AS Ngajak Ribut Indonesia Dalam Perang Dagang, Benarkah?
berita
Ekonomika

Sumber Foto : beritagar.id (gie/watyutink.com)

10 July 2018 16:00

Penulis
Amerika Serikat (AS) saat ini tengah mengkaji 3.500 produk impor yang masuk dalam Generalized System of Preference (GSP) ke negaranya. Termasuk di dalamnya 124 produk asal Indonesia yang ikut di-review. Benarkah ini menandakan AS akan mengajak ‘ribut’ Indonesia dalam perang dagang? Kok bisa?

Review atas 124 produk ekspor Ini disampaikan Sofjan Wanandi saat acara halal bihalal di kantor Apindo, Kamis malam (5/7/2018). Sofjan menyebut Presiden AS, Donald Trump memberi warning kepada Indonesia bahwa produk ekspor Indonesia ke AS yang sebelumnya memiliki special tariff placement yang akan dicabut, terutama di bidang tekstil, produk kayu plywood, pertanian dan perikanan. Layakkah warning tersebut disebut sebagai perang dagang?

Akibat defisit perdagangan yang diderita, AS saat ini memang tengah gencar melakukan review perdagangan. Karena dianggap sudah surplus, AS merasa produk ekspor Indonesia dan beberapa negara berkembang lainnya tak perlu lagi memperoleh GSP. Defisit perdagangan AS dengan Indonesia mencapai 9,59 miliar dolar AS atau sekitar Rp134 triliun.

GSP sendiri merupakan sistem tarif preferensial yang membolehkan satu negara secara resmi memberikan pengecualian terhadap aturan umum WTO, sehingga sebuah negara bisa memberi keringanan tarif bea masuk kepada eksportir dari negara-negara tertentu, yang umumnya dari negara miskin dan berkembang. AS sendiri sejak 1974 memang banyak memberikan GSP. Setidaknya ada 112 negara dan 17 teritori yang mendapat GSP dari AS, dengan jumlah produk sekitar 5.000. 

Dengan GSP, Indonesia memang diuntungkan. Tapi di sisi lain, ternyata GSP ini juga melenakkan dan me’nina bobo’kan. Murahnya tarif masuk produk ekspor ke AS dan negara-negara maju lainnya yang dinikmati selama ini membuat Indonesia tidak berupaya mengembangkan produk yang bernilai kompetitif di pasar dunia. Nah, yang menjadi pertanyaan selanjutnya, dengan fundamental dan pertumbuhan ekonomi yang selama ini diklaim pemerintah, apakah Indonesia masih layak mendapat GSP? Jika masih, apakah ini berarti menujukkan bahwa Indonesia ternyata masih ‘nyaman’ menjadi negara middle income trap, dan belum siap untuk menjadi maju?

Bagi China, Uni Eropa, dan beberapa negara lainnya yang sudah diajak ‘ribut’ perang dagang oleh AS, bisa menempuh jalur hukum maupun melalui jalur diplomasi antar negara (non-hukum). Mengingat yang dinaikkan adalah tarif produk Most Favoured Nation (MFN), yang merupakan tarif non-diskriminasi yang bersifat multilateral dan tercantum dalam Schedule of Commitment (SoC). Jika dinaikkan secara unilateral bisa dapat dianggap melanggar prinsip MFN.

Sedangkan Indonesia yang direview adalah GSP-nya yang bersifat unilateral, yang diberikan berdasarkan ‘kemurahan hati’ dari negara pemberi GSP. Dengan ‘hak’nya, kemudian AS benar-benar menarik GSP kepada Indonesia, lalu pemerintah Indonesia melakukan retaliasi alias pembalasan dagang dengan naikkan tarif bea masuk produk asal AS, dan perang dagang sebenarnya terjadi, sudah siapkah Indonesia?

Di sisi lain, Indonesia masih bergantung pada impor kedelai dan gandum dari AS. Dari total 6,9 juta impor kedelai per tahun, 37 persennya atau sekitar 2,6 juta ton dari AS. Untuk gandum dari AS sebesar 1,1 juta ton per tahun. Sebagian besar kedelai impor ini diserap oleh industri makanan rakyat: tahu-tempe. Sementara gandum, banyak diserap untuk industri roti dan mie instan.

Lantas, bagaimana kita harus menyikapi warning dari Trump ini?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Bila fasilitas bea masuk murah produk Indonesia benar-benar dicabut oleh Trump, mencari pasar pengganti adalah keharusan. Kalau tidak, defisit neraca perdagangan RI bisa memburuk, membuat rupiah makin ambruk. Perekonomian pun bisa terpuruk dan rakyat mengamuk.

Hanya saja, membuka pasar baru sekarang ini makin sulit. Maklum,  yang diperangi Amerika bukan cuma Indonesia tapi dunia. Maka, banyak negara sekarang ini berjuang mencari pasar pengganti Amerika. Sebaliknya, Amerika juga melakukan hal yang sama karena berbagai produknya dikenai bea masuk tinggi oleh lawannya.

Perjuangan Indonesia memang sangat berat karena harus bersaing dengan negara-negara yang komoditas ekspornya memiliki kemiripan dengan Indonesia. Negara-negara tersebut bahkan memiliki modal, teknologi, dan jaringan pemasaran lebih luas. Salah satunya adalah Thailand, yang seperti Indonesia,  sangat mengandalkan pertanian dan perikanan sebagai penghasil devisa. Thailand juga sudah lama mengembangkan pasar internasional untuk produk kerajinannya.

Jangankan di pasar internasional, di pasarnya sendiri saja Indonesia sudah kelabakan menghadapi serbuan produk pertanian dan perikanan Thailand. Sekarang ini bahkan produksi ayam dan telor di Indonesia sekitar sepertiga dikuasai oleh grup Charoen Phokphand dari Thailand. Konglomerat Thailand ini juga sudah lama menjadi produsen udang Indonesia. Bayangkan kalau Indonesia harus bertarung melawan Thailand di pasar internasional, bisa menyamai saja sudah hebat.

Dalam situasi seperti sekarang, ketika masyarakat gelisah gara-gara kenaikan berbagai harga kebutuhan akibat rontoknya rupiah, pemerintah harus berjuang sekuat tenaga dan kreatif mencari pengganti Amerika.  Bahkan kalau mungkin menggunakan tekanan politik untuk memaksa Amerika membatalkan niatnya.

Semangat 'Amerika kita setrika, Inggris kita linggis' seperti pernah digelorakan Bung Karno tampaknya perlu segera dikumandangkan lagi oleh pemerintah

Sayangnya sampai sekarang pemerintah masih merahasiakan atau mungkin belum mempersiapkan langkah yang akan diambil bila fasilitas GSP dicabut oleh Amerika. Bisa jadi, pemerintah akan makin merapatkan diri ke China, yang dalam beberapa tahun terakhir ini mendominasi proyek pembangunan infrastruktur, dan suka menebar dana komersial ke para konglomerat besar Indonesia. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Politikus/ mantan Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak

Yang pertama harus dilakukan pemerintah Indonesia sekarang ini adalah melakukan exercise produk ekspor kita ke USA yang memperoleh fasilitas GSP, lalu membandingkan tarif Bea Masuk dengan GSP dan tanpa GSP sehingga tahu selisihnya dan akibatnya pada ekspor kita. Dan tanyakan atau diskusikan hasil exercise tersebut dengan produsen/eksportirnya.

Sebab  semasa ORBA, seingat saya pernah diexercise dan hasilnya: sebenarnya ekspor Indonesia ke USA tidak begitu tergantung pada fasilitas GSP ini. Cuma pada saat itu, fasilitas GSP ini amat dibesar-besarkan oleh pihak Amerika Serikat sebagai hadiah USA kepada Indonesia.  Dan setiap 6 bulan sekali diangkat untuk direview apakah akan di perpanjang atau tidak.

Dan kita selalu dibikin gempar. Sering perpanjangan GSP berarti ada kompensasinya. Akhirnya, karena bosan tiap 6 bulan direcoki dengan issue GSP, akhirnya pemerintah Indonesia, semasa Menkonya Prof Saleh Arif, “menyerahkan sepenuhnya” pada pemerintah USA: diperpanjang monggo, dicabut juga monggo. Sejak saat itu pemerintah USA tidak mengangkat lagi issue GSP dan berlaku sampai sekarang.

Perubahan sikap pemerintah USA dalam Perdagangan Internasional adalah karena defisit Perdagangan yang amat besar. Tetapi Perdagangan International Indonesia – USA menurut ukuran USA sebenarnya kecil saja sebab hanya defisit 9,5 miliar dolar AS. Karena itu saya melihat perubahan sikap pemerintah USA tentang GSP lebih sebagai peringatan POLITIK terhadap Indonesia yang terlalu dekat dengan RRC. Dan saya kira Indonesia tidak boleh menganggap enteng peringatan USA ini. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Kabar perluasan perang dagang Amerika Serikat (AS) tidak hanya ke China dan negara-negara Uni Eropa, tetapi juga ke Indonesia merebak beberapa waktu terakhir. Asal muasalnya adalah AS akan mengevaluasi kembali kebijakan Generalized System of Preference (GSP) miliknya, yakni sistem pemberian keringanan tarif bea masuk kepada eksportir dari negara-negara termiskin, termasuk Indonesia.

Pada dasarnya, evaluasi GSP dilakukan oleh AS setiap tahunnya kepada negara-negara penerimanya dan pada 13 April 2018 lalu, US Trade Representative (USTR) mengumumkan bahwa Indonesia bersama dengan India dan Kazakhstan akan dievaluasi kelayakannya dalam menerima fasilitas GSP tersebut. Untuk Indonesia, evaluasi dari USTR adalah seputar kriteria akses pasar serta investasi dan jasa dari GSP sebab Indonesia dinilai telah menerapkan banyak hambatan perdagangan dan investasi yang menciptakan efek negatif kepada perdagangan AS. Kemudian, evaluasi dilanjutkan oleh United States International Trade Comission (US ITC) dan uji publik sampai 17 Juli 2018 hingga semua prosesnya berakhir pada akhir tahun 2018. Apabila  proses tersebut merekomendasikan agar Indonesia tidak lagi menerima GSP, maka Indonesia akan kehilangan manfaat GSP yang selama ini telah dirasakan segera setelah Trump menyetujui rekomendasi tersebut dan mengenakan bea masuk normal layaknya sebagian besar ekspor Indonesia ke AS. Jadi, wajar saja Trump mengevaluasi kebijakannya terhadap Indonesia karena memang itu hak mereka yang memberikan GSP dan mendukung kepentingan nasionalnya. Justru pemerintah Indonesia yang seharusnya tidak boleh terlena dan bergantung dengan pemberian fasilitas tersebut dan segera mencari pasar ekspor baru ke negara-negara lainnya karena potensi bea masuk yang dikenakan AS untuk produk-produk ekspor Indonesia bila GSP tersebut dicabut jumlahnya cukup besar, yakni 1,8 miliar dolar AS per tahun.

Selain itu, apabila kita melihat gambaran besar kebijakan perdagangan Presiden AS, Donald Trump, terhadap banyak negara, sebenarnya Trump menginginkan agar defisit neraca perdagangan AS tidak semakin membesar. Sebabnya, berdasarkan data United States Census Bureau, defisit neraca perdagangan AS tahun 2017 merupakan yang terbesar dalam satu dekade terakhir, yaitu sebesar 53,1 miliar dolar AS pada Desember 2017. Neraca perdagangan AS-Indonesia juga menunjukkan defisit neraca perdagangan yang semakin membesar sejak tahun 2013, yakni defisit sebesar hampir 10 juta  dolar AS menjadi lebih dari 13 juta dolar AS pada tahun 2017. Oleh karena itu, menurut penulis, kurang tepat apabila disebutkan terdapat perang dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat.

Dalam merespon kebijakan dagang AS era Trump, pemerintah Indonesia harus melakukan negosiasi kepada pemerintah AS agar GSP tidak dicabut dari Indonesia. Selanjutnya, Indonesia juga harus mencari pasar ekspor baru untuk barang-barang yang terancam dikenakan bea ekspor ke AS agar terdapat alternatif pasar apabila GSP benar-benar dicabut dari Indonesia. Kemudian, peningkatan daya saing produk-produk Indonesia juga harus dikedepankan agar dapat bersaing lebih luas lagi di pasar internasional dan mengurangi ketergantungan terhadap pasar AS. Pada akhirnya, pemerintah tidak bisa bergantung secara terus-menerus dari ‘belas kasihan’ negara lain seperti program GSP ini serta secara bertahap dan konsisten meningkatkan kualitas barang ekspor Indonesia. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Imam Ghozali

Dosen STAIN Bengkalis

FOLLOW US

Kebijakan Itu Sah-sah Saja, Selagi Pemerintah Bisa Tanggungjawab             Kegalauan Anies, Lahirkan Kebijakan Itu             Bukan Sekadar Buat Aturan, Tapi Bangkitkan Rasa Kepedulian              Tidak Ada Alasan Mengabaikan Putusan MK             Keputusan KPU Mengembalikan DPD Khittahnya             Awasi Distribus Beras dengan Benar!             Koordinasi dan Komunikasi Menko Perekonomian Buruk              Bersaing dulu di ASEAN             Harus Ada Transformasi Struktural Industri              Tingkatkan Daya Saing Produk Kita