatan devisa negara. Salah satunya yang harus menjadi perhatian adalah perbaikan kinerja ekspor.

Kinerja ekspor tersebut didorong oleh kinerja industri yang langsung memberikan dampak terhadap tumbuhnya produktivitas industri tersebut. Dimana industri yang berbasis sumberdaya lokal yang tidak bergantung pada bahan baku impor tentu saja menjadi prioritas. Melalui pemanfaatan infrastruktur yang sudah dibangun seyogyanya industri tersebut segera tumbuh. Salah satunya adalah meningkatkan kinerja dan produktivitas sektor atau industri manufaktur. 

Daya ungkit industri manufaktur tersebut harus didorong dengan orientasi ekspor. Artinya tujuannya adalah untuk perbaikan kinerja ekspor industri manufakatur itu sendiri.  Dengan naiknya kinerja ekspor maka akan berdampak terhadap peningkatkan devisa negara. Selain produktivitasnya tumbuh, juga mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja domestik. 

Hanya saja transmisi kondisi ini tidak terjadi secara otomatis. Apalagi kondisi saat ini sangat besar tantangan yang bersifat anomali. Seperti pertama, level konsumsi masyarakat sampai tengah tahun belum cukup terpengaruh secara kumulatif akibat tertahannya daya beli masyarakat; kedua, ketergatungan impor terhadap bahan baku dan bahan penolong cukup tinggi; ketiga, seiring dengan harga minyak dunia meningkat dimana di dalam negeri dilakukan kenaikan harga BBM non-subsidi dengan cara mengimpor BBM tersebut; dan keempat, inflasi  yang kian meningkat dan sulit kembali pada besaran harga sebelumnya.

Dengan demikian, formulasi kebijakan sebagai ‘obat’ dengan dosis yang tepat menjadi urgen. Melalui kebijakan moneter oleh BI dengan kenaikan BI rate dan kebijakan fiskal oleh pemerintah melalui peningkatan pelayanan investasi dengan suku bunga investasi yang kompetitif melalui berbagai insentif, diharapkan kinerja ekspor industri manufaktur tersebut semakin membaik. Sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang ikut membaik. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Karyono Wibowo

Pengamat Politik. Peneliti di Indo Survey & Strategy. Peneliti Senior Indonesian Public Institute (IPI)

FOLLOW US

Kapan Merdeka dari KUHP Peninggalan Belanda?             Bangsa Parasit             Tinjau Kembali Politik Pangan             Semantik Munafik Lunatik Kembali Otentik              Indonesia Kehilangan Arah dan Tujuan             74 Tahun RI: Kedaulatan Sebagai Slogan Politik              Perlu Mekanisme Seleksi Khusus             Ketahanan Pangan Indonesia Masih Rapuh             Persoalan Ada Pada Tingkat Konsumsi             Kedaulatan Pangan Didukung Pola Makan dan Perilaku Konsumsi Pangan