Ada Apa dengan Sri dan Rini?
berita
Ekonomika

Ilustrasi Foto: Muid/Watyutink.com, sumber foto: suratkabar.ID, kompas.com

08 October 2017 12:00
Penulis
Sudah seminggu kasus "bocornya" Surat Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati kepada Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Menteri BUMN, Rini Soemarno, soal utang PLN dibincangkan publik. Apa yang sebenarnya terjadi dengan utang PLN dan hubungannya proyek penugasan pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt (MW)? Masalahnya bukan lagi soal utang PLN, tapi bergeser menjadi, apa benar komunikasi Sri dan Rini tidak bagus? Lebih jauh lagi, ada masalah apa antara Sri Mulyani dengan Rini Soemarno?

Surat Sri Mulyani mampu "memaksa" Rini Soemarno tak lagi diam membisu. Meski agak datar, dengan menyebut apa yang dilakukan Sri adalah hal wajar untuk mengingatkan PLN supaya menjaga rasio utangnya. Rini menampik utang PLN dalam kondisi mengkhawatirkan dan berisiko gagal bayar. Rini menyebut, keuangan PLN dalam kondisi sehat, karena memiliki aset yang sangat besar. Terbesar dari semua BUMN.

Namun ada kalimat yang diucapkan Rini, bagi publik yang memperhatikannya, terkesan sebagai sindiran kepada Sri. “Tapi dia (Sri Mulyani) lebih khawatir dibanding saya,” ucap Rini. Bisa juga dibaca, Rini mengingatkan Sri Mulyani bahwa PLN berinduk ke Kementerian BUMN. Jika memang ada masalah di PLN, Menteri BUMN pasti lebih tahu dibanding Sri.

Meski menampik apa yang disampaikan Sri Mulyani, mengapa sehari setelah bocornya surat tersebut ke publik, tiba-tiba Rini berencana akan menawarkan pembangkit listrik yang telah beroperasi (eksisting) dan yang sudah berjalan (brownfield) milik PLN kepada swasta? Apakah untuk menutupi beban utang PLN yang sudah terlalu tinggi?

Utang PLN yang totalnya Rp300 triliun, menurut Dirut PLN Sofyan Basir, masih aman. PLN masih memiliki cash Rp63 triliun, standby loan Rp30 triliun, total aset Rp1.300 triliun, equity Rp900 triliun. Meski debt service coverage ratio (DSR ratio) PLN hanya1,2, PLN tak pernah gagal bayar. Saat ini, hanya Asian Development Bank (ADB) dan World Bank saja yang menjadikan rasio DSR 1,5 sebagai syarat untuk mendapatkan pinjaman. Utang PLN ke ADB dan World Bank masih rendah. Oleh sebab itu, PLN menganggap DSR ratio tak bisa menjadi tolok ukur keuangan mereka.

Sebaliknya, Sri Mulyani menganggap penting untuk menjaga DSR ratio jangan sampai di bawah 1.5. Apalagi PLN saat tengah menjalankan program penugasan listrik 35.000 MW, dengan dana yang besar, yang sebagian besar berasal dari utang yang dijamin oleh pemerintah. Karena saat ini DSR ratio PLN kurang dari 1,5, penerimaan biaya operasi PLN di bawah dari kebutuhan untuk membayar utang dan cicilannya. Kondisi ini yang menurut Sri Mulyani mengkhawatirkan.

Jadi, berlebihankah kekhawatiran Sri Mulyani? Ataukah Sofyan Basir dan Rini sepakat untuk bersama-sama menutupi keadaan PLN yang sebenarnya? Apakah ini menunjukkan bahwa tim ekonomi Jokowi, khususnya hubungan Sri dan Rini, tidak kompak? Atau publik yang salah membaca relasi Menkeu dan Meneg BUMN sebab sejatinya mereka mutlak harus bersinergi? Lantas, kemana Darmin Nasution dan apa perannya? Haruskah Jokowi lagi yang turun tangan untuk membereskan?

Bagaimana menurut Anda? Watyutink?

(afd)

 

SHARE ON
OPINI PENALAR
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Di zaman globalisasi dan economy derivative sekarang ini memang agak sulit mengukur kesehatan atau ketahanan perusahaan dengan pelbagai rasio ROI ROA ROE DSR konvensional dan tradisional lainnya. Sebab angka-angka pra-digital economy itu agak "konservatif" dan hanya merupakan momen opname yang bisa "buruk" atau "alarming” secara tradisional.

Tapi di era Ali Baba dan Amazon dan start up dan venture capital, derivative yang dimanage oleh private equity dan wealth management canggih, maka ada future values, perspective yang "mengalahkan” semua rasio tradisional itu. Segala macam yang di investasikan waktu Amazon jualan buku itu kan sebetulnya secara realitas bukan "raksasa".

Tapi kemudian Amazon berubah image jadi perusahaan delivery segala macam barang dan orang percaya future prospect-nya maka Amazon melejit. Begitu  pula Alibaba. Jack Ma mengatasi faktor psikologis kesaling-tidakpercayaan antara pembeli dan penjual dalam digital economy.

Ali Baba berperan sebagai trustee dengan moda Ali Pay. Yang punya duit setor ke Ali Pay karena yakin tidak akan dikemplang oleh Jack Ma. Yang jual barang mau kirim ke Alibaba juga yakin bakal dilunasi. Jadi modalnya adalah social trust yang mutual.

Nah, dalam soal PLN ini, sudah telanjur ada distrust terhadap PLN baik karena kurang profesional, tidak deliver, maupun isu KKN dalam penunjukan kontraktor. Semuanya dibumbui, politisasi kontrak, karena faktor penguasa, pengusaha, dan kontraktor pelaksana, yang juga merupakan penguasa politik di negeri ini. Jadi persoalan klasik Indonesia adalah dwifungsi penguasaha kita ini tidak jelas, kapan seseorang menjadi penguasa dan kapan menjadi pengusaha, yang dapat menikmati order dari dirinya sendiri sebagai penguasa politik.

Jadi dalam soal PLN dan kisruh 2 “srikandi” tersebut, yang terjadi adalah adanya pola berpikir berbeda tentang bagaimana mengukur ketahanan dan kinerja PLN. Karena PLN masih kategori tradisional, mungkin Menkeu mengukur dari kriteria konvensionak baik mengenai assetnya, revenue atau salesnya, profit atau lossnya dan risiko yang harus dan bisa diderita dan membahayakan.

Sedang Menteri Rini mungkin menganggap PLN bisa super kreatif jadi kayak Bezos Amazon atau Jack Ma Alibaba. Punya future values di luar kalkulasi akunting pra-digital. Nah Presiden Jokowi adalah insinyur yang lebih condong pada real delivery, bukan fiktif utopia. Jokowi adalah Sang Janoko yang berpikir realistis.

Memang, sebagai presiden yang punya ambisi infrastruktur Indonesia melejit seperti Tiongkok, ia bercita-cita membangun sehebat hebatnya; dalam hal ini, mungkin "visi model Rini Bezos bisa memacu orang membangun proyek dengan ambisi seperti PLN.

Tapi karena PLN sendiri masih mewarisi mental birokrat pemburu rente dan birokrat yang bukan melayani pelanggan, terjadilah gap antara kinerja riil PLN dengan ambisi lompatan jauh ke depan. Tetap saja jawabannya ialah: balik ke hukum besi ekonomi. Jer Basuki Mawa Bea, jangan besar pasak daripada tiang. There is no free lunch in the world you have to pay for your lunch. Anda harus produktif dan Anda harus surplus. Tidak bisa Anda memproduksi fiksi, fiktif, dan impian perspektif future values, kalau Anda harus deliver listrik betulan, bukan listrik fiktif. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Setelah surat Kementerian Keuangan yang ditujukan ke Kementerian ESDM dan BUMN bocor, kapal tim ekonomi Jokowi-JK sempat goyang. Para nahkoda ekonomi ternyata punya jalan yang berbeda. Menkeu melihat bahwa kondisi utang salah satu BUMN yakni PLN sudah gawat. Hal ini merupakan sikap yang wajar sebagai seorang Menkeu mengamati kas bersih PLN yang terus turun, harga minyak yang berada diatas asumsi, dan nilai kurs rupiah diprediksi sedang melemah menambah beban utang. Belum lagi penunjukan tugas membangun proyek 35 ribu MW yang tidak masuk akal jelas mengkhawatirkan.

Ada lagi persoalan yang lebih gawat. PLN membuat Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL) selama 25 tahun dari produsen listrik swasta berbasis batu-bara. Berdasarkan rencana ini PLN harus mengalokasikan 76 miliar dolar AS. Ujungnya dengan keterbatasan anggaran yang ada, PLN bisa merugi 16,2 miliar dolar AS alias Rp215,4 triliun.

Isi dari surat Menkeu sebenarnya biasa saja, layaknya seorang Ibu yang mengingatkan anaknya ketika di depan mata ada jurang. Toh kalau PLN gagal bayar utang, yang ikut menanggung juga APBN karena utang PLN dijamin Negara. Tapi dari surat tersebut terlihat upaya Menteri BUMN dan Direktur PLN menutupi situasi didalam pengelolaan utang BUMN. Bukannya membawa sebuah solusi, upaya penyangkalan atau denial terus terjadi.

Mendekati 2019 memang wajar banyak Menteri "Yes Man" yang enggan terlibat masalah. Presiden berulang kali sudah mengingatkan jangan ada kegaduhan di tahun politik. Hal itu kemudian diamini oleh Menteri BUMN dan Menteri ESDM, seraya menutup kegaduhan dengan menyebutkan bahwa kondisi PLN aman. Selain itu peluang untuk maju menjadi RI-2 juga terbuka lebar. Kisruh utang PLN sebenarnya jadi ajang show off dan melindungi track record masing-masing Menteri. Bagi mereka yang lolos ujian, peluang naik kelas di 2019 tentu terbuka lebar. Sebaliknya, bagi Menteri yang ternyata gagal, kariernya dipastikan tamat.

Tapi surat sudah terlanjur bocor dan dibaca oleh investor maupun kreditur utang. Akibatnya Rupiah yang tadinya jadi mata uang terstabil di wilayah Asia menjadi mata uang yang fluktuatif bahkan cenderung melemah. Setelah bocornya surat Kemenkeu, rupiah bergerak turun hingga mencapai Rp13.500 per dolar. Ada ketidakpercayaan dari publik maupun investor yang menganggap risiko utang baik PLN, BUMN lainnya, bahkan utang Pemerintah sedang berisiko tinggi.

Pasar mengharapkan kejujuran, di sinilah poin kelemahan kisruh Menteri Keuangan dan BUMN. Sebaiknya Kementerian BUMN mengakui bahwa pengelolaan BUMN belum sempurna dan risiko gagal bayar cukup besar. Solusinya setelah adanya pengakuan dosa adalah audit pengelolaan utang seluruh BUMN khususnya yang berdenominasi valas. Kemudian melakukan perombakan terhadap jajaran Direktur BUMN yang dinilai kurang becus mengurus risiko keuangan. Hubungan antara Kementerian Keuangan dan BUMN juga harus lebih mesra terutama menghadapi benturan kepentingan jelang Pemilu 2019 mendatang. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat  Ekonomi Energi Universitas Gajah Mada, Mantan Anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas

Surat resmi Menteri Keuangan Sri Mulyani, kepada Menteri ESDM, Ignasius Jonan dan Menteri BUMN Rini Soemarno, secara ekplisit mengemukakan bahwa PLN berpotensi gagal bayar utang. Indikatornya kemampuan membayar hutang jangka pendek (Liquiditas) dan jangka panjang (solvabilitas) semakin memburuk. Bahkan atas permintaan PLN,  Menteri Keuangan sudah mengajukan penundaan  dan keringan (debt waiver)  pembayaran utang PLN untuk menghindari gagal bayar  (cross default) utang PLN.

Secara tersirat dalam surat, Sri Mulyani juga mengatakan, beberapa faktor yang menyebabkan PLN gagal bayar adalah tidak naiknya Tarif Tenaga Listrik (TLL) dan mahalnya harga energi dasar pembangkit listrik, utamanya harga batu bara, serta kewajiban menjalan penugasan Program 35.000 MW. Diakui memang ketiga faktor itu turut berkontribusi terhadap potensi gagal bayar.

TTL yang ditetapkan pemerintah bersama DPR selalu lebih rendah daripada Harga Pokok Penyediaan (HPP) Listrik. Namun gap antara TTL dan HPP sudah ditanggung pemerintah dalam bentuk subsidi. Begitu juga dengan mahalnya harga energi dasar. Proporsi biaya energi dasar mencapai 45 persen. Sedang untuk 55 persen dialokasikan untuk belanja pegawai dan manajemen, biaya distribusi dan biaya transmisi yang seharusnya bisa lebih diefisienkan oleh PLN. Namun tidak pernah dilakukan.

Sri Mulyani mendukung PLN untuk mengajukan penurunan harga batu bara dalam skema Domestic Market Obligation (DMO) kepada Menteri ESDM, dengan harga lebih rendah dari harga pasar. Untungnya Menteri ESDM tidak serta-merta mengabulkan permitaan DMO PLN tersebut. Jonan meminta kepada PLN melakukan efisiensi di luar biaya energi dasar sebagai syarat penetapan harga Batu Bara dalam skema DMO. Di satu sisi, penurunan harga batu bara dalam skema DMO memang bisa menurunkan HPP Listrik. Namun, di sisi lain, dapat menyebabkan PLN tidak berupaya untuk melakukan efisiensi di luar biaya energi dasar.

Selain itu, penurunan harga batu bara dengan skema DMO akan menjadi preseden buruk bagi PLN untuk tetap mempertahankan penggunaan batu bara sebagai energi primer pada sebagain besar pembangkit listrik. Padahal, penggunaan batu bara sebagai energi dasar, selain harganya paling mahal dan berfluktuasi, juga berpotensi mencemari lingkungan lantaran batu bara bukan termasuk kategori energi bersih. Selama batubara masih tersedia dengan harga murah, PLN merasa tidak ada urgensi yang mendesak untuk menggunakan bauran energi primer, termasuk penggunaan energi baru dan terbarukan (EBT).

Dalam suratnya, Sri Mulyani mengemukakan perlunya dilakukan penyesuaian target penyelesaian Proyek 35.000 MW dengan mempertimbangkan ketidakmampuan PLN dalam memenuhi pendanaan investasi dari cashflow operasi, tingginya outlook debt maturity profile.

Sebagai anggota Kabinet Kerja Joko Widodo –yang menjadikan Proyek 35.000 MW sebagai salah satu program unggulan, Tidak seharusnya Sri Mulyani menjadikan proyek 35.000 MW sebagai kambing hitam potensi gagal bayar utang PLN. Alasannya, PLN diwajibkan membangun pembangkit listrik hanya sebesar 30,5 persen, sedangkan 69,5 persen dari 35.000 MW diserahkan kepada swasta dalam skema Independent Power Producer (IPP).

Dengan demikian, masalah utama PLN adalah lebih pada kegagalan manajemen  dalam mengelola perusahaan. Data menujukkan, pengeluaran biaya non energi dasar cenderung boros. Selain itu, ekspansi PLN yang tidak fokus pada core businessnya, yakni penyediaan dan distribusi listrik. Melalui anak-cucu perusahaan, PLN melakukan ekspansi bisnis yang merambah ke berbagai bidang di luar core and competencenya. Hal inilah yang menyebabkan utang PLN semakin membengkak.

Solusinya adalah restrukturisasi keuangan dan organisasi. PLN harus mengubah hutang jangka pendek, untuk membiayai proyek jangka panjang, menjadi utang jangka panjang. Sehingga dapat memperbaiki liquiditas PLN. PLN juga perlu melakukan restrukturisasi organisasi dengan melepas anak-anak perusahaan yang tidak fokus pada core business PLN dan tidak profitable. Di atas semua itu, kegagalan manajemen dalam pengelola korporasi secara efisien adalah penyebabnya. Semua direksi harus diganti dengan direksi baru, sebagai salah satu upaya untuk menyelematkan PLN dari Potensi kebangkrutan (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Eksekutif Lembaga untuk Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran (LETRAA)/Pemerhati Kebijakan Publik

Pada dasarnya dalam pengelolaan utang pemerintah baik dari luar negeri maupun swasta, paling tidak dirjen pengelolaan utang dibawah kementerian sangat mengetahui posisi utang pemerintah yang diarahkan ke program atau proyek kementerien/lembaga. Karena, aset Setiap BUMN, Suntikan modal, laba bersih dan setoran deviden setiap tahun harus dilaporkan ke kementerian keuangan, sehingga tidak mungkin juga kementerian BUMN ataupun PLN menutupi hutang yang ada di PLN.

Wajar jika kemudian Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang ditunjuk sebagai kementerian yang bertanggung jawab persoalan keuangan Negara, mengingatkan kepada PLN atas besaran hutangnya, serta potensi gagal bayar PLN atas hutang tersebut dengan menstandarkan debt service coverage ratio (DSR ratio) sebagai parameternya.

Namun, Kemenkeu juga tidak bisa menjadi kementerian yang memiliki otoritas tinggi mengatur BUMN untuk mengarahkan kebijakan berutang. Dalam hal ini tetap presiden sebagai kuasa pengguna anggaran, yang berhak memberikan limpahan kewenangannya kepada kementerian/lembaga sesuai UU 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara.  Kementerian/lembaga diberi kewenangan oleh presiden dalam menjalankan kerjanya sesuai dengan tupoksinya. Makanya itu setiap kementerian/lembaga harus memiliki roadmap dalam menterjemahkan rencana pembangunan jangka menengah dalam rencana kerjanya.

Kalaupun kementerian/lembaga yang ditunjuk untuk menjalankan kewenangan bersama bisa melakukan sinergi dan konsolidasi dengan baik, tidak perlu presiden turun tangan. Tapi, jika tidak terjadi sinergisitas, terpaksa presiden yang harus menyelesaikannya. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ahli Ekonomi, Politisi, Pernah Menjabat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman

Memburuknya keuangan PLN akibat megaproyek 35.000 Megawatt (MW), sebagaimana yang diungkap Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dalam suratnya yang lagi-lagi bocor ke publik tersebut memang sudah dapat diprediksi jauh-jauh hari, ketika proyek penugasan tersebut diberikan kepada PLN. Kenapa saya bisa memprediksikan hal tersebut? Karena saya tahu betul tentang kondisi PLN

Ketika saya menjabat sebagai Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian pada masa Gus Dur, saya pernah menyelamatkan PLN dari kebangkrutan di tahun 2001. Waktu itu, PLN secara teknis sudah bangkrut. Modal minus hingga Rp9 triliun, dengan aset hanya Rp50 triliun. Saat itu, Direksi minta suntikan dari APBN. Tapi kami tolak, kami tidak mau, dengan banyak alasan dan pertimbangan. Kemudian, kami perintahkan PLN melakukan revalu­asi aset. Setelah dilakukan, asset PLN naik, dari Rp50 triliun menjadi Rp 200 triliun. Selanjutnya, selisih dari tersebut kami masukkan mod­al, sehingga modal PLN jadi Rp104 triliun.

Kami juga melakukan renegosia­si terhadap listrik swasta yang saat itu over price. Sehingga utang PLN turun dari 85 milar Dollar AS jadi 35 miliar Doliar AS. Ini merupakan potongan utang terbe­sar dalam sejarah Indonesia.

Mengenai proyek pembangkit listrik 35.000 MW, berdasarkan hitungan sampai tahun 2019 ke depan, Indonesia itu hanya butuh tambahan kapasitas total 22 ribu megawatt saja, bukan 35 ribu megawatt. Kalau 35 ribu megawatt tercapai 2019, maka pasokan bakal jauh melebihi permintaan. Dengan demikian akan ada kelebihan kapasi­tas (idle) sebesar 13 ribu megawatt.

Masalahnya, dengan kelebi­han kapasitas listrik 13 ribu megawatt yang dibangun oleh swasta atau Independent Power Producer (IPP), PLN tetap wa­jib membayar biaya listrik kelebihan tersebut. Sementara listriknya tidak terpakai. Berdasarkan Power Purchase Agreement antara PLN dengan IPP, 72 persen kelebihan listrik dengan biaya cukup fantastis, yaitu sekitar Rp 150 triliun per tahun, atau tidak kurang dari 10,763 miliar dolar AS tetap harus dibayar PLN. Sementara pihak swasta untung, PLN justru yang akan ‘berdarah-darah’

Itulah mengapa saya yakin proyek ini bisa mem­bahayakan keuangan PLN. Bila program 35 ribu megawatt ini dipaksakan selesai pada 2019, tidak hanya membahayakan keuangan PLN, bahkan bisa mengembalikan kondisi PLN seperti tahun 2001 dulu, alias diambang kebangkrutan.

Dibanyak media saya mengatakan, jika proyek 35.000 MW ini dipaksakan selesai tahun 2019, pasti akan membebani PLN. Jangan sampai kinerja keuangan PLN yang sudah bagus, dengan nilai asset mencapai Rp1.300 an triliun itu kembali lagi pada kondisi tahun 2001.

Yang perlu dilakukan PLN saat ini adalah melakukan langkah-langkah cost efisiensi. standart trasmission loss international hanya 3 persen, trasmission loss PLN mencapai 9 persen. Harga batu bara sebagai energi primer pada sebagain besar pembangkit listrik yang naik memang berpengaruh,tapi, pengeluaran biaya non-energi dasar PLN juga cenderung boros. Nah, inilah yang harus ditekan. Dengan melakukan penghematan sekitar 1 persen, dan meminimalisir mark up proyek-proyek di PLN, sudah mengurangi biaya puluhan triliun rupiah.

Surat Menkeu yang bocor, yang mengatakan PLN punya potensi default tersebut, menurut saya itu konyol. Apalagi kemudian membocorkannya. Karena hal itu bisa bikin panik bonholders PLN. Surat itupun tidak berdasarkan bahwa PLN telah melakukan revaluasi aset setahun lalu sehingga asetnya naik jadi Rp 1.300 triliun dan equitas naik jadi Rp 890 triliun. Kapasitas mem­injam PLN naik jadi Rp 1.800 triliun.

Yang jadi pertanyaan sekarang, apakah kebocoran itu disengaja dilakukan untuk cari alasan kembali menaikkan tarif listrik atau mengikuti saran lama Bank Dunia agar PLN dipecah-pecah, lakukan liberalisasi sektor energy, kemudian dijual, meskipun melanggar Undang-undang Kelistrikan kita? Saya fikir, cuma ibu Sri Mulyani yang bisa menjawabnya. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Fithra Faisal Hastiadi, Dr., S.E., MSE., M.A

Direktur Eksekutif Next Policy, Dosen FEB UI

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Eko Listiyanto

Peneliti INDEF (Institute for Development of Economics and Finance)

FOLLOW US

Tidak Pada Tempatnya Meragukan Data BPS             Harus Disadari, Ada Akar Masalah yang Tidak Diselesaikan             Sektor Konsumsi Harus Tetap Didorong             Data Angka Konsumsi dan Investasi Masih Menunjukkan Peningkatan             Rakyat Harus Diuntungkan dalam Jangka Pendek             Jangan Kejar Target Pembangunan Fisik Saja             Kemampuan Investasi dalam Menyerap Tenaga Kerja Semakin Rendah             Sektor UKM Masih Bisa Diandalkan             Masih Harus Banyak Dilakukan Pembenahan             Tantangan Besar Meningkatkan Tenaga Kerja Menjadi SDM Berkualitas